Ditemukan 39596 data
46 — 14
195/Pdt.G/2024/PA.Smn
17 — 14
195/Pdt.G/2024/PA.Bwi
39 — 17
195/Pdt.G/2016/PA.KAG
13 — 4
195/Pdt.G/2021/PA.Sda
19 — 1
195/Pdt.P/2022/PA.Nla
18 — 5
195/Pdt.P/2023/PA.Jr
H. ENCUP SOPYAN, S.H.
Terdakwa:
AGUS CAHYONO
52 — 5
195/PID.SUS/2013/PN.SPG
23 — 10
195/Pdt.G/2024/PA.Nla
144 — 66
195/PDT.G/2012/PN.KPG
PUTUSANNomor 195/ Pdt.G / 2012 / PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara :EKAWATI, umur 43 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Artagraha I / 21 Rt. 034 Rw. 009, Kelurahan TuakDaun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan untukSelanjutnya disebut sebagai ............
tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengarkan keterangan pihakpihak yang berperkara dan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan para pihak di persidangan danhasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;TENTANG DUDUKNYA PERKARASS EE EUAN YA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Nopember2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah RegisterPerkara Nomor 195
Herman Yohanes Rt. 28 Rw, 007, Kelurahan Lasiana,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06Desember 2012;Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor tahun 2008, Majelis Hakim telahmenunjuk seorang Hakim Mediator yaitu Agus Komarudin, S.H., berdasarkan PenetapanNomor 195/Pen.Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 14 Desember 2012 untuk membantu parapihak menyelesaikan perkara dengan perdamaian dan temyata upaya perdamaian tersebuttidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tanggal
40 — 10
195/Pdt.G/2024/PA.Lss
128 — 32
195/Pdt.P/2019/MS.Jth
12 — 5
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.
Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.
Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
78 — 31
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan
Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHANTI RAMONA DAMANIK
45 — 25
nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195
Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.
Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.
110 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono
(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.
Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.
325 — 90
Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.
Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan
sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
, merupakan tanah milik yang dikuasai oleh ParaPembantah, sehingga sangat beralasan hukum Para Pembantah untukmemohon supaya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan danpenyerahan sebelum perkara bantahan ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena alasan Para Pembantah dalammengajukan gugatan bantahan ini didasakan atas alasan hukum yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo.
ayat (6) HIR (sebagaimana dikutip Judex Facti dalamputusan tingkat pertama halaman 14);Bahwa untuk memperjelas duduk perkara ini secara hukum, perlu dikutipketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatur sebagai berikut:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upayapaksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yangdalam
daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, sertadiputuskan juga oleh pengadilan itu;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 195 ayat (6) HIR di atas,sungguh jelas untuk mengajukan suatu bantahan dibatasi dengan syarat,Hal. 24 dari 32 hal.
Ketentuan ini ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR.
Putusan No. 270 K/Pdt/2014Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA;(3) Judex Facti telah keliru karena mengabulkan bantahan yang diajukan olehPara Termohon Kasasi, padahal secara terang Para Termohon Kasasi tidakmemiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga bantahan tersebut tidakmemenuhi syarat dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan oleh karenanya tidakberkualitas;(4) Judex Facti telah keliru karena memberikan pertimbangan yang salingbertentangan
41 — 17
atas ;Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/CenderawasihNomor : BP.66/A64/1X/2013 tanggal 26 September 2013.1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWYSelaku Papera Nomor : Kep/61/X/2013 tanggal 17 Oktober2013.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/156/X/ 2013 tanggal28 Oktober 2013.Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor :Tap/209/PM.III19/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentangPenunjukan Hakim.Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer IIl19 JayapuraNomor : Tap/195
13 — 3
Sehingga gugatan PenggugatHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2020/PA.Sbg.dinyatakan tidak jelas.Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapatditerima/ NO (Niet Ontvankelijke verklaard) Hal ini telah sesuai dengan pasalpasal 195 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul
11 — 1
dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara danmendidik anakanaknya sebaikbaiknya sematamata demi kepentingan anak,kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuaputus, olen karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak ditetapkan adapada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan maksud dalil syari dalam KitabBajuri juz Il halaman 195