Ditemukan 11435 data
12 — 0
membantahnya dengan menyatakan bahwa TergugatRekonvensi sudah memberikannya sampai dengan perkara diajukan yaitu padabulan Desember 2017, sehingga tidak ada lagi Kewajiban Tergugat Rekonvnesiuntuk membayarnya.Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikannyadengan bukti T.3 sampai dengan 1.8, majelis hakim mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan bukti PT.8 adalahpengeluaran Tergugat Rekonvensi yang dibuat sendiri oleh TergugatRekonvensi, bukan bersifat partai
81 — 23
dengan Pusat penilaianpendiidkan Badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaanHalaman 27 dari 35 Halaman Putusan No. 06/G/2016/PTUNKPGserta berdasarkan surat kepala pusat penilaian pendiidkan Nomor 0013/H4/EP/2015 tanggal6 Januari 2015, Muhidin Haji Syamsuddin tidak memenuhi persyaratan Ujian nasionalPaket C tahun 2004 sehingga kepemilikan SKHUN dan Jjasah paket C atas nama MuhidinHaji Syamsuddin dapat dibatalkan (bukti T 7) ; Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat DPD Partai
25 — 4
telah disumpah dan memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon kenal dengan Pemohon danTermohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelahmenikah tinggal bersama di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon dan telahdikaruniai 2 orang anak;Bahwa sudah sekitar 10 tahun atau sejak kelahiran anak pertama saksiikut bersama Pemohon dan Termohon juga ikut tinggal bersamanya;Bahwa setahu saksi ketika tinggal bersama di Cirebon pekerjaanPemohon adalah aktif di partai
196 — 139
KALIGIS, SH dengan NIK3171011906420005.b 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengannomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31122015 atas nama O.C.KALIGIS.c 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr.O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).122 a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp.
KALIGIS.. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). . 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No.
(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No. Seat 8H.c.
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
470 — 132
keributankeributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna;Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRDKabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapatparipurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran.Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu IndonesiaRaya dan tidak lagi ditutup dengan lagu Bagimu Negeri; Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI,S.Pd dari Partai
Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten ButonSelatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokratsebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Konstitusi mengenai:1) pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2) sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3) pembubaran partai politik;4) perselisinan tentang hasil pemilihan umum, atau5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatanterhadap
hukumdan keadilan;Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.c. memutus pembubaran partai
76 — 21
No.14900 tertanggal 22091955.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "HUA CHIAU FU NU HUI", adalahsuatu Yayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan OrganisasiBAPERKI, sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagaiOrganisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yangberafiliasikepada PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K,L)JBahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI padaTahun 1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasidilingkungannya
Apakah kedua orang tua Penggugat, yaitu LIEM KHE GOE (Ayah) danUAUW SIOK HIANG (lbu) semasa hidupnya tetap Warga Warga NegaraRepublik Rakyat Cina dan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI);3.
MASKANAT HAREFA.
Tergugat:
1.KEPALA DESA BAHO
2.AGUSWILMAN HASRAT HAREFA
91 — 54
kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannyaMenjadi pengurus partai
politik, menjadi anggota partai politikdan.atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundang undanganlIkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;Melanggar
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
632 — 535
;Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c UndangUndang Nomor16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi:Ayat (1) : Ormas dilarang :Hurufb : menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna,lambang, atau bendera Ormas; dan/atauHurufc : menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera,atau tanda gambar Ormas lain atau partai
2017 tentang Organisasi Masyarakat yang isinya adalah sebagai berikut :Ayat (1) Ormas dilarang :Huruf b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderaNegara lain atau lembaga / badan internasional menjadinama, lambang, bendera Ormas, dan/atauHuruf c Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tandagambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atauHalaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT10.keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, benderaatau tanda gambar Ormas lain atau partai
Kami masyarakat betawi atau FORKABI inginmenjadi penampung aspirasi dari masyarakat betawi terhadap PILKADA danberharap sekiranya partai politik maupun pemerintah yang ada dapatmemberikan kesempatan putra daerah terbaik betawi menjadi kepala daerahnyadi kampung halaman sendiri; Bahwa FORKABI didirikan di Megamendung Puncak, berdasarkan Akta dibuattanggal 4 November 2003, Nomor 2 dan sejak awal berdiri FORKABI dari tahun2003 MUBES lI, Il, Ill, dan IV, saya sebagai bendahara, Lima kali, di MUBES Vsaya
ART, hanya masalahnya adalah apabilapengurus lama sudah berakhir dan belum ada pengurus yang baru, siapa yangberhak menyelenggarakan, lalu tidak ada pemecahan dalam AD/ART ituHalaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTbagaimana prosedur penyelenggaraan MUBES, karena sudah berakhir, makatanggungjawab juga berakhir; Bahwa tidak logis, kalau barang untuk entitas umum dijadikan barang privat; Bahwa terkait UndangUndang Ormas, apa bedanya dalam perselisihan, kalaudalam undangundang partai
354 — 130
Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut
Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana
oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai
276 — 229
(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01Juli dengan No.
KALIGIS.Q. 1 (Satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.
KALIGIS.QO. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.
119 — 64
. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak bolehmelebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya.
84 — 11
Dulan Dari adalah saksi danASMADIBahwa rekanan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan melakukanserah terima hasil pekerjaanBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal pada waktuMusyawarah Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjung Jabung Timur dariRomi Hariyanto, yang mana kemudian saksi menceritakan hal tersebutkepada Asmani, Revani Devi dan Suherman, yang mana saksi dan temanteman saksi tersebut sepakat untuk mengerjakan proyek pengadaan kapal diPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dulan Dari bergerak di bidang usaha pengadaan dankonstruksiBahwa pengerjaan kapal kayu dilakukan oleh pengrajin di Dabok Singkepdengan biaya Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) per unit kapalBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal kayu tersebut, padawaktu saksi mengikuti Musyawarah Partai Amanat Nasional Tanjung JabungTimur, dimana saksi bertemu dengan saksi Zainal Abidin dan saksi ZainalAbidin mengatakan bahwa akan ada proyek pengadaan 100 (seratus) unitkapalkayu pada Dinas Kelautan
Wisma Karya PersadaBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur, dimana saksi bertemu dengan saksi ZainalAbidin dan saksi Zainal Abidin mengatakan bahwa akan ada proyekpengadaan 100 (seratus) unit kapal kayu pada Dinas Kelautan dan PerikananPemda Tanjung Jabung TimurBahwa saksi dan temanteman saksi tersebut bertemu
No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI84Bahwa modal awal tersebut telah dikembalikan kecuali modal dari saksi dansaksi AsmadiBahwa dana yang saksi simpan pernah saksi keluarkan untuk operasionalpembuatan kapal atas permintaan saksi Zainal Abidin selaku Direktur CV.Dulan DariBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2011 berdasarkan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.550.000.000, (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan 100(seratus) unit kapal kayu 3 GT (Gross Tonage) di Dinas Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni/Juli 2011 dalam acaraMusyawarah Partai
87 — 52
Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 11 dari 168 halaman1211) Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009sebesar Rp10.000.000,0012) Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000,00;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikkadengan mekanisme uang persedian yang diproses oleh BendaharaBantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai
terdapatdanasebesar Rp180.000.000,00 dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000,00 kepada SusteranKewapante.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalampasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai
Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjut permohonan tersebut diproses di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka dengan mekanismeuang persedian yang diproses oleh Bendahara Bantuan Keuangan, hibah,Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasil dan belanja tidak terdugaDPPKAD Saudara Godfridus Faustinus dengan mengajukan Surat PerintahPembayaran Uang Persedian
terdapatdanasebesar Rp180.000.000, dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000, kepada SusteranKewapante;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam25pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai
barangmaupun uang;bahwa penggunaan uang Bansos kepada pihak ketiga tidak dibenarkanbaik dalam hal membayar hutang barang maupun hutang uang;bahwa dana Bansos digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana7Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untukmenganggarkanpemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatandalam bentuk barang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR
75 — 31
Penyidik, diperoleh berat bersihsabu sabu senilai 7 (tujuh) gram.Perbuatan Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIRsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.LEBIH SUBSIDAIRBahwa Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR pada hari dantanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Juli tahun 2018 sekitarPukul 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulanJuli tahun 2018 bertempat di Samping Kantor Partai
64 — 5
Bagus tidak menandatangani bukti sewa kendaraan karena saksisudah kenal dekat dengan Terdakwa;Bahwa pada waktu menyewa kendaraan tersebut Terdakwa dan Sdr.Bagus mengatakan kendaraan tersebut untuk mengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Terdakwa membawabarangbarang konveksi berupa kaos partai;Bahwa saksi mau menyerahkan ketujuh unit mobil kepada Terdakwadan Sdr.
JUANDA MAULUD AKBAR. SH
Terdakwa:
CAI YONGCONG
118 — 72
Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga
ARDIANSYAH
Tergugat:
1.KEPALA DESA LEWINTANA KAB. BIMA
2.KEPALA DESA LEWINTANA
236 — 84
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Terbanding/Tergugat : H. SOBIRIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA BRI TBK KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEDE MAJIDIN
Terbanding/Turut Tergugat III : H. USEP MUBDI
74 — 43
(Seratus dua puluh delapan meterpersegi), terletak di Blok Cipawela, Kelurahan Tanjung, KecamatanKawalu, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Dede Mazidin (TurutTergugat II) merupakan hak mutlak milik Turut Tergugat Il (DedeMazidin), sedangkan proses penyelesaian perkara a quo, yangmerupakan masalah internal antara Penggugat dan Tergugat,berdasarkan prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata, tidak boleh menimbulkan kerugian bagiTurut Tergugat Il yang bukan merupakan
8 — 0
bulandijemput oleh ayah ibunya, katanya mau dibawa ke dokter, saat itusaksi melihat langsung sendiri Termohon bajunya basah katanya habisjatuh di Kamar mandi dan pada saat itu orang tua Termohon menitipkanrumahnya ibu dan bapak Pemohon yang sedang kosong, lalu rumahtersebut saksi gembok, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembalilagi ke rumah Pemohon dan hingga kini sudah kurang lebih 6 bulan; Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang rotikering yang dikirim ke tokotoko, dia kulakan partai