UNTUK MENANDATANGANI SURATPERNYATAAN MENGGARAP TANAH karena TERGUGAT Il belimmenjabat sebagai Ketua RT. 03/RW VI Kelurahan Menteng KecamatanJekan Raya.Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku semua Surat Keterangan Tanahyang ditanda tangani oleh TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN ORANGANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAANMENGGARAP TANAH karena pada tanggal 4 Juni 2006 dan tanggal 6 Juni2006 belum menjabat sebagai Ketua RT. 03/RW.VI Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya.Bahwa Tergugat Patut diberi sangsi

hukuman penjara karena melakukanpenipuan yakni menjual kembali tanah yang telah dijual padaPENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menggunakan SKT Palsu untukmembuat Sertifikat di BPN Kota Palangka Raya, terbukti SKT tersebut telahdimasukkan sebagai Pendaftaran Hak di BPN Kota Palangka Raya, untukitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV patut diberi sangsi hukuman penjaraMEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SKT PALSU.Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberisangsi hukuman penjara membuat SKT

ObosHal. 25 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK10.11.12.Permai RT 07/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,Palangkaraya.Bahwa TERGUGAT patut diberi sangsi hukuman Penjara karenamelakukan penipuan kepada PENGGUGAT yakni menjual kembali tanahyang telah dijual pada PENGUGGAT.Bahwa TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV, patut diberi sangsi hukumanPenjara membuat SKT Palsu dan menggunakannya untuk proses SertifikatBahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberisangsi hukuman Penjara membuat

Terhadappelanggaran tersebut, berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40tahun2012 Pasal 13 ayat (1), akan dikenakan sangsi administratif.4. Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABELTV, telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu,sehingga sanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT.SURYA KABEL TV bersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksiAdministratif.5.

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV, telahBergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehingga sanksiyang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TV bersamasama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2016./PN. Trg.5.

Dengan demikiankegiatan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 53 Undangundang Nomor 22 Tahun2001. Selanjutnya kegiatan tersebut juga dapat dikatakanmelakukan pelanggaran penyalahgunaan apabila kegiatantersebut termotivasi untuk keuntungan dan kepentingan pribadiyaitu melakukan pembelian BBM yang melebihi kebutuhan dankelebihan tersebut dijual kembali terutama kepada yang tidakberhak untuk mendapatkannya.

Terhadap penyalahgunaantersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamPasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001.Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.Menimbang, bahwa keterangan saksi selengkapnya tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang untuk singkatnyadianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengarketerangannya dibawah sumpah dan yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Dengan demikiankegiatan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 53 Undangundang Nomor 22 Tahun2001. Selanjutnya kegiatan tersebut juga dapat dikatakanmelakukan pelanggaran penyalahgunaan apabila kegiatantersebut termotivasi untuk keuntungan dan kepentingan pribadiyaitu melakukan pembelian BBM yang melebihi kebutuhan dankelebihan tersebut dijual kembali terutama kepada yang tidakberhak untuk mendapatkannya.

Terhadap penyalahgunaantersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamPasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001.Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.Menimbang, bahwa keterangan saksi selengkapnya tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang untuk singkatnyadianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengarketerangannya dibawah sumpah dan yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Hafsah S.H. bahwa mediasi dinyatakan gagal karena salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi tanpaalasan, demikian pula majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan kembali rukun bersamatermohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah diingatkan tentang adanya sangsi hukuman bagiPegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa adanya izin perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang,namun pemohon

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas.dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.3.

Masyarakat sudah mengenakan sangsi denda semen 20sak bahkan sudah sampai ke kepolisian ;3. Bahwa dengan kelakuan dan perbuatan yang liar sudah tidak dapat dijadikan contohistri yang baik dan jujur bahkan tidak dapat dan bisa diperbaiki lagi karena sudahlari dari ajaran agama. Dengan ini saya menyetujui perceraian ini ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telahmenyampaikan replik tertulis sebagai berikut ;1.

Sangsi hukum atas tidak dimilikinya iupbpasal 46 ayat 1 dan ayat 2 yaitu:1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasantertentudan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas tertentu tidak memilik izin usahaperkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00;2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usahabudi daya tanaman

pihak yang belum mendapat izin perceraian dari atasannya /pejabat dengan menunda sidang selama 6 ( enam ) bulan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan dalam3 ( tiga ) kali sidang tanpa alasan sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, makatidak ada kewajiban Majelis Hakim untuk menunda persidangan dan memberikesempatan Tergugat mengurus izin dari pejabat dimaksud dan sesuai dengan Pasal 149Rbg, Majelis Hakim dapat memutus dengan Verstek;Menimbang, bahwa apabila ada sangsi

berkaladari gaji pokok lama sebesar Rp. 2.254.600,00 menjadi Rp. 2.321.900,00;Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Batu AmparNomor : 421.4/84/Pen/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dan Surat lin Belajardari Bupati Seruyan Nomor : 890/38/BID.V/BKD/2013 tanggal 27 Maret 2013,Penggugat mengikuti Pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2) padaUniversitas Darwan Ali (UNDA) Sampit Program Studi Magister Manajemendan selesai bulan Agustus tahun 2014;Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani sangsi

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor606/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, Penggugat telahHalaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKdiberikan sangsi disiplin kepegawaian dengan Surat Keputusan BupatiSeruyan No. 862.3/78/BID.III/X/2017 tanggal 9 Oktober 2011 tentangKeputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (Tiga) Tahun terhadap Penggugat;2.

Bahwa Penggugat telah dua kali diberikan sangsi disiplin kepegawaianatas satu pelanggaran disiplin, yaitu :1. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/78/BID.IIVX/2017 tanggal9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman Disiplin PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;2.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, Tergugatsebelum menerbitkan objek sengketa tidak ada melakukan pemanggilanguna menggali informasi dari Penggugat dan tidak melakukan pembinaanHalaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKkepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat bertindak tanoa melihat danmeneliti bahwa Penggugat sebelumnya telah diberikan sangsi

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara iniagar dipatuhi oleh Tergugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap, maka sangatlah wajar apabila kepada Tergugat di bebankanpula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratusribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi isiputusan dalam perkara ini, sampai Tergugat dengan sukarela memenuhi isiputusan dalam perkara ini maupun sangsi administratif yang diperkenankanoleh undangundang.Berdasarkan

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari, atas keterlambatanmemenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya olehTergugat isi putusan dalam perkara ini maupun sangsi administratif yangdiperkenankan oleh UndangUndang ;6.

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menundapersidangan perkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktukepada Penggugat untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud,namun setelah lewat waktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belumMenimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebutMajelis Hakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, danjuga menjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabilaperkara ini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untukmelanjutkan perkaranya, dengan membuat dan menyerahkan suratpernyataan tertanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya Penggugattelah mengurus ijin kepada atasannya sejak tanggal 28 Maret 2012 dansampai dalam waktu enam bulan belum turun, serta Penggugat siapmenanggung segala resiko yang akan terjadi ; 27Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalampersidangan yang isinya tetap

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dan HakimPengadilan Tinggi Surabaya tidak menjatuhnkan hukuman yang pantasdengan perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin SURADI, tetapi Hakimmalah menjatuhkan hukuman yang ringan, yaitu hukuman percobaan,sehingga hukum percobaan tersebut tidak sesuai dengan Rasa KeadilanMasyarakat di wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkara penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga khususnyadan perkaraperkara kekerasan dalam rumah tangga pada umumnyamendapatkan sangsi

Maret 2012, kemudian diperpanjang untuk waktusejak tanggal 28 Maret 2012 sampai 28 Maret 2013, kemudiandiperpanjang lagi untuk waktu sejak tanggal 28 Maret 2013 sampaitanggal 28 Maret 2014, kemudian diperpanjang untuk waktu sejaktanggal 28 Maret 2014 sampai 27 Maret 2016Bahwa penggugat rekonpensi benar menerima upah sebesarRp.2.242.240,(isi gugatan penggugat pada nomor 3)Bahwa pada tanggal 9 April 2014 Penggugat Rekopensi tidak masukkerja dikarenakan PEMILU, kemudian Penggugat lRekopensidikenakan Sangsi

Bahwa selanjutnya surat Peringat ke Il yang dimaksud TergugatRekopensi pada tanggal 13 Mei 2014, dikeluarkan oleh Tergugatrekopensi seharusnya tidak berlaku mengikangat surat Peringatan Ke telah dicabut oleh Tergugat Rekopensi, Peraturan Perusahan BVIPasal 14 B.ayat (1) P2t: Bahwa Tuduhan Tegugat Rekopensi yang mengatakan PenggugatRekopensi telah Membuat Keterangan yang tidak benar adalahPelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT.Dragon Pack Pasal14,V1.B.11 yang dikenakan sangsi Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK)tanpa uang kompensasi berupa apapun (Gugatan TergugatRekopensi No.5) bahwa dalam hal ini Tergugat rekopensi telah salahdalam memberikan sangsi terhadap Penggugat Rekopensi karena,didalam Peraturan perusaan yang dimaksud adalah berbunyi sebagaiberikut :Pekerja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya baik lisan maupuntulisan atau menggunakan keterangan palsu atau yang dipalsukan untukHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdgmempengaruhi jumlah penghasilanya

ini akan berdampakkepada penerapan sangsi atas tindak pidana yang terjadi ini, dimana PenuntutUmum berpendapat bahwa sangsi yang tepat di terapkan dalam kasus iniadalah perampasan kemerdekaan di tambah pidana denda sedangkan menurutPenasehat Hukum Terdakwa sangsi yang tepat diterapkan dalam kasus iniadalah berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Menimbang setelah Majelis Hakim pelajari dan kaji dari uraian, baikuraian tuntutan Penuntut Umum maupun uraian Pledoi (pembelaan) dariPenasehat

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UAI 101/SK/R/UAI/X/2009 tentang Pemberlakukan Budaya Korporat Dan Prilaku KerjaSivitas Akademika Universitas Al Azhar Indonesia dan Kode EtikDosen Universitas Al Azhar Indonesia, Dewan Kehormatandimaksudkan untuk menjaga komitmen civitas akademika UAI danmemiliki kKewenangan untuk membuat keputusan sangsi berupaHal. 30 dari 71 hal.Put.Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/2015peringatan atau teguran tertulis hingga pemecatan dari statusnyadalam sivitas akademika UAI ;3.

itu, Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa HukumPara Penggugat pada tanggal 3 Desember 2013 mengirimkan surat Nomor :001/PP APPI/XII/2013 perihal Permintaan Perundingan Bipartit, yangditujukan kepada Rektor Universitas Al Azhar Indonesia. vide Bukti P2115.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Universitas Al Azhar Indonesiamengirimkan surat Rektor UAI Nomor 097/R/UAI/XII/2013 perihalJawaban Permintaan Perundingan, dimana surat tersebut menjelaskandan menegaskan bahwa : vide Bukti P22Keputusan sangsi

Sudah barang tentu untuk menetapkan Keputusan rektortentang bentuk dan cara pemberian sangsi akan dibicarakan dalampertemuan antara Pimpinan UAI, Dekan FISIP, Dewan Kehormatan danSaudara Berdua;Untuk pertemuan tersebut Rektor UAI akan mengundang Saudara berdua,setelah selesainya berbagai kegiatan di UAI;Jawaban Tergugat di atas adalah bertentangan dengan jawaban Tergugatsebelumnya pada Surat Rektor UAl Nomor 089/R/UAI/XI/ 2013, perihalPenjelasan atas Keberatan Para Penggugat.

Bahwa Statuta Universitas Al Azhar Indonesia, tidak menjabarkan apayang dimaksud dengan Etika Moral Islam, dan tidak mengatur secara terperincibentukbentuk Pelanggaran dan Sangsi Pelanggaran terhadap Etika MoralIslam ;Bahwa Statuta Universitas Al Azhar Indonesia bukanlah PeraturanPerusahaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang berlaku dan sahmenurut hukum, dikarenakan sejak ditetapkan melalui Surat KeputusanPengurus Yayasan Pesantren Islam AlAzhar Nomor 18/X/KEP/YPIAP/Hal. 65 dari 71 hal.Put.Nomor

Bahwa Surat Kesepakatan Kerja tidak menjabarkan apa yang dimaksuddengan Etika Moral Islam, dan tidak mengatur secara terperinci bentukbentukPelanggaran dan Sangsi Pelanggaran terhadap Etika Moral Islam;56.

Atas hal itu, akhirnyaTergugat dan oknum wanita yang diduga kuat merupakan selingkuhanTergugat itu diarak warga bersama dengan Tergugat, sebelumakhirnya diadili oleh para tetua kampung di Nagori Bosar Maligas yangberujung pemberian sangsi lingkungan kepada Tergugat dan wanitayang diduga kuat merupakan selingkuhan dari Tergugat.Perbuatan Tergugat itu tidak hanya mencabikcabik perasaanPenggugat selaku isteri sah Tergugat, namun juga telah menjatuhkanharga diri Penggugat, keluarga besar Penggugat maupun

berstatus istri orang, akibatdari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dengan selingkuhannya diselesaikan di rumah kepala Desa untuk mempertangung jawabkanperbuatannya, Tergugat di beri sanksi dengan surat perjanjian tidak akanmengulangi perbuatannya, sedangkan perempuan selingkuhannya tersebutdi usir dari Desa Giri Kencana, setelah itu pada tahun 2013 Tergugat digrebek oleh karang taruna beserta warga Desa Giri Kencana sedangberduaan di dalam rumah dengan perempuan yang bernama Heni, Tergugatdi kenai sangsi

nilai daya guna keadilan, dan nilaidaya guna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, 2000:1999);Bahwa berkenaan dengan halhal yang telah pemohon kasasi nyatakansebagai alasanalasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila Judex Factidengan benar telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, tidak lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan, serta tidak melampaui kKewenangannya tentunya putusanJudex Facti tersebut tidakmenjatuhkan sangsi

berupa tindakan yaitu perintahkepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melaluirehabilitasi akan tetapi akan menjatuhkan sangsi berupa pidana terhadapTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka karena perbuatanTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo, benarbenar merupakan perbuatan tindak pidanaTanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan bagidirinya sendiri sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang No. 35 Tahun

RapatAnggota merupakan media forum pengambilan keputusan yang didalam mengambil putusan tersebut harus bersumber padamekanisme dan prosedur yang diatur di dalam UUP, AD dan ARTKoperasi Gemah Ripah serta bukan karena Keputusan RapatAnggota untuk meligitimasi; Bahwa sementara bukti P.7 sendiri menyangkut pemberian sangsikepada Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak diatur didalam UUP, AD dan ART Koperasi Gemah Ripah sehingga sangatbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di manapemberian sangsi

dan tata cara telah diatur di dalam UUP, AD danART Koperasi gemah Ripah termasuk sangsi apa saja yang harusdiberikan kepada Anggota Koperasi termasuk Penggugat/PemohonKasasi; Bahwa sementara saksi ahli Dra.