Ditemukan 20285 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-02-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105K/PDT.SUS/2007 Tanggal 27 Februari 2008 — RITUT WAHYUNI ; PT. KAWASAN INDUSTRI KAMPAR
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kawasan IndustriKampar, terakhir bulan Agustus 2006, dengan nilai sebanyak Rp. 2.747.841,(dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh saturupiah) ( P.5) ;Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2006 telah mengeluarkanSurat Keputusan Manajemen Kawasan Industri Kampar Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat,yang ditandatangani oleh P.A. Head PT.
Kawasan Industri Kampar, TeguhPurwanto (P.6) ;Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku, SuratKeputusan Manajemen Kawasan Industri Kampar Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalahbatal demi hukum karena tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh DireksiPerusahaan.
Hal mana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4 Jo Pasal 82 UndangUndang No. 1 Tahun 1985 Tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa pada saat dikeluarkan Surat Keputusan Manajemen KawasanIndustri Kampar Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 Tentang PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat, Penggugat sedang dalam keadaanmenyusui dan kondisi lemah karena baru saja melahirkan ;Bahwa perbuatan Tergugat (PT.
Kawasan Industri Kampar atas Surat Pemutusan HubunganKerja, Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 kepada Pemerintah KabupatenPelalawan Dinas Tenaga Kerja melalui Mediator Hubungan Industrial ;Hal. 2 dari 12 hal. Put.
No. 105 K/Pdt.Sus/2007Lebih memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru yang intinya melakukan kesalahan berat sertatidak adanya itikad baik Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi,sehingga secara hukum PHK patut dinyatakan berlaku sejak tanggal 31Agustus 2006 tanpa pesangon dan tanpa ganti rugi serta pembayaranapapun ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai keberatankeberatan ad. 1 s/dad.4 :Bahwa alasanalasan tersebut
Putus : 21-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114K/PDT.SUS/2007 Tanggal 21 Januari 2008 — OBIH SUTARYAN ; CV. D & WILLIAM
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-09-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2020 Tanggal 14 September 2020 — SUTAMIN REMBASA, S.Pd., M.Si, DK GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PDT.SUS/2008 Tanggal 15 Desember 2008 — PT SURYALAYA ANINDITA INTERNATIONAL (GRAN MELIA
JAKARTA) ; LIZA CIPTA HANDRIANI
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-02-2022 — Putus : 01-07-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN KUPANG Nomor . Tingkat Pertama - 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg Tanggal 1 Juli 2022 — . Perdata
- Penggugat : MARGENES SEDEH,Dkk
- Tergugat : PT PEGADAIAN
226 — 85
226 — 85
Putus : 31-05-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 31 Mei 2017 — - BERNI MALANUA
LAWAN
- PIMPINAN PT. ASEAN MOTOR INTERNASIONAL
95 — 32
95 — 32
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
Bahwa penggugat telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sesuai surat PHK No. 137/HRDAM/spphk/X1/2016 tertanggal Jakarta 03 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Jonni Silalahi, SH sebagai /ndustrial RelationManager. Dimana Surat PHK ini berlaku sejak tanggal 1 Desember2016.;.
Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah dirundingkandengan Penggugat, begitu juga dengan surat PHK tersebut tidakdidaftarkan pada lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang merupakan syarat dari PHK;.
Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubunganindustrial. ;9.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak atau PHK tersebut atas keinginan Tergugat maka tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangonsebesar
pernah hadir lagi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkanbahwa penggugat telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sesuai surat PHK No. 137/HRDAM/spphk/X1/2016 tertanggal Jakarta 03 Nopember 2016 yang di tandatangani oleh Jonni Silalahi, SH sebagai /ndustrial Relation Manager.
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ;3.
Putus : 05-05-2011 — Upload : 15-08-2011
Putusan PN SERANG Nomor 12 / G / 2011 / PHI.SRG Tanggal 5 Mei 2011 — CAROLINE ANETTA MASSANG dkk ; PT GERMAN CENTRE INDONESIA ( PT GCI )
117 — 28
117 — 28
Bahwa dalam sidang Mediasi yang sesungguhnya belummemasuki pokok perkara fkarerta Pihak pekerja jugabelum memberikan keterangan apapun tidakjuga menyampaikan sikap akhir atas sengketa soalskorsing yang mengarah kepada PHK tersebut) tanpadiduga, pihak Mediator telah mengeluarkan suratanjuran pada tanggal 31Mei 2010 dengan Nomor 560/955/DSKT/2010 yang padapokoknya membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTergugat terhadap para Penggugat terhitung sejaktanggal 31 Mei 2010 dengan alas an mogok kerja
Bahwa tindakan PHK tersebut benar benar sangattidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuahpengakhiran hubungan kerja, semata mata didasarkanpada surat anjuran dariMediator yang notabene janggal, premature dan cacatformil maupun materiil. Lagipula, anjuran itubukan produk hukum pengadilan yang sama sekalitidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat. Sungguh sebuah kekeliruanjika Tergugat menggunakan surat anjuran sebagaidasar untuk melakukan PHK.
Bahwa Pasal tersebut sudah dengan jelas menyatakanPHK hanya bias dilakukan setelahmendapat penetapanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang dalamhal ini adalah Pengadilan HubunganIndustrial (bukan anjuran dari instansiyang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan).Nyatanya sampai detik ini, belum adaputusan dari Pengadilan Hubungan Industrialterkait dengan PHK tersebut.
Bahwa menyusul tindakan PHK = terhadap paraPenggugat tersebut, ternyata Tergugat telahmenghentikan secara sepihak pembayaran upahterhadap para Penggugat terhitungsejak bulan Juni 2010. Hal ini semakin membuktikanunsur kesengajaan dari Tergugat yang ingin melanggarhukum dan hak hak para Penggugat.31.
Menyatakan PHK tanggal 21 Juni 2010 dari Tergugatterhadap para Penggugat adalahbatal demi hukum.44. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperkerjakankembali para Penggugat keposisi semula dengan tetap membayar upahnya dan hakhak lainnya yang biasa diterimaoleh para Penggugat seperti sediakala tanpa syarat.45.
Putus : 09-11-2010 — Upload : 17-06-2011
Putusan PN SERANG Nomor 20/G/2010/PHI.SRG Tanggal 9 Nopember 2010 — WAHIMAN ; PT. SINAR RASA KENCANA (PT. SRK)
76 — 17
76 — 17
Tanda Anggota (KTA) Penggugat yang dikeluarkan olehPimpinan FSP SPSI Cabang Kota Tangerang di peroleh fakta bahwaa7kepada Penggugat tahun 2010 sebesar Rp. 1.332.500, ;Menimbang bahwa bukti T5 berupa Kartu Absensi Penggugatdiperoleh fakta bahwa Penggugat masih melaksanakan pekerja padaTergugat dan tidak melakukan PHK terhadap Penggugat;we eres Menimbang, bahwa bukti T6, berupa surat tertanggal, 20Agustus 2005 dari Bpk. Ahmad Djamaloeddin diperoleh fakta bahwaBpk.
Putus : 18-11-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 025PK/PDT.SUS/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 — PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA ; MARGARETA ; SULISTIANINGSIH, Dkk
80 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Securindo Packatama Indonesia di JalanMangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat 10730sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli2006 ;Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pengusahatelah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat tanggal 29 Desember 2005Nomor. 2144/1434/11814/IX/PHK
Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah PropinsiDKI Jakarta Nomor. 031/P.565.2004/14/IX/PHK/I2005 tanggal 26 Januariu 2005 tersebut adalah sebagai berikut :. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.
Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat tanggal 29 Desember 2005 Nomor. 2144/1434/11814/IX/PHK/122005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikut : Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi DKI Jakarta No. 031/P.5652004.14/IX/PHK/I2005 tanggal 26Januari 2005, sehingga
Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KodyaJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat Nomor. 2144/1434/11814/IX/PHK/122005 tanggal 29Desember 2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Kasasi/Penguasa pada tanggal 02 Juni 2006 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon
Hal ini jugadiperkuat dengan putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanNo. 2144/1434/11814/IX/PHK/122005 yang diputuskan pada tanggal 29Desember 2005 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohondengan Pekerja telah dinyatakan putus sesuai dengan surat pengundurandiri Pekerja tertanggal 1 Januari 2004 ;Bahwa adapun kesalahan Termohon VI adalah dengan menggunakan uangmilik Perusahaan dalam hal ini uang setoran stiker untuk keperluan pribadiyang jelas berdasarkan ketentuan yang tercantum
Putus : 11-02-2009 — Upload : 25-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843K/PDT.SUS/2008 Tanggal 11 Februari 2009 — TRISNA RAHAYU ; PT. STANDARD CHARTERED BANK PUSAT ; SIMON MORRIS, Dkk
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor. 5667/355/DTKM/2007, tanggal 26 Maret 2007 ;Bahwa dalam pertemuan untuk mediasi Hubungan Industrialsebagai upaya menyelesaikan persoalan Penggugat oleh Dinas TenagaKerja Kota Medan, TergugatTergugat tetap bertahan dengan suratkeputusannya memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat walaupunMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telahmenjelaskan bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh TergugatTergugat menurut undangundang belum terpenuhi, karena itu belum dapatdilakukan PHK
terhadap Penggugat dan surat PHK yang diterbitkan TergugatHal. 7 dari 44 hal.
Di sisi lain alasan PHK tersebut adalah alasan yangdicaricari yang bertujuan untuk menyingkirkan Penggugat dan guna dapatmenjalankan program efisiensi TergugatTergugat di lingkungan perusahaantempat Penggugat bekerja.
No. 843 K/Pdt.Sus/2008Bahwa adapun bentuk dan besarnya kerugian yang dideritaPenggugat akibat tindakan TergugatTergugat, sesuai petunjuk undangundang dapat diberikan perincian sebagai berikut :Kerugian Materil :Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pengusaha dapatmelakukan PHK terhadap Pekerja dengan alasan efisiensi, dengan ketentuanPekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang
Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) denganalasan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, Job Description danCode of Conduct yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme danpetunjuk Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan tanpa memenuhi hakhak Penggugat adalahcacat hukum ;. Menyatakan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan TergugatI, ll, Ill dan Tergugat IV tidak dapat dipertahankan lagi dan diputusmenurut hukum ;.
Putus : 16-11-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89K/PDT.SUS/2007 Tanggal 16 Nopember 2007 — MARTIAS ; PT. PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-06-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156K/PDT.SUS/2008 Tanggal 23 Juni 2008 — PT. BUNTARIO DINAMIKA INDONESIA ; SAMUEL POLLATU
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 13 Desember 2011 — ZAKARIA OTNIEL EDUARD PELLO ; PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk),
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
itu dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai pribadi/ pegawaibiasa, maka harus diteliti apakah Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat dalam menjalankan tugastugas pekerjaan seharihari yang dapatmengakibatkan PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat 1, yaitu:a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uangmilik perusahaan ;b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikanperusahaan
oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, maka sebagaimana telahdisampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan butir 9 di atas ;Bahwa faktanya sampai hari ini, Penggugat Rekonvensi memang tidak pernahmenerima suratsurat peringatan tersebut, apa lagi secara berturutturut sama sekali tidakada ;Bahwa oleh karenanya, menjatuhkan skorsing sebanyak 2 kali (vide bukti T1 danT3) setelah sempat jeda dan kembali masuk kerja selama 7 bulan yang dimaksudkansebagai langkah menuju proses PHK
terhadap Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak memenuhi unsurunsur kesalahan berat sebagaimana diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan maupun PKB dan PDP, sehingga skorsingmenuju PHK tersebut harus dibatalkan dan Penggugat Rekonvensi harus dipekerjakankembali seperti sediakala tanpa syarat ;Bahwa tentang aksi unjuk rasa itu sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 10UndangUndang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat diMuka Umum dengan tegas mensyaratkan
Tergugat Rekonvensi telah secara sadarmelanggar hakhak asasi/hakhak sipil warga negara, yaitu melanggar kebebasanberserikat dan berkumpul serta melanggar kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum ;Bahwa dengan dikenakannya sanksi skorsing yang menuju PHK, PenggugatRekonvensi telah kehilangan haknya atas insentif atau apresiasi akhir tahun 2007,insentif tahun 2008 dan kenaikan gaji di tahun 2008 ini.
Padahal terkait dengan prestasikerja, Penggugat Rekonvensi tidak ada masalah ;Bahwa dalam banyak kasus PHK, putusan pengadilan hubungan industrial yangmempekerjakan kembali pekerja seringkali sulit bahkan tidak mau dilaksanakan(eksekusi) oleh pihak Perusahaan kendati keputusan itu telah memiliki kekuatan hukumyang tetap dan final (incracht).
Putus : 09-07-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286K/PDT.SUS/2007 Tanggal 9 Juli 2008 — PT. LANGENG MUARA MAKMUR ; ELIAZER ROBIN ERLELY
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 10 April 2012 — INDRI NASUTION,dkk ; PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 24 Januari 2017 — - ISMET IBRAHIM
LAWAN
- PIMPINAN PT. ROCKY MITRA GROUP
41 — 16
41 — 16
Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alas an berakhir sesuaikontrak kerja yang disampaikan oleh HRD PT. Rocky Mitra Group Lk. Umar;6. Bahwa Penggugat menerima upah terkahir mei yang diterima bulan Junisebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);7.
Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmelakukan perundingan dengan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang merupakan prasyarat suatu PHK, sehingga PHKtersebut bertentangan dengan pasal 151 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;8.
Bahwa sesuai pasal 151 ayat (8) UU no 13 Tahun 2003 PHK yang sahadalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI) ;9. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;10.
Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajiobkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 berupa uang pesangon, penghargaan masakerja serta penggantian hak, terdiri dari : Cuti Tahunan yang
belum diambil Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;Bahwa karena PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap makaPenggugat berhak atas uang proses sejak bulan April 2016 yang dikalikanHalaman 3 dari 12 halPutusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gto17.Upah perbulan sebesar Rp. 1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat ;Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — HERMANUS BILI, S.T. VS BUPATI SUMBA BARAT DAYA
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2020 Tanggal 23 Nopember 2020 — ANDI JAYANDI VS BUPATI SUKAMARA
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 6 Januari 2012 — PT.SINAR RASA KENCANA ; WAHIMAN
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-02-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183K/PDT.SUS/2007 Tanggal 4 Februari 2008 — PT. CIWIDYS JAYA SAKTI ; BURHANUDIN
43 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK dan membayarkan hakhakPenggugat tidak sesuai Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 ;3. Menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugat sebesar berikut :Uang pesangon Rp. 3.672.000,Uang pengganti hak Rp. 844.560,Jumlah Rp. 4.516.560,Dikurangi pesangon yang sudah diterima sebesar Rp.1.100.000, sehinggamasih harus dibayar adalah Rp. 4.516.600, Rp. 1.100.000, =Rp. 3.416.500,4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.