Ditemukan 3585 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
permoohonan
permohonann
permohonanã
perrmohonan
Register : 11-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
DJUBAEDAH
Termohon:
Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023
163 — 105
DJUBAEDAH
Termohon:
Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023
163 — 105
Posita / Alasan Permohonana. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dandi Indonesia hak asasi untuk memperoleh informasi diatur pada Pasal28F UUD 1945, yang berbunyi :Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolehinformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersediab.
Register : 22-02-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1182/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang undangansebagaimana tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk berceraidengan Termohon patut di kabulkan;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat di terapkan padayuroprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 maret1997 yang abstaksi, hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadiperselisinan dan terjadi pisah tempat maka rumah tangga mereka telah pecahdan permohonan talak memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun1975 dan permohonana
Register : 20-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — D. DWI HARI WINARNO VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
113 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 31 P/HUM/2016memiliki kKedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengujipermohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukanhukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, makapermohonan a quo secara formal dapat diterima;Pokok Permohonan:Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akanmempertimbangkan pokok permohonan, yaitu. apakah ketentuan yangdimohonkan uji materiil a quo bertentangan
Register : 06-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.SBY Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
Ch. Eviutami Mediastica
Termohon:
Wali Kota Surabaya
272 — 217
Ch. Eviutami Mediastica
Termohon:
Wali Kota Surabaya
272 — 217
Bahwa obyek permohonan sebagai dimaksud Pemohon dalam Permohonana quo adalah surat Pemohon, ditujukan kepada WALIKOTA SURABAYA,tertanggal 3 Desember 2020 (selanjutnya disebut Obyek Permohonan)3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Unsur /.
Register : 03-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2018 Tanggal 3 Mei 2018 — PT. DONGGI SENORO LNG VS MENTERI KEUANGAN RI;
221 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perdata memiliki kepentingansecara langsung dengan objek pengaturan dalam objek HUM danterdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung (vide Pasal28D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, serta dalildalil kerugian hak yang dialami olehPemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurutMahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badanhukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana
Register : 19-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Dps Tanggal 10 Desember 2015 — PUTU DODY SUDA ANTARA, DKK. MELAWAN Ir. I WAYAN SUDENA, DKK.
58 — 25
58 — 25
Perbuatan tersebut adalah bukanperbuatan melanggar hukum sehingga ganti rugi maupun uang paksa yangdituntut boleh Para Penggugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak olehMajelis Hakim;hal 21 dari 83 halaman putusan perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Dps.2d8 Bahwa, terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat posita angka 17 (tujuhbelas). halaman 4 (empat), Tergugat III, dan Tergugat IV tanggapi sebagaiberikut :Bahwa mengenai tuntutan provisi, seyogianya harus ditolak oleh pengadilan,karena permohonana
Perbuatan tersebut adalah bukanperbuatan melanggar hukum sehingga ganti rugi maupun uang paksa yangdituntut boleh Para Penggugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak olehMajelis Hakim;8 Bahwa, terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat posita angka 17 (tujuhbelas). halaman 4 (empat), Tergugat III, dan Tergugat IV tanggapi sebagaiberikut:Bahwa mengenai tuntutan provisi, seyogianya harus ditolak oleh pengadilan,karena permohonana itu tidak berlandasan kepada ketentuanketentuan yangditetapkan
Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/G/2016/PHI.SBY Tanggal 5 September 2016 — ALIF HIDAYAT, DKK MELAWAN PT.JAWA MEDIA KOMPUTAMA
42 — 14
42 — 14
relevandan tidak berdasarkan hukum;25.Bahwa menanggapi adanya permohonan sita jaminan, Tergugat menolakdengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya karena sangat tidak beralasan dan tidakberdasarkan hukum;26.Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam pasal 226 ayat 2 HIRmenyebutkan, "Barang yang hendak disita itu harus diterangkan denganseksama dalam permintaan itu", dikaitkan dengan permohonan sita yangdiajukan oleh Penggugat, ternyata dapat dibuktikan, permohonana
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 72 P/HUM/Th.2014bersifat prematur untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung, sehingga permohonanhak uji materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman,
Register : 03-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 29/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon:
CV. PUTRI TUNGGAL MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
163 — 73
CV. PUTRI TUNGGAL MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
163 — 73
Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quopada tanggal 27 Oktober 2020, kemudian setelah 10 (Sepuluh) hari kerjaTermohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Termohonterbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakansesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaktidaknya setelah10 (Ssepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana
Register : 23-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-01-2020
Putusan MS MEULABOH Nomor 0372/Pdt.G/2018/MS.Mbo Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6
29 — 6
Mengabulkan permohonana Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Anjas Asmara bin Sarwono ) untuk menjatuhkan
Talak satu raj'i terhadap Termohon ( Gusriani binti Sugito ) di depan sidang
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesimpulan Dan PermohonanA. KesimpulanBahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Pemohon Bandingberkesimpulan sebagai berikut :Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016a. SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sehinggaSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demihukum;b.
Register : 26-02-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 55/Pdt.G/2015/MS-STR Tanggal 1 Juli 2015 — PEMOHON
VS
TERMOHON
24 — 14
24 — 14
laporanHakim Mediator pada tanggal 15 April 2015, menyatakan bahwa prosesperdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;Bahwa Pemohon sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesiauntuk mengajukan permohonanan cerai ini, telah memperoleh surat izin daripejabat yang berwenang in casu Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah,dengan suratnya Nomor SIC/01/IV2015, tanggal 18 Februari 2015 olehkarenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonana
Register : 06-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.
Termohon:
Kepala Kepolisian Metro Jakarta Utara Cq. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara
145 — 98
Ir. ROBERT HUTAHAEAN, MM.
Termohon:
Kepala Kepolisian Metro Jakarta Utara Cq. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara
145 — 98
HAKIM YANGMEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONANA QUO BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADILADILNYA(EX AEQUO ET BONO);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa yang bernama Iman Rusmana S.H.
Register : 16-12-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MANADO Nomor 445/Pdt.G/2015/PN.Mnd Tanggal 15 Juni 2016 — - BENIGNO MORDEKHAI POLII MELAWAN LILY M. HUMAISI, DK
115 — 10
115 — 10
Menolak permohonana gugatan Penggugat yang selebihnya.Dalam Rekonpensi1. Mengbulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian.2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensiadalah yang berhak atas sertipikat hak milik tanah nomor 15 / Buha.3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untukmenyerahkan segera dan tanpa syarat sertipikat nomor 15 / Buhatersebut kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.4.
Register : 19-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — Ir. SAID IQBAL, M.E., DK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
305 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mahkamah Agung pernah memutus permohonan hak uimateriil terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batu Baradan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya MineralNomor 03F/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang PerijinanPertambangan Mineral dan Batu Bara dengan putusan perkaraNomor 23 P/HUM/2009, maka sudah sepatutnya objek permohonana quo di terima;Bahwa dengan demikian, berdasarkan selurun ketentuan PeraturanPerundangundangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas,
Register : 12-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI BANTEN;
384 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
384 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak uji materiil,oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atasObjek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untukmenguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ega/standing) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonana
Register : 11-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.PL Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon:
HALIM T KELENGI
Termohon:
1.CAMAT RATOLINDO
2.LURAH DONDO
153 — 52
HALIM T KELENGI
Termohon:
1.CAMAT RATOLINDO
2.LURAH DONDO
153 — 52
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, makaPengadilan Tata Usaha Negara Palu secara relatif berwenang untuk mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, baik secara absolut maupunrelatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonana quo;b.
Register : 20-04-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw Tanggal 17 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
SIw.menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagalmencapai kesepakatan;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukanPermohonan cerai ini, telah memperoleh surat izin dari pejabat yangberwenang in casu Bupati Tegal, dengan suratnya Nomor 474.2/737/2013,tanggal O03 Juli 2013, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dandipertimbangkan lebih lanjut;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonana Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;Bahwa terhadap
Register : 27-12-2013 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 54/G/2013/PTUN.SMD Tanggal 3 September 2014 — ADJI MUHAMMAD RIDWAN Bin H. ADJI BAMBANG CHATAB, DKK;
melawan
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN;
- PT. PANCA SURYA ABADI RAYA (T. II INTERVENSI);
133 — 49
133 — 49
Karena yang memiliki wewenanguntuk menguji keabsahan segel induk tanah tersebut adalah pihak Kepolisian.Sepanjang para pihak memenuhi persyaratan formal serta secara persyaratanadministrasi telah mencukupi dan didukung maka permohonana dapat diprosesHalaman 13 dari48.
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 14/P/FP/2021/PTUN.PL Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. SINAR MOROKARTA PERKASA
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
312 — 226
PT. SINAR MOROKARTA PERKASA
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
312 — 226
SINARMOROKARTA PERKASA dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.