Pada tanggal 16 September 2013 Termohon Kasasi dan Termohon KasasiIl telah menyampaikan surat Nomor 026/PAILITKI/RHNRG/IX2003,perihal: Informasi tagihan (vide Bukti T15) yang pada intinyaberisipermintaan perincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal22 sebesar Rp19.376.270.000, yang wajib dibayarkan oleh PT. KepsonicIndonesia;. Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Pemohon Kasasi telahmenyampaikan surat Nomor S28060/WBC.08/KPP.MP.01/2013, Hal:Rincian Tagihan PT.

Kepsonic Indonesia (dalam pailit) sesuai SPP23/WBC.08/KPP.MP.01/2013, tertanggal 03 Oktober 2013 (vide Bukti T16)yang pada intinya menyampaikan perincian perhitungan tagihan Bea Masuk,PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp19.376.270.000, yang wajib dibayarkanoleh PT. Kepsonic Indonesia;. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il telahmengundang Pemohon Kasasi melalui surat Nomor Ref: 081/PAILITKI/ RHNRG/I2014, Perihal: Undangan, tertanggal 6 Februari 2014..

Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il, pada tanggal 16 September 2013 yang bersangkutan telahmenyampaikan surat Nomor 026/PAILITKI/ RHNRG/IX2003,perihal: Informasi tagihan (vide Bukti T15) yang pada intinyaberisipermintaan perincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal22 sebesar Rp19.376.270.000, yang wajib dibayarkan oleh PT. KepsonicIndonesia;.

Nomor 652 K/Pdt.SusPailit/201410.11.12.13.14.WBC.08/KPP.MP.01/2013, tertanggal O3 Oktober 2013 (vide BuktiT16) yang pada intinya menyampaikan perincian perhitungan tagihan BeaMasuk, PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp19.376.270.000, yang wajibdibayarkan oleh PT.

Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telahdilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN' a.n PT. ANUGRAH KENCANAPRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu)lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak No : PEM59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 Februari2011 an PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan PenetapanNo.159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 (Dikembalikanpada KPP Pratama Padang melalui Elida) ;Barang bukti No.

Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisirSPT Tahunan PPh BADAN' a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMATahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembarfotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNo : PEM59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT.ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan No.159/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013, Dikembalikan pada KPPPratama Padang melalui Elida ;. Barang bukti No.

Sedangkan mengenai PajakPenghasilan (PPh 21) tidak ada masalah lagi karena sudah dipotong langsungoleh PT. Semen Padang;Bahwa PT. Semen Padang sudah menyerahkan semua pajak PPNtersebut sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 kepada PT. Anugrah KencanaPrima namun ternyata PT.

Urut 1 berupa 1 (satu) set foto kopi yang telah dilegalisirSPT Tahunan PPh BADAN' a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMATahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No :PEM59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT.ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan No.159/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013, Dikembalikan pada KPPPratama Padang melalui Elida ;Barang bukti No.

Dengandasar /ex specialis dari Kontrak Karya, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa pengenaan PKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak.Dengan Majelis Hakim XII menetapkan bahwa prinsip /ex specialisdari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harus jugadiartikan bahwa tarif PPh Badan berdasarkan Kontrak Karya yaitu15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku, dan penghitungan PPh Badanharus mengikuti tarif yang diatur

Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb: UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPhBadannya adalah 10%, 15% dan 30%. UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarifPPh Badannya adalah 10%, 15% dan 30%.

UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarifPPh Badannya adalah: untuk tahun pajak 2009 = 28% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan menggunakan tarif yang disepakati dalamKontrak Karya, yaitu 15%, 25% dan 35%, maka, jika diharuskanmenerapkan tarif PPh Badan berdasarkan UndangUndang yangberlaku, pemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan kuranglebin sebesar USD 431 juta untuk untuk periode tahun pajak

2005 2011 (terlampir rekapitulasi perhitungan PPh Badan PemohonPeninjauan Kembali jika menggunakan tarif Kontrak Karya dan tarifyang saat ini berlaku untuk tahun 2005 2011(Bukti PK9)).Halaman 23 dari 40 halaman.

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/ jasamembuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH,PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWANTURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV.KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai PajakPenghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebutdipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening706.21.20.01.001046 atas nama PT.

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku PenyediaBarang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnyabiaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehkonsultan pengawas yakni perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT.

., Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kKemudian dana tersebut dipindahbukukan kerekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening 706.21.20.01.001046atas nama PT.

menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

PPH sebesar Rp 580.191.000, (lima ratus delapan puluh juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Jumlah total Rp 32.490.696.000, (tiga puluh dua milyar empat ratussembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masihmemerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhansebagai berikut :Bahwa barangbarang yang diadakan adalah :Hal. 2 dari 40 hal

No. 1589 K/PID.SUS/2010Huruf gHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2) Keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang / Jasa.Huruf hHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh)Pada kenyataannya, Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang / Pengadaanmenghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan SuratPenawaran dari PT.

PPH sebesar Rp 580.191.000, (lima ratus delapan puluh juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Jumlah total Rp 32.490.696.000, (tiga puluh dua milyar empat ratussembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masihmemerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhansebagai berikut :Bahwa barangbarang yang diadakan adalah :1.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh)Di mana Terdakwa langsung mengusulkan informasi harga dariPT.

Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggalatau Lembaga Independen.7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yangberwenang.8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Huruf gHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2) Keuntungan yang wajar bagi penyedia Barang / Jasa.Huruf hHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh

satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Februari 2009.129 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Maret 20091301 (satu ) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP ) kosong.1311 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh

pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PT.KPG., Halaman 131321 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.1331 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan

( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.1341 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No.

00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Februari 2009.128 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Maret 2009129 1 (satu ) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PT.KPG., Halaman 211301 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh

pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.1311 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.1321 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.924.621, setelah dikurangi PPN sebesar Rp311.944.305,dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkan dokumenpembayaran untuk pencairan kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJalan (rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 pada DinasPekerjaan Umum dan SDA Kab. Bone namun jumlah dana yang telahdicairkan tersebut tidak didukung dengan catatan jumlah materialyang sebesarnya terpasang dan Rustan ST, selaku PanitiaPengadaan Bahan/Material, Andi Husni G.

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/oembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhlikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.14.924.621, setelah dikurangi PPN sebesarRp311.944.305, dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkandokumen pembayaran untuk pencairan kegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (rutin) Kabupaten Bone TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab.

Maret 2016menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang terpasang terhadap 55paket kegiatan Rehabilitasi/Pemelihnaraan Jalan (rutin) KabupatenBone Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.589/274.518,23 sedangkanjumlah pengeluaran untuk 55 paket kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 berdasarkan bukti kuitansipembayaran sebesar Rp3.814.924.621,00 dengan rincian sebagai berikut : ; Biaya bersih; Biaya PPN PphNo Uraian Kotor (rp) fins (rp) setelah PPNotor (r r rR R E dan PPh

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/pembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

. : saksi ARIKURNIATI,selanjutnya terdakwa ALI ROFI memerintahkan agar rekapitulasipenjualan yang mencantumkan harga penjualan berbeda dengan hargasebenarnya tersebut diserahkan kepada saksi BENNY IRWINDIANTO sebagaidasar pembuatan Laporan SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2012 s/d Desember2012 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 an.

KARYA JAYA SATRIA (PURWOKERTO)tahun 2012 :e Jenis Pajak PPh Pasal 4 (2) yang telah disetor sebesar Rp. 366.480.000sebagai berikut: ; Tanggal No.

Konfirmasi/Keterangan Konsumen, Hasil Konfirmasi dari BankPemberi KPR dan Dokumen Faktur Pajak dengan rincian sebagai berikut : No Sumber Penghitungan Nilai Penjualan1 Dokumen Faktur Pajak 9.300.800.0002 Hasil Konfirmasi/Keterangan dari 6.017.760.000Pembeli3 Hasil Konfirmasi dari Bank 18.460.420.0004 Hasil Pemeriksaan Pembeli 1.622.000.000Total Nilai Penjualan 35.440.980.000 Bahwa dari Nilai Penjualan sebesar Rp. 35.440.980.000,00 tersebut padakenyataannya yang disetorkan dan dilaporkan SPT Masa PPh

KARYA JAYA SATRIA (PEMALANG)tahun 2012e Jenis Pajak PPh Pasal 4 (2) yang telah disetor sebesarRp. 80.751.000 sebagai berikut: No.

Pasal 4 ayat (2) hanya sebesarRp. 80.751.000.00 (delapanpuluh juta tujuhratus limapuluh satu ribu rupiah); Bahwa sehingga dengan demikian Kerugian Pada Pendapatan Negara dariHal 17 dari59 halaman Put.Nomor 481/Pid.Sus/2020/PT SMGtindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyampaikan SuratPemberitahuan yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2yang dilakukan oleh saksi UMAR HUSNI (selaku direktur) dan Terdakwa ALIROFI (selaku kuasa direktur) melalui PT.

Pengeluaran (BKP) tanggal 11Oktober 2012, SPM No. 932/551/5.1.03.01.100/2012 tanggal 11 Oktober 2012,SPP 1, 2, 3, copy cek BG, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) No.600/55 1/BAP/DPUP/WK/2012 tertanggal 27 Maret 2012, Berita Acara SerahTerima Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 28 Maret 2012,Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 9Oktober 2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012tertanggal 11 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

1053/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Pemeriksaan No. 600/1053/BAP/DPUPWK/2012 tertanggal 28November 2012, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 November 2012, Berita Acara Prestasi PekerjaanHalaman 19 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkNo. 610/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 18 Desember 2012, Berita AcaraPembayaran No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 20 Desember 2012,Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

PANTAI CERMIN INDAH sebesarRp.19.950.000, yang terdiri dari: Kontrak, SP2D No : 0934/01534/Wk/2012tanggal 09 Juli 2012, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 2 Juli 2012, SPMNo. 932/134/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/01 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 24 April 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh,Surat Kuasa Pengambilan Cek;137 Dokumen Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Gerbang dan Pagar IslamiCenter kontrak

Halaman 23 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkBerita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/08/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 23 April 2012, Berita Acara Serah Terima PekerjaanI (PHO) No. 600/138/BASTP/DPUWK/2012 tertanggal 23 April 2012, BeritaAcara Prestasi Pekerjaan No. 610/138/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 Juni2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/138/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 02Juli 2012, Sertifikat Bulanan (MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat SetoranPajak PPn dan PPh

13 Desember 2012, SPP 1, 2, 3, copycek BG, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No.600/08 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 27 November 2012, Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 600/910/BASTP/DPUWK/2012tertanggal 27 November 2012, Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 610/910/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 26 Juni 2012, Berita Acara Pembayaran No.600/910/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Sertifikat Bulanan(MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2)atau Pasal 94 ayat (2) atau Pasal 95 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 atasKeputusan Terbanding Nomor KEP555/KPU.01/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentangPenetapan Nilai Pabean atas PIB Nomor 385052 tanggal 19 November 2008 junctoSPKPBM Nomor 035644/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008 tanggal 25 November 2008tentang Harga/Nilai Pabean untuk Impor PIB Nomor 385052 tanggal 19 November2008 terhadap Bea Masuk (BM), PPN, PPh

Ps 22 dan Denda Administrasi yangmengakibatkan:Bahwa Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar tambahan Bea Masuk/PPNImpor/PPh Ps 22/Denda Administrasi dalam rangka impor sejumlah Rp25.889.472,00(dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluhdua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:Halaman 1 dari 11 halaman.

tablet warna orange dengandiameter 0,8cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 1,0235gram.e 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet warna orangedengan berat netto 0,1083 gram(dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan)7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah) ;Demikianlah diputus pada rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: Kamis tanggal 4 Desember 2014 olehKami, BESTMAN SIMARMATA SH. sebagai Hakim Ketua PPH

PPH SITORUS, SH.MHum. BESTMAN SIMARMATA SH.2. BAMBANG SASMITO, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,SANTI INDAH PRATIWI SH10

Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;5).

Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;.

Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas Negara;Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor O06 Tahun 2010 tentangPedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenLabuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20Hal. 53 dari 135 hal. Put.

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH Perumahan Green View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH / pajak Penjual peralihan hak atas tanah dan bangunan Perumahan Green View atas nama RESTUTI ANDAYANI Blok C nomor 1 sebesar Rp. 11. 760.037,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH / pajak Penjual Perumahan Green View atas nama dr. FAJAR Blok C nomor 7 sebesar Rp. 22.020.750,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH Perumahan Green View atas nama Sdr. RIYONO Blok E nomor 4 sebesar Rp. 17.297.500,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran pajak penjual PPH Perumahan Bukit Mekarwangi atas nama Sdri. ITA ROSITA Blok C1 nomor 21 sebesar Rp.12.884.615,-

SIT HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untukpembayaran PPH Perumahan Green View atas nama ERNIDAWATIBlok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Stafkeuangan (Sdri.

SIT HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untukpembayaran PPH / pajak Penjual peralihan hak atas tanah danbangunan Perumahan Green View atas nama RESTUTI ANDAYANIBlok C nomor 1 sebesar Rp. 11. 760.037,1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Stafkeuangan (Sdri.

SIT HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untukpembayaran PPH Perumahan Nuansa Cilebut Asri atas nama Sdri.QORINA Blok B nomor 1 sebesar Rp. 6.328.350,1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Stafkeuangan (Sdri.

PUTUSAN Nomor: 81/Pid.B/2019/PN.Begr.HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH PerumahanGreen View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,1 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibukti pengeluaranpembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Staf keuangan (Sdri.

SITIHANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH PerumahanGreen View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,1 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibukti pengeluaranpembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Staf keuangan (Sdri.

Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor,kemudiaan saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPNdan PPH termasuk barang diterima di Mamuju. Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaraanyang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama)mendapatkan discount 40% sudah termasuk PPN dan PPH dan barangditerima di Mamuju.

21.000.000Eexamination Table 030SSSS6 Minor Basic Surgey Varios HEBU Medical 131.500.00Set GmbhGermany 07 Infusion Pump Optimal VS Frensenius Kabi 55.625.000Fance 8 Suction Apparatus w/ SS100 SturdyTaiwan 47.500.000 Halaman 7 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS Rechargeable Battery 9 Tympanometer Flute InvebtisItaly 176.500.000 Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaranyang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama)mendapatkan discont 40 % sudah termasuk PPN dan PPH

Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor,kemudiaan saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPNdan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.Halaman 20 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKSyang saksiTRYASNO berikanBahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaraan(Cipta Varia Kharisma Utama)mendapatkan discount 40% sudah termasuk PPN dan PPH dan barangditerima di Mamuju.dr.H.SUPARMAN sekaligus harga setiapBahwa daftarspesifikasibarang yang dimintakan

48.625.00Polland 05 Gynaecology POLY POLYIndonesia 21.000.00Eexamination Table O30SS 0SS6 Minor Basic Surgey Varios HEBU Medical 131.500.0Set GmbhGermany 007 Infusion Pump Optimal VS Frensenius Kabi 55.625.00Fance 0.8 Suction Apparatus w/ SS100 SturdyTaiwan 47.500.00Rechargeable Battery 09 Tympanometer Flute InvebtisItaly 176.500.000. yang saksi TRYASNOBahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaranberikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discont 40 % sudah termasuk PPN dan PPH

Nomor B15/SPMK/08/KOMINEFO/BALMON.92 / PL.02.01 /09 / 2013 tanggal 30 September 2013.Berita Acara Pembayaran B16/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/10 /2013tanggal 02 Oktober 2013Jaminan Uang Muka No.01.1103.12.89990 tanggal 2 Oktober 2013e Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00125 /LS / X / 2013 untuk pembayaranuang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00(lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu) dipotongppn 10% dan pph

Kerja (SPMK) Nomor B15/SPMK/08/KOMINEO/BALMON.92 / PL.02.01 /09 / 2013 tanggal 30 September 20133 Berita Acara Pembayaran (BAP) B17/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11 /2013 tanggal 11 November 2013e Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00140 / LS / XI / 2013 untukpembayaran termin pertama (tahap I) 60% sebesarRp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh11Putusan Nomor: 20/ Pid.Sus TPK/2015/PT Japenam ribu) dipotong ppn 10% dan pph

.02.01/11/2013 tanggal25 November 2013.Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor B21/BA/08/ KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01/12 /2013 tanggal 16 Desember 2013Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 17/BAST/TA/MRK/XII/2013 tanggal 16Desember 2013Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00171 / LS / XII / 2013 untukpembayaran termin kedua (tahap II) 95% sebesar Rp.532.244.000,00(lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat riburupiah) dipotong ppn 10% dan pph

Nomor B15/SPMK/08/KOMINFO/BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.Berita Acara Pembayaran B16/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/10 /2013 tanggal 02 Oktober 2013Jaminan Uang Muka No.01.1103.12.89990 tanggal 2 Oktober 2013e Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00125 /LS / X / 2013 untuk pembayaranuang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00(lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu) dipotongppn 10% dan pph

30 September 2013.2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B15/SPMK/08/KOMINEFO/BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 20133 Berita Acara Pembayaran (BAP) B17/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11 /2013 tanggal 11 November 2013e Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00140 / LS / XI / 2013 untukpembayaran termin pertama (tahap I) 60% sebesarRp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluhenam ribu) dipotong ppn 10% dan pph

Melalui surattertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja I.;2.3.3.

No. 579 K/Pdt.Sus/201116tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja Wahyudi.;3 Tergugat Konvensi tetap dengan pendiriannya untuk memberhentikan PekerjaWahyudi tanpa kompensasi apapun dan tidak bersedia mempekerjakan Pekerja Wahyudikembali bekerja di Tergugat Konvensi.;4.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Penggugat Rekonvensi adalah sah:1 Pekerja Sumiyarto, sesuai surat tertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2010;2 Pekerja Wahyudi, sesuai surat tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan

2007, kKemudian Terbanding melakukan koreksikoreksi positif,sebagai berikut:Laba bersih tahun 2007 menurut Pemohon Banding Rp (1.245.986.639,00)Koreksi Positif :Peredaran Usaha Rp 974.142.089,00Harga Pokok Penjualan : Biaya Penyusutan Rp 135.483.478,00 Biaya Air Minum Rp 12.600.000,00Penghasilan di luar usaha: Pendapatan Lainlain Rp 968.162.280,00Biaya Usaha :* Biaya penyusutan Rp =11.982.346,00 Biaya makan minum karyawan Rp 15.921.700,00 Biaya retribusi Rp 4.440.000,00 Biaya PBB Rp 3.677.800,00 PPH

Karenapengadaan air minum tersebut benarbenar digunakan untuk kenikmatanHalaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2014seluruh karyawan, dinyatakan bahwa pengadaan makanan dan minuman untukkaryawan secara bersamasama dilingkungan kerja dapat dikurangkan untukmenghitung PPh yangterutang (berdasarkan Pasal 9 ayat (1) hurufe, jo KMKNo.4661/KMK04/2000);b) Koreksi Positif Penyusutan Mesin Rp 136.483.479,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju alas koreksi tersebut, karena PemohonBanding tidak

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan :Pasal 4 ayat (1)Yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapunPenjelasan

nyatanyata adanya faktafakta sebagaiberikut :a. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data penjualan berupakontrak penjualan diperoleh kesimpulan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkanPeredaran Usahanya, yaitu. berupa CMT lokal sebesarRp974.142.088,00;b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menghitung Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berdasarkan buku besar penjualan danfaktur penjualan, arus piutang, bukti potong PPh

pencairan danameliputi:Halaman 10 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Berita Acara Pemeriksaan Barang;e Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kKesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh

Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti 3. Jumlah (1 2) Rp. 84.867.900,00. Halaman 14 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO. 4. Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.

pencairan danameliputi:e Berita Acara Pemeriksaan Barange Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:Halaman 24 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh

Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti Jumlah (1 2 ) Rp. 84.867.900,00.Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00.Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.

BP menerima pembayarandari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesarRp.9.819.349.361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tigaratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) denganrincian sebagai berikut :1. SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor : 775/BT/SM/2003/285/VI untukpembayaran uang muka sebesar Rp.1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22sebesar Rp.29.906.64700 = Rp.11.963.869.873,002.

BP menerima pembayarandari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesarRp.9.819.349361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tigaratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) denganrincian sebagai berikut :1.

SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor : 775/BT/SM/2003/285/VI untukpembayaran uang muka sebesar Rp.1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22sebesar Rp.29.906.64700 = Rp.11.963.869.873,00Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 1468 K/Pid.Sus/20102. SPMU tanggal 9 September 2003 Nomor : 1740/BT/BM/2003/285/IXuntuk pembayaran termin sebesar Rp.3.987.553.040,00 dikurangi PPH22 sebesar Rp.59.813.296,00 = Rp.3.927.739.744,003.

Balai Pustaka menerimapembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai denganSurat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22,sebesar Rp.9.819.349.361,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilanbelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluhsatu rupiah).Kemudian oleh H. R. SISWADI (PT.

Uang yang dicairkan sesudahdikurangi PPH 22 : Rp.9.819.349.361, Pengadaan buku memerlukan dana : Rp.5.414.264.496,67 Selisin uang sebesar : Rp.4.405.084.864,33Terhadap alasanalasan Terdakwa :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalampengadaan buku SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan KabupatenHal. 68 dari 78 hal. Put.