Ditemukan 12309 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 409/pdt.g/2014/pa.prg. 409/pdt.g/2011/pa.sbs
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 23-02-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA MARABAHAN Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Tanggal 9 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
26 — 14
  • berdasarkan SertifikatHak Milik Nomor 382 tanggal 31 Desember 2009 terletak di KelurahanKupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj.Masliah;Sebidang tanah pertanian dengan luas 1.413 M* berdasarkan SertifikatHak Milik Nomor 409 tanggal 31 Desember 2009 terletak di KelurahanKupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H.Soepardi;Sebidang tanah pertanian dengan luas 698 M?
    Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 31 Desember2009 atas nama Pemegang Hak H.Soepardi yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelendan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kKemudian KetuaMajelis memberi tanda bukti P.21 ;22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 745 tanggal 6 Agustua1990atas nama Pemegang Hak H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — Ir. H. APEP HIDAYAT vs Para Ahli Waris almarhumah Ny. SURYATI, Ny. TJUTJU SUPRIATIN, Ny. EMMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor51/Pid/1991/PT BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny. Suryati, yang amar Putusannyaantara lain berbunyi: Menyatakan Terdakwa (Ny.
    Nomor 80 PK/Pdt/20163.sengketa, adalah Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/Lembang, tanggal 6 Januari 2003 dan Surat Pernyataan KantorUrusan Agama Kecamatan Lembang Nomor K.35/XI/Um.020/101/86,tanggal 4 September 1986 tersebut (vide surat bukti T1 dan T3);Bahwa suratsurat bukti tersebut belum/tidak diberi pendapat oleh MajelisHakim apakah sah atau tidak sah, sedangkan berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 51/PID/1991
    Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;TsBahwa terdapat saling bertentangan antara Putusan Pengadilan NegeriBale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 denganPutusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.B/1990/PN Bdg., tanggal 17 November 1990 juncto Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor 51/PID/1991/PT BDG., tanggal 25 Maret 1991 junctoPutusan Mahkamah Agung Nomor 409
    Putusan Pidana Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, tanggal25 Juli 1992 yang telah menguatkan Putusan Pidana Pengadilan TinggiBandung Nomor 51/Pid/1991/PT Bdg., tanggal 25 Maret 1991 danPutusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.B/1990/PN Bdg., tanggal 17 November 1990 atas nama Terdakwa Ny. Suryati(iobu kandung dari Termohon Peninjauan Kembali), menyatakan:1) Terdakwa (Ny.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 29 Oktober 2015 — SRI RATNAWATI atas SRI INTARTI, DKK
119 — 20
  • banyaknya ketidakjelasan posita gugatan yangdisampaikan oleh penggugat dengan data adminstrasi pertanahan diKantor Pertanahan Kabupaten Magelang sehingga patut didugapenggugat sendiri tidak menguasai materi gugatan.Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor PertanahanKabupaten Magelang setelah dilakukan Roya tanggal 22 Januari 2007dengan Nomor 002/sk.266.m/l/2007, Sertipikat Hak Milik No.307/DesaPirikan hanya dibebani satu Hak Tanggungan saja yaitu HakTanggungan Peringkat Nomor 409
    /2008 atas nama Tergugat Il.Sedangkan dalam Posita gugatan,Penggugat tidak menyebutkanNomor Hak Tanggungan dari Sertipikat Hak Milik No.307/Desa Pirikanyang dijadikan sebagai jaminan Kredit dengan Koperasi SimpanPinjam Intidana Cabang Magelang (Tergugat Il).Bahwa tindakan Turut Tergugat Il yang menerbitkan Sertipikat HakTanggungan Nomor 409/2008 atas nama Tergugat Il berdasarkanAkta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 165/2008 tanggal 29Februari 2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat , telah sesuaidengan
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Dalam Pokok Perkara: Menolak dalildalil yang tersirat dalam gugatan Penggugat yang terkaitdengan Turut Tergugat Il kecuali terhadap halhal yang diakui secarategas.* Menyatakan bahwa Turut Tergugat Il dalam melaksanakan tugasnyatetah memenuhi asas asas Umum pemerintah yang baik.* Menyatakan bahwa berdasarkan fakta Yuridis, pembebanan SertipikatHak Milik No.307 / DesaPirikan atas nama Penggugat dengan HakTanggungan No.409/2008 atas nama Tergugat Il yang
    dibatalkansebagaimana tuntutan Penggugat, KSP Intidana adalah sebagaipihak yang melakukan perbuatan hukum yang dilandasi denganiktikad baik, yang tidak tahu menahu dengan pusaranpermasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat I,karenanyapatut dilindungi secara hukum;Menimbang bahwa pihak Turut Tergugat Il juga membantah ataumenolak dalildalil gugatan pihak Penggugat tersebut dengan menyatakanpada pokoknya:Bahwa tindakan Turut Tergugat Il yang menerbitkan SertipikatHak Tanggungan Nomor 409
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/Pid/2015
Tanggal 20 April 2015 — H. NURZAL BIN JUMAIDI
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +14.000 m2;3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +10.270 m2;Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/20154.
    Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +14.000 m2;3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +10.270 m2;4.
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 28-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ktb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 15
  • Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohonpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akantetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasananak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPenolakan Nomor: 409/Kua.17.136/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 ,maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaHal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2020/PA.KtbKotabaru Cq.
    Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 409/Kua.17.136/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telahdinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan ParafHakim;10.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Krs
Tanggal 14 Nopember 2018 — ABDUL HADI als. P. ADI Melawan: ABDULLAH als. P. INDRA,DK
43 — 4
  • Fotocopysurat keterangan No. 409/146/623.2001/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan diberi tanda (Bukti P3) ;Bukt' surat P1, sampai denganP3 bermaterai cukup dan kuasa Penggugatmenunjukkan bukti surat aslinya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya temyatabenar sesuai aslinya ;Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Penggugat juga telan mengajukansaksi yang keterangannya sebagai berikut :1. Saksi Salim P.
    Demikian pula terhadap bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan DesaSumber Centeng No. 409/1 46/623 .2001/2016 tentang pengukuran ulang atas alas hak AktaJual Beli 307/PPAT/2003, haruslah dikesampingkan karena telah melangkauikewenangannya dengan mengukur bagian tanah yang termasuk dalam Akta Hibah No.524/PPAT/2001 ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat membuktikandalildalil gugatan Penggugat karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115 K/Pdt/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — MANOGAP NAINGGOLAN, DK VS TONI CHANDRA PUTRA, DK
18 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 27 Januari 2009 tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 409/PDT/ 2009/PT.MDN.
    Penggugat 21(Lince) hadir sendiri pada saat dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah dan menandatangani sendiri Akta Jual Beli tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasanalasankasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 409/PDT/2009/PTMDN., tanggal 20 April 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriMedan, yaitu putusan Nomor 32/Pdt.G/2008/PN.Mdn., tanggal 27 Januari 2009sudah
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 01-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 03-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 3329/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 30 Juli 2019 —
8 — 8
  • Sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 409/34/VIII/2004;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di Kp. Curug, RT.005 RW.005, Desa Curug, Kecamatan GunungSindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), dan daripernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang bernama :1.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 18-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Bkl.
Tanggal 16 Mei 2016 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
  • Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 27-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0784/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 18 September 2014 — PEMOHON I PEMOHON II
12 — 10
  • Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor470/409/421.621.010/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkandan ditandatangani olen Kepala Desa Bakalan, Kecamatan BululawangKabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.6);g.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0925/Pdt.G/2016/PA.Bkl.
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pemohon dan Termohon
10 — 5
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 21-12-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1277/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 25 Januari 2016 — Pemohon dan Termohon
11 — 3
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
  • Putusan Nomor 0712/Padt.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 08-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2761/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 11
  • Bahwa Tergugat merupakan warga kurang mampu, berdasarkan Suratketerangan Tidak Mampu berdasarkan Nomor: 409/66/VI/2020 yangdikeluarkan oleh Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, KabupatenBogor, tanggal 15 Juni 2020;Bahwa Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon berkesimpulanbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankanlagi, dan karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinongcq Majlis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 18 Mei 2017 — Pemohon dengan Termohon
9 — 3
  • Putusan nomor 034 1/Padt.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama
Register : 14-12-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 549/Pdt.G/2017/PA.Pkl
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 4
  • Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersamadirumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Rindang Nomor 409 TegalrejoRT 004 RW O09 Binagriya Kelurahan Pringrejo Kecamatan PekalonganBarat Kota Pekalongan ;4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anakmasing masing bernama :1. ANAK I, Lahir 11 April 2005 ;2. ANAK II, Lahir 2 April 2010;3.
Pengadilan PA SOA SIO Perdata Agama
Register : 22-09-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA SOA SIO Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.SS
Tanggal 13 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
  • dan saksi keduaPemohon dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon dengan Pemohon II adalahfakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yangharus dibuktikan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu keterangansaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diaturdalam Pasal 408 R.Bg serta keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaianantara saksi satu dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 409
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 14-04-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 554/PID.B/2014/PN.BDG
Tanggal 26 Mei 2014 — AMIN Bin OMOD
31 — 3
  • Surat Dakwaan Nomor :PDM 409 /BDUNG/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014.Telah membaca pula suratsurat dan risalah berita acara pemeriksaan pendahuluandalam perkara terdakwa tersebut ;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diberikan di bawah sumpah danketerangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dimuka Persidangansebagaimana terantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini :Telah mendengar , pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya sebagai berikut :1.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 01-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 3 Nopember 2015 — Pemohon dan Termohon
26 — 0
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409