juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari

Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer

tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Yusuf Adam selaku dulu Terdakwa IIIdalam perkara Pidana No.53/Pid/B/ 1984/PN.Uj.Pdg, dan sipenerima Hibah iniberhak pula menjualnya kepada Penggugat, halhal mana memang telahdijadikan pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg., seperti tersebutpada butir 7 diatas ;Bahwa dengan demikian pula maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S.Il Kohir No. 390 Cl di Kelurahan Rappocini tersebut adalah sah milik Penggugatyang diperoleh

Uj.Pdg. terjadi karena antara Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV memberi kuasakepada Tergugat V untuk mengadakan jual beli tanah sengketa secara tidaksah kepada Tergugat VI ;Bahwa jual beli antara Tergugat VI, Il, Ill, IV dan V dengan Akta Jual Beli No.171/II/1981 tidak sah dan tidak memenuhi syarat menurut UU, oleh karenanyajual beli tersebut harus dibatalkan ;Bahwa oleh karena jual beli yang tidak sah itu yang mendasari putusan dalamperkara Perdata No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka keputusan

Timurama, yang telah mendasari putusan Pengadilan TinggiSulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg. tersebut,harus dipandang telah mengenyampingkan isi putusan dalam perkara Perdata diHal. 6 dari 16 hal. Put.

Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.

Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum.6. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005,jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.

.530 seluas kurang lebih 1.200 M2 yang batasbatasnyasebagai berikut:Sebelah Selatan : Tanah ex Asrama CPM ( PN Pertamina)Sebelah Utara : Kav. 67Sebelah Barat : Jin Jend Sudirman Senopati, Terusan JendSudirman SenopatiSebelah timur : Apartemen SenopatiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum ke empat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum ke 5 yang menyatakan girikgirik dan aktaaktayang mendasari

dihubungkan dengan bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari

Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihnan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo.No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

Bahwa penggugat tidak sependapat dengan eksepsitergugat yang menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur (obcuurlibels), Karena menurut penggugat, gugatan penggugat tersebut baik positamaupun petitumnya disebutkan dengan jelas alasan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat tersebut;2.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatsering marah marah kepada penggugat dan anaknya tanpa sebab;dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;b. Bahwa Tergugat tidak sependapat Tergugat keraskepala minta menang sendiri; dijadikan dalil dalam gugatan karenatidak ada dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan penggugat;C.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugattidak pernah melaksanakan sholat, akibat perbuatan tergugat tersebuttimbulah percekcokan yang teruS menerus antara penggugat dantergugat; dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukumdan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;d.

Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatmeninggalkan penggugat dan anaknya, setelah tergugat menjualsebidang tanah pekarangan dan membawa semua uang hasilpenjualan tanah tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluhlima juta rupiah); dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanpenggugat;Hal 13 dari 32 Hal Put No 1602/Pdt.G/2018/PA.Sbyadalah tidak benar dan cacat hukum sehingga apa yang didalilkan olehpenggugat adalah batal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkankaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :cote Cle (le 6 sade 1 LdiiitsArtinya :"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon hares diakhin dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibena oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 AtaN a) I) J a ytArtinya: "Perbuatan halal yang paling dibenciAllah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanOditur Militer dapat diterima, namun demikian untukpermohonan Oditur Militer tentang pemidanaan yang dijatuhkankepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmenanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan/ penjatuhan......penjatunan pidana atas diri Terdakwa dan akanmempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelahmempertimbangkan

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuantanpa ijin Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer, dan keadaan Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan MajelisHakim Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor : 40K/PM.III19/AD/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang amarnya menyatakanMenimbangMenimbangMenimbangTerdakwa terbukti

Kabupaten Probolinggo padatanggal 05 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/07/X/1997tanggal 06 Oktober 1997 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 10 dari 13 hal. Put.

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas lex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

la ple pads os Lictti yoArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 De) a) Co) J Dead GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan

Surabaya tidaksependapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua,maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;e Membebaskan unsur ke2 pada Pasal 372 yaitu dengan sengaja melawan hukummengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari

Shu Peng, maka Majelis Hakim dengan berpedoman fakta yangterjadi di persidangan, berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;e Membebaskan unsur secara melawan hukum pada Pasal 378, hal tersebut terlihatdalam pertimbangan yang mendasari putusannya adalah:1Menimbang bahwa demikian juga dengan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42

Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum = yangterungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Militer IIl 09 Bandung Nomor :PUT/177 K/PM.I 09/X/2010 tanggal 9 November 2010pada halaman 11 sampai dengan 12 Majelis Hakimberpendapat bahwa rangakaian perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur utama pasal 279 KUHP.Bahwa mendasari uraian tersebut di tas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 09Bandung Nomor : PUT/177 K/PM.I1 09/X/2010 tanggal 9November 2010.

Bahwa mendasari hal hal tersebut di atas hukumanyang dijatuhkan oleh Peradilan Tingakt Pertama sudahadi dan seimbang dengan perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa karena fakta yang mengarahkepada kepastian hukum dan fakta yang mengarahkeadilan telah sebanding dan telah sesuai denganpolitik hukum yang berlaku di Indonesia karena tujuanpolitik hukum bukan mengenai berat dan ringannyaputusan yang dijatuhkan akan tetapi putusan itumemenuhi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatanoleh karena itu)

Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember

jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari

Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan

Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari

Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.

tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari

P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon

AgamaTOPSEDUTE f ~~ em en mn in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor xxx/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 30 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; 2 re cre er cr rr reneeMenimbang bahwa alasan yang mendasari

Atau dengan kata lain, gugatan penggugat tidakmenyebutkan pada diri tergugat ditemukan alasan hukum bagi Penggugatuntuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 1975Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentuBahwa memperhatikan ugatan Penggugat tertanggal

,Bahwa berkaitan dengan angka 1 sampai angka 3 dan angka 5 dalamEksepsi Tergugat mengenai tidak jelas hubungan posita dan pentitumserta dasar hukum yang mendasari Gugatan Penggugat, bahwa dalamGugatan Penggugat sudah jelas menguraikan apa yang menjadi alasanPenggugat mengajukan Gugatan cerai dan dasar hukum yang menjadilandasan perceraian yaitu. pertengkaran yang teruS menerussebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974 TerntangHalaman

Putusan Nomor: 2485/Pdt.G/2019/PA.Pwd.untuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 19752 Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu4.