Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan15.Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Maret 2016 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 5.400.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.16.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

, , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hakhak Penggugat sebagai akibat dari PHK tersebut sebagai berikut.

Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Katrin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T1;Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap10.11.12.13.Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Khoirul, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T2;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Xaverius Kaiwen, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T3;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Daud Sande P, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T4;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Dulgani, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT5;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Filemon Sobor, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T6;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Malikin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT7;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Agus Purnomo, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T8;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Andik, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T9;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Saefudin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T10;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Slamet Doso, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T11;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Sunarto, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT17;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Yosep Malu, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T18;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Jaharudin, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T19;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

No. 325 K/Pdt.Sus/201 1Surabaya mengeluarkan Anjuran No. 74/ PHK / VI / 2008, tertanggal 30 Juni2008;Bahwa terhadap Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya tersebut, Penggugat dan Penggugat Il tidak menjawab, sehinggaPenggugat dan Penggugat Il dianggap menolak Anjuran dan untuk selanjutnyaPenggugat dan Penggugat Il mengajukan gugatan ini ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat danPenggugat Il mengajukan

Pekerjaan yang berhubungan denga produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ..., maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehingga PHKtersebut telah bertentangan

dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 PHKyang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang nomor 13 Tahun 2003

tersebut, sehinggaPenggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga PerselisihanHubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UndangHalaman 3 dari 15 halPutusan PHI

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa ; Uang Pesangon (4 bulan X Rp.1.875.000) X 2) = Rp 15.000.000, Uang Penghargaan masa kerja 2 Bulan X Rp. 1.875.000 = 3.750.000. Uang Penggantian Hak> Cuti yang belum diambil (24/25 X Rp. 1.875.000 = 1.800.000.> 15% dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = 2.812.500.Total = Rp. 23.362.500.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan berjalan / Uang prosessejak diberhentikan September 2016 yang dikalikan upah perbulan sebesarRp.1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan yang ada pada Koperasisebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ;6. Menghukum Tergugat agar mengeluarkan Surat Pengalama Kerja kepadaPenggugat dengan kriteria baik ;7.

BEKASI GRAHA PERMAI, beralamat di Jalan Cut Mutiah BlokHQ No. 9 Rawa Lumbu BekasiTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon/TerbandingMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon/Pembanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Panitia PenyelesaianPerburuhan Pusat (P4P) No. 279/2010/2516/X/PHK/12006, tanggal 13Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 279/2010/2516/X/PHK/12006 Tanggal 13 Januari2006 adalah sebagai berikut: Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.355/BPPKD tanggal 26 Juli2005 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

, yaitu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat No. 279/2010/2516/X/PHK/12006 diberitahukan kepada Pembandingdahulu Pemohon pada tanggal 12 Juli 2006 kemudian terhadapnya olehHal 5 dari 5 hal.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSATTIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DILAKUKAN OLEH PT. BEKASIGRAHA PERMAI BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG NO.13 TAHUN 2003.Hal 6 dari 6 hal. Put.

Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) disebutkan PemutusanHubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM;Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTermohon Peninjauan Kembali tehadap Para Pemohon PeninjauanKembali yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam hal ini pasal 151 ayat (8) Undangundang No. 13 Tahun2003 maka sudah seharusnya PHK tersebut dinyatakan tidak sah dansudah dibatalkan ;PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .... maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;8.10.11.12.13.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehinggaPHK tersebut

telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang

tersebut, sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;14.15.16.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun

Rocky Mitra Group, sekitarbulan Maret tahun 2013; Bahwa setahu saksi tugas Penggugat waktu itu bekerja sebagai tenagamarketing; Bahwa setahu saksi Status Penggugat sebagai karyawan kontrak;10Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)oleh perusahaan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) olehperusahaan pada bulan Mei 2015;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT.Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja

Rocky MitraGroup Finance kepada Penggugat;19Bahwa saksi tidak mengetahui Apa isi dari surat PHK (PemutusanHubungan Kerja) tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah kepada Penggugat diberikanatau menerima haknya setelah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Bahwa setahu saksi saksi sendiri pernah menandatangani kontrak kerjadari perusahaan tersebut;Bahwa setahu saksi sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut,saksi sempat diperlihatkan dan membaca terlebih dahulu mengenai isikontrak tersebut menandatanganinya

Penggugat II dngan lama masa kerja + 3 tahun x Rp.2.000.000/tahun= Rp.6.000.000, ;Bahwa para Penggugat juga telah berulang kali mengajukan keberatansecara lisan kepada Tergugat menyangkut peraturan perusahaandimaksud akan tetapi tergugat tidak pernah menghiraukan keberatan daripara Penggugat justru Tergugat mengeluarkan surat peringatan kepadapara Penggugat dan akhirnya mem PHK kan para Penggugat secarasepihak sejak TMT tanggal 01 April 2013 ;Bahwa terhadap tindakan Tergugat mem PHK kan para Penggugatini

Oleh karena itu, maka kedua Penggugat ini mestinyaharus mengajukan gugatan perselisihan hak dan PHK ke PHI padaPengadilan Negeri Kupang. Terlepas dari kedua Penggugat ini di PHKoleh Tergugat, namun itu) adalah merupakan implikasi daripelanggaran peraturan perusahaan yang dilakukan oleh keduaPenggugat tersebut ;Bahwa sekali lagi, gugatan para Penggugat telah keliru dan kaburserta salah mengkualifikasikan perselisihan.

Sementara dalam lampiran Gugatan dari perkara aquo hanya menghitung hak hak dari konsekuensi PHK saja yangtertera dalam anjuran Mediator seperti : pesangon, penghargaan masakerja, penggantian hak dan upah Bulan Maret 2013.

Namun Penggugat I tetap saja tidak mengindahkanpanggilan Tergugat dan tidak mau masuk kerja lagi sampaidikeluarkannya surat PHK tanggal 01 April 2013.2.

Setelah menerima 3 (tiga) kali suratperingatan dari Tergugat, lalu karena malu dan menyadariperbuatannya maka selama Bulan Maret 2013 Penggugat IIsudah tidak serta merta mem PHK Penggugat II, tetapi justrudilakukan pemanggilan selama kurang lebih 3 (tiga) kali, yaitupemanggilan I tertanggal 21 Maret 2013 (bukti T.12),pemanggilan II tertanggal 23 Maret 2013 (bukti T.3) danpemanggilan III tertanggal 28 Maret 2013 (bukti T.14).

; Bahwa saksi tahu status Penggugat sebagai karyawan kontrak ; Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK oleh Perusahaan pada bulan Desember2014; Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah diberhentikan ; Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Penggugat di PHK ; Bahwa saksi tahu gaji Penggugat sebesar Rp.1.325.000, ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat diberikan haknya setelah di PHK ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menandatangani surat Jeda ?

SAKSIPERSON KARIM : Bahwa saksi tahu ada masalah PHK terhadap Penggugat sdr.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

yang diberi tanda P1 s/d P2 dan 2 (dua) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alatbukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T8 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK terhadap Penggugat, hal tersebuttidaklah dipertentangkan oleh kedua belah pihak, yaitu terhadap Penggugat telahdilakukan PHK oleh Tergugat dengan berakhir Hubungan Kerja yang ditanda tanganioleh H.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula tertanggal 24 Nopember 2014 ( bukti P1);Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yang16telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 30 Nopember 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk

Bahwa mengingat Tergugat telah nyatanyata terbukti melakukanpelanggaran atas tata tertib kerja dan pelanggaran atas keamanan danketertiban dengan sanksi PHK, maka untuk itu antara Penggugat danTergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja, sehinggahubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah danberdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Tergugat;26.

Sandvik SMC Periode 20152017 dengan sanksi pemutusanhubungan kerja (PHk);Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap (PHK) Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yangdilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 pada Perjanjianbersama bersama dan PB pada tertanggal 9 Juni 2016;Mengijinkan Penggugat untuk membayar uang penggantian hak Tergugatsebesar Rp38.069.428,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribuempat ratus dua puluh delapan rupiah) sebelum

Error In PersonBahwa Penggugat dalam gugatan perselisihan hubungan industrial dalamhal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Cornelius SinyoKristanto karyawan PT. Sandvik SMC beralamat di JI.

kalao ada dokumen yang sah tidak mungkin dipermasalahkan;Bahwa pengambilan barang merupakan pelanggaran kerja sanksinyaadalah PHK;Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang melalui surat jalan keluar;Bahwa barang yang diambil milik PT.

Freeportmembawa barang tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang yangsanksinya adalah PHK;Bahwa saksi sebagai investigator sejak tahun 2006;Bahwa kasus yang masuk dalam proses investigasi adalah ancamannyasanksi PHK;Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/201 7/PN.JapBahwa untuk kasus Tergugat sudah sesuai dengan tahapantahapannya;Bahwa pengorderan barang yang Tergugat lakukan bukan untukkepentingan perusahannya tetapi untuk kepentingan pribadi;Bahwa prosedur pengorderan yang benar adalah

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebutsehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetapmelaksanakan

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK pada bulan Mei tahun 2014,namun saya lupa tanggalnya. Bahwa Saksi diterima bekerja di Perusahaan PT.

Panca Karya Berkattersebut secara lisan;Bahwa Saksi sudah di PHK oleh pihak Perusahaan.Bahwa Saksi di PHK oleh Perusahaan pakai surat/secara tertulis.Bahwa Saksi tidak mendapatkan premi dari pihak Perusahaan.Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada mendapatkan premi dari pihakPerusahaan.Bahwa Saksi kurang tahu berapa gaji yang diterima oleh Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui Sebagai mekanik, gajinya di hitung per bulan.Bahwa Saksi lupa kapan saksi diterima masuk kerja, dan saya di PHK olehpihak Perusahaan

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.17Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang