Ruswandi Alias Erus Bin Syamsudi (alm), terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menarikkeuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahansebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara danmemerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.Menetapkan terdakwa membayar

dilengkapi dengan buktiHalaman 3 dari 17 Putusan Pidana Biasa Nomor 217/Pid.B/2017/PN Bibkepemilikan yang sah yakni BPKB kepada terdakwa lalu terdakwa membelikendaraan tersebut dengan harga Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) setelahitu kendaraan tersebut diserahkan kepada Asep Tablo (belum tertangkap) untukdijual Kembali.Dalam membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza All New warna Silver NopolD1681ZA tersebut dari Wawan Hendrayana Alias Wawan Alias Hendra seharusnyaterdakwa menduga atau sepatutnya

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal melanggar Pasal 480 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut1.2sBarang siapa;Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan penadahanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi danketerangan terdakwa diperoleh faktafakta bahwa berawal pada hari Kamistanggal 21 April 2016 sekira jam 10.00 wib saksi Asep Kusnadi Alias Eemenelepon saksi Suparjo selaku

pembuktian diatas jelas teroukti bahwa terdakwa mendapatkankeuntungan dari hasil penjualan mobil merk Toyota Avanza Veloz Nopol D1681ZA warna silver sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwajuga mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan.Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Bahwa oleh karena dikategorikan sebagai Perbuatan MelawanHukum, sudah sepatutnya kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 atau siapasaja yang menempat atau memperoleh hak daripadanya untuk dihukummenyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalamkeadaan bersih dan kosong dari bangunan serta bebas dari TanggunganHalaman 8 dari 21 Halaman Putusan.Nomor 519/Pdt/2020/PT SMGapapun, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapatmeminta bantuan kepada alat keamanan negara ;14.

Sudah sepatutnya pula kepada Kepala Badan PertanahanNasional Kabupaten Pati untuk untuk dihukum mencoret/menghapus dariDaftar yang disediakan untuk itu terhadap Sertifikat Hak Milik atasnamaSutrisno, Wakini dan Sumini pada bidang tanah Objek Sengketa ;16.

Bahwa oleh karena dikategorikan sebagai Perbuatan MelawanHukum, terhadap Buku C Desa Wuwur yang dipergunakan sebagai dasarpenerbitan Sertifikat atasnama Sutrisno, Wakini dan Sumini, untukdinyatakan tidak memiliki Kekuatan hokum dan sudah sepatutnya pulakepada Kepala Desa Wuwur untuk dihukum mencoret dari Buku C Desaterhadap Buku C Desa Wuwur atasnama Sutrisno, Wakini dan Suminiyang dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat atasnama mereka yangdinyatakan tidak sah/tidak memiliki kKekuatan hukum17.

Sudah sepatutnya pula terhadap bidang tanah Objek Sengketauntuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) ;20. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankanputusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudahsepatutnya untuk dihukum secara masingmasing dengan membayaruang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap Tergugat,per hari dalam setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);21.

Sudah sepatutnya pula kepada Para Turut Tergugat dihukumuntuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.Berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Pati c.g Maijelis Hakimyang memeriksa perkara ini untukmemeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakansbbPRIMAIR:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah anakketurunan dari Almarhum Sungkono ;3.

danbatasbatas tanah terakhir yang menjadi penyanding setelah tanah tersebutterbit atas nama Nyoman Suwela (Alm.) selanjutnya beralih menjadi atasnama Made Wardhiana, Tergugat Il, semuanya tidak jelas, bahwa dengantidak jelasnya proses peralihan/penerbitan tersebut gugatan para Penggugatmaka semuanya menjadi kabur, padahal berdasarkan keputusanMahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1973 No: 81 K/Sip/1971 gugatanmengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batasbatas danukuran tanah sehingga sudah sepatutnya

milik atas nama Gusti Nyoman Darmini Sertifikat Hak Milik No:230/Desa Banyupoh, luas 588 M2 Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Bulelengdengan batasbatas sbb : Sebelah utara Jalan Raya Gilimanuk; Sebelah Timur Gusti Nyoman Darmini (bukan tanah milik LPD banyupoh); Sebelah Selatan Tanah milik Gereja; Sebelah Barat Jalan/Gang (bukan hak milik Gede Sulendra);Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salahobjek, gugatan Para Penggugat benarbenar tidak jelas atau kabur, sehinggasudah sepatutnya

(tanan Gede Sulendra ada di sebelah baratgang)Para Penggugat salah menetapkan Tergugat Ill sebagai pihak tergugat dalamperkara ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidakjelas/kabur, tidak sempurna maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugattidak bisa di terima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telahmemberikan Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 20 Juni 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat III tersebut

Bahwa fakta hukum dalam persidangan jelas terungkap, ketika proses jual belliterjadi Obyek sengketa adalah dalam penguasaan orang lain yaitu WayanSutarja, sedangkan Pihak Penjual (tergugat ) sedang berada di luar negerisehingga sepatutnya akan berpikir lebih jauh untuk melakukan proses jual bellitersebut:16. Bahwa hal lain yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa di pintu depanobyek sengketa, tertera atau terdapat tulisan besar yang berbunyi Tanah iniHalaman 13 dari 16 hal. Put.

Bahwa dengan dinyatakannya jual beli terhadap obyek sengketa adalah bataldemi hukum maka sudah sepatutnya obyek sengketa dikembalikan kepadapihak yang dibenarkan oleh hukum yaitu seluruh ahli waris dari Gede karta(Alm.) termasuk juga pihak Tergugat dan II;20.

Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat mengenai pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap bukti surat T5 tidak adil dantidak tepat adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;k.

Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaanproyek di Pecatu Jimbaran Bali sesuai dengan waktu yang telahdiperjanjikan dalam perjanjian dan surat perintah kerja, berakibatPenggugat mengalami kerugian waktu yang seharusnya pekerjaantersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya namun menjadi mundursehingga vila Penggugat tersebut tidak dapat beroperasi/disewakanpada awal tahun 2013 atau menjelang event internasional yaitu APECTahun 2013 yang rencananya diselenggarakan di Denpasar Bali, makasudah sepatutnya

Olehkarena itu sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung rentengdihukum untuk membayar bunga atas uang sebesar Rp137.500.000,00(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatyang besarnya untuk setiap bulannya sebesar 0,2 %xRp137.500.000,00(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau bunga sebesarRp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiapbulannya.

Tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Kyai MojoIl Nomor 36, Jember;Bahwa untuk mencegah tertundanya pembayaran oleh Para Tergugat,apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya ditetapkanuang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiaphari atas keterlambatan pembayaran Para Tergugat, terhitung sejak putusanberkekuatan hukum tetap;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alatalat buktiyang cukup kuat serta tidak terbantahkan lagi

mengingat akan ketentuanPasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000pada angka 4 huruf (a dan b), maka sudah sepatutnya Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jember cq Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo agar putusan perkaraHalaman 8 dari 37 Hal.

Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat dibebankan membayar seluruhbiaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hukum.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanahbeserta bangunan milik Para Tergugat yaitu:1.

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugatdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);B. Eksepsi Tergugat III Dikeluarkan Sebagai Pihak;1. Bahwa kedudukan Tergugat III dalam lelang eksekusi Hak Tanggungandalam perkara a quo pada dasarnya bertindak sebagai PelaksanaLelang berdasarkan permohonan dari Tergugat II (USP SwamitraKoperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri/Penjual);2.

bukan atas nama Penggugat;Bahwa apabila memang Penggugat merasa memiliki tanah dan bangunanobjek perkara lalu kenapa baru sekarang mempermasalahkannya, setelahadanya 2 (dua) gugatan sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 yangmengalahkan Tergugat selaku Debitur dan menyatakan bahwa Tergugat merupakan Debitur yang wanprestasi;Bahwa dalildalil Penggugat hanya merupakan salah satu usaha untukmemperlambat dan menghambat proses lelang yang telah terbukti sahsesuai dengan ketentuan lelang sehingga sudah sepatutnya

Bahwa demikian hal nya dalam perkara a quo, sudah sepatutnya Penggugatmengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum denganTergugat Tergugat II, serta menanggung risiko atas kecerobohan yangdilakukannya sendiri.

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat IIIsangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahulantara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum,Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kinsehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada TergugatIII;4.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yangdiajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untukditolak oleh Majelis HakimTergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitumnyaangka 2 yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan MelawanHukum;2.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak dalil Pelawan tersebut.B. Terlawan IV Menolak Dengan Tegas Dalil Pelawan Yang MenyatakanTerlawan IV Tidak Pernah Memberi Kesempatan Kepada PelawanUntuk Melunasi Kewajibannya Sehingga Lelang MerupakanPerbuatan Melawan HukumHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 7/Padt.Bth/2020/PN Byl.1.

kewajibannya sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (tidak melawanhukum), sehingga Terlawan IV tidak memenuhi unsurunsurperbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka dalil Pelawan halaman 4angka 7 dan 8 yang pada intinya Terlawan IV tidak pernah memberikesempatan kepada Pelawan untuk melunasi kewajibannya,sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Pelawan adalah dalil yang mengadaada dan tidakberdasar, sehingga sudah sepatutnya

Terlawan IV dalamperkara a quo berkedudukan sebagai Pejabat Lelang Kelas telahmenjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan (kewenanganatribusi), sehingga sudah seharusnya Terlawan IV tidakdisertakan dalam tuntutan ganti rugi oleh Pelawan.Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pelawan kepadaTerlawan IV sangatlan berpotensi membebani keuangan negarapadahal diketahui antara Pelawan dan Terlawan IV tidak terdapathubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya

dalil dan petitum Pelawan tersebut ditolak olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa danmemutus perkara a quo.Bahwa Terlawan IV menolak dalildalil dalam posita dan petitumPelawan untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolakoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.Maka : berdasarkan halhal tersebut, Terlawan IV mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutusperkara a guo berkenan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:DALAM

untukmenentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatan perlawanannyamerupakan hak dari Pelawan sebagaimana yang telah dijelaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari1982 adalah wewenang pihak penggugat untuk menentukan Siapasiapayang akan digugat;Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 7/Padt.Bth/2020/PN Byl.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat eksepsi Terlawan IV mengenai dikeluarkan sebagai pihakadalah tidak beralasan dan sepatutnya

diputuskanBahwa, oleh karena itu apabila bukti yang diajukan oleh salah satupihak dalam perkara perdata itu diduga palsu atau dipalsukan makamenurut hukum acara perdata akan menangguhkan prosespemeriksaan atas perkara perdata tersebut sampai adanya putusanpengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa, oleh karena atas bukti palsu yang Penggugat sampaikan dalam perkaraa quo tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelasatau Obcruure libeli sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Dan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Setiap konsumenyang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usahaatau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.Bahwa, jelas sekali unsur konsumen tidak ada pada diri Penggugatsehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan ObscureLibeli sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, yangmenjadi dasar bukti Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bukan buktiautentik melainkan bukti palsu sehingga Oleh karena itu segala dalil yangdiajukan oleh Penggugat untuk selayaknya dan sepatutnya di tolak.;10. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada halaman 6 point 7 yang berbunyiBahwa penggugat mempunyai sangkaan apabila sertipikat hak milik (SHM)no. 01252. .......... dst. bahwa terhadap pemyataan tersebut tentangHal. 14 Putusan No. 581/Pdt.G/2018/PN.

;Oleh karena itu segala dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk selayaknyadan sepatutnya di tolak.;11. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada halaman 6 point 8 yang berbunyibahwa, penggugat merasa khawatir Tergugat Il akan melelang obyekgugatan ...dst.

Oleh karena itu segala dalil yang diajukanoleh Penggugat untuk selayaknya dan sepatutnya di tolak.:Hal. 15 Putusan No. 581/Pdt.G/2018/PN. Tng.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat II mohon kiranya MajlisHakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:Dalam Eksepsi1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya.2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1.

(Pasal 73 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);1.2.2.Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak memenuhi syaratindividual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaarrd);1.3.

Pemenang' Pelelangan No. 027/68/P2BJPB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkanoleh Tergugat sebagai obyek sengketa adalah sesuatu yangsangat keliru dan tidak mendasar, karena sebagaimana penjelasantersebut di atas bahwa oyek sengketa tersebut belum dapatdikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat final sebagai obyek sengketa, karena masih memerlukanpersetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain, olehkarenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya

Bahwa berdasarkan atas eksepsi (tanggapan) sebagaimanadiuraikan di atas, maka obyek sengketa yang digugat olehPenggugat adalah tidak memenuhi sebagai sifat suatu KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara utuh, yaitubersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum, (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986), oleh karenanya gugatanPenggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaarrd

POKJA PengadaanBarang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Tergugat)bertugas memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaankegiatannya dalam rangka pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggara (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalamhal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buleleng, sehinggatanggung jawab hukum atas kegiatan Tergugat ada padaPengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)tersebut;1.4.7.Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada eksepsi (tanggapan)tersebut diatas, maka sudah sepatutnya

Gugatan Penggugat semacam inidalam praktek hukum acara Tata Usaha Negara disebut gugatan kabur(obscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Eksepsi gugatan premateur ;Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat dapat mengajukan sanggahan1.7.banding, setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh Tergugat, akantetapi Penggugat tidak mempergunakan hak nya melakukan sanggahanbanding tersebut

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terkait aktaperjanjian kredit antara Tergugat dan Tergugat V tersebut menjadikangugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuurlibel), sehinggasudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaara);ll. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa dengan demikian, Penggugat Tidak Memiliki Legal Standingdalam Mengajukan Gugatan (Persona Standi in Judicio) sehinggasudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard) ;C. Gugatan Penggugat Disusun Secara Tidak Jelas dan Tidak Cermat yangMenyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel).1.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terkait aktaperjanjian kredit antara Tergugat dan Tergugat V tersebutmenjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur(obscuurlibel), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);ll. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terkait aktaperjanjian kredit antara Tergugat dan Tergugat V tersebut menjadikangugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuurlibel),sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijke verklaard);ll. DALAM POKOK PERKARA1.

Towuti Kab.Luwu Timur, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatuHalaman 11 dari 18, Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN MIIbenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansatu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwatersebut sebagai berikut ;1.

persidangan pada waktu Terdakwamelakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertatidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yangdapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telahdilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkanketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa sudah sepatutnya

Oleh karena barang buktiberupa 25 (Dua puluh lima) Unit Handphone tablet SPC warna silver dan 1Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN MII(satu) Unit DLINK Wireless AC 1750 warna hitam merupakan milik SDN 275LIOKA, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikankepada SDN 275 LIOKA ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan

;Keadaan Yang Meringankan ; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terangperbuatannya ; Terdakwa merasa menyesal ; Terdakwa masih muda ; Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkandan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telahdijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat denganlamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum.Dalam hal penjatuhan pidana maka sepatutnya

PDT/2021/PT PTKdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaharja tanggal 09 Oktober 2014.Oleh sebab itu, tidak benar apabila Penggugat menyebut tidak pernahmelihat bukti surat sebagai dasar penguasaan Tergugat tehadap objektanah sengketa.Oleh karena Penggugat telah secara terang mengetahui bahwa Tergugatmemiliki juga bukti Surat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593.3/145/Pem atas nama Wardono Hong Kheng (Tergugat) yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaharja tanggal 09 Oktober 2014,maka sudah sepatutnya

Penggugat juga menarik pihak Pemerintah incasuPemerintah Kelurahan Sukaharja sebagai Tergugat atau setidaktidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo.Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Kelurahan Sukaharja sebagaiTergugat atau setidaktidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo,maka gugatan Penggugat menjadi Error in Persona (kurang pihak) yangberakibat tidak terpenuhinya syarat formal suatu Surat gugatan.Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatanPenggugat tersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).DALAM POKOK PERKARA.1. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.2.

Padahal bukankah sudah sepatutnya apabila benarPenggugat ada memiliki tanah berdasarkan sertifikat tanah, maka tidakHal 10 dari 20 halaman Putusan No.104/PDT/2021/PT PTKmungkin tanah tersebut sebegitu lamanya digarap dan dikuasai olehorang lain.Apabila Tergugat tahu kalau tanah yang dibeli Tergugat nyatanyataadalah milik Penggugat sesuai sertifikat tanhnya, Sudah barang tentuTergugat tidak akan membeli tanah tersebut dari Sdr. Jamaludin,namun pada saat membeli tanah memang Sdr.

dimana Penggugat juga belum pernah melakukan balik batasterhadap tanah sesuai sertifikat hak milik yang didalilkannya, makadengan demikian kerugian yang didalilkan olen Penggugat telahditimbulkan oleh Tergugat yaitu berupa kerugian materil dan immaterialtidak memiliki dasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak.5.

Oleh karena itu secara hukumsudah sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugiakibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tersebut, yang manaObjek Sengketa tanah milik Para Penggugat yang termasuk dalam SertifikatHak Pakai Nomor 30/15 ULU adalah seluas 9.628 m? dihitung sesuaidengan harga pasaran yaitu Rp5.000.000,00 / meter sehingga menjadi9.628 m?

atas nama Tergugat tersebutditerbitkan oleh Tergugat II secara melawan hukum, karena tumpang tindihdengan tanah milik Para Penggugat yang telah diterbitkan GS sejak tahun1989 maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/15 Ulu dan SUNomor 818/15 Ulu/2004 seluas 90.821 m? atas nama Tergugat tersebutdinyatakan tidak sah atau batal demi hukum / atau apabila tanahsebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak pakai Nomor 30/15 ulu dan SUNomor 818/15 Ulu/2004 seluas 90.821 m?

Bahwa oleh karena kepemilikan Para Penggugat terhadap objeksengketa adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya kepadaTergugatll dihukum untuk memproses Permohonan penerbitan SertifikatHak Milik Para Penggugat atas bidangbidang objek sengketa yang belumditerbitkan Sertifikat;18.

Bahwa oleh karena Tergugat dan Il berada pada pihak yangbersalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan Penggugat I, Il, dan Ill / Para Penggugatuntuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat dan II telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;Halaman 6 dari 17 hal. Put.

Olehkarena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan untuk tidak menerima gugatan a quo;4.

Pelalawan,atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, barang siapa membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

Pelalawan,atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, barang siapa membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan

Unsur membeli, menawarkan, ,menukar, menerima = gadai,menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasilkejahatan3.

Unsur membeli, menawarkan, ,menukar, menerima gadai,menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi Heris marbun, saksiGusman Zai serta saksi Timotius Zega dan keterangan terdakwa yangdihubungkan dengan barang

sebagai komisi dan kepadasaksi Agus juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)kemudian sebelum saksi Herris Marobun pulang saksi Herris Marbun memberikan 1(satu) buah Handphone Merk Nokia type 1100 secara CumaCuma kepadaterdakwa.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli,menawarkan, ,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

telah diberikan waktu yang cukup kepadaPelawan melalui peringatanperingatan dan bahkan sejak Aanmaning(Tegoran/Peringatan) diberikan hingga sampai dengan perkara a quodiperiksa saat ini sama sekali tidak ada penawaran dari Pelawan untukmelakukan pembayaran hutangnya agar rencana ekskusi pengosongantidak dilaksanakan, bahkan dalam proses Mediasi tidak diajukan penawaranoleh Pelawan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pelawan dalamdalilnya hanyalah cerita belaka;20.Bahwa dalil Pelawan pada poin 9 sepatutnya

dikesampingkan karena21hanya merupakan cerita yang tidak menunjukkan niat untuk menyelesaikankewajibannya padahal Pelawan lah yang tidak pernah menunjukkan itikadbaik sehingga terhadap jaminan harus dilakukan lelang sebagai upayaterakhir dari bank dalam mengambil pelunasan atas hutang debitur;.Bahwa sekiranyaPelawan berniat dan beritikad baik untuk melunasipembayaran hutangnya maka masih terbuka kesempatan untukmenyelesaikan pembayaran kewajibannya sebelum ekesekusipengosongan dilakukan dan untuk itu sepatutnya

Pelawan mampu untukmenunjukkan itikad baiknya apabila merasa keberatan untuk dilakukanpengosongan dan tidak sepatutnya menghalanghalanginya;22.Bahwa dalil Pelawan pada poin 10 haruslah dikesampingkan karenainformasi tersebut tidak benar berdasarkan klarifikasi secara resmi dariDirektur Harian Terbit sehingga atas informasi tersebut patut diduga telahHalaman 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 632/PDT/2018/PT.DKIterjadi dugaantindak pidana pemalsuanyang telah dilaporkan ke BareskrimMabes Polri sesuai Laporan

hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga upaya hukum eksekusipengosongan adalah berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya lagidengan pemilihan domisili hukum yang disebut dalam PerjanjianKredit Investasi Nomor: 02 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat olehNotaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H,karena atas jaminan yang telahdilelang adalah berdiri sendiri dan hal itu telah terlebih dahuludilakukan konsultasi lisan oleh Terlawan ke Pengadilan NegeriJakarta Pusat.28.Bahwa dalil permohonan provisi Pelawan sepatutnya

berpendapatbahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum,sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alin sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dantelah termasuk dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehpihak Pembanding semula Pelawan oleh karena tidak terdapat faktafakta yangdapat melemahkan / membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, makamemori banding tersebut sudah sepatutnya

diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Pemohon tidak pernahmemilih secara sukarela Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenBukittinggi untuk menyelesaikan perkara a quo sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantangPerlindungan Konsumen, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dandisepakati tersebut yang berwenang mengadili perkara a quo adalahPengadilan Negeri Bukittinggi bukan wewenang badan penyelesaiansengketa konsumen Bukittinggi oleh karena itu sudah sepatutnya

Nomor 248 K/Padt.SusBPSK/201513.14.sepatutnya dapat dinyatakan batal demi hukum;Bahwa dalam pertimbangan hukum Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Bukittinggi dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan dalilPenggugat saja dan memutus perkara tidak berdasarkan fakta dan alatbukti serta duduk perkara yang sebenarnya.

Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum karenaTermohon sudah menunggak dalam pembayaran angsuran dan objekjaminan pembiayaan tidak lagi dikuasai oleh Termohon melainkan sudahpindah tangan sama pihak ke tiga yang bernama Uncu maka sudahsepatutnya menurut hukum Termohon disebut telah melakukanwanprestasi;Bahwa keadaan tersebut disikapi oleh Pemohon dengan cara yangpersuasif yakni upaya penagihan baik melalui telpon dan juga langsungmengunjungi rumah Termohon dan memberikan teguran namun tidakdirealisasikan

Pemohonkeluarkan pada Termohon kalau tidak dilakukan permintaan kembalibarang jaminan pembiayaan, sementara Termohon tidak mau melakukanpembayaran angsuran tentunya tidak adil dan tidak tercapai keseimbanganhak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimanayang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dan Pemohon sebagai pelaku usaha tentunyaakan mengalami kerugian yang cukup besar oleh karena itu Pemohonsebagai pelaku usaha yang beriktikad baik sudah sepatutnya

Nomor 248 K/Padt.SusBPSK/2015Pemohon juga dikalahkan hal ini terjadi Kerancuan putusan secara hukum dansaling bertentangan maka sudah sepatutnyalah putusan a quo dapat dibatalkan;Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut amar putusan tersebut salingbertentangan maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri BukittinggiNomor 13/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN Bkt., tanggal 2 Oktober 2014 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak

setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Sungai Dua Sinar Surya RT. 005 RW. 001 KecamatanTempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat,"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ataumenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau = menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;UNSUR BARANGSIAPAMenimbang, bahwa di dalam rumusan setiap delik, barangsiapa adalahunsur yang menunjuk kepada subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur di atas, Penuntut Umumtelah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkanbahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar bernama Saparudinalias Udin

temantemannya mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakanperihal barang milikknya yang ditemukan di ponton milik terdakwa danTerdakwa menerangkan jika barang/alatalat TI rajuk tersebut dibeli olehTerdakwa dari Raden (DPO);Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugiansebesar lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur initelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;UNSUR YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA

HARUS DIDUGA BAHWADIPEROLEH DARI KEJAHATAN;Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang dirumuskan dengan yangdiketahuinya atau sepatutnya harus diduga ditempatkan menjelang akhirperumusan namun ia mencakup seluruh unsur, dan keinginan sipetindak untukHal. 12 dari 16.

Putusan No. 332/Pid.B/2013/PN.Sgt.mendapatkan suatu keuntungan tidak perlu dibuktikan bahwa keuntungantersebut harus atau sudah menjadi kenyataan;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi di atas, terdakwamembeli barang bukti tersebut dari dari Raden (DPO) dengan hargaRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sepatutnya terdakwa sudah menduga dengan jumlahbarang yang diberikan Raden tidaklah sepadan dengan harga yang ditawarkanRaden;Menimbang, bahwa ternyata barang yang dibeli terdakwa

dibongkar dalam rangka pembebasan tanah tersebut, karena ternyatabukan terletak diatas tanah yang terkena proyek jalan tersebut yaitu435 M2, dandibongkar oleh Penggugat sendiri, maka perbuatan Penggugat membongkar sendiribangunan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat, maka gugatansepanjang hal tersebut sepatutnya ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengansurat bukti P6 dan T2 ternyata tanah milik Penggugat yang terkena proyekpembebasan jalan bare

tanah Penggugat tersebut, Penggugat telah memecah sertifikat atastanah milik Penggugat 2 (dua) sertifikat sehingga Penggugat menuntut biayapemecahan sertifikat dibebankan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah merupakankepentingan pribadi dari pemegang hak itu sendiri untuk mendapatkan kepastian daripemegang haknya, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat yang memintabiaya pemecahan sertifikat dan pengukuran sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)sudah sepatutnya

dengan alasan sejak bulanNopember 1998 sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan selama 114 bulandengan prediksi keuntungan 3 % dari Rp. 25.020.000, (harga sisa yang belumdibayar berdasarkan harga tahun 1998 sebesar Rp. 200.000, / M2), berdasarkanpertimbangan diatas, kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugatkepada Penggugat diperhitungkan berdasarkan harga jual / nilaijual obyek pajaktahun 2007 dengan harga jual tertinggi Rp. 1.000.000, / M2, maka tuntutan ganti rugitersebut sudah sepatutnya

Yani / By Pass Karawang, oleh karena gedung kantor pemerintah / asetnegara dengan mengacu kepada Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yaitu pasal 50 huruf d, yang menyatakan "pihak manapundilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan halkebendaan lainnya milik negara / daerah", maka permohonan Penggugat terhadapsita ;jaminan tersebutsudah sepatutnya untuk dilolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ternyatagugatan Penggugat dikabulkan sebagian

, maka Tergugat berada dipihak yangdikalahkan, oleh karena itu sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan telah cukupmempertimbangkan dalildalil kedua belah pihak;Mengingat, memperhatikan pasalpasal dari Undangundangyang bersangkutan.MENGADILI: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ; Menghukum Tergugat untuk membavar kekurangan harga tanah kepadaPenggugat

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan : Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara nyata tanah milikPenggugat tunpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1079/KelurahanDarmo, tertanggal 19 April 2015 .....0...cccecceceeeteteteeeteeeeeee dstnya.

Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalilPenggugat yang menyatakan KTUN obyek sengketa tumpang tindih dengan tanahmilik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengadaada sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ; Hal. 24 dari 58 hal.

;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada kepentingan Penggugatuntuk mengajukan gugatan a quo atau Penggugat tidak mempunyai legal standingdalam mengajukan gugatan ini karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikanBahwa, dengan demikian berdasarkan uraian pada huruf A, B dan C tersebut di atas makagugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; Il. DALAM POKOK PERKARA : 1.

Putusan No. 126/G/2017/PTUN.SBY.kesemuanya dibuat dihadapan Notaris JUSTIANA, S.H, berkedudukan di KotaSurabaya, terhadap tanah seluas 310 m2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) setempatdikenal di Jalan Setail No. 52, Kelurahan Darmo, ..............cc:000008 dstnya ; Bahwa, dalil Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karenatidak berdasarkan hukum ; Bahwa, dalil Penggugat malahan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki alashak terhadap obyek yang terletak di Jl.

atas sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karenatidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum ; Bahwa, pengukuran atas tanah tersebut telah dilakukan secara transparan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, termasuk melibatkan aparat PemerintahanKelurahan Darmo, dan juga ditandatangani tetangga terdekat.

PALIT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;