1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
864 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 19 Juli 2016 —
    Nomor 864 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Melawan hukummerugikan keuangan negaraPengelolaan dana desaprogram fiktifmelawan hukum
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Rudi Soewasono Soepadi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL KASASI
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 19 Juli 2016
    Tanggal Dibacakan 19 Juli 2016
    Kaidah Perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan hukum secara formil maupun materiil yakni meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercala karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Tujuannya adalah untuk menjangkau berbagai modus iperandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomuan negara yang meliputi memperkaya diri sendiri atau orang lain.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, walaupun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka unsur lain dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Judex Facti Majelis Hakim Banding. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex factie. MA berpendapat, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan hukum secara formil maupun materiil yakni meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, hal ini bertujuan guna menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang meliputi memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.


1871
1172