.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/89

Jebres, Kota Surakarta sering dipakaisebagai tempat mengkomsumsi narkoba, selanjutnya saksi beserta rekanrekanpetugas Kepolisian melakukan penyelidikan mendasari informasidimaksud. Dan informasi tersebut benar, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekira pukul20.00 WIb di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kp. Penjalan RT 02 RW 04 Kel.Gandekan, Kec.

Jebres, Kota Surakarta sering dipakaisebagai tempat mengkomsumsi narkoba, selanjutnya saksi beserta rekanrekanpetugas Kepolisian melakukan penyelidikan mendasari = informasidimaksud. Dan informasi tersebut benar, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekira pukul20.00 WIb di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kp. Penjalan RT 02 RW 04 Kel.Gandekan, Kec.

Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilanditempat kediaman Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan alat bukti surat yangdiajukan kepersidangan serta dihubungkan dengan isi dari gugatan Penggugat telahterungkap fakta bahwa Tergugat sejak tahun 2013 sudah meninggalkan Penggugat dengantidak lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugatsehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika faktafakta tersebut dihubungkan denganalasanalasan yang mendasari

dan terhadap perkawinantersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tahuna sehinggadikeluarkan Akta Perkawinan No. 20/2006 tertanggal 10 Juni 2006;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwaantaraPenggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam=9=Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975, maka Penggugattelah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari

' perkara dan mendengarkanketerangan para pihak di Persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 12 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilantata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Juli 2012 dalam RegisterPerkara Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR dan telah melaluipemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah disempurnakan danditerima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Agustus 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;Menimbang, bahwa adapun yang mendasari

namaJan Monim dan kini telah dialinkan menjadi atas nama Rapiuddin;Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :Ayat1: Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannyasebelum tergugat memberikan jawaban ;Ayat 2: Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,pencabutan gugatan,oleh penggugat akan dikabulkan olehPangadilan hanya apabila disetujui tergugat ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari

Mesin :JB91E3055870;Halaman7 dari 13 Putusan Nomor 101/PID.B/2016/PN SDAMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan saksi saksi, keteranganTerdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta petunjuk dalampersidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015, sekira jam15.30 Wib. Di jln. Kusuma Brebek Ill/62 Rt./04. Rw./02 Ds. Brebek.Kec.

KAWI, sebagai orang yang telah melakukanpeminjaman sepeda motor milik saksi korban.Menimbang bahwa mendasari fakta dan bukti tersebut diatas majelishakim bers kesimpulan, bahwa unsur pertama yang menunjuk pelaku tindakpidana sebagaimana dalam suarat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapatdibuktikannya.Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 101/PID.B/2016/PN SDAMenimbang bahwa meskipun majelis hakim telah berdapat unsurpertama telah dapat dibuktikan, namun mengenai dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya

Tongas Kabupaten Probolinggo pada tanggal30 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 31 Agustus2018 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

muka, hal itusangat sulit untuk bisa diterima, selanjutnya terkait dengan nomor rekeningyang ditransfer uang oleh Terdakwa, hal itu bisa merupakan rekayasa untukmengalirkan uang ke rekening tersebut dan orang yang tertera nama direkening tersebut bukan nama yang sebenarnya dari orang yang menerimatransferan uang tersebut, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yangpaling dekat dengan perkara ini, yang bisa dimungkinkan justeru rekeningtersebut dibuat/ diterima oleh Terdakwa sendiri, hal ini mendasari

Bahwa dengan mendasari analisa kami tersebut di atas, Oditur Militermenganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebuthanya mendasari pengakuan keterangan Terdakwa dan Majelis Hakim kurangmenggali lebin mendalam tentang kebenaran pengakuan keterangan Terdakwatersebut yang bisa jadi hanya alibi Terdakwa untuk meringankan pemidanaansehingga Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan berupapemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa sebagaimana yangdimohonkan Oditur

Bahwa ada tiga (3) hal yangmenjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atas alasan gugatan Penggugat tidakjelas dan/atau kabur, yaitu: Dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan Penggugat tidak jelas;Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugattidak dapat/tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) denganfakta/kejadian (feitelijkke grond) yang mendasari gugatan Penggugattersebut;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan sebagai pemilik sahatas tanah sengketa (vide

Hal ini dapat dilinat dalam putusan tanggal1 Agustus 2016 dalam Perkara Nomor 220/PDT/2016/PT SMG. yang tidakmenjelaskan atau menguraikan dalam pertimbangan hukumnya secarayuridis yang mendasari putusannya;Judex Facti Tingkat Banding sudah semestinya memperhatikan danmencermati secara saksama apakah Judex Facti Tingkat Pertama telahbenar dan tepat dalam memutus perkara ini dengan niet onvankelijkverklaard atas dasar eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tidaksempurna dalam hal cacat formal sehingga

Apakah yang mendasari karenaalasan tidak adanya sinkronisasi antara posita dengan petitum, ataukahadanya ketidak jelasan antara gugatan PMH dengan wanprestasisebagaimana yang disampaikan Judex Facti Tingkat Pertama dalampertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea terakhir dan bersambungke halaman 38 Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Kdl. sebagai berikut:Majelis Hakim berpendapat seharusnya surat gugatan tersebut di dalamposita dan petitum gugatannya menguraikan dasar perbuatan hukumnyayamg dilakukan

Lamsinar Natalia Sirait)selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan nomorSprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukanpengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruangHal.4 dari 19 hal.

Lamsinar NataliaSirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor Sprin/217/VIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukan pengambilan urine dandarah terhadap Terdakwa di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo(Berita acara pengambilan sample darah dan urine nomor Pom419/A/Idik02/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan caraSaksi4 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa,selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diruang UGD dr.

Putusan Nomor 61K/PMTI/BDG/AU/X1/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan TingkatPertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang di dakwakan sudah tepat dan benar, olehkarena itu harus dikuatkan.Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangmenjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidanatambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat

Noreg 830306 yang dikemudikan Terdakwa padasaat mereka memindahkan daun ganja tersebut telahditangkap oleh anggota kepolisian untuk menangkapTerdakwa dan melakukan penggeledahan.Bahwa menurut Majelis Hakim banding perbuatanTerdakwa tersebut diliputi rumusan unsur pasal 81 aya1 ajo pasal 83 UU RI No 22 tahun 1997.Bahwa mendasari uraian tersebut diatas dansetelah mengkaji putusan pengadilan Militer Il 08MenimbangMenimbangJakarta Nomor: PUT/ 293K/PM II 08/AD/XI1/2007tanggal 16 September 2010 Majelis

.1.000.000, subsidair 2 (dua) bulanMenimbang22kurungan dipandang sudah tepat dan adil sesuai dengankesalahan Terdakwa oleh karena itu) putusan pemidanaantersebut haruslah dikuatkan.Terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas INIMajelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan olehhakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPMyang menyatakan Terdakwa berdasarkan kejahatan yangdilakukannya dipandang tidak layak untuk tetap beradadikalangan militer dengan mendasari

dikeluarkannya ketentuanketentuan yakni ST Panglima TNI No 398/2009 tanggal22 ~sJuli 2009 = yang pada pokoknya menekankanpenyelesaian anggota INI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas gunamenimbulkan efek jera.Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNI ADtelah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KASADNo STR189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang padadasarnya menekankan menindak tegas anggota INI ADyang terlibat Narkotika hingga pemecatan untukmenimbulkan efek jera.Bahwa mendasari

Visum Et Repertum Nomor: VER :772/VRH/RSUDLB/IN/2014 yang yangditandatangani oleh dr.Denny Mathius M.Kes Sp F terhadap Muh.Liwang BinSangkala pemeriksaan pada bokong tampak satu luka terobuka pada bokong kiridengan ukuran 4,5 x 2 cm dengan kedalaman 15 cm dengan sudut luka tajamdan lainnya tumpul tidak terdapat jembatan jaringan dibawah kulit dan otot.Kesimpulan dan diagnosa perlukaan : Luka tusuk pada bokong kiri dan tanganHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.SUNGG.Kiri.Penyebab yang mendasari

Penyebab yang mendasari : Trauma benda tajambermata satu, Pengobatan dan tindakan : Operasi Cito Debridemen;Bahwa Terdakwa menggunakan badik model Makassar yang terbuat daribesi putih dengan panjang 26,5 cm bergagang kayu hitam bersarungkayu warna hitam saat menikam korban;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan terhadap badikmodel Makassar tersebut;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.SUNGG.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

Penyebab yang mendasari : Trauma benda tajam bermata satu,Pengobatan dan tindakan : Operasi Cito Debridemen;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwaperbuatan yang melakukan pemukulan dan menikam saksi Muhammad Liwangadalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pundiketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Muhamnnad Liwangmengalami luka atau rasa sakit.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurmelakukan penganiayaan terhadap

1982, umur 37 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1402/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Maret 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat:Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 2148/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

membaca dan mempelajan suratsurat perkara .TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Depok dibawah moror perkara . 1466/Pdt G/2017/PA Dptanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Pemohon yang untuk ringkasnyaterurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama tersebut di atas ;Haleenan dors 6 helene Patgses ores 1440 GTA Ut4Scanned by CamScannerAdapun alasanalasan yang mendasari

PA.Sbydengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku oleh karenanya harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kerjanya efektif terhitungsejak tanggal 12 Juli 2011 dengan dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang telah disampaikankepada Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan danterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura terregister dengan nomor : 7/Pdt.SusPH/PN Jap, pada tanggal20 November 2017 sehingga terhitung dari tanggal pemutusan hubungankerja Sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan adalah selama 6 (enam)tahun;Bahwa mendasari

karena gugatanPenggugat tanpa melalui mekanisme perundingan bipartit maka atasanjuran mediator adalah premature, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatdalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur:Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);Bahwa mendasari

Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secarajelas; bahwa berdasarkan gugatan a quo Penggugat telah mengajukantuntutan ganti rugi;Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secarakongkret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yangdiajukan oleh para Penggugat secara jelas dan nyata;Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 21 (dua puluhsatu) yang telah mendalilkan tuntutan hak dengan dasar perhitunganupah pokok sebesar Rp9.295.600,00

(sembilan juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus rupiah) sangatlah tidak berdasar dan patutlahuntuk ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat poin 1 (satu) Penggugattelah mendalilkan upah pokok berdasarkan perjanjian kerja adalahsebesar Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkanpada dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Penggugat telahmendalilkan upah pokoknya adalah sebesar Rp9.295.600,00 (sembilanHalaman 16 dari 44 halaman Putusan

Bahwa merujuk pada petitum gugatan Penggugat pada huruf h, telahmenuntut untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan akan tetapifaktanya tidak didalilkan dalam posita gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum untuk ditolak;Bahwa pengajuan sita jaminan haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal227 HIR, dan mendasari pada permohonan dari Penggugat namun tidakdidasarkan pada dalildalil hukum maka adalah sah bagi Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat karenabertentangan

melakukan perikatan jual beli, maka justruPenggugat nyatanyata telan melakukan suatu perbuatan melawanhukum dikarenakan melakukan transaksi jual belli terhadap SHGBNo. 60 / Desa Loireng dengan mendasari Akta tersebut.

Bahwa didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 senyatanyahanya mengatur tentang pemberian kuasa terhadap SHGB No. 56, 57,58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru Tergugat Rekonpensimelakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60 dengan mendasari padaAkta Kuasa tersebut. Hal tersebut sejalan dengan posita Penggugatkonvensi pada angka 17;10.

Bahwa tindakan pengalihnan / penjualan pada SHGB No. 60 / Desaloireng atas nama PT Buana Cipta Megah yang kemudian telah dibaliknama dengan nama Wahono Tjitro Widagdo dengan mendasari AktaKuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 adalah perbuatan melawanhukum. Sehingga patutlah tindakan tersebut dikategorikan telahmerugikan Penggugat Rekonpensi;11.

Bahwa akan tetapi, mengenai fakta dimana adanya penjualan yang dilakukanoleh Tergugat Rekonpensi /Terbanding terhadap SHGB No. 60 dengan AJBNo. 88/2018 mendasari pada Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018adalah nyatanyata perbuatan melawan hukum;3.

Bahwa hal tersebut dikarenakan didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15Februari 2018 senyatanya hanya mengatur tentang pemberian kuasaterhadap SHGB No. 56, 57, 58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru TergugatRekonpensi / Terbanding melakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60dengan mendasari pada Akta Kuasa tersebut. Padahal Faktanya Ajb No.88/2018 Untuk Penjualan Shgb No. 60 Menggunakan Akta Kuasa No. 10Tanggal 12 Mei 2018; (Vide Bukti Pt22 Dan Vide Bukti P25).4.

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama TerdakwaHal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang menjadi dasar keberatanPemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor65K/PMT.II/AU/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama Terdakwayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelahdilakukan pemeriksaan dinyatakan

shabu yang telah digunakan oleh Terdakwabersama Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 yang telah disitaoleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai LaboratoriumKesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamineyang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Nomor 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/20168.Bahwa benar mendasari

diluar Pengadilan telah diatur secara jelasdan tegas pada Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapatmewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalammaupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selakupemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsidair yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingansi anak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang bahwa menurut SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBPN No.4/SE/I/2015 disebutkan bahwa tentang batasan dewasa dalam pelayananPertanahan sudah 18 tahun atau sudah kawin;Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama Dikna Caesarean