Ditemukan 3405 data
12 — 1
terakhir pindah di rumah orang tuaPemohon, hingga pisah rumah kurang lebih 4 (empat)Hal5 dari 18 Put. 0054/Padt.G/2014/PA.SgubulanTermohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernahpulang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;Bahwa, selama pisah rumah Pemohon 3 (tiga) kali menjemputnyatapi hanya sekali bertemu dengan Termohon dan sudah tidak maukembali ke rumah kediaman bersama lalu Termohon menyatakankepada Pemohon bahwa kita berdua sudah tidak berjodoh lagi, laluPemohon diberi sangsi
15 — 9
perkara ini tidak dapat dilaksanakan.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izinperceraian dari pejabat yang berwenang sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, meskipun telah diberikesempatan untuk mengurus surat izin dimaksud;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya kembali rukundengan Tergugat dan menyarankan supaya Penggugat mencabut perkaranya denganmengingatkan kemungkinan sangsi
58 — 10
Meskipun saksi pertama masih mau mengusahakanperdamaian akan tetapi upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakankarena saat berhadapat dengan Tergugat saksi sangsi untuk menasehatiTergugat karena sig=fatnya yang arogan. Dan terakhir kedua saksimenyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.Keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan salingmenguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. jo.
235 — 70
CiptomangunKusumo sebesar RP. 50.723.268 (Copy dari copy / tidak ada aslinya);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj. Anny Isfandyarie Sp.An, SH halaman 7 (Copy daribuku)(Copy dari buku);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj.
81 — 33
dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN KpnMenimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kKesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan161/BKA/POLPN/XII/2020/ tanggal 4 Desember 2020 oleh PembimbingKemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI yang dalamrekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku ERWAN SYAH BINJOHANSYAH dapat diberi sangsi
berupa pidana penjara dan berdasarkanLaporan Penelitian Kemasyarakatan 161/BKA/POLPN/XII/2020/ tanggal 4Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYANOVIA PRAMESTHI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak PelakuERWAN SYAH BIN JOHANSYAH dapat diberi sangsi berupa Pidana Penjaradalam lembaga di LPKA Blitar, pelatihan kerja dilaksanakan diluar LPKA sepertiLPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap konsumen", dan Pasal 16menyebutkan: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasamelalui pesanan dilarang (a) tidak menepati pesanan", dan Pasal 18 ayat(1), huruf (d), huruf (h), ayat (2) ayat (3) dan ayat (A) dengan sanksi pidanaPasal 62 ayat (1) antara lain menyebutkan: "Pelaku usaha yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)", sangsi
Sangsi pidana Pasal 62 antara lain menyebutkan "Pelaku usaha yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 18dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dendapaling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Oleh karenanyaTergugat Rekonvensi nyatanyata telah melakukan perbuatan melawanhukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karenaitu menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi dapat menuntut ganti rugi;11.
Sangsi pidana Pasal 62 antara lainmenyebutkan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 18 dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyakRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".
13 — 4
sebab musyawarah tidak bisa dilaksanakan, danmenyatakan sudah tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai perangkat Desa yang dipersamakankedudukannya dengan PNS, telah diberikan waktu yang cukup untukmengurus surat Izin dari atasan, menyatakan tidak berhasil mendapatkansurat izin dengan alasan atasannya tidak mau memberikan izin karenaada indikasi berpihak pada Tergugat dan Penggugat tetap bertekadmelanjutkan gugatannya dan menyerahkan surat pernyataan siapmenerima sangsi
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero) Wilayah S2JB Nomor: 139.K/47/GM S2JB/2005 adalahsah berdasarkan hukum ;Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat masih tercatat sebagaipegawai Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus membayar gajiTergugat secara penuh, sementara dapat dikatakan Tergugat melakukanpelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkunganPT.PLN (Persero) mengenai penyalahgunaan uang rekening pelangganyang dapat dikenai sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Bahwa berdasarkan halhal
39 — 25
sebagai Pegawai NegeriSipil (Guru SMA ), sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengetahui jikaakan bercerai terikat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana jika seorang PegawaiNegeri Sipil bercerai sebagai Tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan SuratKeterangan atasan ;Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil, mestinyasudah mengetahui akibat bercerai tanpa Surat Izin atasan dan Pembandingmengetahui pula resiko/sangsi
33 — 19
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yangbaik sesuai falsafah Pancasila.
57 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Mahkamah Agung telah melampauikewenangannya, karena tidak cermat dan telitimendalami dan memeriksa Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar No.1502/KP 304/DP1997 tanggal 4 Juni 1997, padahaldari surat tersebut nampak jelas jenis' perbuatandan sangsi yang dibebankan kepada PemohonPeninjauan Kembali yaitu) perbuatan nikah dibawahtangan secara mut'ah yang ditafsir oleh TermohonPeninjauan Kembali sebagai pelanggaran PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1993 jo.
22 — 10
Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaansopir, bertempat tinggal di RT.4 RW 4 Desa Bukit Berlian, KecamatanUlok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sangsi menerangkan bahwa iaiadalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan tentangkeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah kakak kandung Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,yang telah melasungkan
15 — 1
Surat pernyataan atas nama PENGGUGAT tanggal 09 April 2018 yangmenyatakan bahwa saudara idawati mengajukan gugatan perceraiankepada TERGUGAT dan siap dan bersedia menerima sangsi sesuaidengan aturan yang berlaku, kKemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberitanggal serta diberi tanda (P3)Bahwa bukti surat yang difotokopi telah dicocokkan dengan aslinya,dansemuanya telah bermerai cukup;Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:1.
18 — 4
Bahwa pada bulan Maret 2015, dikarenakan Termohon tertangkap basahselingkuh dengan laki lain, atas persetujuan kedua belah pihak keluargaPemohon dengan Termohon dan Termohon juga dikenakan sangsi adat,maka Termohon dan laki lain pun dinikahkan secara sirri dan sampaisekarang Termohon dan laki lain masih berstatus suami istri;7. Bahwa selama ini pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belumpernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;Hm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0134/Pdt.G/2017/PA Bko.8.
18 — 4
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah danmeyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsurkesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakpidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang bahwa pidana yang setimpal adalah berupa sangsi
19 — 1
Bahwa, Pemohon dan Termohon juga sudah di kenakan sangsi hukum adatsebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);8. Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh Penghulu Kecamatan Entikongmaupun orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;9. Bahwa, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumahtangga bersama dengan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalanyang terbaik;10.
69 — 27
Bahwa karena merasa tidak ada dampak dan sangsi yang tegasterhadap Terdakwa dalam perkawinannya...kawinannya yang kedua maka pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwamenikah lagi yang ketiga dengan Saksi 2 secara di bawah tangantanpa seijin istri pertama (Sdri.Ani Karyani) maupun KomandanKesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi 2 di Kp.Andir Rt.03/13Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Bapak Abdul QudusIrfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit(sebagai Wali Nikah) dan
Bahwa dengan perkawinannya yang kedua Terdakwa merasa tidakada tindakan atau sangsi hukum yang tegas kecuali hanya denganpenjatuhan hukuman disiplin sehingga dengan menceraikan isterikedua nya maka persoalannya dianggap selesal, Cara carapenyelesaian pelanggaran hukum seperti ini ternyata tidak efektifsehingga prajurit yang bersangkutan merasa pelanggaran hukum dapatdianulir dengan membatalkan perkawinannya dengan selembar kertastalak sehingga hal inilah yang membuat Terdakwa nekat melakukanperkawinan
106 — 15
Apabila Tergugat tidak bisamenyerahkan dalam keadaan baik maka dikenakan sangsi berupadenda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)perhari yang dihitung terusmenerus hingga obyek sengketa itudiserahkan kepada Penggugat;6. Bahwa kemudian menjelang tanggal jatuh tempo pembayaranyang ditentukan, yakni pada Tanggal 24 September 2006,Tergugat dengan itikad buruk sengaja menghindari pembayarandari Penggugat. Penggugat sudah berulangkali mencarikeberadaan Tergugat namun tidak berhasil.
Kerugian Materiil: berupa kerugian yang sudah diatur didalam akta sesuai Pasal 5, yakni kerugian Penggugat tidakbisa menguasai obyek sengketa sejak penandatangananakta, sehingga Tergugat dikenakan sangsi membayardenda sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) perhari yang dihitung terusmenerus sejak Tanggal26 Maret 2006 hingga Tergugat menyerahkan barang obyeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan amandan menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT;b.
248 — 106
CiptomangunKusumo sebesar RP. 50.723.268 (Copy dari copy / tidak ada aslinya);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj. Anny Isfandyarie Sp.An, SH halaman 7 (Copy dari buku)(Copydari buku);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj.
10 — 1
Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;Asli Surat Pernyataan Siap Menerima Sangsi, a.n. RR(Penggugat), tanggal 20 Februari 2019. Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudiandiberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;2.