Ditemukan 11435 data
29 — 21
atas tanah dengan ganti rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;3) Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik paraTergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalahHalaman 10 dari 32 HalPutusan No: 101/PDT/2014/PTMDN11keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkaitdengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumah perkara ;4) Bahwa~ tindakan Penggugat menarik para Tergugatbertentangan dengan prinsip partai
MARDANA
Tergugat:
KEPALA DESA POTO TANO
181 — 205
Menjadi pengurus partai Politikg. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarangh. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyatDaerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganF Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/ataupemilinan Kepala Daerahj.
103 — 29
Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan
64 — 18
Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa surat kuasa dariPemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh oleh terdakwa sesuai dengan yangdisetujui dalam proposal,seperti pengakuan saksi Riva Rusadi,saksi Fitri;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun1512009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai
terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tanda terima tidak ditanda tangani oleh penerimabantuan Sosial,serta dana nya tidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal );e Bahwa benar dana yang disalahgunakan terdakwa merupakandana Bantuan Sosial Penggunaan dana Bantuan Sosial yangdianggarkan dan diatur dalam APBD Tahun 2009 dan Tahun2010 serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai
ribu rupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan danaBantuan Sosial pada tahun Anggaran 2009 dan TahunHim 157 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Anggaran 2010 dalam DIPA Kabupaten Solok dianggarkanbantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diaturdalam Peraturan Bupati Solok No.13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai
sebagai berikut;167e bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurus organisasikemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya oleh mereka,akan tetapipencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai
113 — 41
Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya cq Mutanto Juwono, SIP, MM dan Anwar Ende Selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Harsono RM 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya cq Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subanto dan H.
1.ALWAN NOERTJAHJO
2.SURYATI KOESMADI
Tergugat:
PETRUS EDI SUSANTO
116 — 38
Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27Pebruari 2001 yang menyatakan bahwaYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh PengadilanNegeri bukan hanya pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapatjuga diajukan oleh Pihak Tergugat Pemilik (Partai Verzet);PARA PELAWAN secara yuridis mempunyai kedudukan dan hak untukmengajukan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No: 2/Eks/2020/PN.Lmj;Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021
pembuat mie buatan RRC.maka karena Sita Eksekusi itu merupakan tindak lanjut dari Sita Jaminan,dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 510 K/Pdt/2000tanggal 27Pebruari 2001 yang berbunyi :Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN LmjYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri bukan hanyapihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai
:Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet)terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh Pengadilan Negeri bukan hanya pihak ketiga (DerdenVerzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai Verzet).b. Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Adminitrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yangberbuny!
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2736 — 6591
dengan Penggugatdan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga,dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak adahubungan keluarga serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat IIIntervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa menurut ahli dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semua bentukorganisasi itu inprinsip harus berbadan hukum karena disitu ada prinsip,apakah dia dalam posisi persekutuan perdata badan hukum privatorganisasi masyarakat partai
politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus partai politik itu badan khusus yang adabadan
yang mengaturnya,dan tidak semua mesti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu diapunya beberapa organisasi anggotanya, bagaimana itu, diatur adaanggaran dasar begitu aturannya makanya ahli katakan jangan semua itubadan hukum yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karenaada undangundangnya sendiri, jangan kita menjadikan KementerianHalaman 73 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTHukum dan HAM itu administrasi semua pada hukum tidak boleh, partaipolitik karena undangundang partai
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari Ketua DPRDKabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukan olehPartai Demokrat;4.
Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukanoleh Partai Demokrat;. pemberian bantuan untuk gerak jalan 45 km Komisi D DPRDKabupaten Bojonegoro sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dilakukan atas perintah / disposisi KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan proposal yangdiajukan oleh Komisi
Maksum Amin; tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2007sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Pembelian 2 ekor sapi qurban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentuk memodari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni 2007;Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00
40 — 13
Putusan No.377/Pdt.G/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon konpensi tetap kepada semula dalil danposita dalam Permohonan cerainya;10.Bahwa Pemohon Konpensi menolak dalil dan bantahan daniTermohon Konpensi dalam jawaban Konpensi angka 10,memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukanTermohon Konpensi di kominitas, organisasi dan partai politikakan tapi bukan berati Pemohon Konpensi menyetujuikegiatanya tersebut, oleh karena faktanya Termohon Konpensitelah mencedrai atas kesibukannya diluar rumah dimanaTermohon
Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohonhalaman 4 dan 5 poin 10 sebagai berikut:....memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukan TermohonKonpensi di komunitas, organisasi, dan partai politik akan tapi bukanberarti Pemohon Konpensi menyetujul kegiatannya tersebut, olehkarena faktanya Termohon Konpensi telah mencederai ataskesibukannya diluar rumah dimana Termohon Konpensi telahmelakukan perselingkuhan dengan PIL sehingga Pemohon Konpensisudah menduga kesibukannya diluar rumah
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) baikdalam kedudukan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo yangmempunyai hak keuangan dan administrasi, hak dan kewenangan ataspenentuan anggaran, penetapan anggaran serta pengawasan atas pelaksanaanAPBD sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UndangUndang Nomor 4Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalamkewenangan dan jabatannya selaku anggota fraksifraksi partai
pertimbanganpertimbangan antara lainsebagai berikut:Bahwa para Terdakwa sebagai Anggota DPRD berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jambi telah diangkat selakuanggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 20002004.Bahwa para Terdakwa berasal dari fraksifraksi, selain jadianggota Dewan para Terdakwa juga anggota PanitiaMusyawarah di DPRD Kabupaten Tebo, perihal yangberhubungan dengan tugas dan kewenangan paraTerdakwa sebagai Anggota DPRD.Perihal yang berhubungan dengan tugas yaitu menjabarkandan kebijakan partai
151 — 13
Bdg.10.oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah warisobjek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, KecamatanRegol Kota Bandung, sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yangbernama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) ;Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai Komonis Indonesia (PKI), almarhum SastramidjajaNeneng beserta keluarga dan anakanaknya, termasuk PENGGUGAT untuksementara pindah dan menetap sementara
sudah lewat waktu / Daluarsa (Premptoire exceptie)Bahwa daluwarsa tersebut dikenal dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata)sebagaimana Pasal 1963 jo, 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quosudah ditempati/dikuasai oleh pihakpihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana daliiPenggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik diIndonesia yaitu Gerakan Partai
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Muh. Hajar Alias Hajar Bin Alm. Habasia Diwakili Oleh : Muh. Hajar Alias Hajar Bin Alm. Habasia
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Harlis Reno Masikola Alias Harlis Bin Muh. Hajar Diwakili Oleh : Ramdhan Riski Pratama, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Muhammad Syahid Arifin, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : Aguslan, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ARBIN NU'MAN, SH
297 — 286
Aljan bahwa ada Videomengenai saksi yang diunggah di Facebook;Bahwa Video yang dibagikan di Facebook maupun Youtube itu bisa diaksesoleh semua orang dan telah ditonton kurang lebih 400 orang;Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI Bahwa sepengetahuan saksi Aksi demo yang dilakukan oleh HMTI tidakmurni atas nama Keadilan melainkan ada orang dibelakangnya yangmembiayai Aksi tersebut; Bahwa saksi merasa di permalukan dibanyak orang karena saksidilaporkan di Partai Gerindara
Deny Zainalmerupakan rekan Satu Partai di Gerindra dan posisi pemenang nomor urut2 (dua) setelah saksi pada saat Pencalegkan; Bahwa adapun motivasi dari Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwaMuh. Hajar demo adalah agar saksi dipenjara kemudian Deny Zainal naikmenggantikan posisi saksi sebagai Anggota DPRD Konawe; Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat sendiri Sdr. DenyZainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar untuk Demo;2. SaksiIMUH.
106 — 80
copy kwitansi pembayaran tanah ladang dariAHMAD kepada Penggugat I, alat bukti (T.15) berupa foto copy kwitansi pembayarantanah gempang dari AHMAD kepada Penggugat I, dikategorikan sebagai akta bawahtangan;Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktianakta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;Halaman 35 dari772 Putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Sub36Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empatunsur yakni pertama hatus bersifat partai
dinilai tidak memenuhi syarat materiil akta36bawah tangan, oleh karena itu alat bukti tersebut dinilai tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa alat bukti (T. 3) berupa foto copy sertifikat tanah Nomor :147/2002003 tanggal 18 September 2013 atas nama PENGGUGAT II, masuk dalamkategori akta otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya buktisempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harusmemenuhi syaratsyarat, yakni pertama bersifat partai
93 — 47
dikantor KONI Kabupaten TapanuliTengah tersebut sama sama digunakan dengan organisasi Aspekindodan Hanura.Bahwa setelah tidak benar Saksi ada terima uang Rp. 1.000.000, setiapbulan dari bulan januari s/d april 2012 yang Saksi terima hanya Rp.700.000, perbulan dari bulan januari 2012 s/d maret 2012, dan dalamdaftar tersebut bukan tanda tangan Saksi.Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai sekretariat Saksi hanya sendirinamun kalau banyak pekerjaan dibantu oleh HERNA MESTIKASIMATUPANG (bekerja sebagian partai
Saksi HERNA MESTIKA SIMATUPANG, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua ASPEKINDOTapanuli Tengah dan juga Ketua Partai Hanura Tapanuli Tengah dan jugaKetua KONI Tapanuli Tengah.Page 69Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn11Bahwa Saksi juga sempat bekerja di Partai Hanura Kabupaten TapanuliTengah dan juga merangkap di ASPEKINDO Tapanuli Tengah.
Terdakwa dijebak karena adalanya masalah politik dengan jabatan Terdakwaselaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Tapanuli tengah dan adanya selisihpaham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumyang demikian Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang berpendapat bahwadalam perkara ini yang paling bertanggungjawab adalah Mangala SitanggangPage 124Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/
Atas kejadiantersebut Terdakwa tidak dapat mempersalahkan orang lain apalagi dikaitkandengan masalah politik dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Partai Hanura danadanya selisih paham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebab menurutMajelis halhal tersebut merupakan pembelaan yang tidak beralasan karena tidakada kaitannya dengan penggunaan dana hibah danpertanggungjawabanpenggunaan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
67 — 24
lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai
bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai
335 — 62
Bahwa tugas Saksi adalah melayani penjualan ke konsumen, mengawasikaryawan toko, menilai barang yang akan ditukar tambah, dan terkadangmenyetor uang ke Bank BCA, jika pemilik, TIO PETRUS KRISTIANTO,berhalangan;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya Saksi membeli HP(handphone) merk NOKIA dan sedikit merk baru;Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa TIO PETRUS KRISTIANTO membelihp ;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya TIO PETRUS KRISTIANTOberjualan merk NOKIA;Bahwa pelanggan terdiri dari eceran atau countercounter/partai
);Bahwa pembayaran countercounter/partai, umumnya dengan membawabilyet giro/kas, tetapi ada juga yang transfer.
Borobudur ada toko Supercell yang merupakan patunganusaha dengan pihak lain dengan system bagi hasil yang didirikan sekitartahun 2009;Bahwa tugas Saksi. adalah :a) Mengadministrasikan hutang piutang toko SEGA GROSIR,b) Mengadministrasikan pembayaran yang diterima (transaksi kredit)dari pihak SEGA GROSIR dari pembeli partai (tokotoko pengecer).Dalam arti memberi tanda/penulisan (nama, tanggal, dan nomornota/surat jalan) pada data transaksi yang tertulis di buku tabungandan rekening koran, danc) Mengadministrasikan
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2214 K/PID.SUS/20142a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00c Belanja Bantuan Organisasi Sosial KemasyarakatanLainnya Rp25.593.635.050,00Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaanpengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalamAPBD selain harus berpedoman pada ketentuanketentuan umum tentangpengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan
Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja BantuanSosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesarRp32.907.135.050,00 dengan rincian :a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan LainnyaRp25.593.635.050,00;Belanja bantuan Sosial Partai
232 — 29
hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
117 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
37 — 28
Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".