Ditemukan 17962 data
13 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
45 — 15
keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi :J 52) s a8 sll s AY slhs oY shy Giells sally B2Y sly Guill (08 Apeslilll aie Alain ls Bales casi sdail gig CSUsArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
18 — 1
No. 135/Pdt.G/2013/PA.Ktbmbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon
17 — 4
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
23 — 14
Abu Bakar Qadri yang masihdi bawah umur yang belum cakap bertindak hukum;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkanPengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinang, waris, wasiat, hibah, wakaf
110 — 72
absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 49 ayat (1) huruf (b)dan ayat 3 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf (b) Undangundang Nomor 50 tahun 2009 amandemen Undangundang Peradilan AgamaNomor 3 Tahun 2006 yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
15 — 16
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yangartinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fiqhus Sunnah
19 — 22
Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
29 — 32
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
12 — 1
Gall y Ci gall y Ab pers g Lid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
16 — 1
sindALY sll y Ysll Find y pall g Ad jacana y Lad llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
74 — 42
Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf an.
terlebihdahulu majelis hakim mempertimbang pihakpihak yang terkait dalam perkaraini;Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 perkara ini Penggugatmengajukan para Tergugat yaitu pihakpihak yang terkait dan telah menguasaiobyekobyek sengketa tersebut baik ahli waris maupun pihakpihak diluar ahliwaris yaitu mulai Tergugat sampai dengan Tergugat XXV1;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 para Tergugat yangdiajukan dipersidangan, bahwa obyek B tersebut telah bersertipikat berupaSertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf
Barat KecamatanKalukku Kebupaten Mamuju, bahwa Objek Warisan (B) telah di Jual Arifin BinHal.36 dari 39 halamanPutusan No. 195/Padt.G/2018/PA.Mmj.Hasan pada Haris C sebagai Tergugat XII, sekarang dikuasai oleh MadrasahTsanawiah Yayasan Nurul Muminin Kalukku;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memerikasa alat bukti T.2tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebutterkait dengan obyek sengketa gugatan Penggugat angka 3 Obyek Warisan B,berupa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf
51 — 30
C 2427 persil38 klas D.I luas 171,75 m2 Desa Ringintelu atas nama TAJABadalah benar tanah wakaf ;Fotocopy IKRAR WAKAF tanggal 13 Pebruari oleh Dra.SUTIATIatas tanah perkarangan No. C 2427 persil 38 klas D.I luas 171,75m2 Desa Ringintelu atas nama TAJAB ;Fotocopy AKTA IKRAR WAKAF tanggal 13 Pebruari olehDra.SUTIATI atas tanah perkarangan No.
67 — 33
DALAM EKSEPSIEKSEPSI MENGENAI PENGADILAN AGAMA SUWAWA TIDAKBERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO (KEWENANGAN ABSOLUT) DAN OBJEK SENGKETATELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI GORONTALO.Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik, jikasengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketalain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketawasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.Bahwa
Hibah, e Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shodokah danEkonomi Syariah.
Eksepsi tentang Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkansengketa para pihak adalah bukan merupakan sengketa waris namun murniadalah sengketa hak milik, dan Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri,tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris,sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atausengketa ekonomi syariah, termasuk antara
101 — 28
Dalam rapat tersebut saksi danpengurus yayasan mensosialisasikan program kerja yayasan periode20172022 dan membahas tentang asset (tanah wakaf) milik yayasansemangat eyato 1676 serta membahas tanah seluas kurang lebih 25 Hadan juga membahas masalah pembangunan sekolah atau pondokpesantren milik yayasan itu sendiri dan juga membnagun pagar serta jalandi halaman sekolah milik yayasan dan sementara saksi erni tuna sedangmenjelaskan asal usul tanah yang diwakafkan pada yayasan, terdakwalangsung berdiri
Dalam rapat tersebut saksidan pengurus yayasan mensosialisasikan program kerja yayasan periode20172022 dan membahas tentang asset (tanah wakaf) milik yayasansemangat eyato 1676 serta membahas tanah seluas kurang lebih 25 Hadan juga membahas masalah pembangunan sekolah atau pondokpesantren milik yayasan itu sendiri dan juga membnagun pagar serta jalandi halaman sekolah milik yayasan dan sementara saksi erni tuna sedangmenjelaskan asal usul tanah yang diwakafkan pada yayasan, Terdakwalangsung berdiri
111 — 31
dua ratus tiga puluh empat meterpersegi) ("SHM No. 01121/Wangon).Halaman 7 , Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG1.Dan penyelesaian sengketa mengenai Pewarisan adalahsebagaimanadi atur pada:Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UUNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagaiberikut:"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama islam di bidang :Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf
Merujuk pada UndangUndang nomor 3tahun 2006, tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infag, shodagoh, danEkonomi syariah;( dalam hal perlawanan ini adalah perkara Waris dan EkonomiSyariah );2.
69 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utara : sawah Zaili/wakaf Masjid, Timur:Parit, Selatan: sawah H.Zuhri, Barat: sawah Syukur Idris/sawah Mahyuni);Total keseluruhan adalah seluas : 11.160 M2. dengan rincian sebagaiberikut:1. SPPT No. 0721008, a.n. Amaq Rohaniah/H.Tahir, luas 1.516 M2.dikuasai oleh Amaq Rohaniah alias Hajjah Tahirdan H. Anmad;2. SPPT No. 0720009, a.n. Ishak, luas 834 M2. dikuasai oleh Ishak anakdari H. Anmad;3. SPPT No. 07200013, a.n.
Tanah Gubuk Salok luas, 8.033 M2 ( Utara Sawah Zaeli/Wakaf Masjid,Timur: Parit, Selatan: tanah H. Zuhri, Barat: Sawah Syukur ldris/Sawah mahyuni);Total keseluruhan adalah seluas 11.160 M2 yang rinciannya adalah :3.1. SPPT No. 0721008, a.n.Amag Rohaniah/H. Tahir, luas 1.516M2, dikuasai oleh Amag. Rohaniah alias Hajjah Tahir, dan H.Ahmad;3.2. SPPT No. 0720009, a.n. Ishak, luas 834 M2 dikuasai oleh Ishakanak dari H. Anmad;3.3. SPPT No. 07200013, a.n. Zainudin/H.
Pembanding/Tergugat II : YOSELFUS FREDERIKUS
Pembanding/Tergugat III : CRISTINA BONAVENTURA
Pembanding/Tergugat IV : YULIUS MITAN
Pembanding/Tergugat V : KATARINA NONA ONCI
Pembanding/Tergugat VI : TERSIUS FREDERIKUS
Terbanding/Penggugat I : KASIMIRUS
Terbanding/Penggugat II : KATARINA KARTINI NEANG
Terbanding/Penggugat III : KRISTIANA VERIDIANA
121 — 68
KPGBerdasarkanpetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hakyang dialinkan, atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelumatau sejak mulai dilaksanakan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yangdiwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauSurat penunjukan atau pembelian kaveling tanahpengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
166 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf dan sadaqah;2. Melanggar Kompilasi Hukum Islam :Pasal 210 ayat (1)Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun, berakal sehatdan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan duaorang saksi untuk dimiliki;Pasal 212Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepadaanaknya;3.
Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanyaberwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islammengenai:e Perkawinan;e Kewarisan (meliputi wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkanHukum Islam);e Wakaf dan Shadagah;Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No.5 tahun 1986 tentang PeradilanTUN , kKewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketaTata Usaha Negara;.