., S.H VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Demokrat,

PUTUSANNomor 608 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:HERNEST L., S.H., Calon Legislatif Partai Demokrat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, PropinsiSulawesi Selatan, Dapil , Nomor Urut 5 (lima), bertempattinggal di Jalan Malino, Nomor 15, Bonto Bontoa Somba Gowa,dalam hal ini memberi kuasa kepada Makarius Nggiri

, S.H. dankawan, Advokat pada Kantor Hukum Kyrios & Associates,berkantor di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 65 E, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Februari 2018;Pemohon Kasasi:;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Demokrat, diwakilioleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partaiDemokrat, DR.

Susilo Bambang Yudhoyono, dan kawan,berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agatha Lidya Raflidan kawankawan, Para Advokat pada Dewan Pimpinan PusatPartai Demokrat, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 41Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Desember 2017;Termohon Kasasi;DanMAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, diwakili oleh KetuaDewan Kehormatan/Mahkamah Partai, Amir Syamsudin, S.H.

Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat(Tergugat) untuk melaksanakan putusan ini paling lama (14 hari kerjasetelan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Atau apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q.

atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisinan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalamputusan Nomor 250/DPP.PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, makasesuai dengan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM, DKK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, berkedudukandi Jalan Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat;2. ETHA BULO, S.H, bertempat tinggal di JalanSumatera Nomor 19 A, RT/RW 002/004,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Samsudin Arwan, S.H.

Nomor 1012 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrat;11.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI Periode20142019 dari Partai Demokrat;12.Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode20142019;5.

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode2014 2019;8. Menguatkan Putusan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi;9.

politik;Bahwa terhadap perkara ini perselisinan tersebut telah diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor171/DPPPHPU/2014 dan Nomor 266/DPPPHPU/2014 tanggal 24 Oktober2014;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014192021sah dan berkekuatan hukum, hal ini disebabkan bahwa Tergugat II tidak lagi sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat KeputusanDPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/II/2012 tanggal 10 Maret 2012tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen, yang mana dalam surat tersebut telah memutuskan mengangkat Sdr.Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen sehingga

;Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalah KetuaAminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen (ic.

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang PengangkatanPelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten BireuenProvinsiAceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratProvinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010,tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat Kabupaten Bireuen

Termohon I dan Termohon II mengunakanstempel dan kop palsu mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen.

Bagaimana mungkin permasalahan ini diselesaikan melalui internal partaipolitik sedangkan terhadap suratsurat tersebut berakibat diluar dari partai politikdan Mahkamah Partai Politik tersebut berada diinternal Partai Demokrat PusatJakarta dan didalam gugatan ini Turut menjadi Tergugat I/Terbanding I dan sekarangmenjadi Termohon Kasasi I. Sehingga perbuatan Termohon II dan Termohon IIIHal. 13 dari 17 hal. Put.

Pembanding/Penggugat : Amirul Muchtar, SE
Terbanding/Tergugat I : Ketua Umum DPP Partai NasDem. Bpk Surya Paloh
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Nasdem
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan

DEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH, DK

H.WINDU SUKO BASUKI,SHDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM ,dkk

pembelaan diri/keberatan di Internal Partai NasDem kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

Bahwa Kaos ada tulisannya Partai NasDem.

Bahwa saksi tahu Partai NasDem.

adalah partai politik ;Bahwa Mahkamah Partai (MP) untuk mengimbangi DPP Partai, MajelisTinggi Partai dan lainnya ;Bahwa Mahkamah Partai (MP) merupakan Lembaga Partai :Bahwa keberadaan Mahkamah Partai (MP) adalah merupakan keharusan ;Bahwa Mahkamah Partai (MP) juga untuk mengelola persoalanpersoalaninternal partai politik sesuai dengan asas otonomi partai ;Bahwa kalau dalam suatu partai politik belum memiliki Mahkamah Partai(MP) barulah Pengadilan Negeri dapat langsung berwenang untukmenangani persoalan

partai politik ;Bahwa dalam melihat suatu partai politik haruslah menggunakan pendekataAzas Otonomi dan Penguatan Kelembagaan Partai Politik ;Bahwa partai itu harus memiliki organorgan Partai salah satunyaMahkamah Partai yang dibentuk dalam setiap Partai di Indonesia;Bahwa Mahkamah Partai baru dikatakan ada jika anggota yang ada didalam Mahkamah Partai tersebut lebih dahulu harus didaftarkan diKementrian Hukum dan HAM;Bahwa apabila Mahkamah Partai belum didaftarkan pada KementrianHukum dan HAM maka

- Anang Rosadi (Penggugat) Melawan- Ketua KPU RI (Tergugat I)- Ketua DPP Partai Nasdem (Tergugat II)- Ketua DPW Partai Nasdem Prov Kalsel (Tergugat III)

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 27 Februari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Provisi:- Menolak gugatan provisionil dari Para Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;2.

DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH VS 1. ROSMINI, A.Md, DKK

PUTUSANNomor 847 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, berkedudukan diJalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,Lueng Bata, Kota Banda Aceh Cq.

DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI ACEH Kabupaten Pidie, berkedudukan diJalan Lingkar KeunireSigli, diwakili oleh Sarjani Abdullah,selaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh KabupatenPidie, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SyafiiSaragih, S.H., Advokat, pada Kantor AdvokatPenasihatHukumKonsultan Hukum Mohd.

Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/Ix/2017,Nomor 022/KPTSDPA/Ix/ 2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24

Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 022/KPTSDPA/IX/ 2017,Nomor 023/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 024/KPTSDPA/IX/2017, tanggal8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR KabupatenPidie Dari Partai Aceh Priode 20142019, tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan PimpinanAceh Partai Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/IX/2017, Nomor022/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 023/KPTSDPA/IX/2017, Nomor024/KPTSDPA/IX/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019;5. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRK PidiePeriode 20142019;6.

Hj HUZULIAMELAWANDEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)

politikatas nama Penggugat oleh karena Penggugat telahmengundurkan diri sebagai anggota partai politik IndonesiaSejahtera dan menjadi Calon Legeslatif dari Partai lain dansaat ini sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kota bauBau ;Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai PolitikNomor 2 Tahun 2011 bahwa keanggotaan partai politiksuatu partai dinyatakan berhenti jika anggota partai Politiktersebut pindah partai dan mengundurkan diri, Penggugatdalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan

partai setiap surat yang ditujukan padaanggota partai harus mencantumkan identitas lengkap termasuk NomorKeanggotaan Partai.

GUGATAN OBSCUR LIBELS ;Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena tidakmempunyai dasar hukum dan tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yangtelah dilanggar oleh Tergugat ;1617DALAM POKOK PERKARA:Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 bahwa keanggotaan partai politik suatu partai dinyatakan berhenti jikaanggota partai Politik tersebut pindah partai dan mengundurkan diri,Penggugat dalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan diri sebagai

Menjadi anggota partai politik lainserta 4.

dalam hal ini adalah Partai IndonesiaSejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU NO.2Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimaa diatur dalam Ad dan ART;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2)UU NO.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Partai

PERI PRATAMA, SH >< DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA dkk

DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) Cq. DPD I PKPBPROPINSI LAMPUNG Cg. DPD Il PKPB KABUPATEN TULANGBAWANG, berkedudukan di Jalan Negara Gunung Sakti No.53 MengQala; Semula Tergugat I, sekarang Terbanding I; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENTULANG BAWANG, beralamat di Jalan Cemara Menggala; Semula Tergugat Il, sekarang Terbanding Il; Page of 63.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 dari Partai Demokrat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama

., M.Hi
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.Mahkamah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Prov. Sulawesi Tengah
4.Dewan Kehormatan DPD Prov. Sulawesi Tengah
5.Komisi Pengawas Daerah DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Tengah
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kab. Sigi
7.Eliyanti, SH

UU No.2 Tahun2008 Tentang Partai Politik/selanjutnya disebut UU Partai Politik).

Sehingga,putusan Mahkamah partai bersifat "final and binding (Terakhir dan mengikat);1.1.3. Oleh karena Mahkamah Partai dibentuk untuk kepentingan penyelesaian sengketainternal partai, maka Mahkamah Partai sebagai lembaga yang berwenangmemeriksa dan mengadili sengketa internal partai.

dan mengikat di internal partai"Ayat (5): Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecualiberkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melaluiPengadilan Negeri"Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah membentuk TimMahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan internal partai terkait dengan dugaanpelanggaran kode etik Partai Demokrat antara Calon Legislatif Partai Demokrat DalamPemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana SK DK Partai Demokrat Nomor 1

: 1 Tahun 2019, dimana dasar pembentukanMahkamah Partai adalah amanat dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik, tujuan dibentuk Mahkamah Partai adalah untuk memeriksa dan memutusPerselisinan Internal Partai terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokratantara Calon Legislatif Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;Menimbang, bahwa Mahkamah Partai dalam memeriksa dan memutus PerselisihanInternal Partai berpedoman kepada SK DK Nomor: 2 Tahun 2019.

Partai Politik atau sebutan lain.

Penggugat:
Nofrizon
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SOLOK2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

pelanggaranatas AD/ART Partai..

Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaanya dari Partai apabila : a. Meninggal dunia, b.Mengundurkan diri secara tertulis, c.

2011 tentang Partai Politikyang isinya Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat.3.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART.

sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

NURDIN vs KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

., dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register PerkaraNo. 333 K/Pdt.Sus/ 2012, dalam perkara antara:NURDIN, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Mamuju, bertempattinggal di Galung, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, KabupatenMamuju;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN, selaku Pimpinan Harian Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasakepada MUHAMMAD HATTA, SH., Advokat pada M.

M.Comm
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA NTB

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebu di atas sebelum ada putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- ARPANUL HAKIM (PENGGUGAT)- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP), (TERGUGAT I)- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II)- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas (TERGUGAT III)

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;Halaman 9Putusan

Bahwa Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk danmengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan sejakdikeluarkannya SK No. 071/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 19 Agustus2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Jo Pasal 10 ayat (4)huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;4.

perselisinan / persoalan internal partai politik, sebabPenggugat dahulunya adalah anggota Partai Persatuan Pembangunandan Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan;Bahwa secara hukum, partai politik mempunyai indenpedensi untukmengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam :1) Pasal 12 huruf b UU No. 2 tahun 2008, yang berbunyi: Partai Politikberhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secaramandiri;2) Pasal 32 ayat (1)UU Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan AtasUU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyiPerselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;3) Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi :Penyelesaian perselisihann internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;4) Surat Edaran

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik3) Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4) Penyelesaian perselisinan

YAKOBUS SUSU, S.IP VS KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN NAGEKEO

PUTUSANNomor 180 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAKOBUS SUSU, S.IP, bertempat tinggal diRT/RW 006 Dusun 3 Desa Mbaenuamuri,Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo,dalam hal ini memberi kuasa kepada AgustinusA.S.

., Advokat, berkantor di JalanBasuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa,Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa TenggaraTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 November 2017;Pemohon Kasasi;LawanKETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUADEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANKABUPATEN NAGEKEO, berkedudukan diJalan Soekarno Hatta, Danga, KelurahanDanga, Kecamatan Aesesa

Nomor 180 K/Pdt.SusParpol/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawauntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentangPemecatan Yakobus Susu, S.IP., dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 28 Desember 2016 cacat hukum dantidak berkekuatan

hukum;Menyatakan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenNagekeo Nomor 04//Kpts/KPUKab018.964746/V/2014 tentangPenetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenNagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014dan Lampiran Il Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04 tahun2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah Sah dan Berkekuatan HukumMengikat;Menyatakan hukum Penggugat Yakobus Susu, S.IP sah telah menjadianggota

Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20November 2017;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwaupaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanmelalui upaya hukum kasasi sedangkan dalam perkara a quo PemohonHalaman 3 dari 5 hal. Put.

DODDY ARIYANTO VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

PUTUSANNomor 1011 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:dr. H. DODDY ARIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Labang Bola,Nomor 23, RT.002/RW.005, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi,Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ifdhal Kasim, S.H.

,dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PublicaLaw Firm, berkantor di Jalan Kendal, Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, berkedudukan di JalanR.P.

., dan kawankawan,Para Advokat yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum(BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP.

Doddy Aryanto, M.M. sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon ProvinsiJawa Barat Nomor 012SE/DPPNasDem/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 danpenetapan kembali Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Cirebon kepada Ketua DPRD Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon,DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat dan DPD Partai NasDem Kota Cirebon;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini ;Atau :Halaman 2 dari 6 hal. Put.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebihdahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan kontra

MENGADILI, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat 23 s.d. 29 Oktober 2012;i. Verifikasi faktual di tingkat KPU:1).

, terang politikus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan ini (Vide Bukti, P4).

Cluster Ill (Ketiga) adalah pengelompokan atas Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang diterapkan syarat keterwakilan perempuan dalam verifikasi faktual, yaituterdiri dari:e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi KepulauanRiau;e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah;Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/20132020e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Solok (ProvinsiSumatera Barat);e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten

Tergugat secara nyata mengistimewakan Kelompok 16 Partai.Tindakan ini dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat KPUNomor 675/KPU/XI/2012 tentang Verifikasi Faktual 16 Partai Politikdan 18 Partai Politik Pasca Putusan DKPP.

Ternyata, Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara Partai Bulan Bintang adalahMajelis Hakim (Judex Facti) yang juga memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara antara Partai Penggugat melawan KomisiPemilihan Umum.