kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp.109.440.000,(seratus sembilan juta empat ratus empat puluh empat rupiah), sedangkansisanya yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp.28.560.000, (dua puluhdelapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) belum Penggugat terima ;Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayarkewajiban sisa nilai kontrak kepada Penggugat sebesar Rp.28.560.000,(dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang manajumlah tersebut sudah termasuk biaya PPh

Majelis mempunyai pendapat lain.bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan imbalan bungadengan perhitungan sebagai berikut :24 bulan x 2% x Rp5.446.289.290,00 = Rp2.614.218.859,00bahwa angka Rp5.446.289.290,00 yang menjadi dasar perhitungan imbalan bungatersebut adalah jumlah lebih bayar sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor :47581/PP/M.XV/15/2013.bahwa sebelumnya oleh Tergugat jumlah lebih bayar Penggugat telah ditetapkansebesar Rp1.498.599.290,00 sebagaimana tercantum dalam SKPLB PPh

Terbanding menyatakan halhal sebagaiberikut:bahwa bukti Faktur Pajak yang ditunjukkan dalam uji bukti menunjukkanbahwa Faktur Pajak Nomor 010.007.08.00000017 tanggal 09 Mei 2008dengan PPN senilai Rp41.389.800,00 merupakan pembayaran atas biayapembongkaran pupuk urea dengan total tagihan Rp488.287.800,00.bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menunjukan bukti transfer tanggal19 Juni 2008 senilai Rp443.873.000,00 dengan penjelasan bahwa nilaipembayaran tersebut merupakan nilai bersih setelah dikurangi PPh

Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai denganaslinya.4. 1 (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan NomorNPWP: 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp.421.936.364.

PARUHUM MULIASE berikutlampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .1 (satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karyatanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisirsesuai aslinya.1 (satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV.

PARUHUM MULIASE berikutlampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karyatanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telahdilegalisir sesuai aslinya.25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV.

(Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh denganNomor NPWP. : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010sejumah Rp. 117.927.273, ( Seratus tujuh belas juta sembilan ratusduapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah ) Berikut denganSurat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010.

PARUHUM MULIASE berikutlampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya.1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karyatanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisirsesuai aslinya.1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV.

Fotokopi SPT Tahunan PPh Pasal 21, Tahun 2006, atas namaPegawai Yeane (Bukti P6) ;8. Fotokopi SPT Tahunan PPh Pasal 21, Tahun 2007, atas namaPegawai Yeane (Bukti P7) ;9. Fotokopi SPT Tahunan PPh Pasal 21, Tahun 2008, atas namaPegawai Yeane Sailan (Bukti P8) ;10. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Tahun2010, atas nama Pegawai Yeane Sailan (Bukti P9) ;11. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Tahun2009, atas nama Pegawai Yeane Sailan (Bukti P10);12.

berikut:1. bahwa sebelum Pemohon menanggapi hasil audit Pemohon Banding atas PIB Nomor 143050 tanggal 15April 2013, terlebin dahulu Pemohon sampaikan bahwa penetapan terbanding tidak akurat karena diKantor Pelayanan yang sama yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok terhadapberkas Pemohon PIB No. 143050 tanggal 15 April 2013 ditetapbkan SPTNP 2 X yaitu:* Penetapan ke1 oleh Pajabat Fungsional Pemeriksa Dokumen ditetapkan sebagai berikut: Bea masuk Rp 31.484.000,00 PPN Rp 24.137.000,00 PPh

Ps. 33 Rp 6.034.000,00 DendaBp220.384.000.00Rp282.039.000,00 Penetapan ke2 berdasarkan KEP4019/KPU.01/2013 tanggal 5 Mei 2013 oleh Pejabat PemeriksaKeberatan menjadi selisin kurang pembayaran sebagai berikut: Bea masuk Rp 10.240.000,00 PPN Rp 4.851.000,00 PPh ps. 33 Rp 1.943.000,00 DendaRp196.856.000.00Rp213.890.000,00Jadi atas importasi Pemohon terhadap PIB Nomor 143050 tanggal 15 April 2013 berdasarkanKEP4019/KPU.01/2013 tanggal 5 Juli 2013 ditetapbkan kurang bayar menjadi sebagai berikut: Bea

masuk Rp 41.724.000,00 PPN Rp 28.988.000,00 PPh PS. 33 Rp 7.977.000,00 Denda Rp417.240.000.00Rp495.929.000,00bahwa penetapan tersebut tidak akurat, karena barang impor Pemohon di bandingkan denganbarang impor PT Kawan Lama Sejahtera:1.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 tanggal 24 Mei 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn I Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 26 Juni 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 18 Agustus 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn III Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 18 Agustus 2011 Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn IV Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 15 Nopember 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN tanggalcap16 Nopember 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran : PPh Pasal4 Ayat 2 Termijn IV Pekerjaan Lanjutan PembangunanFasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 15Nopember 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran: PPNTermijn IV Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut diTanjung Berakit TA.2011 tanggal 15 Nopember 2011;78 1 (satu) bundel dokumen

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN tanggalcap 16 Nopember 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran : PPh Pasal4 Ayat 2 pembayaran Retensi 5% tanggal 15 Nopember 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 NamaWP :PT.

Siman Eranesia Ardesplan.SSP (Surat Setoran Pajak) PPN dan PPH yang dibuat oleh Kuasa PenggunaAnggaran dan Kontraktor.Ringkasan kontrak.Jika berkas tersebut tidak lengkap maka KPKN berwenang menolak ataumengembalikan untuk dilengkapi;Hal 85 dari 245 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg86e Bahwa terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar adadilampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk mengajukanpencairan dana :1. Untuk uang muka 20 % dari nilai kontrak Rp.1.649.203.347,2.

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10).Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, kKeadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakHalaman 27 dari 38 halaman.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur padaPMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa sesuai dengan fakta, kKeadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Halaman 31 dari 38 halaman.

Nomor 375 K/Pdt/201716.Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Progres Fisik kemajuan kerja disaatpemutusan kontrak, beritikat baik menyelesaikan pekerjaan sebesar66,358% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.209.578.377,22 sesuailaporan Bulanan kemajuan kerja dan Proges Pemutusan Konstruksi Kerjaserta berita acara surat kelengkapan pengajuan SPP LS telah terpenuhi.Salah satu contoh SSP dan Faktur pajak harus Penggugat tanda tanganiterlebih dahulu a gar dapat PPN 10% dan PPh dapat disetor ke Kas Negaraoleh

(satu miliar seratus enam puluh tigajuta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau PPN +PPh sebesar Rp126.882.163,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratusdelapan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan SuratPerintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani Tergugat dimanahal ini merupakan kerugian Penggugat dikemudian hari, atas pembuktianpara Tergugat, kalaulah sudah disetor mana buktinya berupa SSP DanFaktur Pajak yang sudah di cap (stempel Perusahaan

KekuranganPembayaran sesuai Progress fisik 66,358% atau R p1.209.578.377,22 Rp1.163.091.233,00 = Rp46.487.144 00 (empat puluh enam juta empatratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah);17.Bahwa pemotongan pajak 10% PPN + PPh dari nilai Pekerjaan yang dibayarTergugat dan Tergugat II dan Ill sebesar 66,359% dari kontrak atauRp1.163.091.233,00 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), pajaktersebut telah dipotong terlebin dahulu oleh Tergugat melalui SPM tetapibelum disetor ke kas Negara

Bahwa Pajak PPN 10% + PPh yang belum disetor TergugatRp126.882.163,00;c. Denda pajak PPN 10% + PPh 3% / bin x 126.882.163 x 24 binRp89.055.157,00;d. Keuntungan dari sisa kontrak kerja sebesar 10% x Rp659.715.930,00Rp65.971.593,00;e. Tiang Pancang Beton belum dibayar 78,98 m 3 x Rp6.328.274,56Rp499.807.124,00f. Sewa alat berat berupa Crene sudah datang 50% x Rp300.000.000,00Rp150.000.000,00g. Biaya Desain dan Berita Acara Termin KonsultanRp15.000.000,00;h.

keberatan Pemohon Banding tersebut, sebagaihasilnya, telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP711/WPJ.20/2012tanggal 09 Agustus 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011, yang intinya menolak seluruhkeberatan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPh

Kurang/(Lebih) Bayar 733.019.340,00 733.019.340,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 232.110.449,00 232.110.449,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.674.186,00 7.674.186,00Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 972.803.975,00 972.803.975,00 Alasan Pengajuan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan TerbandingNomor KEP711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012 Tentang KeberatanPemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena

) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 95 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;URAIAN BANDINGBahwa alasan dikeluarkannya SPKPBM Nomor: 005013/NOTUUKPUTP/BD.02/2009 Tanggal 04 Maret 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea DanCukai Tipe A Tanjung Priok karena salah harga sehingga menetapkan kembaliNilai Pabean (CIF) sebesar USD 49,640.00 yang mengakibatkan kekuranganpembayaran sebesar:Bea Masuk = RpPajak Pertambahan Nilai = Rp 21.561.290,PPh

,Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan tidak dapat menerima alasantersebut karena Pemohon Banding telah melaksanakan semua prosedur impordengan benar termasuk menyatakan Nilai Pabean (CIF) atas produk yangdiimpor sebesar USD 31,620.00 sehingga pembayaran Bea Cukai dan Pajakyang seharusnya dibayar adalah sebesar :Bea Masuk = Rp PPN = Rp 37.833.962,PPh Pasal 22 =Rp 9.458.490,TOTAL = Rp 47.292.452.

DJILOY pada tanggal 15September 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN di kantor PelayananPajak Palu sesuai dengan kegiatan pada KPU Sigi;1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGAyang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K.

Nomor 746 K/PID.SUS/20135 (lima) berkas Daftar Pembayaran Jasa Distribusi Logistik ke daerahtertentu antara lain Palolo, Kinovaro, Kulawi, Lindu dan Marawola Baratdengan total nilai sebesar Rp28.480.000,00 (dua puluh delapan jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi logistik dari PPS keKPPS (TPS) dengan nilai sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empatjuta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;1 (satu) berkas Daftar Pembayaran

DJILOY padatanggal 15 September 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN dikantorPelayanan Pajak Palu sesuai dengan kegiatan pada KPU Sigi;1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUFTENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY padatanggal 18 Oktober 2010 perihal penyelesaian pembayaran yangberhubungan dengan Kantor Akuntan Publik;Hal. 67 dari 93 hal. Put.

Surya Agungtentang Pengadaan Surat Suara, 1 Paket dengan nilai sebesarRp332.985.400,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapanpuluh lima ribu empat ratus rupiah);1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir dan Pelipatan SuratSuara tertanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai sebesarRp30.271.400,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh satu ribu empat ratusrupiah) sebelum PPh;Hal. 72 dari 93 hal. Put.

;95) 5 (lima) berkas Daftar Pembayaran Jasa Distribusi Logistik ke daerahtertentu antara lain Palolo, Kinovaro, Kulawi, Lindu dan Marawola Baratdengan total nilai sebesar Rp28.480.000,00 (dua puluh delapan jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;96) 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi logistik dari PPS keKPPS (TPS) dengan nilai sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empatjuta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;97) 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya

Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210, dari Pagusebesar Rp 187.160.000, setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880.,.6.

Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IVyang telah di serap setelah dipotong pajak(PPH) berdasarkan ke3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350, .b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,.c.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANILSH.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,128Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANISH.

BP menerima pembayarandari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesarRp.9.819.349.361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tigaratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) denganrincian sebagai berikut :1. SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor : 775/BT/SM/2003/285/VI untukpembayaran uang muka sebesar Rp.1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22sebesar Rp.29.906.64700 = Rp.11.963.869.873,002.

BP menerima pembayarandari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesarRp.9.819.349361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tigaratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) denganrincian sebagai berikut :1.

SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor : 775/BT/SM/2003/285/VI untukpembayaran uang muka sebesar Rp.1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22sebesar Rp.29.906.64700 = Rp.11.963.869.873,00Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/20102. SPMU tanggal 9 September 2003 Nomor : 1740/BT/BM/2003/285/IXuntuk pembayaran termin sebesar Rp.3.987.553.040,00 dikurangi PPH22 sebesar Rp.59.813.296,00 = Rp.3.927.739.744,003.

Balai Pustaka menerimapembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai denganSurat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22,sebesar Rp.9.819.349.361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilanbelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluhsatu rupiah).Kemudian oleh H. R. SISWADI (PT.

Uang yang dicairkan sesudahdikurangi PPH 22 : Rp.9.819.349.361, Pengadaan buku memerlukan dana : Rp.5.414.264.496,67 Selisin uang sebesar : Rp.4.405.084.864,33Terhadap alasanalasan Terdakwa :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalampengadaan buku SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan KabupatenHal. 68 dari 78 hal. Put.

Sri RahayuSIP)Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani olehBendahara Pengeluaran dan PPTK.Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluarandan PPTKFotocopy Rincian Penggunaan ditanda tangani BendaharaPengeluaran dan PPTK.Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa ditanda tangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD keBank Jateng Cab Purworejo.Foto copy Pajak (PPN dan PPh

roda 4 spek II (kijang Inova) 1 unit HPSnya Rp.253.000.000.Kendaraan bermotor roda 4 spek Ill (Toyota Rush) sebanyak 7 unitHPSnya@ Rp. 179.600.000, total Rp. 1.257.200.000,Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unitHPSnya @ Rp. 127.700.000, total Rp. 2.426.300.000,Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.202.573.000, (empat milyar dua ratus dua juta lima rtus tujuh puluhtiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak PPN sebesar 10 % darinilai penjualan dan pajak PPH

Akta pendirianSIUPTanda Daftar PerusahaanSurat pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajakMelunasi kewajiban pajak tahun 2008 serta laporan bulanan PPH Pasal25 atau pasal 21 atau pasal 23, PPN sekurang kurangnya 3 bulanterakhir (Juli, Agustus, September 2009).Page 35 of 202e Bahwa CV. Karya Bhakti Pemuda menurut saksi telah memenuhisyarat dalam evaluasi kualifikasi.Bahwa Panitia ULP B/J mengusulkan CV.

SPP dan SPM kemudian dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).Bahwa pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal8 Desember 2009 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 838.187.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)dikurangi pajak PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = 76.198.819, dan PPh 1,5 % dari Bruto = Rp.11.429.823, jadi pembayaran pertama uang yang diterimaoleh CV.

Setelah SP2D diterbitkan kemudian diteruskan kebank yang ditunjuk untuk membayarkan dana pelunasansebesar Rp.3.352.748.000, (belum dipotong PPN dan PPH).Bahwa dokumen kelengkapan untuk dapat memprosespembayaran pelunasan sebesar 80% tersebut adalah Beritaacara pemeriksaan, berita acara prestasi pekerjaan, suratpermohonan pembayaran dari pihak penyedia barang, suratpengantar SPPLS dari terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran, SPP yang disertai faktur pajak PPN dan PPH yangtelah ditandatangani wajib

SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 diterbitakan tanggal 12 Januari2011;bahwa SKPKB PPh

Nomor 739 K/PID.SUS/201786),87),88),89),90),91),92),93),1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5%dari Pembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu)Anggota DPRD pada CV.

Nomor 739 K/PID.SUS/201794),95),96),97),98),99),1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuhpuluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dariSUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dariPembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan SekretariatDPRD pada CV.

,Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dariPembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) AnggotaDPRD pada CV.

Nomor 739 K/PID.SUS/201786)87)88)89)90)91)92)93)ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., StafSekretariat DPRD Kota Bontang ;1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dariPembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) AnggotaDPRD pada CV.

Nomor 739 K/PID.SUS/201794) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuhpuluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dariSUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dariPembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan SekretariatDPRD pada CV.

Terbitnya SKPKB PPN Nomor 00120/207/07/641/09 tanggal 31 Agustus2019;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, KPP MadyaSidoarjo telah melakukan pemeriksaan pajak atas SPT PPh PajakPenghasilan Badan tahun pajak 2007 dengan surat Nomor108/WPJ.24/KP.0806/2008 tanggal 12 Mei 2008;Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem207/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 5 Agustus 2009 perfax dari KPP madyaSidoarjo;Bahwa surat tersebut mewajibkan

Permohonan Keberatan dan Putusan Keberatan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat keberatan Nomor10/JPUI/TAX07/11/2009 pada tanggal 26 November 2009 terhadapSKPLB PPh Badan Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009tahun pajak 2007 dan sudah diterima oleh KPP Madya Sidoarjo padaBahwa hasil penelitian keberatan adalah sebagai berikut:Peredaran Usaha: Uraian Semula Dikurangi MenjadiKoreksi Penjualan Ekspor 843.823.226 843.823.226843.823.226 843.823.226 Bahwa koreksi atas akun penjualan ekspor

Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000(UndangUndang PPh) menyatakan:Pasal 4 ayat (1) huruf p:Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Putusan Nomor 560/B/PK/PJK/2017yang telah nyatanyata terungkap dalam pemeriksaan sengketabanding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yangberlaku diantaranya Pasal 4 ayat (1) huruf p UndangUndang PPh,Pasal 4 UndangUndang PPN serta Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak.

Bahana PrimaNusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru,rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) sebagai berikut : N Termin Dibayarkan PPN (Rp) PPh Final Jumlah (Rp)0 (Rp) (Rp)1 Uang Muka = SP2D 2.862.356.300, 295.088.500, 88.527.000, 3.245.971.800,Nomor i 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.80920162 Termin 60% SP2D 6.440.303.140, 663.948.777, 199.184.633, 7.303.436.550,Nomor ail =07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.91120163 Termin 88,09% SP2D 4.976.403.150,

Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/500 tanggal 6 September 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 6September 2016.12) Surat dari PT.

Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH,S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATYSIMANJUNTAK.12) NPWP PT.

Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/ Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH,S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATYSIMANJUNTAK.12) NPWP PT.

,MHum.dan PPH SITORUS.,SH.,MHum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusandiatas diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARIJANTO, SH.,MHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat Il serta Para Pihak ; Hakim Anggota, Hakim KetuaTTD TTDSIGIT SUTRIONO, SH.,MHum. YULISAR, SH.,MHTTDPPH SITORUS.,SH.,MHum.PaniteraPengganti,TTDHARIYANTO, SH.