Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

ACHOI saksi danrekan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr.ACHOI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di halaman Pekong Jalan K.STubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban, KecamatanSingkawang Tengah, Kota Singkawang dan yang kedua di rumah sdr.ACHOI yang beralamat di jalan R.A Kartini Gg.Durian RT/RW 013/005,Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, KotaSingkawang;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr. ACHOI!

APIN.Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wibsaksi dan rekan tim lainya mendapat informasi bahwa Di halaman PekongJalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan berlangsungtransaksi narkotika jenis sabu antara Sdr.

ACHOI saksitangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman Pekong Jalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota SingkawangHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor :150/Pid.Sus/2021/PN.Skwsedangkan sdr.

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.

No 057/Pdt.G/2012/PA.BkoBahwa pada tanggal 21 Januari 1985, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Sarko (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XX tanggal 23 Oktober 1985);Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon dengan Termohon di KabuptenMerangin;Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri

No 057/Pdt.G/2012/PA.

No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.dilakukan oleh saksi namunPemohon menyatakan tidak sabarlagi menunggu Termohon;Il. SAKSI If!

No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14Drs. AIDIL MUJAHIDPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Meterai :Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2014, Nomor 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0O,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116944.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitanKeputusan Tergugat Nomor KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Nomor 00327/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak Januari 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116942.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057

a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2014 Nomor 00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116841.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00326/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02402/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/14/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 116841.99/2014/PP, atas nama PT CheilJedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00326/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk MasaPajak Juli 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulisdalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.

S1062/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 11 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian KeberatanNo. 28/PT.JICM/FN/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juli 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak 2004,termasuk SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Juli 2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding inimerupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3yaitu Surat No.

/07 yang diterbitkan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak telahditerbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadi batal demihukum;Alasan MaterialBahwa SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnyamengenakan PPN dengan tarif 10% atas penjualan ekspor yang oleh PemeriksaHalaman 9 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

telah diperiksaoleh pihak kantor pajak berdasarkan Surat PRINPSL168/WPJ.07/KP.0505/ 2007dengan produk berupa SKPLB No: 0054/407/06/057/07 tanggal 14 September2007;Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28Tahun 2007 Pasal 15 disebutkan : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

2.676.221.694 (2.676.221.694) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24312/PP/M.XV16/2010, tanggal 24 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2006 Nomor: 00001/307/06/057

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057

Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.

ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis sidney 057 = 2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan : 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) lembar sobekankertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 =2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan;6. Menetapkan supaya terdakwa WAGIYO bin WARIYO membayar biayaperkara Rp. 2.000, (dua ribu rupiah); 7. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke2KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum; 8.

yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 12.30 wibterdakwa sedang menyetor hasil penjualan nomor togel Sidney kepada seorang pengepul yang bernama Karsidi dirumahnya dukuh Balong desa Pucakwangikecamatan Pucakwangi kabupaten Pati dengan jumlah setoran uang hasilpenjualan nomortogel Sidney sejumlah Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) .Uang yang disetor terdakwa itu adalah hasil penjualan nomor togel jenis Sidneydengan urutan tiga angka 057

Ketika terdakwa sedang menyetor kepada saksi Karsidi tersebut tibatibadiketahui oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa digrebek bersama Karsidi ,berikut barang bukti 1 (Satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna puthbertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 = 2 dan 57 =2.

PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2;Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.

PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskanangka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2; Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.

OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan

Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016

Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin

Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama FAHMI FASINUL LISAN;-------------------3.

Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali setelah salinan resmi Penetapan ini di tunjukan kepadanya untuk membuat catatan pinggir atas perubahan nama anak Pemohon dimaksud pada register akta Pencatatan Sipil dan memperbaiki kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama anak Pemohon dari bernama FAHMI FASINUL LISAN menjadi FAHMI FASIHUL LISAN;--------------------------------------------------4.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 dari yang semula tertulis EDY SUGIONO dirubah dan diperbaiki menjadi EDI SUDIONO;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) foto copy salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tarakan agar segera dilakukan pencatatan, perbaikan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-

Pada tanggal 18 Juli 2003, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sepulu, kabupatenBangkalan, Kutipan Akta nikah Nomor 155/18/VIV/2003 tanggal 18 putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057 1/Pdt.G/20 15/pa.bkl,Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat pada tahun 2013 Termohon minta kepada Pemohonuntuk tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat dan akhirnyaPemohon mengantarkan ke Singkawang

mau merubah sikapnya tersebut namunTermohon tetap tidak bisa berubah, pihak keluarga telahberusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebutdiatas, maka keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan ;Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/18/V1IV/2003 tanggal 18Juli 2003, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sepulu, kabupatenBangkalan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya (bukti P.1) ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057 1/Pdt.G/20 15/pa.bkl,2.Fotocopy katu) tanda Penduduk NIK 3526082008520002tertanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon, bermeteraicukup dan dicocokan dengan aslinya (bukti P.2) ;Menimbang, bahwa

sekarang sudah tiga (3) bulan ;Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohontidak pernah lagi berhubungan suami isteri ; Bahwa selama pisah tersebut Pemohon danTermohon tidaksaling berusaha untuk rukun kembali ;Bahwa keluarga dan saksi berharap Pemohon dan Termohondapat rukun kembali namun tetap tidak berhasil ;Saksi 2 Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi keponakan Pemohon ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2013/PA.

disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut di atas; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYASalinan Putusan No: 94/Pdt.G/2011/Msy.TTN. hal. dari .11 hal.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadapTergugat, dengan surat gugatan bertanggal 18 Maret 2013, surat gugat tersebutsudah didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabakdengan Nomor Register: 057

S Bin T, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugatadalah adik ipar Saksi, yaitu adik dari istri Saksi, sedangkan Tergugatadalah suami dari Penggugat yang bernama Siswanto; Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA.

Selain itu Saksi juga mendengar cerita dari tetangga danPenggugat sendiri bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat sampai mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat:;e Bahwa, Tergugat bekerja sebagai nelayan tetapi Tergugat memangmalas bekerja dan Saksi mendengar kabar bahwa sudah minggu iniTergugat bekerja di Jambi;Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA.

BARMAWI, MH sebagai Ketua Majelis, DONIDERMAWAN, S.Ag, MHI dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH,Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 11 dari 13 hal.12masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 057. 000, 00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

yang bersangkutan ternyataPemohon ...Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01642/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP205/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan ...penerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057/VII/2016, tanggal 17 Juli 2016 a.n. Andri Agus Rustandi dan Intan Megasari, - 1(satu) buah kaos berwarna orange dengan tulisan Freed and Tell Me I M Pretty, 1(satu) buah kaos berwarna merah dengan gambar boneka berwarna hitam, 1(satu) buah celana pendek berwarna dasar merah bermotif kotak-kotak berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Intan Mega Sari Binti Lala Suryana;8.

tempatdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan fisikdalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan dengan cara :Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukHalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari yangdilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

sURYANA,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PolriBahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalahketerangan yang sebenarnya ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan sehubungan dengan adanya tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi Intan Megasari yang menikah pada haritanggal 17 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta asli Nomor 057

terdakwa yang terletak di Kampung Sukanegla Rt 06 Rw 07Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan yang menjadikorbannya adalah istri Terdakwa dan Terdakwanya adalah suami dari saksibernama Intan Megasari;Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal saat terdakwa pulang ke rumahnya danmelihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

dalamhubungannya dengan dakwaan maupun dengan tuntutan serta tanggapan (replik) dariPenuntut Umum maupun Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, terlebih dahulu MajelisHakim menggaris bawahi segala sesuatu yang telah termuat dan merupakan bagian dariBerita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan didalam putusan ini haruslahdianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2014 tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan , ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan Nomor : 057/057/1/2014 Tanggal 29 Januari2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi kode P.2);3.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3208095107890001 tanggal 10 Februari 2014, maka terbukti Penggugattercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan AgamaKuningan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADMVII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2(ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010

Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 ditujuterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP331/WPJKP.0505/2010 tanggal

PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00) PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN MPajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB SKPLB;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA EnNomor: LAP331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057

Pemohon Banctelah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim terstidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;bahwa terdapat juga beberapa barangbarang perlengkapan yang tidak mungkin dib.pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hpakai, dan perlengkapan pameran lainnya;bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang B:Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057

terdapat bukti balsebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data ydiperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupadata baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbSKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hul(rechtsgebreken) ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKetetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nor00004/307/08/057