/PPK Online) palinglambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawakelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area(domestik masuk/keluar).

SKKH)/ Surat Keterangan SanitasiProduk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanatau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina;PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaranHewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut denganmengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan APLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;

Hal ini jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010, yang menentukan *Pelanggaran terhadap kewayibanmasuk kerya dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secarakumulatif sampai dengan akhir tahun beralan:Bahwa Penggugat tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan Harusnya PPK (dalam halini Menteri Kesehatan

Hal ini jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010, yang menentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kena dihitung secara kumulatifsampai dengan akhir tahun beralan;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan harusnya PPK (dalam hal iniMenteri Kesehatan

Hal ini jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010, yang menentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kena dihitung secara kumulatifsampai dengan akhir tahun beralan;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan Harusnya PPK (dalam halini Menteri Kesehatan

Putusan Nomor 492 K/TUN/20162010, yang menentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kena dihitung secara kumulatifsampai dengan akhir tahun beralan,;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan Harusnya PPK (dalam halini Menteri Kesehatan) telah menghukum Pemohon Kasasi untukpelanggaran tidak

(lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjawabanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) telah menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)sudah sesuai yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya kurang dari yang ditentukan dalamSurat Perjanjian Kerja (Perjanjian Kerjasama Operasional) Nomor :97.PKPSAK.SPK/2011 tanggal 15Juli 2011.Bahwa selain itu Pihak Koordinator (Kepala Desa / Lurah) yang ditunjuk untuk

Perbaikan Sarana Umum 300.000.000, 145.700.000, 154,300.000,Jumlah 1.425.000.000, 850.700.000, 574.300.000, Bahwa selain itu, terhadap Kegiatan Pembangunan Baru (PB) dan Perbaikan Kualitas (PK) nilai yangdibelanjakan tidak sesuai dengan Alokasi Dana yang seharusnya yaitu Rp 10.000.000,(sepuluh jutarupiah) Per Unit untuk PB dan Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjawabanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah

Perbaikan Sarana Umum 300.000.000, 145.700.000, 154.300.000,Jumlah 1.425.000.000, 850.700.000, 574.300.000, Bahwa selain itu, terhadap Kegiatan Pembangunan Baru (PB) dan Perbaikan Kualitas (PK) nilai yangdibelanjakan tidak sesuai dengan Alokasi Dana yang seharusnya yaitu Rp 10.000.000,(sepuluh jutarupiah) Per Unit untuk PB dan Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjabwanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah

(lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjabwanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) telah menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)sudah sesuai yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya kurang dari yang ditentukan dalamSurat Perjanjian Kerja (Perjanjian Kerjasama Operasional) Nomor :97.PKPSAK.SPK/2011 tanggal 15Juli 2011.Bahwa selain itu dimana Pihak Koordinator (Kepala Desa/ Lurah) yang ditunjuk

ApabilaPejabat Pembina Kepegawaian (yaitu Kepala Daerah) dan Pejabat yangBerwenang (Sekretaris Daerah) tidak segera melaksanakan PTDH, makaakan diberikan sanksi sesuai ketentuan; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat PembinaKepegawaian di Instansi Daerah/PPK (Kepala Daerah) Nomor K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, tentang Tindak Lanjut KeputusanBersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan KepegawaianNasional

, yang intinya agar PPK segera memproses PTDH PNS yangterkena kasus Tipikor paling lama Desember 2018 dan segeramenyampaikan laporan PTDH kepada BKN,; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Bupati/Walikota seluruhIndonesia Nomor 180/6867/SJ, tanggal 30 September 2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsimerupakan Extra Ordinary Crime, sehingga pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH olehPejabat Pembina Kepegawaian/PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil/PNSyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap, dengan isi surat : agar Bupati melakukanpenegakan hukum berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDHbagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang terkena

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses pemberhentian Penggugat,sebagaimana tertera dalam objek sengketa a quo dikeluarkan dengan Surat KeputusanBupati Tulungagun(; 2229222 nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nen een een n eeeMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 PeraturanPemerintah Nomohr 11 Tahun 2017 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnyadisingkat PPK

501 / PPKA / 2014tanggal 19 Desember 2014 dan tugas pokok saksi selakuBendahara Pengeluaran Setda adalah:Halaman 67 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN Mtro Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruhpengeluaran anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.o Mempertanggungjawabkan secara administratif danfungsional gatas pengelolaan uang yang menjaditanggungjawabnya dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada penggunaanggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK

Restu LaksaUtama dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.506.680.000 (DuaMilyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan PuluhRibu Rupiah)dan mekanisme permohonan pembayaran adalah BendaharaPengeluaran Pembantu Bag Kesra mengajukan permohonanpencairan dana dengan melampirkan dokumen kontrak yangsudah ditandatangani oleh KPA/PPK:" Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 82 / PPHP /2014tanggal 24 juli 2014. Berita Acara Penerimaan Barang No. 73 / BM / UM / 2014tanggal 24 Juli 2014.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 391 / KPA /KESRA / 2014 tanggal 24 Juli 2014.= Kwitansi dengan kode rekening1.13.1.20.03.01.15.07.5.2.2.23.01 dengan nilaipembayaran Rp 2.506.680.000o Bahwa setelah saksi anggap semua kelengkapan dokumenterpenuhi maka saksi menerbitkan SPP untuk selanjutnyadiajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan ) yang saatitu dijabat oleh MUH.

ISWADI untuk diverifikasi dan setelahdianggap memenuhi syarat maka diterbitkan Surat PerintahMembayar oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan )selanjutnya dikembalikan ke Bag Kesra untukpenandatanganan SPM oleh pihak ketiga, setelahditandatangan pihak ke 3 dan Kuasa PenggunaAnggaran Bag Kesra, selanjutnya SPM dikembalikankembali ke Sub Bagian Keuangan Setda untukpenandatanganan SPP selanjutnya SPP dan SPM diserahkan kebagian penyortiran yang selanjutnya dikirim ke Dispenda,maka selesai sudah tahapan

diproses oleh SKPD untuk menyusunRKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan jika sudah rampungdan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruhanggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan jikasudah ditandatangani maka dokumen DPPA tersebut berlaku sah dandapat dilaksanakan oleh SKPD masingmasing;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pagu anggaran BantuanSandang Pangan Tahap II yang berada di DPA Bagian Kesra PemdaLotim dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian yang juga sebagaiKPA/PPK

PPK 3.6 Propinsi Sumatera Utara
2.PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA u/p. PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA CABANG MEDAN
Turut Tergugat:
PT. BANK ACEH SYARIAH Cabang Sisingamangaraja Medan

Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran8. Kebangsaan : Indonesia

pada Pengadilan Negeri yang Ambonmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:1.234.58.Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAIDTempat lahir : WaimoratUmur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982Jenis kelamin : LakilakiTempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan NamleaKabupaten BuruAgama : IslamPekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru(Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Buru/Mantan PPK

A.Masbait dan Terdakwa sebagai PPK dan Bendahara Pengeluaranadalah Saksi sendiri; Bahwa Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan telah mengalokasikanAnggaran Belanja Barang dan Jasa Perjalanan Dinas Dalam Daerahmaupun Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tahun Anggaran 2011,dengan besarnya pagu anggaran dalam DIPA/DASK Sekretariat DaerahKab.

Buru Selatantahun 2011 adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sejakbulan Januari 2011 sampai dengan September 2011, kKemudian pada bulanOktober 2011 atas perintah Sekda Kabupaten Buru Selatan selain Terdakwamenjabat sebagai PPK yang ditunjuk dan menjabat sebagai BendaharaPengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab.

Buru Selatan, saat itu yang menggantikankedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai PPK saat itu adalah Saksi SalmaLesnussa;Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DaerahKab. Buru Selatan adalah melakukan proses pencairan dana, menyimpandan mengamankan uang, mengeluarkan proses pengeluaran uang sesuaidengan perintah Kuasa Pengguna Anggaran dan membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;Bahwa Sekretariat Daerah Kab.

Masbait digunakan untuk kegiatan lain;Bahwa Terdakwa sebagai PPK dan kemudian diberikan kuasa untukmenjadi Bendahara Pengeluaran sebenarnya tidak dapat dibenarkan karenasurat kuasa tidak melebihi surat kKeputusan Terdakwa sebagai PPK, namununtuk masalah aturan Terdakwa tidak tahu;Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Bendahara Pengeluaranberdasarkan Surat Kuasa tersebut Saksi tidak pernah melakukan prosespencairan keuangan yang berasal dari Bendahara Umum Daerah, dansudah tersedia secara tunai di

Bahwa oleh karena proses dari awal baik dari tingkat PPS, PPK hinggapleno KPU Kota Samarinda tidak ada pihakpihak yang berkeberatanatas hasil pemilihan umum legislatife menyangkut hasil suara yang diperoleh PENGGUGAT maka hal ini dapat dimaknai telah clear dan atautidak ada permasalahan, maka selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.25336 Tahun2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tertanggal

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I/ Mahkamah Partai bersidang dalammemeriksa dan mengadili perkara No.237/DPPPHPU/2014 dimaksud,PENGGUGAT tidak pernah di panggil oleh Mahkamah Partai begitupula dengan saksisaksi dari PPS, PPK maupun dari KPU KotaSamarinda tidak pernah di mintai keterangan terkait adanyaperselisihan Hasil Pemilihan Umum yang melibatkan PENGGUGATdan TERGUGAT Il dan bagaimana mungkin selaku penyelenggarapihak KPU tidak di mintai keterangan, di samping itu pula bahwaTERGUGAT VMahkamah Partai

perbuatan yang demikian dapat di kwalifikasi sebagaiperbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang sangatmerugikan bagi kepentingan diri PENGGUGAT ;Bahwa demikian pulatindakan Tergugat Il yang mengajukan dan ataumendaftarkan di Mahkamah Partai Demokrat dengan RegisterNo.237/DPPPHPU/2014, tertanggal 5 Agustus 2014 mengenaiPerselisinan Hasil Pemilihan Umum, sementara disisi lain TERGUGATll tidakpernahmelakukankeberatan terhadap hasil perhitungansuara baik perhitungan yang dilakukan pada tingkat PPS,PPK

terhadap Mahkamah Partai Demokrat dansaudara Normansyah,SH. mengenai pemilihan anggota Legislativetahun 2014 ;e Bahwa saksi dalam kegiatan Pemilu Legislative tahun 2014bertindak sebagai Ketua KPPS Lok Bahu ditingkat Kelurahan ;e Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada perselisihan antara partaiyang satu dengan partai yang lain ;e Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan Pemilu tersebut tidak adaNota keberatan resmi dari Tergugat Il ;e Bahwa setahu saksi rekapitulasi tersebut oleh KPPS disampaikankepada PPK

sengketa belumbersifat final), maka dari itu yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Rutin JembatanRuas Tumbang Sanamang Tumbang Hiran / PN Tahun Anggaran 2018 telahsampai pada tahapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan oleh sebab itusebelum pelaksanaan pekerjaan telah terlebih dahulu diterbitkan Surat PenunjukkanPenyedia Barang / Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

) yangmana dasar diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih dahulu mempertimbangkan telahdilewatinya tahapan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiKalimantan Tengah (Tergugat) dalam hal ini telah diambilnya hak untukmenyanggah oleh Penggugat dan pihak Tergugat telah menjawab / menjelaskankepada Penggugat tentang alasan gugurnya pihak Penggugat.

Timbul Jaya Karya Utama sebagai PemenangLelang, (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IlProvinsi Kalimantan Tengah Pejabat Pembuat Komitmen BtsKalobar Tumbang Sanamang Tumbang Hiran TumbangSamba Rabambang Nomor: HK.02.03/SKWIL.II/PPK.07/27Halaman 26 dari 51 Pkr. No. 6/G/2018/PTUN.PLK15. Bukti T 1516.

menguasai metode kerja sehingga penyedia jasa harus bertanggungjawab;6. bahwa setelah tahapan sanggahan dan jawaban sangahan telah dilalui maka padatanggal 1 Pebruari 2018, Pejabat Pembuat Komitmen Bts KalbarTumbangSanamangTumbang = HiranTumbang SambaRabambang Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah DirektoratJenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI pada KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor: HK.02.03/SKWIL.II/PPK

Putusan Nomor 371/B/PK/PJK/2016bukti kepemilikan SHM Nomor 208/Cimone denganluas tanah sebesar 491 m2 atas nama Debitur;Bahwa Debitur memohon untuk melakukan penebusankembali terhadap jaminan yang yang telah diserahkankepada Bank Agro tersebut, akan tetapi setelahdiberikan waktu selama 6 bulan Debitur tidak dapatmelakukan penebusan asset tersebut sehingga BankAgro harus segera melakukan penjualan asset tersebut;Bahwa Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit(PPK) telah berusaha menjual aset tersebut

melaluilelang akan tetapi tidak ada yang berminat meskipunBank memberikan nilai limit lelang senilai nilai likuidasidan asset tersebut cukup marketable, karena hal itubagian PPK melakukan investigasi ke lokasi padatanggal 2 Mei 2007;Hasil dari kunjungan ke lokasi secara singkat dijelaskansebagai berikut yaitu diketahui bahwa telah terjadipenipuan atas transaksi jual beli tanah antara AnitaDian Ekawati dengan H.

Rahim Hasibuan adalah senilai Rp.415.573.890,00 adapun total dana yang tersedia direkening KKR bagian PPK adalah = sebesarRp.69.200.000 yang merupakan pembayaran 4 bulan(4 Giro Bank Mandiri x Rp.17.300.000) sedangkansisanya Rp. 346.373.890,00 akan disetorkan tunai olehH. Abd. Rahim Hasibuan pada 22 Mei 2008;7 Bahwa apabila permohonan penebusan jaminan exDebitur AYDA atas nama Anita Dian Ekawati qq H.Musonip Joyo Antonio qq H. Supendi qq H. Abd.

RahimHasibuan dapat disetujui maka setelah dana pelunasanRp346.373.890,00 ditambah Rp. 69.200.000,00 telahada di rekening KKR lainnya bagian PPK Nomor 20397sehingga total Rp415.573.890,00 dibukukan Bank Agromaka Agro harus mengembalikan suratsurat jaminandan memberikan surat roya hak tanggungan kepada H.Musonip Jaya Antonio, H. Atjep, Rusdi, Madlani SE.,Damsuri, Siswadi, Ani (ahli waris dari alm. H.

tipu muslihat yangHalaman 9 dari 44 Putusan Nomor 54/Pdt/G/2015/PN.Kdrdilakukan oleh Termohon II dalam Forum Arbitrase yang semata matabertujuan untuk menguntungkan Termohon II saja yang mengakibatkanPutusan BANI Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 46alinea 4 yang menyatakan Menimbang bahwa bukti T 15 yaitu SuratPernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon, tidak dapat diterimasebagai alat bukti karena Surat tersebut dibuat dan disusun secara sepihakoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Terjadinya perubahan nilai Sub Kontrak V tersebut jelasjelas membuktikan ketidakmampuanPemohon untuk menyediakan anggaran.8 Laporan Staf tanggal 5 Desember 2012, yang diterbitkan oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK), dimana PPK mengusulkan kepada KepalaDinas Pekerjaan Umum Kota Kediri untuk melakukan addendumterhadap Kontrak Induk dengan menambah alokasi waktupelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran menjadi tahun 2013 beserta kekurangan nilai kontrak pada akhir tahun anggaran 2012.Sehingga hal ini membuktikan

/KONT.FISIK/APBD/2013 tanggal 11 April 2013, diberi tanda T II.13;Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 54/Pdt/G/2015/PN.Kdr14 Foto copy Surat Nomor :050/927/419.48/2013,Perihal Pemutusan KontrakPelaksana Pekerjaan, diberi tanda T II.14;15 Foto copy Laporan Staf tanggal 5 Desember 2012 yang diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK), diberi tanda T I1.15 ;16 Foto copy Laporan Termyn Proyek Brawijaya, diberi tanda T II.16 ;17 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani

lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajibmelaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan.Pasal 251) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumanyadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Timpemeriksaan;2)Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaianatau pejabat lain yang ditunjuk;3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukoleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK

TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal initerbukti bahwa objek sengketa dikeluarkan setelah adanya Suratkeputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakanTerhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh hakhak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal28 Februari

bahwa KEPUTUSANBERSAMA 3 MENTERI tersebut hanya mempertegaspengaturan tata cara pemberhentian PNS tidak dengan hormatapabila PNS yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana,dan sanksi pemberhentian tersebut tidak diatur dalam SKB 3Halaman 34PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.MENTERI tersebut tapi diatur dalam PP NO.53 tahun 2010tentang DISIPLIN PNS, sehingga SKB 3 MENTERI tersebuthanya sebagai Hukum Acara atau tata cara PemberhentianTidak Dengan Hormat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

sanksi Daftar Hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam, tidak mengatur adanya upaya pembelaan,banding, sanggahan dalam proses penetapan sanksi Daftar Hitam.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, telah diatur tata carapenetapan sanksi Daftar Hitam, yakni sebagai berikut: Pasal 5PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap PenyediaBarang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraanPengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I.e Pasal 7 ayat (1)PPK

/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi DaftarHitam kepada PA/KPA.e Pasal 81) PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/PokjaULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan danLKPP.e Pasal 10 ayat (1)Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melaluiPortal Pengadaan Nasional.e Pasal 4 ayat (7)Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal

sanksi daftar hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Menetapkan barang bukti berupa:1) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/12/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;2) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;3) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungHal. 3 dari 55 hal.

No. 119 PK/Pid.Sus/20194)9)6)/)8)9)10)11)Kantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung HuluTA 2014:Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014;1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara PengeluaranDinas

. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008,membentuk Panitia

Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

(satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;e Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

MUTIARA ABADI/SETIABUDI selaku Direktur (Sudah divonis pengadilan terbukti bersalah)bersama SLAMET SUGITO selaku KPA merangkap PPK (masih prosesHal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013sidang) dan MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan (alm),dengan dibantu oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini untuk Proyek Tahun2007 CV. WISMA ESTETIKA dengan Direktur BAMBANG PURWANTOyang diserahkan kepada Ir.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (PihakPertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (PihakKedua).Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai KoordinatorKota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Banjar terhitungdari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir. Moch. SultonSuhara.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat jugamengelurakan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April 2014 dari KepalaDinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada parafasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam KegiatanPeningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang melampirkandaftar fasilitator diantaranya : saksi SUHYAN dengan Wilayah PendampinganDesa Cibeureum Kec.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat(Pihak Pertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (PihakKedua).Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai KoordinatorKota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Banjarterhitung dari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir.Moch. Sulton Suhara.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi JawaBarat juga mengelurakan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Baratkepada para fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalamKegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yangmelampirkan daftar fasilitator diantaranya : saksi SUHYAN denganWilayah Pendampingan Desa Cibeureum Kec.

PyB kepada PPK bagi PNSyang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hakHalaman 11 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPG10.Ach.kepegawaian sesuail dengan ketentuan peraturan perundangUNC ANGAN ; nne nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling

pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyalkewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhetianpegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan 2222222 2222222 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat PembinaKepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yangselanjutnya disingkat PPK

kota; Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "Presidendapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian PNS kepada bupatiAvalikota di kabupaten/kota", dimana halyang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 2222222 non nnn nn nn nnn n nnn n eeMenimbang, bahwa kewenangan PPK

yang diterbitkan Para Tergugat adalah bertentangan denganperaturan perundangundangan (melanggar azas legalitas dan azasazasumum pemerintahan yang baik), melampaui kewenangan dan menerbitkankeputusan yang bukan menjadi kewenangannya, maka mohon kepada BapakMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksaperkara ini kiranya dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagaiberikut :DALAM PENUNDAAN :16Mewajibkan kepada Tergugat I untuk memerintahkan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK

Nomor 54 Tahun 2010;7 Bahwa mengenai dalil gugatan dari Para Penggugat poin (10), ParaTergugat tegaskan, bahwa didalam Standar Dokumen LelangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III huruf f poin (32)dikutip : Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulisatas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5(lima) harikerja ....ke halaman 24 dari 51 halaman27 Perkara No. 35/G.TUN/2011/P.TUN.Mkskerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinyapenyimpangan, dengan tembusan kepada PPK

Oleh karena sanggahan banding Para Penggugat salah alamat dandianggap hanya sebagai pengaduan maka tidak menghentikanproses lelang sehingga beralasan hukum jika PPK tetap menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK);10 Bahwa....ke halaman 25 dari 51 halaman10 Bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat pada poin (19) adalah tidak beralasan hukum.

Hal itusecara tegas termuat di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal83 ayat (4): PA/KPA/PPK/ULP dilarang member ganti rugi kepadapeserta pelelangan/seleksi/pemilihan langsung bila penawarannyaditolak atau pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakangagal.Sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugattidak relevan;11.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (20) yang mendalilkanbahwa SPPBJ dan SPMK belum dapat dikeluarkan.

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danAPLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah diLegalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012,Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK);1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh denganNomor Rekening : 010.01.02.6000254;Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh TenggaraTanggal 23 Agustus 2012;Surat Pernyataan Bencana

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danAPLIZW ARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah diLegalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012,Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK);1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh denganNomor Rekening : 010.01.02.6000254;Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh TenggaraTanggal 23 Agustus 2012;Surat Pernyataan Bencana

Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga49Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk