Menyatakan Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Menyatakan terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro bersalah melakukantindak pidana Secara bersama sama dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentangKesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanpertama Penuntut Umum.2.

bersama samadengan Sdr.Jeplek (Dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekirapukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019bertempat di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa TawingKec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

) UU No 36 tahun 2009tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro pada hari Minggutanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warung Kopi JKT JembatanKalitengah alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Trk18keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU RepublikIndonesai No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,

yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitubahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinarmatahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifatkimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan danperedaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahliandan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker

Asparnoor Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;

Batik dengan cara pembeli datangke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCarnophen); 722 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophenatau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan

Batik dengan cara pembeli datangke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; e Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCarnophen;; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen neee Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophenatau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; e Bahwa carnophen atau Zenith tersebut

Batik dengan cara pembeli datang kewarung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCAINOPNEN;, nnn n nnn n nnn nn nner nnn nnn anna nana nnn manna ncnnanannaneBahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atauZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; Hal 10 dari 21 halaman,

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1); Menimbang, bahwa tentang unsur pertama setiap orang, Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa sajasebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang bernama terdakwa SRI YANTI Binti H.

Asparnoor Alm telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

IWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

IWAN bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 196 Undangundang RI No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

IWAN tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart KeamananDan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN.Jbg2.

Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; -----------------2.

Menyatakan terdakwa HUSAINI Als USAI Bn RAMLAN (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum 22222 noo ono nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne2.

Banjar dengan jabatansebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas; Bahwa Ahli kuliah di Fakultas Farmasi UII (Universitas Islam Indonesia) lulustahun 2003 Ialu lulus sebagai Apoteker tahun 2004 sedangkan riwayat sebagaiPNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejak tahun 2005 dan sekarang menjadiKasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar; 3.

atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Sedian Farmasi itu sendiri menurut pasal angka 4 UU RI Nomor 36Tahun 2009 diartikan sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,sedangkan izin edar dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh Pemerintah untukperedaran suatu sediaan farmasi guna kepentingan pelayanan kesehatan kepadaMasyarakat.

Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, 2.

MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H.

sediaan farmasi adalah saranapelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik danToko Obat:Bahwa Obat Zenith Carnophen sebanyak 669 (enam ratus enam puluhsembilan) box yang didapat dari penangkapan terdakwa dan terdakwaIl, yang kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yangmerupakan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi dariPT.

Zenith Pharmaceuticals yang disitadari terdakwa dan terdakwa II merupakan sediaan farmasi yang sudahdilarang beredar karena sudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai suratdari Kepala Badan POM RI No.

HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009:Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak termasuk orang yang berhakmengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan serta tidak memiliki Apotek/ Toko Obat yangsebagaimana berhak mengedarkan sediaan farmasi yang disertai jjintertulis dari Balai POM Banjarmasin;Bahwa larangan peredaran obat jenis Carnophen dari zenithPharmaceuticals dikarenakan penggunaannya disalahgunakanseharusnya obat tersebut dikonsumsi sebagai obat untuk

dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa mengenai kata Memproduksi atau Mengedarkandalam unsur tersebut, bersifat optional atau pilinan atau alternative, yang dalamartian teroenuhinya salah satu sudah dapat membuktikan unsur ini:Menimbang, bahwa kata Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan,dapat diartikan terpenuhi keduanya atau dapat hanya terpenuhi salah satu sajadalam perbuatan terdakwa dalam unsur ini;Menimbang, bahwa kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,

Sehingga bertitik tolak dari hal tersebutsekarang baik perseorangan ataupun badan hukum tidak ada yang berhak ataumemegang izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat carnophen tersebut di Indonesia, termasuk Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat, unsur ketiga Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang,

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Budi Setiawan Bin Imam Sopingi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:Bahwa la terdakwa Dadang Budi Setiawan bin Imam Sopingi pada hariKamis, tanggal 17 September 2020, sekira jam 21.15 wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam September 2020, bertempat di pinggir jalan Raya DusunTeket, Desa Pagu Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Cabang Surabaya Nomor7414/2020, tanggal 3 Oktober 2020, memberi kesimpulan bahwa barang buktidengan Nomor : 9203/2020/NOF, atas nama terdakwa Dadang Budi Setiawanbin Imam Sopingi;Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 Undangundang Nomor:36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau:Keduabahwa la terdakwa Dadang Budi Setiawan bin Imam Sopingi, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas,terdakwa dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sedian farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN GprMenimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, padahari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira jam 20.15 wib terdakwa dimintatolongoleh sdri.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi sebagaimana yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah;Bahwa berdasarkan hasil Lab.

Menyatakan Terdakwa Dadang Budi Setiawan Bin Imam Sopingi telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan ;2.

Menyatakan terdakwa FARID FANANI bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mempunyai sediaan farmasi ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Ngaglik Gotongroyong Kelurahan Kranggan, Kecamatanprajuritkulon, Kota Mojokerto atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam paswal 106 ayat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari SABTU, tanggal 31Desember 2012 sekitar jam

Ngaglik Gotongroyong Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, KotaMojokerto atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;e Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa saat itu mengaku telah menjual tabletdoble L tanpa ijin edar kepada WAHONO APRILIANTO (dalam berkas lain) dengancara pada hari SABTU, tanggal 22 Desember 2012

PDM 26/MKRTO/EP.3/03/2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yangdidakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu melanggar ketentuan pasal 197Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan PenuntutUmum dan menuntut agar Majelis memutuskan :1 Menyatakan terdakwa FARID FANANI bin SUKARMAN bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana diaturdalam pasal 197 Undangundang No.36 tahun 2009 tentang

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi ROHANDI ISA, 2. Saksi GAGUKDWI IRAWANTO,SH dan 3. Saksi WAHONO APRILIANTO al. KONTENG ;Bahwaterdakwa FARID FANANI bin SUKARMAN pada hari SENIN, tanggal 31Desember 2012, sekitar jam :48.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanDesember 2012 bertempat di Lingk.

Menyatakan terdakwa FARID FANANI bin SUKARMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mempunyai sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumpada pokoknya sebagai berikut : 1Menyatakan terdakwa SAMLAN als ALAN Bin (alm) SUAIB terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpakewenangan dan keahlian mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi

terdakwa SAMLAN als ALAN Bin (alm) SU AJB pada hari Minggu tanggal27 April 2014, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihtermasuk dalam bulan April 2014, bertempat di Jl.Negara Kandangan Rt.001/001 Desabanjarbaru, Kec.Daha Selatan, Kab.Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /ataupersyaratan keamanan,khasiatataukemanfaatan, dan mutu dengan tidak ada memiliki kehalian ataupunkewenangan.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan;Halaman 21 dari 22 Putusan No. 117/Pid.B/2014/PN.KgnMenimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang membeli obatkemudian mengedarkannya adalah refleksi dari kesengajaan terdakwa yang diwujudkandengan keinginan terdakwa untuk mengedarkan obatobatan atau sediaan farmasi tersebutkepada

ALAN Bin SUAIB (Alm), terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Keahlian danKewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMLAN Als.

Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YASIN Bin AHMAD SUPRI terbuktittsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu melanggar Pasal 197 joPasal 106 ayat (1) undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;2.

kepadamasyarakat disekitar rumah terdakwa;Bahwa bahanbahan yang terdakwa pergunakan untuk meracik jamuracikan tersebut adalah dengan menggunakan Gula halus putih, susu bubukcrimer, coklat bubuk, jahe halus/obubuk, kunyit asam halus, dandexsamethasone 05, dan terdakwa memberi merk untuk jamu racikantersebut dengan merk Racikan ramuan madura cap kuda ;Bahwa terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untukmemproduksi serta mengedarkan jamu racikan dan obat yang tidakmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi

dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggotaResort Bojonegoro diantaranya saksi SUMADI dan saksi ERIKSETYAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkanjika terdakwa MUHAMAD YASIN Bin AHMAD SUPRI telahmemproduksi dan menjual / mengedarkan obatobatan sediaan farmasitanpa izin edar; Bahwa informasi tersebut kemudian dfrjndaklanjuti dengan mendatangiTerdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi SUMADI dansaksi ERIK SETYAWAN langsung melakukan penggeledahan danditemukan sediaan farmasi

Ita Dianita Wulandari, S.Fam.Apt dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dikepolisian sehubungan denganterdakwa telah mengedarkan obat obat Daftar G tanpa ada ijin daripejabat yang berwenang ;Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaistaf bidang pelayanan Kesahatan ;Bahwa untuk melakukan pengangkutan dan penjualan obatobatharuslah melalui pabrikan, distributor utama / PBF, Apotik, Rumah Sakit,gudang Farmasi Pemerintah,

berupa obat yangtermasuk dalam kategori obat keras (obat daftar G) secara tidak sterilatau tidak higenis apalagi sebagaimana keterangan Terdakwa setelahjamu tersebut diracik kemudian dikemas dalam bungkus denganmenggunakan merk Racikan Ramuan Madura Cap Kuda yang tidakmemiliki ijin edar ;Bahwa setiap sediaan farmasi haruslah memiliki ijin edar kalaupun tidakmemerlukan ijin hanyalah jamu gendong yang dibuat secara diseduh dantidak tahan lama, selebihnya baik obat maupun jamu tradisional yangtelah

Kediri atau setidak tidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURINo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagaiberikut Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut diatas, ditangkap petugas Kepolisian ResortKediri

keterangan para saksi tersebutterdakwa menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa~ dipersidangan juga telah didengarketerangan terdakwa yang pada pokoknya mengakuiperbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umumdalamdakwaanya dan untuk singkatnya uraian putusan ini keteranganterdakwa tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusanini ;Menimbang, 7Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umummengajukan barang bukti berupa : sediaan farmasi

didapatkan memiliki atau menyimpan 105(seratus lima) butir jenis LL dalam plastic/kit dimasukkandalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dalamsaku sebelah kanan,dan ia mengaku mendapatkan pil jenis LLtersebut dari sorang bernama: sdr.Bendol(DPO) dengan carayangmembeli seharga Rp.50.000, (limapuluh reibu rupiah)mendapatkan 105(seratus lima) butir pil jenis LL.Bahwa perbuatan tewrdakwa yang tidak memilikikewenangan,keahlian serta ijin dari Menteri Kesehatanuntuk menyimpan atau memiliki sediaan farmasi

Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenanganmenyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi ;.

akan ditetapkan dalam amar putusandibawah ini ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, makaterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat ketentuan peraturan Perundang Undangan yangberkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 196 UU Nomor 36tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan ;M E N GA DTI UL I Menyatakan terdakwa SUWANDI Als.WANDI BIN JAMAN KADISterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana TANPA HAK MENYIMPAN SEDIAAN FARMASI

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teten Supendi bin Eman Sulaeman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

Pid.Sus/2021/PN Bjr, tanggal 10 Juni2021 tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TETEN SUPENDI bin EMAN SULAEMAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, hal mana dapat dipahami dalam hal terhadapsediaan farmasi yang telah mendapat izin edar namun kemudian izin edar tersebutkemudian dicabut pihak berwenang, maka setelah dicabutnya izin edar sediaanfarmasi tersebut dilarang diedarkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal

, tidak ada izin memperjualbelikan sediaan farmasi, serta menjualobat yang tidak boleh dijual bebas di pasaran tanpa resep dokter.

Selain itu obatheximer tersebut harus memiliki izin untuk mengedarkan/ menjual serta mensyaratkanresep dokter sehingga tidak bisa dijual bebas, sedangkan pada obat yangdiperjualbelikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi izin edar yang sah;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsurDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa Teten Supendi bin Eman Sulaeman telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bjr2.

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Dinas Kesehatan Kab.Pangkep dari Tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, sertaalatalat kesehatan termasuk kosmetik dan obat tradisional.Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin dari Dinas KesehatanKab.

AKBARbersama dengan terdakwa JAYA membawa / menguasai dan mengedarkanobat atau sediaan farmasi tanpa jijin edar dan tanpa keahlian dibidangkefarmasian.Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan / produksi termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokterserta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan (hanya apoteker) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Khasiat

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur unsur tersebut adalahsebagai berikut :Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak menentukan definisi setiap orang, namun Majelis HakimHalaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj.

(Kesehatan)(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperolehfakta

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj. (Kesehatan)okdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan kesatu;.

MUHAMMAD ASLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Fahmi Alias Fahmi Bin Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

FAHMI Als FAHMI Bin SYARIFUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 197 UndangUndang No 36 tahun 2009 TentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FAHMI Als FAHMI BinSYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun,dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga bulan) kurungan;3.

obat tersebut secara onlinedengan pembayaran secara tranfer ke rekening BNI dengan nama akunSMILEINDO, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 mei 2021 sekira jam12.00 wita terdakwa mengambil obatobatan pesananya di J & T di DesaLangkearaya Kecamaytan Towuti, namun demikian setelah terdakwamengambil pesananya tersebut, datang saksi TEJA SAPUTRA Bersamasama saksi PUTU GIRI ARIOKA petugas dari Satres Narkoba Polres LuwuTimur yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanyaperedaran sedian farmasi

Bahwa obat TRAMADOL dan THD milik terdakwa tersebut telah dikeluarkandari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasukdalam kategori tanpa ijin edar dan tidak memenuhi standar ataupersayaratan kemanan dan semua obat TRAMADOL dan THD(TRIHEXYPHENIDYL) adalah masuk dalam sedian farmasi dari BadanPOM yang melakukan pengawasan sediaan farmasi tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 jo.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansatu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebutsebagai berikut ;Ad.1.

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsurmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsursebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 197 Jo.