• Salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi danatersebut adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan yangmengelola dana PPK disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK);Bahwa dasar pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2005 yang dikeluarkan olehDirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negerimelalui Surat Edaran Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret2005 ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional

  ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK)adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untukmemberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangimasalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

  Selanjutnyatujuan dari PPK tersebut antara lain meningkatkan peran sertamasyarakat terutama kelompok miskin dengan kata lainkeberpihakan kepada orang miskin dan perempuan dalampengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pelestarian pembangunan ; Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa jenis kegiatan yang dibiayai melalui BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan(PPK) dikategorikan

  informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, melakukanfasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkutperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK ;e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ProgramPengembangan Kecamatan (PTO PPK) yang boleh dibiayai daridana PPK adalah Kegiatan Sarana dan Prasarana, Simpan PinjamPerempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Beasiswa ;e Bahwa UPK Kecamatan Modayag untuk menampung

  Kecamatan, laludibawa ke MAD penetapan usulan untuk ditetapbkan mendapatkan bantuandana PPK ;Jadi untuk bisa mendapatkan dana PPK disyaratkan harus ada proposalusulan dari kelompok, surat hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan,Berita Acara MAD, Surat Penetapan Camat, begitu juga terhadap dana PPKperguliran dari simpan pinjam harus memenuhi syaratsyarat tersebut ;e Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Camat Modayag tanggal 22April 2004 Kecamatan Modayag menerima dana PPK sebanyak Rp.1.000.000.000

• Edy Erianto selaku PPKmembuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai berikutBerita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 468/BAPKP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dibuat PekerjaanPembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa WHarapan Jaya,Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani olehIr. Edy Erianto selaku PPK dengan terdakwa selaku DirekturCV Merlisa Jaya Utama dengan diketahui oleh Ir. M.

  Edy Erianto selaku PPK denganterdakwa selaku Direktur CV Merlisa Jaya Utama dengandiketahui oleh Ir. M.

  Edy Erianto selaku PPK seharusnyatidak mencairkan dana 100 % namun kenyataannya terdakwaselaku Direktur CV Merlisa Jaya Utama dan Ir.

  /II/2007 tanggal 19 februari 2007beserta lampirannya. 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima pekerjaanpembangunan lumbung pangan / Padi dan silo Nomor484/BAPKP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007.2 (dua) lembar Berita Acara persetujuan pembayaran (MC)pekerjaan pembaguna lumbung pangan / padi dan siloNomor : 489/BAPKP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007dan lampiranya. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan program kegiatanpembagunan belanja langsung Nomor : /BA/KP PPK/IV/2007tanggal 20 April 2007

• SPPT 12.18.010.024.0000629.7 atas namaSontaria Purba Tahun 2010, diberi tanda PPK. 16;Bahwa Bukti PPK. 1 adalah Putusan Perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/ 2011/PN.Trt, atas nama Terdakwa Kepler Simamora (Saudara kandung TermohonPeninjauan Kembali).

  Barani Simamora (Suami Pemohon Peninjauan Kembali ), dimanabukti ini juga adalah berhubungan erat dengan bukti PPK. 2;Bahwa bukti PPK.5, adalah Surat Gambar tanah milik Sontaria Br.

  No. 13 PK/Pdt/2012lebih kurang 500 meter, yang dibatasi oleh persawahan yang pada bukti inibertanda oranye;Bahwa Bukti PPK. 6 sampai dengan Bukti PPK. 16 Foto copy SuratPemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No.

  tanda PPK. 33;.

  Puroba (Pemohon PeninjauanKembali ) diberi tanda PPK. 36;24.Surat Pernyataan Monang Purba, tertanggal 8 Desember 2007, bukti inimenunjukkan bahwa Monang Purba (yang membuat Pernyataan) pernahmeminjam Obyek perkara kepada Sontaria Br. Purba (PemohonPeninjauan Kembali I) untuk tempat penumpukan kayu Pinus, diberitanda PPK. 37;Bahwa karena Bukti PPK. 17 sampai dengan Bukti PPK. 37 tersebut tidakdipertimbangkan secara cermat dan benar oleh Keputusan MahkamahAgung RI Jo.

• SPM Tanggal Nilai Keterangan1 00001/PPK Kec.09082005 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap ISano (40%) PPK Kec.NggoangSano Nggoang, TA.2005. 2 00003/PPK 19092005 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap IIKec.Sano (40%) PPK Kec.Nggoang Sano Nggoang, TA.2005. 3 10005/PPK Kec.12112005 Rp 150.000.000, Pembayaran TahapSano III (40%) PPK Kec.Nggoang Sano Nggoang, TA.2005. Total 2005 Rp 750.000.000., Bahwa pada tanggal 31 Maret 2005, diadakan Rapat Forum Antar Desa denganpengurus UPK Kec.

  SPM Tanggal Nilai Keterangan 8 1 00001/PPK Kec.01102006 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap I (40%)Sano PPK Kec. Sano Nggoang, TA.Nggoang 2006.2 00004/PPK Kec.13112006 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)Sano PPK Kec. Sano Nggoang, TA.Nggoang 2006.3 753/PPK 11122006 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap HI (40%)Kec. Sano PPK Kec.

  SPM Tanggal Nilai Keterangan 1 00001/PPK Kec.01102006 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap I (40%) Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2011 Sano PPK Kec. Sano Nggoang, TA.Nggoang 2006.2 00004/PPK Kec.13112006 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)Sano PPK Kec. Sano Nggoang, TA.Nggoang 2006.3 753/PPK 11122006 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap HI (40%)Kec. Sano PPK Kec.

  SPM Tanggal Nilai Keterangan1 00001/PPK Kec.09082005 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap ISano (40%) PPK Kec.NggoangSano Nggoang, TA.2005. 2 00003/PPK 19092005 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap IIKec.Sano (40%) PPK Kec.Nggoang Sano Nggoang, TA.2005. 3 10005/PPK Kec.12112005 Rp 150.000.000, Pembayaran TahapSano III (40%) PPK Kec.Nggoang Sano Nggoang, TA.2005. Total 2005 Rp 750.000.000., Hal. 25 dari 52 hal. Put.

  SPM Tanggal Nilai Keterangan1 00001/PPK Kec.01102006 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap I (40%)Sano PPK Kec. Sano Nggoang, TA.Nggoang 2006. Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 997 K/Pid.Sus/2011 2 00004/PPK Kec.13112006 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)Sano PPK Kec. Sano Nggoang, TA.Nggoang 2006.3 753/PPK 11122006 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap HI (40%)Kec. Sano PPK Kec.

• Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuaikontrak No. : 246/PPK/ UHO/ VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;3.

  Jasa Bhakti Nusantaratanggal 05 Desember 2014;Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3332/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaan;Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3383/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaan;Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen No : 339/PPK/UHO/XII/2014tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23

  Desember 2014 perihal Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015

  surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaan;53) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.54) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.55) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.56) Foto

  copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan;57) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan;58) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan.59) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir DanaPekerjaan;60) Surat

• Mepanga dengan cara dibuka dan dipimpinoleh saksi Ahmad Shibghatul Islam als Ahmad (anggota PPK) kemudiansetiap Ketua PPS memaparkan hasil perolehan suara ditingkat desanyamasingmasing dan kemudian saat ketua PPS membacakan hasilperolehan suara tersebut maka anggota PPK ada yang mencatat diformulir D1 Pleno, mencatat di format DA1 PPK dan setelah selesaipleno ditingkat PPK maka formulir DA1 diserahkan di KPU Kab.

  Parimopada saat pleno di tingkat Kabupaten.Bahwa setelah selesai dilaksanakannya rapat pleno tingkat PPK Kec.Mepanga, saksi Hasan Basri Pede als Hasan mendatangi saksi AhmadShibghatul Islam als Ahmad yang menanyakan perolehan suaranyauntuk Desa Kotaraya Timur lalu saksi Ahmad Shibghatul Islam alsAhmad menjawab berdasarkan DA1 PPK Kec.

  Mepanga dengan cara dibuka dan dipimpinoleh saksi Ahmad Shibghatul Islam als Anmad (anggota PPK) kemudiansetiap Ketua PPS memaparkan hasil perolehan suara ditingkat desanyamasingmasing dan kemudian saat ketua PPS membacakanhasilperolehan suara tersebut maka anggota PPK ada yang mencatat diformulir D1 Pleno, mencatat di format DA1 PPK dan setelah selesaipleno ditingkat PPK maka formulir DA1 diserahkan di KPU Kab.

  Parimo;1 (satu) exsemplar model DA1 PPK kec. Mepanga kab. Parimo;1 (satu) exsemplar model DA1 PPK kec. Mepanga kab.

• Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 November 2013;4 Polis Asuransi Jaminan

  Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

  Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana; 12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;13.

  ,M.Si (selaku sekretaris).23. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013.Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani

  oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.24. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000

  Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

  komitmen (PPK) dengankontraktor (pemenang lelang) ;Bahwa ada empat perusahaan yang mengikuti lelang dan yang keluarsebagai pemenang lelang adalah CV.Karya Meranti;Bahwa setahu saksi Direktur CV.Karya Meranti adalah Makmur dan yangmenandatangani kontrak adalah Makmur;Bahwa kontrak dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) denganpemenang lelang;Halaman 15 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid.

  Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

  Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;Halaman 63 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Ki9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

  Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.

• /VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo14 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 15 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang ( CCO-1 ) Pekerjaan Pebangunan gedung Terminal Reos16 Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo17 Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan

  Berita Acara pembayaran Nomor : 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor : 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Mukal. Surat Setoran Pajak 25 Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiiri dari :a.

  Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014j.

  /VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan37 Surat Teguran Nomor : 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 201438 Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 201439 Surat Nomor : 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan40 Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor : 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 201541 Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil

  3 (tiga) kali dari Direktrur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 201542 Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor : 551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-0743 Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo44 Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor551.1/63/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perhubungan Komunikasi

  kali dari Direktrur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/1/2015, tanggal 03 Februari 2015 42Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor :551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 20150907 43Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo 44 Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor551.1/63/ Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika

  TigaBintang yaitu Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus 2014,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Kanisius Jani, S.ip,membuat surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 kepadaKontraktor pelaksana CV.

  TigaBintang yaitu Terdakwa Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus2014, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Kanisius Jani, S.ip,membuat surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 kepadaKontraktor pelaksana CV.

  ) kali dari Direktrur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/1/2015, tanggal 03 Februari 2015 42Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor:551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 20150907 43Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo 44Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor551.1/63/ Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan barang bukti berupa surat

  /Dishubkominfo/PPK/Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa SuratNomor550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014tanggal 7 Juli 2014, item pekerjaan yang harus dilaksanakan olehterdakwa sebagai Direktur CV.

• Halmahera Timur;

• 6 (enam) lembar salinan Form C-1 (Fersi PPK) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
• 5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/I/ 2019, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

  Haltim, Nomor :01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/I/ 2019, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

• 4 (empat) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec.Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 03/HK. 03. 1 .Kpt/8206/Kab/I/2019,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
• 5 (lima) lembar Salinan SK Pengangkatan sebagai Panwaslu Kec. Wasile Utara Kab.

  Halmahera Timur Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

• 2 (dua) lembar dokumentasi hasil C-1 Plano Fersi (KPPS) dan Fersi (PPK) DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
• 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab.

  Halmahera Timur;

• 11 (sebelas) lembar salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
• 11 (sebelas) lembar salinan Form DB-1DPRD Kab/Kota Kab. Halmahera Timur;

Dikembalikan kepada saksi BASRI SUAIB, S.Pd. M.Pd Alias Basten;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah itu salah 1Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkankotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diterima olehAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara yaitu SdrDEDI BOI DODOPO.

Wasile Utara pada massa pleno tingkat PPK diberi tahu lewat Teleponoleh Ketua Panwaslu Kec.

(Terdakwa) dan anggota PPK Kec.

Pada Pleno tingkat PPK Kecamatantersebut telah ada protesprotes, sehingga saksi selaku Ketua PanwasluKecamatan Wasile Utara merekomendasikan untuk turun satu tingkat yaknirekap hasil pemilu dengan menggunakan Form C1 Plano, dan Plenotingkat PPK tersebut selesai tanpa ada masalah;Bahwa Terdakwa adalah Ketua PPK (penyelenggara Pemilu) Kec. WasileUtara Kab.

Halmahera Timur;6 (enam) lembar salinan Form C1 (Fersi PPK) DPRD Kab/Kota padaTPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. WasileUtara Kab.

• Nomor 2203 K/Pid.Sus/2016Penanggung jawab Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, PPK SKPD,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang,Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP/Pejabat Pengadaan, danPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), dimana Selaku PenanggungJawab Pengguna Anggaran Saksi Ir. M.

  DanRp21.645.382,00 telah diterima oleh Saksi Ardian dan Saksi Bambang tanpamelakukan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor523/03/PPK/APBDJL.GL/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 serta AddendumPertama Atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523/08/PPK/APBDJLGL.IV.35/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012; Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor 523/02/PPK/PRCJK/II/2012 tanggal 13 Februari 2012; Surat kontrakNomor 523/02/PPK/WASJK/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yakni adanyapenyimpangan proses lelang/proses penetapan

  DanRp21.645.382,00 telah diterima oleh Saksi Ardian dan Saksi Bambang tanpamelakukan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor523/03/PPK/APBDJL.GL/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 serta AddendumPerjanjian 523/08/PPK/APBDJLGL.IV.35/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012; Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor 523/02/PPK/PRCJK/II/2012 tanggal 13 Februari 2012; Surat kontrakNomor 523/02/PPK/WASJK/V1/2012 tanggal 5 Juni 2012 yakni adanyapenyimpangan proses(FHO) dan atas Biaya Anggaran paket pekerjaankepada

  Nomor 523/02/PPK/WASJK/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp24.802.000,00 (termasuk PPN);2.

  Dan Rp21.645.382,00 telah diterima oleh saksiArdian dan saksi Bambang tanpa melakukan pekerjaan sesuaidengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523/03/PPK/APBDJL.GL/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 serta Addendum Pertama AtasSurat Perjanjian Kontrak Nomor 523/08/PPK/APBDJLGL.IV.35/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012; Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor523/02/PPK/PRCJK/II/2012 tanggal 13 Februari 2012; Suratkontrak Nomor 523/02/PPK/WASJK/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012yakni adanya penyimpangan proses lelang/proses

• dan PPS yang terdiri dari:- PPK Kecamatan Maba Selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba Tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;- PPK Kecamatan Wasile;- PPK Kecamatan Wasile Timur;- PPK Kecamatan Wasile Tengah;- PPK Kecamatan Wasile Selatan;- PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan Wasile Selatan : - Desa Nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

  Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.

  Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

  Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

  Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

  dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec.

  terdiri dari PPK Wasile,PPK Wasile Tengah, PPK Wasile Timur, PPK Wasile Selatan dan PPK WasileUtara sedangkan untuk di Kecamatan Kota Maba yang terdiri dari PPKKecamatan Kota Maba, PPK Kecamatan Maba.

  TteBahwa benar honor untuk Ketua PPK dan anggota PPK Kec.

  dan PPS yang terdiri dari:PPK Kecamatan Maba Selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;PPK Kecamatan Maba Tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;;PPK Kecamatan Wasile;PPK Kecamatan Wasile Timur;PPK Kecamatan Wasile Tengah;PPK Kecamatan Wasile Selatan;PPK Kecamatan Wasile Utara;. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Kecamatan wasele Selatan :Desa NanasDesa PayauDesa Loleba;Desa Wasile;Sara Maake;Desa Waijoi;Desa Saulat;Desa Minamin;Desa Nusa Ambo;Desa Nusa jaya

  dan PPS yang terdiri dari:PPK Kecamatan Maba Selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;PPK Kecamatan Maba Tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;PPK Kecamatan Wasile;Halaman 238 dari 248 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Tipikor/2014/PN.

• 1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan.
• 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam.
• 1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830.
• 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara TerdakwaGUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI dkk;

5.

Nomor 102/PID.SUS/2019/PT.BJMmemprint out cetakan dikarenakan file data rekapitulasi DA1 DPRDProvinsi Kalsel hilang, kKemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan jam 03.00 Wita dengan inisiatifterdakwa selaku anggota PPK Karang Intan membuat DA1 ProvinsiKalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh para saksi dari Partai politik dan4 (empat) anggota PPK Karang Intan yang lain yaitu Saksi GUSTIIRHAMNI Als IIR Bin (Alm) GUSTI KAZUIANI, saksi HERI KUSNADI,S.Pd Bin ABDUL

Kecamatan KarangIntan agar diselesaikan dengan mekanisme pelanggaran Administrasicepat, yaitu dengan menetapkan DA1 DPRD Provinsi Kalsel yangPERTAMA kali dibuat oleh PPK Karang Intan yang dilengkapi tandatangan para Saksi parpol peserta pemilu sebagai berikut :Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564suara,1.

tidak bisa dipergunakan untukmemprint out cetakan dikarenakan file data rekapitulasi DA1 DPRDProvinsi Kalsel hilang , kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan jam 03.00 Wita dengan inisiatifterdakwa selaku anggota PPK Karang Intan membuat DA1 ProvinsiKalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh para saksi dari Partai politik dan4 (empat) anggota PPK Karang Intan yang lain yaitu Saksi GUSTIIRHAMNI Als IIR Bin (Alm) GUSTI KAZUIANI, saksi HERI KUSNADI,S.Pd Bin ABDUL

Kecamatan Karang Intan agardiselesaikan dengan mekanisme pelanggaran Administrasi cepat, yaitudengan menetapkan DA1 DPRD Provinsi Kalsel yang PERTAMA kali dibuatoleh PPK Karang Intan yang dilengkapi tanda tangan para saksi parpolpeserta pemilu sebagai berikut : Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564suara,1.

Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) Berkas Berita Acara DA1 DPRD PROVINSI (Pertama) 1(satu) Berkas Berita Acara DA1 DPRD PROVINSI (kedua) 1(satu) Berkas Berita Acara DAA1 DPRD PROVINSI. 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan PPK Kecamatan Karang Intan; 1(satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan 1(satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam 1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1601(AZ1601LUbN2830 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.Dipergunakan

• Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV.

  ChakraKarya yang pencairanuangnya direalisasikan dalambeberapa tahap, yaitu : No Uraian SPM SP2D Jumlah Rp.Tanggal TanggalNomorU/M 30 % 00417/PPK.2/08 13/11/08 18/11/08 100.510.000,001.2, Thp. 1 & U 00709/PPK.2/08 15/12/08 19/12/08 164.166.370,003. Thp.

  Chakra Karyapencairanyang uangnyadirealisasikan dalam beberapatahap, yaitu : No /Uraian SPM SP2D Jumlah Rp.Tanggal TanggalNomorU/M 30 % 00417/PPK.2/08 13/11/08 18/11/08 100.510.000,001.2. Thp. I & Il 00709/PPK.2/08 15/12/08 19/12/08 164.166.370,003. Thp.

  PPK.2/08 02. Thp.I & Il 00709/ 15/12/08 19/12/08 164.166.370,0PPK.2/08 03. Thp.

• lalu sekira jam 22.00 Wib Rachmat pergi meninggalkan gudang PPK,sedangkan Abu Nasir menghubungi Yudi Prastianto untuk menemui Abu Nasir diGudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto menemui Abu Nasir di gudang danmengatakan agar Abu Nasir menemui Terdakwa karena Terdakwa mau pulang, laluAbu Nasir pergi menemui Terdakwa dan bertemu di sebelah Barat Rumah MakanBieseng, saat itu Terdakwa meminta Abu Nasir agar melaksanakan penambahan atauHal. 3 dari 15 hal.

  lalu sekira jam22.00 Wib Rachmat pergi meninggalkan gudang PPK, sedangkan Abu Nasirmenghubungi Yudi Prastianto untuk menemui Abu Nasir di Gudang PPK, tak lamakemudian Yudi Prastianto menemui Abu Nasir di gudang dan mengatakan agar AbuNasir menemui Terdakwa karena Terdakwa mau pulang, lalu Abu Nasir pergimenemui Terdakwa dan bertemu di sebelah Barat Rumah Makan Bieseng, saat ituTerdakwa meminta Abu Nasir agar melaksanakan penambahan ataupenggelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat

  Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti mempunyai niatuntuk memberikan hadiah atau janji kepada petugas PPK KecamatanTanjung ;b.

  Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti secara langsungmenyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepadaSaudara Abu Nasir (Ketua PPK Kecamatan Tanjung) sebab fakta yangsebenarnya adalah Saudara Edi Kriswanto mengambil bungkusan plastik dimobil yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengannya danmenyerahkannya kepada Saudara Abu Nasir tersebut ;c.

  Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Saudara Edi Kriswanto kepadaSaudara Abu Nasir selaku Ketua PPK Kecamatan Tanjung dan Yudi Prastianto,S.Sos selaku Anggota PPK Kecamatan Tanjung tidak ada pengaruhnya terhadapjumlah suara dari Partai Demokrat, karena jumlah suara berdasarkan keterangansaksisaksi di atas adalah sinkron/pas, dalam arti tidak ada penggelembungansuara, demikian juga uang dari Saudara Edi Kriswanto sebanyak Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) tetap utuh sama sekali tidak dinikmati

• 09 Desember 2011.7. 1 ( satu ) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang Nomor : 104 /PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 berikut Lampirannya dari CV.TESAR kepada Panitia pemeriksa dan serahterima paket pengadaan laboratorium Universitas Bangka Belitung TA.2011.8. 1 ( satu ) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang Nomor : 140/PPK/BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut berita acara lampirannya dari CV.TESAR kepada PPK pengadaan laboratorium

  Universitas Bangka Belitung TA.2011.9. 1 ( satu ) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang berikut Lampirannya Nomor:143/PPK/03/BA-STB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari PPK kepada KPA Universitas Bangka Belitung.10.

  Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang tahap dua, Nomor: 104.A / PPK / 03 / BA-PB / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012 berikut berita acara lampiran dari CV . TESAR kepada Panitia pemeriksa / panitia penerima barang.11.

  / BASTB / 03 / XII / 2011,tanggal 30 Desember 2011 berikut 8 ( delapan ) lembar foto copy legalisir lampiran Berita Acara serahterima barang Nomor : 140 / PPK / BASTB / 03 / XII / 2011 yang ditandatangani oleh PPK Sdr.

  ,M.Si.77. 1 ( satu ) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK UBB Sdr. M TANGGUNG,SE.

  CCO antara PPK dengan Penyedia barang Ir.

  benar, karena waktu tandatangan ditunjukanoleh PPK M.

  oleh PPK M.

  Ke PPK Nomor : 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dokumen pencairan dana dengan menggantilampiran yang dibuat oleh PPK M.

  No.104/PPK/03/BAPB/XH/2011dengan hanya kurang 7 item dan seolaholah pekerjaan selesai 100% yang dipakai oleh PPK M.

• Dewi Karya selanjutnya dibuat Berita Acara hasil pelelangan pemenangyang menetapkan pemenang adalah Panitia bukan PPK;e Bahwa karena tidak ada sanggah lalu panitia mengumumkan pemenanglelang melalui LPSE, kemudian diserahkan kepada PPK, tugas panitia selesaiSAMPall GISItW j==2=2 esas eee resem neem neem nnne Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK; dengan volume pekerjaan padaHPS 630 M x 4M jalan Hotmix item pekerjaan terdiri dari 4 bagian yaitu :.

  Dewi Karya selanjutnya dibuat Berita Acara hasil pelelangan pemenangyang menetapkan pemenang adalah Panitia bukan PPK;Bahwa karena tidak ada sanggah lalu panitia mengumumkan pemenanglelang melalui LPSE, kemudian diserahkan kepada PPK, tugas panitia selesaiS@IMPal CISILU j===2==2=== mesa eit neseBahwa yang menyusun HPS adalah PPK; dengan volume pekerjaan padaHPS 630 M x 4M jalan Hotmix item pekerjaan terdiri dari 4 bagian yaitu :. Pekerjaan Persiapan:Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus.

  Dewi Karya selanjutnya dibuat Berita Acara hasil pelelangan pemenangyang menetapkan pemenang adalah Panitia bukan PPK;e Bahwa karena tidak ada sanggah lalu panitia mengumumkan pemenanglelang melalui LPSE, kemudian diserahkan kepada PPK, tugas panitia selesaiSaMpai CiSItU; 222222 nn nnn nnn nn nen nen nnn nn cnn cence cence neee Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK; dengan volume pekerjaan padaHPS 630 M x 4M jalan Hotmix item pekerjaan terdiri dari 4 bagian yaitu :.

  Dewi Karya selanjutnya dibuat Berita Acara hasil pelelangan pemenangyang menetapkan pemenang adalah Panitia bukan PPK;e Bahwa karena tidak ada sanggah lalu panitia mengumumkan pemenanglelang melalui LPSE, kemudian diserahkan kepada PPK, tugas panitia selesaiSSAUT UREA) CIS EN m= mmm mm nm ree Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK; dengan volume pekerjaan padaHPS 630 M x 4M jalan Hotmix item pekerjaan terdiri dari 4 bagian yaitu :.

  TPK/2015/PN.Mdne Bahwa BA Kemajuan Kegiatan No. 845/ BAKK/PPK APBD &DAK/DPUAS/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 tersebut saksi terima langsung dariPPK pada saat PPK mengajukan BA Pembayaran No. 992/BAP/PPKAPBD&DAK/DPUAS/2013 Tanggal 16 Desember 2013 yang sudahditandatangani oleh PPK dan Ferry Syahputra Nasution dan disertaidokumen pendukung berupa laporan kemajuan kegiatan dan fotodokumentasi pekerjaan 100 % dan berdasarkan keterangan PPK kepadasaksi, pekerjaan telah selesai 100 %, dan atas dasar hal

• /FT/2015.2 lbr Konsep Surat No. 347/UN36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari2016.6 lbr Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015Tanggal 8 Oktober 2015.3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 325B / UN36.PPK /FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015.6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 325C / UN36.PPK /FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016.3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B / UN36.PPK /FT/2015 Tanggal 28 Desember 2015.1 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 2015.2

  Mulyadi, MSi1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor :330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam1 rangkap Fc.

  Ibr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015;6. 6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No.325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016;Halaman 48 dari 102 hal.

  Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/201 8/PT.MKS10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.6 lor Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015Tanggal 8 Oktober 2013 lor Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 26 Desember 20156 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No.325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 20163 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 28 Desember 20151 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 20152 lbr SK Rektor UNM No

  Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/201 8/PT.MKS88.89.90.91.92.93.94.95.96.of.98.99.1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor :330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam1 rangkap Fc.

• BURHAN ABUDARDA dan Terdakwa III RISMAN YANUARDO BIN YULIUS MAHENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Anggota PPK yang Turut Serta karena Keselalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Berita Acara dan atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara;

  (2) Menjatuhkan pidana kurungan terhadap para Terdakwa tersebut diatas masing-masing

  tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

  - 1(satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

  - 1(satu) buku panduan PPK

  dengan bagian Depan dominan bewarna putih dan warna bagian belakang dominan bewarna Coklat dengan tulisan pada bagian depan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;

  - 1 satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No.98/PL.01.7-BA/1707/KPU-Kab/V/2019 tentang tidak ditemukan Formulir Model DA-1-PPWP, Model DA-1-DPR, Model DA-1 DPD, Model DA.1-DPR Provinsi dan Model DA-1 DPRD Kabupaten pada Kotak Pemilihan PPK Kec.

  Lebong Utara di KantorCamat Lebong Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerahHal. 2 dari 15 halaman, Pts.No.64/Pid.Sus/2019/PT BGL.Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini Bersama sama Anggota PPK yang karena kelalaianyamengakibatkan hilangnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehanSuara, yang dilakukannya dengan caracara sebagai berikut:>Bahwa pelaksanaan pleno di PPK Lebong Utara dalam Pemilihan Umumtahun 2019 dilaksanakan di Pendopo

  Tuti Lisnawatisaksi dari DPD Riri Damayanti, saksi DPD Sultan Najamudin, dan saksi dariDPD Hermen Malik.Bahwa PPK Lebong Utara berjumlah 5 orang yaitu MAYA FITRIA SARIselaku ketua PPK dan membidangi Divisi Logistik serta Keuangan,sedangkan pada saat Rapat Pleno bertugas sebagai Pimpinan rapat,sementra Saksi REDO EFENDI membidangi Divisi Data, pada saat RapatPleno bertugas sebagai operator dan mengeprint semua salinan DAA1 danDA1 semua jenis pemilinan.

  ,Anggota PPK Lebong Utara dan para saksi yang hadir.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara danPenetapan Hasil Pemilihnan Umum yang menyebutkan bahwa. setelahmelakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimanadalam pasal 17, PPK memasukan:a.

  BGL.sekitar pukul 20:00 wib s.d pukul 00:00 wib yang dilakukan oleh Ketua PPK(Saksi MAYA FITRIA SARI) dan dibantu oleh PPS (Saksi AGUS WAHYUDI);Bahwa setelah selesai proses Rekapitulasi Hasil penghitungan PerolehanSuara, seluruh formulir DAA1 dan Formulir DA1 beserta planonyaditandatangani oleh 13 saksi partai politik yang hadir pada saat pleno ditinggak PPK Kecamatan, ditambah 3 orang saksi dari DPD, dan 1 orangsaksi dari pasangan calon PPWP dari nomor urut 02;Bahwa pada kenyataannya setelah selesai

  Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundangundangan;dan;c.

• ( PPK / PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.Sukanagara meliputi :e Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) danUsaha Ekonomi Produktif ( UEP )e Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan DanaBergulir BPPK ( Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEPe Photo Copy Rekening Koran SPKP PPK ( UntukSPP ) dan Dana Bergulir BPPK ( Untuk UEP )3. 1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan( PPK / PNPM ) Bulan Maret 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.Sukanagara meliputi

  SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana Bergulir BPPK( Untuk UEP )Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEPPhoto Copy Rekening Koran SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan DanaBergulir BPPK ( Untuk UEP )5. 1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan( PPK / PNPM ) Bulan Mei 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.Sukanagara meliputi :Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) dan UsahaEkonomi Produktif ( UEP )Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana Bergulir BPPK (Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP

  ( UEP )e Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana BergulirBPPK ( Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEPe Photo Copy Rekening Koran SPKP PPK ( Untuk SPP )dan Dana Bergulir BPPK ( Untuk UEP )1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan ( PPK /PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.

  ( PPK /PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.

  ( UEP ) ;e Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana BergulirBPPK ( Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEP185e Photo Copy Rekening Koran SPKP PPK ( Untuk SPP )dan Dana Bergulir BPPK ( Untuk UEP )1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan ( PPK /PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.

• PEJABAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. PLH. KEPALA BIDANG PEMUKIMAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA;

  KotaSurabaya yang dalam hal ini PPK tidak pernah melakukan sosialisasiikepada pihak sekolah akan adanya aktivitas pembangunan gedung disekolah tersebut;Bahwa oleh karena keterbatasan waktu pengerjaan yang dilakukan olehPenggugat, maka oleh PPK dianggap pekerjaan Penggugat tidak selesai100% sebagaimana Kontrak Jasa Pemborongan.

  Namun PPK telahmemberikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 (lima puluh)hari kepada Penggugat secara paksa, walaupun Penggugat sendirisudah menyampaikan secara lisan kepada PPK bilamana waktu yangdiberikan tersebut sangat mustahil untuk bisa diselesaikan olehPenggugat;Bahwa setelah perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan oleh PPKkepada Penggugat, faktanya Penggugat tetap tidak dapatmenyelesaikannya 100%;Bahwa oleh karena Penggugat dianggap oleh PPK tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan 100%

  Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Plh.

  Kepala Bidang Permukiman pada Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya sebagaimanadimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor821.2/931/436.7.6/2013 tentang Pelaksana Harian (Plh) Kepala BidangPermukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, berakhirpada tanggal 10 Pebruari 2013;Sehingga telah jelas bahwa Pelaksana Harian (Plh) hanya melaksanakantugas dan kewenangan PPK pada saat PPK tidak dapat melaksanakantugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan PPK;Dengan

  demikian telan nampak jelas gugatan penggugat Error InPersona karena seharusnya yang digugat adalah Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Kepala Bidang Permukiman, bukan Plh.