Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/KI/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269 — 168
  • Sedangkan dalamPasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalahBUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atauselurun dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbagan masyarakat, dan/atauluar negeri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkansebagai berikut:halaman 22 dari 30 halaman
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 189/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : IRMA FEBRIANTI
Terbanding/Penggugat : Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat II : ANTON
49 — 28
  • Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telahkeliru dalam menarik Tergugat Il sebagai pihak di dalam perkara a quo,karena hubungan hukum Perjanjian (PPJB) tersebut dilakukan oleh danantara Tergugat dengan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak ada relasihukum dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dijadikanpihak di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Penipuan
Register : 04-06-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Pbg.
Tanggal 15 Agustus 2013 — ENDAH PRIOADI MARTYANTO alias ADI bin KRISTIAN SRI NUGROHO ;
55 — 3
  • saat itu terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak awal bulan Juli2012 dan kondisi rumah tanga saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah karenasaksi sudah pulang ke rumah orangtua saksi ;Bahwa Bu Sugini datang ke rumah saksi mencari terdakwa untuk memintapertanggungjawaban terdakwa atas janji dan uang yang telah diserahkan kepadaterdakwa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rusdiyanto namun saksi sering mendengarnama tersebut, karena terdakwa ikut dengan Pak Rusdiyanto sebagai simpatisandalam Partai
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 173/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — CHARLES RAJAGUKGUK;
40 — 4
  • minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;e Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi; Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;e Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;e Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 17-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 19/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Evan Sandy Maulana, S.Hut
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
156 — 49
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur, PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.
    Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana;9. Bahwa selain itu dalam penerbitan Objek Gugatan, Penggugatmemuat dasar hukum ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;10.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 35/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
1.Abdul Talib
2.Sukarni
3.Hajar fajri
Tergugat:
3.Pj. Kepala desa temalang
4.CAMAT LIMUN
341 — 206
  • membuat keputusan yang menguntungkandiri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadapwarga dan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Efendi Rajagukguk
Tergugat:
1.Besaria br Sihombing
2.Serefina br Siahaan
74 — 13
  • Bahwa pemilik kantor Firma Hukum Victoria selainberprofessi sebagai Advokat / Kuasa Hukum Penggugat dariRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Orang yang sangat sibuk sebagaiKetua Umum Partai PDRIS, sehingga dengan adanya gugatan ini, danharus dibela oleh Pariban / Kerabat Penggugat Rekonpensi / Tergugat IIKonvensi dari Jakarta, maka semakin besarlah nilai kerugian materil &Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi;11.
    Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Rakyat IndonesiaSejahtera Nomor 3 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T211;12. Fotokopi Sampel Rapid Antigen atas nama KamarudinSimanjuntak, selanjutnya diberi tanda T212;13.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penganiayaan
Register : 17-07-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 131/Pid.B/2014/PN.BTL
Tanggal 3 September 2014 — KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO
73 — 32
  • dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — H. SUARDI, SR
232 — 29
  • hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO, dkk ; Tuan KASIM alias ONG CHING LIONG,
117 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 12-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 283/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
37 — 28
  • Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Agustus 2011 — HARRY SUSANTO Vs. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.,
81 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 19 Maret 2018 — -. TJAM EDY SANTOSO,dk vs -. Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Larantuka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Pembantu Lewoleba PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl Trans Lembata, Lewoleba, NTT
186 — 77
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat : AMSAL ANWAR Diwakili Oleh : AMSAL ANWAR
Terbanding/Penggugat : FAISAL
50 — 29
  • Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
662 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai
    Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173 — 118
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
    Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
    H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
    RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Register : 08-08-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lmg
Tanggal 27 Desember 2016 — 1. M. Majeri, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW 005, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat I; 2. Marliyah, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW 013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat II; 3. Mulin, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ringin RT 001/RW 007, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat III; 4. Patikah, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 002/ RW014, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat IV; 5. Asmani, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Asem RT 006/RW 010, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat V; 6. Ma’isah, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VI; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Agus Siswanto, S.H., Advokat dan Penasihat hukum beralamat kantor di Jalan. H. Akhwan No. 313, Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 1 Agustus 2016 dibawah Reg. No. 99/2016/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. H. ALI THOHIR Alias H. TOMPO, Umur 60 tahun, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ringin, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Irfan Choirie, S.H., M.H. dan H. Umar Wijaya, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 14 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 16 Agustus 2016 dibawah Reg. No. 104/2016/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. HERI SANTO Alias TOHARI, Umur 39 tahun, Pekerjaan dagang Dahulu bertempat tinggal di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AMROZIYAH, Umur 42 tahun, Pekerjaan Dagang, Dahulu bertempat tinggal di Desa Palirangan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamogan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tingganya, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai TURUT TERGUGAT;
81 — 5
  • Sementaraitu, surat sendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 (tiga) macam, yaituakta otentik, akta dibawah tangan dan suratsurat lainnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati buktiT.1 dan T.'2 tersebut, maka majelis berpendapat bahwa kedua bukti tersebutadalah akta bawah tangan yang pada dasarnya akta bawah tangankeabsahannya bertumpu pada dipenuhinya atau tidak syarat formil dan materiilyaitu secara formil berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai tanpabantuan
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 27-05-2015 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan MS TAKENGON Nomor 242/Pdt.G/2015/MS-Tkn
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat vs Tergugat
92 — 16
  • Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ; Sebeleh Timur berbatas dengan jalan lorong; Sebelah Barat berbatas dengan jalan lorong; Bahwa sejak tahun 2009 saksi lihat Penggugat dan Tergugatsudah menempati rumah tersebut; Bahwaasal usul tanah tersebut di beli bersama oleh Penggugatdan Tergugat tapi saksi tidak tahu darimana dibeli tanahtersebut; Bahwa sejak perkara cerai Penggugat dan Tergugat rumahtersebut disewakan oleh Tergugat kepada Kantor Partai PKBsewanya saksi tidak tahu;3.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 30-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
Rusdi Arsyat, S.Hut
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
97 — 47
  • Undangundang Nomor 5 tahun2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai