IWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

IWAN bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 196 Undangundang RI No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

IWAN tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart KeamananDan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN.Jbg2.

Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; -----------------2.

Menyatakan terdakwa HUSAINI Als USAI Bn RAMLAN (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum 22222 noo ono nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne2.

Banjar dengan jabatansebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas; Bahwa Ahli kuliah di Fakultas Farmasi UII (Universitas Islam Indonesia) lulustahun 2003 Ialu lulus sebagai Apoteker tahun 2004 sedangkan riwayat sebagaiPNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejak tahun 2005 dan sekarang menjadiKasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar; 3.

atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Sedian Farmasi itu sendiri menurut pasal angka 4 UU RI Nomor 36Tahun 2009 diartikan sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,sedangkan izin edar dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh Pemerintah untukperedaran suatu sediaan farmasi guna kepentingan pelayanan kesehatan kepadaMasyarakat.

Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, 2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS ARDI NUGROHO Bin NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

Menyatakan terdakwa THOMAS ARDI NUGROHO Bin NUGROHO telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakpidana secara tidak sah mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 196 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah di uraikan dalam suratdakwaan kami ;2.

Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atau setidak ditempat lain yangmasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaituberupa Pil dobel L, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan denganCaracara sebagai berikut :Bermula terdakwa THOMAS ARDI NUGROHO bin NUGROHO = denganmenggunakan

sehargaRp.2.000.000, (dua juta rupiah), selebinnya telah dijual kepada orang lain,selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 15.30 Wibbertempat dirumah terdakwa, ia terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dariPolres Kediri Kota, dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1.320(Seribu tiga ratus dua puluh) butir pil dobel L dan 1 (Satu) unit Hand Phone merkNokia warna hitam, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan,mengedarkan, menjual, menguasai sediaan farmasi

seharga Rp.2.000.000, (dua jutarupiah), selebihnya telah dijual kepada orang lain, selanjutnya pada hari Sabtutanggal 22 April 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dirumah terdakwa, iaterdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Kediri Kota, dari tanganterdakwa dapat disita barang bukti berupa 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh)butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, olehkarena terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, mengedarkan, menjual,menguasai sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa THOMAS ARDI NUGROHO Bin NUGROHOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakHalaman 20 dari 22 Putusan Nomor180/Pid.Sus/2017/PN.Kdrpidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau. persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;2.

Menyatakan terdakwa DANI MULYONO Bin PAIMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulanDAN denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Jombang atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekirajam 19.00 Wib yang mana terdakwa saat itu berada dirumahnya di Dsn.Sukoharjo, Ds. Pengaron, Kec. Mojowarno, Kab.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Halaman 18 dari 24 halaman Putusan

Terdakwa mengerti mengkonsumsimaupun mengedarkan pil double L dilarang Pemerintah dan melanggar hukum.Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi. Terdakwadalam membeli, mengkonsumsi, dan mengedarkan pil double L tersebut tidakmemakai resep Dokter.

yang tidak memenuhistandart dan mutu telah teroukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DANI MULYONO BinPAIMANielah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan mutu, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dihukum ;Menimbang, bahwa pada

Menyatakan terdakwa DANI MULYONO Bin PAIMANtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDART DAN MUTU,;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 11 (sebelas) bulanDAN denda sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 7 (satu) bulan ;3.

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun2005, dari lulusan : Lulus D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, Lulus S1Farmasi di Ubaya tahun 2000, Lulus Fakultas Apoteker UGM tahun 2001..

Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, menjualdan/atau mengedarkan Obat / Pil tidak dapat dibenarkan karena bukanorang / tenaga yang mempunyai kewenangan dibidang sediaan farmasi,. Bahwa dengan adanya terdakwa bukan sebagai orang / tenagayang mempunyai kKewenangan dibidang sediaan farmasi, berarti sangatjelas bahwa orang / terdakwa tidak memiliki izin sSarana dan farmasi (tidakmemiliki ijin dalam menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasiseperti Obat/Pil tersebut,.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020jam 21.30 Wib. di Kel.

yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan tablet tersebut , tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yangmengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Martotersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;2.

BB4542/2020/NPF berupa tablet kKemasan warna silver tersebut diatasadalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat)Nomor urut 7 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 05 tahun1997 tentang Psikotropika;Bahwa terdakwa FERI ANDRIAN Bin KAJAT dalam Menerima penyaluranpsikotropika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang danterdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotik, Saranapenyimpanan sediaan farmasi, Rumah sakit atau lembaga penelitian ataupendidikan,

Brebes;Bahwa pada saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanandan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Brebes;Bahwa Jenjang pendidikan terakhir Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasisejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadiApoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatandinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

Adapunjabatan terdakwa tersebut atas dasar Keputusan fungsional dari Bupati KabBrebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selakutenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinasKab.Brebes;Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obatobattertentu ;Bahwa Alprazolam (nama generik) dan Lexzepam (nama paten) kandunganzat aktifnya Bromazepam berdasarkan Peraturan Menteri

klinik dan rumah sakit, dengancara apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit memesan Obat kepadaDistributor/PBF resmi dengan surat pesanan khusus psikotropika yangditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek, instalasifarmasi klinik dan rumah sakit oleh Distributor resmi / PBF obat pesanandikirim langsung ke Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit dan harusditerima oleh apoteker penanggung jawab, jika apoteker penanggung jawabberhalangan hadir penerimaan psikotropika

Setelah diterima oleh Apotek,instalasi farmasi klinik dan rumah sakit, psikotropika tersebut tersebutdisimpan dalam wadah asli dari produsen, di dalam lemari khususpsikotropika Lemarinya harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kuncilainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan;Bahwa dalam pengolahan, peracikan dan peredaran di Fasilitas PelayananKefarmasian seperti Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakitmengeluarkan

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO dengan pidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, Denda Rp. 300.000,- Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .

29Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksiatau menegedarkan sediaan Farmasi

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi

ATAUBahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan

Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkanhasilpemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pil Double LL termasuk dalam daftarobat keras, dimana penguasaannya tidak dibenarkan diproduksi ataupundiedarkan oleh orang perorang tetapi peredarannya harus denganmenggunakan resep dokter karena mempunyai efek ketergantungan.

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO denganpidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, DendaRp. 300.000, Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .3.

dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, Terdakwa bukan dan tidak termasuk dalam target operasipenangkapan Polisi terkait Narkotika; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 26e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

dengan caramembeli dari seseorang bernama HOPIP, seharga Rp. 300.000,00,(tiga ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 26e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, juga menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 26Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotikahanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan

peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasaldiatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenangmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

seorang yangberprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orangyang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabushabu, dengan demikiansabusabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluarkewenangannya sehingga keberadaannya telah bertentangan dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatanTerdakwa

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Menyatakan terdakwaJoko Widodo alias Joko Bin Sumargono, secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpakeahliannya mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan kami.2.

Damai SariharjoNgaglik Sleman atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa Joko Widodo alias Joko Bin Sumargono pada hari senintanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib menemui sdr.

Smndikonsumsi terdakwa sendiri dan sisa 20 butir dibungkus plastik klip masingmasing berisi 10 butir disimpan terdakwa, sedangkan diketahui Trihexiphenidylmerupakan obat sediaan farmasi yang peredarannya harus berdasarkan resepdokterHal tersebut bersesuaian dengan hasil laboratorium Balai besar PomYogyakarta nomor 92/NSK/20 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan dalamkesimpulannya :Pemerian : tablet warna putin dengan penadaan Y pada satu sisi danBerat Contoh: sejumlah 3 (tiga) butirIdentifikasi :

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020 /PN.

Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebutdiatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat atau kemanfataan danmutu;2.

M E N G A D I L I:1.Menyatakan terdakwa HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan

HETRUDIN PARDEDE Bin JAPAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang memproduksi atau HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN SDWmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang

Selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan dan menjual 10 (sepuluh) bungkus obatatau sediaan farmasi berupa obat keras bertuliskan huruf LL seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada saksi MATERNUS HIRANG Anak Dari PETRUSJAANG tanpa yin dari pihak yang berwenangBahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomorPM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lisni Syarifah

Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan PengujianBadan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Jum 2016yang ditandatangani oleh Dra.

tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double Ltersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakanpetunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorangpetugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas Majelisberkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata

perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakankepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang dikualifisir sebagai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis

Pengawas Obat danMakanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatizin Menteri ;Halaman 13 dari 18 Putusan No. 951/Pid.Sus/2017/PNSdaDalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, dan lembaga ilmupengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:1).

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini;2).

Industri Farmasi , pedagang besar farmasi , dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sertamenyalurkan Narkotika Golongan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan doktersetelah mendapat izin dari Menteri, demikian Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Dengan demikian tindakan menawarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTO Alias CODOT Bin M KUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00

KUZENterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTOAls. CODOT bin M.

Bahwa selanjutnya dari pembelian pil warna putih berlogo Y tersebut,terdakwa membuat paketan kecil pil warna putih berlogo Y dengan caramemasukkan pil warna putin berlogo Y sebanyak 10 butir dengandibungkus plastik klip yang siap diedarkan/dijual Kembali kepada orang lain.v Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian ataupun latarbelakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin berlogo Y tersebutserta tidak memiliki ijin dari pihak

yang berwenang dalam mengedarkan pilwarna putin berlogo Y tersebut.v Bahwa yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah setiaporang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaram sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah;Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kalv Bahwa yang dimaksud sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang nomor 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika; Bahwa berdasarkan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, obatTrinexypenedyl termasuk sediaan farmasi dan termasuk obat keras yangdapat diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN KalMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Menyatakan terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDWANSYAH (Alm)terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKISURAT IZIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

AmuntaiTengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat bahwa

dan alat kesehatan;Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional

, dankosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implantyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000

tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Tanjung KeramatKecamatan Belawang Kabupaten Batola atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwatelah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

mendapat informasi dari masyarakatbahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen / Zenith,kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasilHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhmenyita barang bukti berupa 111 (Seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen /Zenith terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dengan caradiselipkan dalam celana bagian depan yang dipakainya, namun karena terdakwadalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhb. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa