Menyatakan Terdakwa EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.3.

penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI, telahterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:Kesatu ;mommnnnnnn Bahwa ia terdakwa EDI KURNIANTO Als JAPRA Bin MUDRI pada hariSelasa 21 Maret 2017 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada Tahun 2017 bertempat di Dukuh Mangeran Desa RanduKecamatan Pecalungan Kabupaten Batang atau pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nme crn nnn nnn mon nnn nen nnn enn nnn nannnn,Atau ;Kedua ;Saas Bahwa ia terdakwa EDI KURNIANTO Als JAPRA Bin MUDRI pada hariSelasa 21 Maret 2017 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada Tahun 2017 bertempat di Dukuh Mangeran Desa RanduKecamatan Pecalungan Kabupaten Batang atau pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi

Farm., MH., Apt, Bahwa ahli merupakan Kepala UPTD Instalasi Farmasi DinasKesehatan Kabupaten Batang. Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa pil dextromethorpan dan pil heximer / Trihexyphedenilmerupakan sediaan farmasi. Bahwa pil dextromethorpan sediaan tunggal sudah dicabut izin edarnyaberdasarkan surat dari Badan POM RI No.

Menyatakan Terdakwa EDI KURNIANTO als JAPRA Bin MUDRI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 2 tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.3.

Menyatakan Terdakwa HAMDAN Bin (Alm) DARSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Nomor :PDM140/Q.3.19/Euh.2/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknyamenuntut sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa Hamdan Bin Darsani (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaanPrimair kami melanggar Pasal 197 Undang undang Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdan Bin Darsani (Alm), denganpidana penjara selama 1 (satu)

Apt Bin AGUS SUJITO, sabagaimanatermuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika;e Bahwa Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandaidengandengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf Khalaman 9 dari 19 halamanPutusan Nomor 242/Pid.Sus./2015/PN.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yangbersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanjuga merupakan unsur yang bersifat alternatif.

Oleh karena itu termasuk dalam jenis kategorisediaan farmasi sabagaimana dimaksud dalam Pasal Angka 4 UndangUndang No.36 Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjualCarnophen dan dextro.

Obatobatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidaklagi memiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya dimasyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edartelah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, makahalaman 15 dari 19 halamanPutusan Nomor 242/Pid.Sus./2015/PN

M E N G A D I L I : - Menyatakan terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izin edar; - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

nn nnn nnn enna enna nnnnnnnnnnnnnnnsBahwa terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL pada hari Jumat tanggal 18 Mei2012 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam kurunwaktu bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa Bluru Kidul Rt. 02 Rw. 05 KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan farmasi

nnnnnnnmnnnnmnnnnnmnnnennnnnnnnnnaneBahwa terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL pada hari Jumat tanggal 18 Mei2012 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam kurunwaktu bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa Bluru Kidul Rt. 02 Rw. 05 KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan farmasi

obat keras dan menyebabkan ketergantungan;Bahwa, secara medis obat jenis logo LL untuk mengobati Parkinson dan sakit jiwa/depresi dan untuk ketenangan saraf; Bahwa untuk membeli obat sejenis LL harus dengan resep dokter;Bahwa, obat jenis LL berada dibawah pengawasan BPOM (Badan Pengawas Obatdan Makanan);14e Bahwa, penggunaan obat keras tidak dapat dikonsumsi secara bebas, tetapi harusdengan prosedur peredaran obat keras sejenis pil putih logo LL adalah dari industryfarmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Selain itu, berdasarkan keterangan Ahli disebutkanbahwa Prosedur peredaran obat keras adalah : Harus dengan Resep Dokter dan/atau dariPabrik Farmasi ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan dari PBF ke Apotik, Rumah Sakitdengan tenaga Apoteker serta dokter Praktek; Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dibawah sumpah, yakni saksisaksiRoihelu Musiin, Dian Dwi Saputri binti Gatot Subroto, Khoirul Anam Alias Pendek BinSabar, Heru Setiawan, Gadung Wibowo dan keterangan terdakwa sendiri, yang satu denganyang

Menyatakan Terdakwa SLAMET bin BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar.2.

Menyatakan terdakwa SLAMET bin BUDIONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 197 UndangUndang Nomor : 36 tahun 2009tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat 1 ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaanKesatu.2.

Lombok Kelurahan Trajeng, Kecamatan PanggungrejoKota Pasuruan atau setidak tidaknya di tempat tempat lain yang masih3termasuk daerah hukum Pengadilan Nergeri Pasuruan telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar, yaitu berupa tablet Tryheksipenidil.

Lombok Kelurahan Trajeng, Kecamatan PanggungrejoKota Pasuruan atau setidak tidaknya di tempat tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Nergeri Pasuruan telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / alat kesehatan, yangtidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2),berupa tablet Tryheksipenidil.

Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

berdasarkan UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2): Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatsedangkan Pasal 98 ayat (3) UndangUndang nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias IFIN bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum dan Tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dakwaan Kumulatif Alternatif Kedua Penuntut

PO.01.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 dan KeputusanKepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013atau setidaktidaknya sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagaiberikut : Berawal ketika Saksi HERY SULISTYO dan Saksi M.

Adanya Kehendak pada pelaku untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.

Adanya Pengetahuan pada pelaku bahwa sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang ia produksi atau edarkan merupakan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeliobat Dextromethorpan tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual kembali danmendapatkan keuntungan dan selain itu Terdakwa mengetahui jika obat tersebutmerupakan obat yang telah ditarik ijin edarnya sehingga tidak diperbolehkan lagiuntuk diperjualbelikan

dengan alasan apapun;Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa berkehendak untukmengedarkan sediaan farmasi selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwasediaan farmasi yang ia edarkan tersebut adalah sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar dilakukan Terdakwa dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi danterbukti

Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias IFIN bin HASAN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu PenuntutUmum dan Tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dakwaanKumulatif Alternatif Kedua Penuntut Umum;Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN MtpPage 23 of 25oR.

Menyatakan Terdakwa FAHRANI Bin MASTUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2.

Menetapkan barang bukti berupa:- 5.200 (lima ribu dua ratus) butir atau 52 (lima puluh dua) boks sediaan farmasi berupa obat Carnophen;- 1 (satu) buah tas merek Palazzo warna hitam;- 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

KalimantanSelatan, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada wakitu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporanmasyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang beberapaanggota Polres

Saksi ILHAMBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungankeluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikathubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar danketerangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Pelabuhan Samudra RT 02 DesaSejahtera Kec

AptBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungankeluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikathubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar danketerangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;Bahwa berdasarkan pasal 108 ayat (1) undangundang nomor 36 tahun2009 tentang kesehatan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009nomor 144, tambahan

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidakmenyesatkan;Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perkara No.392/Pid.Sus/2016/PN Bin.c.

Menyatakan Terdakwa FAHRANI Bin MASTUR tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

ADUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menyatakan terdakwa FAHRURAZI Als AUNG BinADUL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu.2.

Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

Bahwa terdakwa dalam menyediakan sediaan farmasi tersebut tidakmemenuhi standar karena terdakwa bukan ahli, atau apoteker dalammemperjual belikan obatobatan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebuthanya sampingan saja karena terdakwa bekerja seharinya sebagai tukangsayur.Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid/Sus/2018/PN.

HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 Tentangpembatalan persetujuan Nomor Izin edar dan Penghentian KegiatanProduksi terhadap jenis dan merk obat Produksi PT.ZenithPharmaceutical; Bahwa masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangantentang kefarmasian tidak dibenarkan menjual sedian farmasi baikberupa obatobatan maupun bahan obatobatan maupun bahan obat; Bahwa apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi secara berlebihanatau melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi Susunan sarafpusat

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO dengan pidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, Denda Rp. 300.000,- Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .

29Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksiatau menegedarkan sediaan Farmasi

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi

ATAUBahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan

Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkanhasilpemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pil Double LL termasuk dalam daftarobat keras, dimana penguasaannya tidak dibenarkan diproduksi ataupundiedarkan oleh orang perorang tetapi peredarannya harus denganmenggunakan resep dokter karena mempunyai efek ketergantungan.

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO denganpidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, DendaRp. 300.000, Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .3.

dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, Terdakwa bukan dan tidak termasuk dalam target operasipenangkapan Polisi terkait Narkotika; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 26e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

dengan caramembeli dari seseorang bernama HOPIP, seharga Rp. 300.000,00,(tiga ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 26e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, juga menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 26Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotikahanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan

peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasaldiatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenangmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

seorang yangberprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orangyang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabushabu, dengan demikiansabusabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluarkewenangannya sehingga keberadaannya telah bertentangan dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatanTerdakwa

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Menyatakan terdakwaJoko Widodo alias Joko Bin Sumargono, secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpakeahliannya mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan kami.2.

Damai SariharjoNgaglik Sleman atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa Joko Widodo alias Joko Bin Sumargono pada hari senintanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib menemui sdr.

Smndikonsumsi terdakwa sendiri dan sisa 20 butir dibungkus plastik klip masingmasing berisi 10 butir disimpan terdakwa, sedangkan diketahui Trihexiphenidylmerupakan obat sediaan farmasi yang peredarannya harus berdasarkan resepdokterHal tersebut bersesuaian dengan hasil laboratorium Balai besar PomYogyakarta nomor 92/NSK/20 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan dalamkesimpulannya :Pemerian : tablet warna putin dengan penadaan Y pada satu sisi danBerat Contoh: sejumlah 3 (tiga) butirIdentifikasi :

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020 /PN.

Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebutdiatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat atau kemanfataan danmutu;2.

M E N G A D I L I:1.Menyatakan terdakwa HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan

HETRUDIN PARDEDE Bin JAPAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang memproduksi atau HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN SDWmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang

Selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan dan menjual 10 (sepuluh) bungkus obatatau sediaan farmasi berupa obat keras bertuliskan huruf LL seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada saksi MATERNUS HIRANG Anak Dari PETRUSJAANG tanpa yin dari pihak yang berwenangBahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomorPM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lisni Syarifah

Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan PengujianBadan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Jum 2016yang ditandatangani oleh Dra.

tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double Ltersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakanpetunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorangpetugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas Majelisberkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata

perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakankepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang dikualifisir sebagai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis

Pengawas Obat danMakanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatizin Menteri ;Halaman 13 dari 18 Putusan No. 951/Pid.Sus/2017/PNSdaDalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, dan lembaga ilmupengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:1).

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini;2).

Industri Farmasi , pedagang besar farmasi , dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sertamenyalurkan Narkotika Golongan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan doktersetelah mendapat izin dari Menteri, demikian Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Dengan demikian tindakan menawarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTO Alias CODOT Bin M KUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00

KUZENterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTOAls. CODOT bin M.

Bahwa selanjutnya dari pembelian pil warna putih berlogo Y tersebut,terdakwa membuat paketan kecil pil warna putih berlogo Y dengan caramemasukkan pil warna putin berlogo Y sebanyak 10 butir dengandibungkus plastik klip yang siap diedarkan/dijual Kembali kepada orang lain.v Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian ataupun latarbelakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin berlogo Y tersebutserta tidak memiliki ijin dari pihak

yang berwenang dalam mengedarkan pilwarna putin berlogo Y tersebut.v Bahwa yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah setiaporang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaram sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah;Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kalv Bahwa yang dimaksud sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang nomor 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika; Bahwa berdasarkan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, obatTrinexypenedyl termasuk sediaan farmasi dan termasuk obat keras yangdapat diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN KalMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Menyatakan terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDWANSYAH (Alm)terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKISURAT IZIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

AmuntaiTengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat bahwa

dan alat kesehatan;Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional

, dankosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implantyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000

tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Tanjung KeramatKecamatan Belawang Kabupaten Batola atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwatelah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

mendapat informasi dari masyarakatbahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen / Zenith,kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasilHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhmenyita barang bukti berupa 111 (Seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen /Zenith terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dengan caradiselipkan dalam celana bagian depan yang dipakainya, namun karena terdakwadalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhb. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa