Ditemukan 17962 data
12 — 7
ale aclaiwYLSVaJlq gisdly Waal, a9 12.09 x5qIlqArtinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksianIstifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskanperbudakan dan perwalian;Menimbang, bahwa menurut doktrin Imam Albu Hanifah yang terdapat dalam kitalb alFiqh alIslami, Juz VII, him. 697, menyebutkan yang artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat KesaksianIstifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;Selanjutnya
20 — 3
dalambeberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya,sebagaimana berikut:1 Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim,wakaf
168 — 98
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)Penjelasan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah denganUndangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
139 — 67
Wakaf, f. Zakat, g.Infaq, h.
1.Raden Bogo
2.Roro Bayuwati
3.Raden Wahyu Joyo Diningrat
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
Intervensi:
BAMBANG SUGENG
283 — 118
Akta Ikrar Wakaf c. Akta Pemindahan HAT dibawah tangan yang dibubuhikesaksian oleh Kepala Desa / Lurah saat itu. yang dibuatsebelum berlakunya PP No. 24/1997 (Sebelum tanggal 8 Julid.
Terbanding/Tergugat : PARDIYAH binti SIPAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta
93 — 42
Bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas, wewenang, memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh, Ekonomi Syariah sebagaimanatercantum didalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006..
Menurut pasal 49 UU No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menjadi kewenangan daripengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah, ekonomi syari'ah.10.
Pembanding/Penggugat I : SYOFINAR RAJO LELO Diwakili Oleh : SYOFINAR RAJO LELO
Pembanding/Penggugat II : NOFEMBRI RAJO NAN PUTIAH Diwakili Oleh : SYOFINAR RAJO LELO
Terbanding/Tergugat V : DERIT
Terbanding/Tergugat III : RUDI
Terbanding/Tergugat I : JAMARDI PGL JAMAN
Terbanding/Tergugat IV : REVI
Terbanding/Tergugat II : RIKA
140 — 54
Yang Tergugat ketahui objek tersebutmerupakan wakaf bersama oleh Mamak Tergugat Yaitu (alm) Mamak Basir RajoLelo, (alm) Mamak Darwis Rajo Bonsu, (alm) Mamak Udin Rajo Bujang dan (alm)Mamak Rulin Malin Marajo untuk masyarakat Jorong Taluak Dalam yang terdiri dariTiga Suku yaitu: Suku Melayu, Suku Bendang dan Suku Caniago. Kemudian Tanahdan Bangunan tersebut juga sebagai batas tanah atau sepadan.
Karena Tanah Tersebut merupakan Hibah atau wakaf dari Mamak Kami untukmasyarakat Jorong Taluak Dalam untuk membangun Kantor Jorong, PosHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pdt/2017/PT.PdgPemuda, Gedung PKK dan Tempat Penampungan air.
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Kaum menurut adat Minangkabau ialah kelompok orangorangyang seketurunan matrilineal dan yang dapat dibuktikan dengan sebuahRanji; (http://www.scriobd.com/doc/98771532/07KepemilikanTanahDiMinangkabau) by Herman;Hak (milik) ulayat masyarakat adat dan hak milik adat menurut Undang AdatMinangkabau terdiri dari ulayat nagari, ulayat rajo, ulayat kaum, ulayat suku,milik pribadi, milik faraidh dan milik wakaf dengan rumusan seperti dibawahini:a.
Milik wakaf ialah tanah yang diwakafkan untuk kepentingan agama Islam;Ulayat kaum dapat berupa:a. Pusako tinggi ialah tanah yang dimiliki kaum lama sekali secara turuntemurun menurut garis keturunan matrilineal Ulayat kaum berasal dariulayat Nagari Ulayat Nagari yang ditaruko (diolah dan diperbaikikondisinya atau telah dimodali oleh kaum seperti dijadikan sawah)statusnya berubah menjadi ulayat kaum.. Ulayat kaum ini diwarisi turuntemurun disebut pusako tinggi;b.
1.M. Harun Bin M. Amin
2.Rusmani Binti M. Amin
3.Kartimah Binti M. Amin
Tergugat:
1.Maimun Bin A. Rauf
2.Zul Azhar Bin Maimun
3.Fitriana Binti Maimun
4.Elidar Binti Maimun
5.Musheri Bin Maimun
6.Muhajir Bin Maimun
7.Saifuddin Bin Ahmad
8.Anwar Bin Yuisuf
9.Pemerintah KabBireuen
10.Pemerintah Kab. Bireuen
11.Pemerintah Kab. Bireuen
12.Pemerintah Kab. Bireuen
71 — 15
Bireuen, dengan batas dan ukurannya, dengan batassebagai berikut dibawah ini: Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf, ukuran 14,50 Meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yusri, ukuran 12,60 Meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdin Adam, ukuran 33,70Meter; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adenen, ukuran 32,80 Meter;Dengan taksiran harga tanah Rp. 60.000, permeter, sekarang dalampenguasaan Tergugat dan VIII;. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Cot Trieng,
Said Ridwan, ukuran19,50 Meter; Sebelah Timur berbatas dengan tanah wakaf Meunasah, ukuran15,90 Meter;Dengan taksiran harga tanah Rp. 500.000, permeter, sekarang dalampenguasaan Tergugat I II, Ill, IV, V dan VI;Hal. 5 dari 22 hal.
ARIFIN
Tergugat:
1.Kurnia Ningsih
2.Sekadaryanti, S.H., M.Kn
410 — 150
Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah denganUndang UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali olehUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamamenyatakan sebagai berikut :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Menurut Pasal 49 UndangHalaman 16 dari 19 Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Rkbundang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama, bahwa:(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf dan shadaqah.(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
67 — 33
DALAM EKSEPSIEKSEPSI MENGENAI PENGADILAN AGAMA SUWAWA TIDAKBERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO (KEWENANGAN ABSOLUT) DAN OBJEK SENGKETATELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI GORONTALO.Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik, jikasengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketalain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketawasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.Bahwa
Hibah, e Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shodokah danEkonomi Syariah.
Eksepsi tentang Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkansengketa para pihak adalah bukan merupakan sengketa waris namun murniadalah sengketa hak milik, dan Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri,tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris,sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atausengketa ekonomi syariah, termasuk antara
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1268 K/Pdt/2011perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat infaq , shodagah danekonomi syari'ah ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentangperadilan Agama tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Selongharus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;Tentang eksepsi relatifBahwa obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat kabur(obscuur libel) karena:1.Tanah sengketa pada angka 3.Il telah ditukar oleh
No. 1268 K/Pdt/201150 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNo. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat infaq , shodagah dan ekonomi syariah ;Berdasarkan ketetuan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1987, jo.
149 — 71
dalam UndangUndang ini;Bahwa yang dimaksud dengan frase perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini telah mengalami perkembangansebagai berikut:Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama:>Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan Peradilan Agamabertugas dan berwenang = memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,wakaf
Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smdperkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadaqah dan Ekonomisyariah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanPara Terbanding atas perkara a quo diperiksa oleh Pengadilan Agama Tarakanadalah tidak beralasan karenanya eksepsi Para Terbanding harus ditolakdengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS YAYASAN WAKAF ALDJAKFAR berkedudukan di Jalan Kalimas Madya11/30 Surabaya, para turut Termohon Kasasidahulu.
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaituyang dimaksud dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 14Pebruari 1978 Nomor 268/II/SKPT/SDA/1978 berikut pengukuran dan lainlaintanggal 27 April 1987 Nomor 131/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan, berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya tidak ada yang dikecualikan terutama sebuah bangunan Mesjiddikenal sebagai Mesjid Chaudiyah dan beberapa Rumah Toko bertingkatadalah benar hak dan kepunyaan Terlawan , yang mana berdasarkan AktaPendirian (Akta Wakaf
Nomor 263 PK/Pdt/2016Perjanjian Nomor 17 tanggal 11 Agustus 1979 tersebut di atas, jelas secarahukum yang membangun/mendirikan 1 (satu) bangunan Mesjid barupermanent dan 6 (enam) pintu rumah toko berlantai Ill tersebut adalahPelawan dengan biaya Pelawan sendiri, sehingga secara faktual ke 6(enam) pintu ruko tersebut adalah hak Pelawan, tetapi secara Juridis, karenaTerlawan berasal dari Wakaf (stichting), sehingga 6 (enam) pintu rukotersebut tidak boleh dijual belikan, maka secara juridis tanah beserta
46 — 9
Bahwa, Tergugat I menguasai Objek sengketa dengan tanpa hak dan cara melawanhukum, maka sepantasnya pula kepada Tergugat I harus di hukum untuk menyerahkankembali Objek sengketa yang telah di kuasainya sejak tahun 2008 kepada Penggugatselaku ahli waris almh Cut Gade ( ibu kandung penggugat ) dalam keadaan baik dankosong dengan tanpa ikatan dengan pihak lain dalam bentuk suratmenyurat baikdalam bentuk gadain maupun wakaf lainnya batal demi hukum termasuk dengan turutTergugat 1 s/d IX maupunyang memperoleh
Yusuf yang telahmeninggal dunia 23 juni 2010 yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosongdan tidak terikat dengan pihak lain dan segala bentuk surat menyurat yang berkaitandengan objek sengketa baik gadai maupun wakaf dan dalam bentuk lain bataldemi hukum termasuk dengan Para Turut Tergugat maupun yang memperolehhak dari padanya ;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;8.
Rizal tertanggal 16 Oktober 2007.................. diberi tanda T I 9 ;Foto copy Surat Keterangan Wakaf dari Tgk.
Panjau Kec,Kembang Tanjung, Kab, Pidie (Turut Tergugat XIII dan XIV) namun terhadap dalildaliltersebut dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan dalildalilnya tentang hubunganhukum yang timbul terhadap obyek sengketa tersebut melalui mekanisme pembuktian yangada, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 6 tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnyatentang gadai dan wakaf maka petitum angka 11 dimana Turut Tergugat X sampai denganTergugat
9 — 6
Padt.P/2018/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf
16 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil fiqin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
10 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil fiqin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
11 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf