berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka semua unsur daripasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan alatalat bukti yang ditemukan dalampersidangan telah memperoleh keyakinan tentang adanya kesalahan terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan atas kesalahannya itu terdakwa haruslah diberi sangsi

Sedangkan antaraPemohon dan Termohon sudah melakukan perjanjian di atas materaiyang berisikan jika Termohon masih melakukan perselingkuhan denganlelaki lain maka akan di kenakan sangsi berupa denda tetapi Termohontetap mengingkari surat perjanjian tersebut. Setelah itu Pemohon pergimeninggalkan Termohon untuk tidak tinggal di rumah OrangtuaTermohon;7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluargaPemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;8.

Artinya suatu AWIGAWIG merupakan suatu produkhukum dari, oleh , untuk krama / warga itu sendiri termasuk dalampenerapan sangsi hukum atas suatu pelanggaran yang terjadi atas AwigAwig tersebut serta mekanisme penjatuhan bentuk dan jenis sangsi sertapelaksanaan sangsi hukumnya dilaksanakan oleh Krama/Warga DesaAdat tersebut melalui Paruman Desa;4.

Penyangaskara ; e Kanorayangmakrama ( jenisjenis Sangsi yaitu : a. sangsi melakukan pekerjaanDesa Adat sebagai pengganti kesalahan; b. pengenaan denda ; cmeminta maaf ; d. melalukan upacara pecaruan; e. diberhentikansebagai krama ) .4.

selama satu minggu kemudiantinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua hari setelah itu berpisah;Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 5 Meitahun 2014 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisinandan pertengkaran;Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkarketika mereka bertemu di Jalan Untung Suropati; Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon melaporkanPemohon dengan laoran menelantarkan anak dan isterinya sehinggaPemohon mendapat sangsi

Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebabnya dikarenakanTermohon melaporkan Pemohon dengan laporan menelantarkan anak danisterinya sehingga mendapat sangsi dari atasannya; Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam)tahun lamanya; Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Aktif, akan tetapi saksi tidakmengatahui nominal penghasilannya; Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain; Bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alviano saatini diasuh dan dirawat oleh Termohon

Agar pihak pengusaha dalam hal ini PT Harapan Sawit LestariKecamatan manis mata tidak memberikan sangsi berupapemutusan hubugan kerja terhadap pekerja saudara Cecep M.Ramdan dengan pertimbangan bahwa keberadaan saudaraCecep M.

selama 6 bulan, bahwa setelahpembayaran upah proses selama 6 bulan berakhir pada tanggal 27 Februari2020,maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirkarena unsur upah,perintah dan pekerjaan sudah tidak terpenuhi , karena :7.1 Bahwa berdasarkan PKB Tahun 20172019 Pasal 21 tentangUpah Dalam Masa Skorsing ayat 1 Kepada Karyawan yangdikenakan tindakan skorsing ,naka selama dalam masa skorsingkepadanya dibayarkan upah sesuai dengan ketentuan yangberlaku :7.2 Bahwa Kesalahan Berat dengan sangsi

melakukan tindak pidana pengrusakan, mohon Majelis Hakimyang mulia menjadikan dasardasar hukum tindak pidana dalam KUHP secaramenyeluruh untuk mewujudkan keputusan hukum yang adil dan berKetuhanan yangEsa ;Sesuai dengan anasiranasir hukum yang berlaku dalam KUHP, seandainya MajelisHakim yang mulia berpendapat bahwa terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI adalah benarmelakukan tindak pengrusakan, adalah merupak tindakan yang tidak memenuhipasal 407ayat (2), dan diberikan kepadanya TARYUTI Binti SUPARDI adalah sangsi

Obat tersebut tersedia di apotik yang sudahmemiliki ijin edar dengan dibawah pengawasan seorang apoirker.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan dan menjual obat daftar Gdapat dikenai sangsi pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatansecara illegal.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barangbukti berupa :1.854 butir obat Dekstro dan sebuah HP Nokia warna hitam ;Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum jugamengajukan Surat Bukti yang terlampir

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan dan menjual obat daftar Gdapat dikenai sangsi pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatansecara illegal.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudahcukup, oleh karena itu acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaanterhadap terdakwa.Atas pertanyaan yang diajukan, terdakwa memberikan jawaban padapokoknya sebagai berikut :Kepada terdakwa : DARMANTO bin SAMIJAN Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

memohon agar Anak dijatuhi hukuman yangseringanringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pendapatHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bglorangtua Anak tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan terhadap diri Anak tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatanmemberikan pendapat yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasi laporanhasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu agar Anak agar diberi sangsi

pidanaberupa "Pidana dengan syarat pengawasan" sesuai bunyi pasal 71 ayat huruf b no.3 UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatantersebut, mengenai pemberian sangsi pidana berupa "Pidana dengan syaratpengawasan" terhadap Anak , pada dasarnya Hakim tidak sependapat oleh karenaberdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengakibatkan Anak korbanmersakan hal hal yang tidak diinginkan oleh Anak korban yakni merasa sakit

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanandari Pimpinan tentang pelanggaran pelanggaran yangberat dilingkungan INI diantaranya kasus ilegalloging dengan sangsi di Pecat, serta sudah pernahmendapat penyuluhan dari Pimpinan termasukpengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1 Blora.15MenimbangMenimbangMenimbangBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam:Pasal 50 (3) huruf (h) Jo Pasal 78

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa adapenekanan dari Pimpinan tentang pelanggaranpelanggaran yang berat dilingkungan INI diantaranyakasus ilegal loging dengan sangsi di Pecat,' sertasudah pernah mendapat penyuluhan = dari Pimpinantermasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1Blora.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapibebrapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.

Terdakwa menikahi Anak Korban karena tuntutandari keluarga Anak Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan AnakKorban setelah pernikahan itu terjadi dengan alasan sangsi bayi yangdikandung Anak Korban adalah anaknya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif

Terdakwa menikahi Anak Korban karena tuntutan darikeluarga Anak Korban setelah mengetahui Anak Korban hamil danTerdakwa pergi meninggalkan Anak Korban setelah pernikahan itu terjadidengan alasan Terdakwa merasa sangsi bayi yang dikandung AnakKorban adalah anaknya; Perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan penderitaan psikispada Anak Korban, sehingga Anak Korban yang dahulunya merupakananak yang periang sekarang menjadi pendiam dan pemurung.

,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa Manajer dalam pidana bisa dituntut secara pidana dan korporasi sepertiorang yang selaku pengurus di dalam perusahaan tersebut dan Manajer jugabertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam perusahaan ; Bahwa menurut pendapat ahli dia menerima walaupun dia bukan sebagai perekrutantetap ada sangsi pidananya ;Bahwa menurut pendapat ahli setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harusbertanggung jawab apabila ada perintah

menurut pendapat ahli tindak pidana TTPO bisa saja dilakukan oleh anakanakatau orang dewasa ; Bahwa menurut pendapat ahli tentang surat perjanjian atau kontrak adalah bisa disebutexploitasi ekonomi ; Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 yang memiliki unsur setiap prilaku adanyaancaman dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undangundang TTPO ; Bahwa menurut pendapat ahli perjanjian mitra kerja tidak termasuk dalam undangundang no. 13 ; Bahwa menurut pendapat ahli terdakwa tidak bisa dikenakan sangsi

karena dia sebagaiManajer dalam perusahaan dan dia diberi kuasa oleh Oner ; Bahwa menurut pendapat ahli TTPO formil juga ada matrial dan di mungkinkan adadalam filosofis ; Bahwa menurut pendapat ahli bagi Manajer bisa di kenakan sangsi pidana karena diamembiarkan dan tidak melakukan pencegahan dan terdawa tidak menanyakan identitasdan jenis pekerjaan harus sesuaikan dengan usia yang ada dalam KTP ; e Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikanpendapat bahwa keterangan ahli Terdakwa tidak

dikenalbarubaru ini ;Bahwa menurut pendapat ahli tentang korporasi bisa menimb ulkan perbuatan pidanadan bukan perbuatan pidana contoh siapa yang suka minum pil panadol bisa saja siapasaja bisa meminumnya sehingga menimbulkan kerugian dan perbuatan tercela dalampidana ; Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksudkan dengan katakata korporasi adalahperkumpulan orangorang ; Bahwa menurut pendapat ahli yang member kuasa dari atasan Manajemen bisadikatakan perbutan melanggar hukum dan bisa dikenakan sangsi

: HENYHANDAYANI ALIAS FEBRI, SISCA RATNA DEWI serta saksi yang meringankanTerdakwa yang juga merupakan PS Caf Mekar yaitu saksisaksi : LASMAYA DEWIJUNAEDI ALIAS MAYA, SUSILAWATY, FATMA FATIMAH dan VANESA,SYAMSUL BAHRI, GEDE, para saksi tersebut di persidangan dibawah sumpahmenerangkan bahwa klausula syaratsyarat perjanjian mitra kerja tersebut tidakmengexploitasi mereka baik secara sexual maupun ekonomis, aturan membayar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti segala fasilitas dan sangsi

Penggugat,maka kepada kedua orang tuanya berkewajiban memberikan pendidikan,nafkah, pakaian dan tempat yang layak bagi kepentingan terbaik untuk anaknyatersebut.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majlis perlu meneguhkan dengan pasal14 jo. pasal 76.G jo. pasal 86 A Undangundang nomor 23 Tahun 2002 yangdiubah dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungananak, yaitu :Apabila Penggugat ataupun siapa saja orang yang menghalangiTergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka terhadap merekadikenakan sangsi

Nomor 416 K/Pdt.SusPHI/2014melanggar Peraturan Perusahaan dan masih dapat dikatakan ringan sehinggaseharusnya hanya dikenakan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) sesuai Pasal161 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 161:1 Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/buruh yang bersangkutan diberikan

dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45Tahun 1990, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diberikan kesempatanoleh Majelis Hakim untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dariatasannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengurus surat izin dimaksuddan bersedia menanggung segala resiko dan sangsi

surat peringatan 3 dan menolak terhadap pemutusan hubungankerja yang semenamena dan melecehkan Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwadirinya telah bekerja dengan baik dan selalu mencapai target penjualan dan justru paraTergugatlah yang tidak memberikan bonus penjualan kepada Penggugat ;Menimbang bahwa dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang telah ditandatangani Penggugat dengan pihak Tergugat, tidak terdapat klausul atau pasal pasal yangmengatur secara tegas mengenai target penjualan dan sangsi

/PN.Psb.Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tanganioleh pihak Toko ;Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa punmembenarkan sangkalan pemilik Toko ;Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untukmenutupi target penjualan ;Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualankepada para sales tetapi tidak ada sangsi apa pun bila target tidak terpenuhi;Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikansebesar

/PN.Psb.Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untukmenutupi target penjualan ;Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualankepada para sales tetapi tidak ada sangsi apa pun bila target tidak terpenuhi;Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikansebesar Rp 70.588.000.

Fakturwarna putih ke kantor yang ditanda tangani oleh pihak toko dan untuk pihaktoko diserahkan faktur yang berwarna biru ;Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tanganioleh pihak Toko ;Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa punmembenarkan sangkalan pemilik Toko ;Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untukmenutupi target penjualan ;Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualankepada para sales tetapi tidak ada sangsi

meninggal di jakarta dansebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan seharihari ;Bahwa terdakwa mendapatkan rokok yang akan terdakwa order sesuaidengan permintaan terdakwa kepada petugas gudang dan itu terdakwamendapatkannya secara resmi;Bahwa selain untuk menutupi kebutuhan terdakwa uang tersebut jugaterdakwa pergunakan untuk menutupi kerugian sebesar Rp 1.000. / slofBahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi target penjualan ;Bahwa apabila target penjualan tidak terpenuhi tidak ada sangsi

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Mineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad pada khususnya dan KodamlV/Diponegoro pada umumnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bermasalah

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad dan atau militer pada umumnya.Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa TerdakwaHim

Bahwa pada 8 tersebut,Tergugat merasa pesimis,karena seharusnya Penggugatmendapatkan sangsi hukumkarena telah berselingkuhdengan lakilaki lain;9.

DesaBukit Tiga, tanpa menyebutkan yang bersangkutan sebagai Pegawai PencatatHal. 5 dari 11, Putusan No. 01/Pdt.G/2020/PTA.JbNikah (PPN) atau Pembantu PPN, hal ini menunjukkan bahwa pelaksana nikahbukanlah pejabat resmi atau dengan kata lain pernikahan Pemohon denganPemohon II telah dilaksanakan oleh orang yang tidak punya hak dan kewenanganuntuk melaksanakannya, sehingga yang bersangkutan telah melanggar ketentuanpasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, bahkandapat dijatuhi sangsi