Penggugat:
Yudawati
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
AMEL RIYANTO
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
RIO HIDAYAT
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

KHARISMA SEJATI,Dkk : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

IWAN ROHMAN HARAHAP, SH ;masingmasing sebagai Advokat, Berkewarganegaraan Indonesia,Berkantor pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum MATAKEADILAN di Jalan Bromo No. 81 Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus No : 021/SKMT/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus2014, Selanjutnya disebutSCDAQAL... ee eeececesececsseceesseceesteceesaeeeeneeeenseeeaes PENGGUGAT ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALANDAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENLABUHANBATU UTARA ; Berkedudukan di Jalan Lintas SumateraDamuli

dukungan AMP tersebut dijadikan sebagaipersyaratan quad nood ketiga objek sengeta adalahjuga cacat hukum karena Penggugat dalam mengikutidan menjadi peserta lelang pada pekerjaan yang disebutdiatas telah melampirkan dukungan AMP (AsphaltHalaman 17 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.MdnMixing Plant) karenanya secara hukum ketiga objeksengketa haruslah dibatalkan ;e Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggarPerka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang ETenderingBAB II huruf g, yang redaksinya dikutip sebagai PPK

Penggugat:
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
PPK SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH I PROV KALIMANTAN TIMUR,

Penggugat:
EKA HERASKA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM Cq KEPALA DINASPERTANIAN KABUPATEN AGAM CQ PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATANPEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTURDAN SARANA PRASARANA PERTANIAN (BANTUANKEUANGAN KHUSUS PROVINSI) PEKERJAANRABAT BETON JALAN USAHA TANI LURAHKAMPUNG CHANIAGO JORONG KAMPARCANNAGARI BATU KAMBING KECAMATAN AMPEKNAGARI KABUPATEN AGAM. Alamat: JI.

PT GUNUNG INTAN vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUANKERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA DAN SARANA PRTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 CS >< MAMAN RUKMANA

Bahwa, Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untukmelaksanakan paket pekerjaan berdasarkan Surat PenunjukanPenyediabarang (SPPBJ) No.05/PPK/PSP/V1/2012, tanggal 22 Juni2012;.

LestariCipta Anugerah (Penggugat) Nomor OT/PPK/PSP/VII/20I2 danNomor 181 LCAKontrak/PSP/7/2012.Bahwa terjadinya pembatalan kontrak dalam pengadaan BLP PaketB sebagaimana surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan KontrakKerjasama, dikarenakan proses pelelangan dianggap tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan:Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana danSarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSPA/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan KontrakHal. 15 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.16Kerjasama pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk(BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (LuarPulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari CiptaAnugerah yang diterbitkan Tergugat;.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat pejabat pembuatKomitmen (PPK), Direktorat Pupuk dan Pestisida, DirektoratJenderal Prasarana dan sarana Pertanian, Kementerian PertanianNomor 22/PPK/PSPA/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihalpembatatan Kontrak Kerjasama pengadaan dan penyaluran BantuanLangsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan PupukHayati padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT.Lestari cipta Anugerah tersebut;.

2012 yang dilakukan oleh Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida in casu Tergugat berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan dPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa 'PPK dapatmemutuskan kontrak apabila Penyedia Barang/Jasaterbuktimelakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosespengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/ataupengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaran

IRHDE JAYA NUSA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK 05) PELAKSANANAN JALAN MA, TEMBESI MA. BULIAN MANDALO DARAT, dk

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK 05)PELAKSANANAN JALAN MA, TEMBESI MA. BULIANMANDALO DARAT, . diwakili oleh Faisal, beralamat JalanJenderal Sudirman Nomor 141, Jambi, dalam hal ini memberikuasa kepada: Elvis Nardi, S.H., Advokat, beralamat di JalanAsparagus IV, Kompl. Perum Villa Orida RT 05, KelurahanBeliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 April 2013;2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORATJENDERAL BINA MARGA Cq.

Mendalo Darat, tahun anggaran 2011(selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Propinsi Jambi;Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakanPaket Pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang(SPPBJ) Nomor KU03.05w05/PJNI/PPK 05/238 tanggal 3 Oktober 2011;Bahwa terhadap Paket Pekerjaan kemudian diikat dalam kontrak denganPenggugat melalui Tergugat yang dalam hal ini bertindak

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaPelaksanaan Jalan Muara TembesiMuara BulianMendalo Darat Jambibukanlah pejabat yang berdiri sendiri akan tetapi secara struktural adalahpejabat yang berada dalam naungan Kementerian Pekerjaan UmumRepublik Indonesia dan berada dibawah Dirjen Bina Marga, DirektoratPelaksanaan Wilayah Ditjen Bina Marga, Kepala Balai Besar JalanNasional Wilayah dan II dan seterusnya termasuk didalamnya Tergugat Il.Tergugat bekerja dan bertanggung jawab pada Pejabat

No. 1934K/Pdt/2013 Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan buktibukti surat di atas jelasbahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai adanyabanjir yang merupakan "Keadaan Kahar" sebagaimana diatur dalam Pasal 91ayat (3) Perores Nomor 54 Tahun 2010 yang menentukan : "dalam hal terjadi"keadaan kahar", penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya"keadaan kahar" kepada PPK secara tertulis dalam wakiu paling lambat 14(empat belas) hari kalender sejak terjadinya "keadaan

mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasijuga kesulitan mendatangkan aspal minyak sebanyak + 450 Ton, karenakelangkaan bahan baku aspal minyak, karena distributor yang memiliki stokbalk yang ada di Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan dan PropinsiSumatera Barat tidak ada persediaan; Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti P19 PemohonKasasi, yang mana Pemohon Kasasi diperlakukan tidak adil, karenaperubahan kontrak Pemohon Kasasi tidak disetujui, tetapi penyedia jasakontruksi yang lain dengan PPK

CENDANA BAJABAHARITERGUGAT- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI- BANK BRI CAB. KENDARI

Perpres Pengadaan Barang Jasa yang menyatakan: ;PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkanpenelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan ; Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan:Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa : a.

PemutusanKontrak yaitu pada klausul : 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyediatidak memenuhi kewajibannya sesuai kententuan dalam kontrak ; 39.6 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empatbelas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencanapemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia ; Demikian pula halnya yang tercantum dalam klausul pada SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.

Pemutusan Kontrakoleh PPK, khususnya pada angka 40.1 huruf a, hurub b, huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada penyedia setelah terjadinya halhal sebagai berikut : a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampaidengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhanbarang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ;b.

PPK, dimana kesimpulan kami tidak bisasama sekali, imposibel untuk menyelesaikan pekerjaan ; Bahwa dalam melakukan analisa justifikasi teknik, kita laporkan mengenaideviasi tiap bulan kita laporkan, tapi semuanya kembali ke PPK, jadi nantisetelah beberapateguran dari PPK, barulah kita membuat justifikasi teknik ; Bahwa benar saksi memberikan justifikasi teknik itu pada tanggal 13 November2015, dengan kesimpulan saksi waktu itu adalah dengan belum terlaksananyarencana perubahan yang diajukan pihak

Bahwa kontrak paketpekerjaan kontrusksi tersebut antara PPK Bandara Matahora Wakatobi dengan PT.CENDANA BAJABAHARI pada Tahun 2015. Bahwa meskipun saksi sebagai GeneralSuperintendent (GS), tetapi saksi tidak pernah membaca ataupun melihat dokumenkontrak antara PT. CENDANA BAJABAHARI dengan pihak PPK Bandara MatahoraWakatobi, sehingga saksi tidak mengetahui nilai kontrak secara pasti.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

PUTUSANNomor 564 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN' POLITEKNIKKESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016,tempat kedudukan di Jalan Taman Pendidikan Nomor 36 KotaGorontalo;Selanjutnya memberi kuasa kepada:Firmansyah, S.H., M.H.;Pipit Suryo P. Wibowo, S.H., M.H.;Purnama, S.H., M.H.

Dasar Hukum dan Objek GugatanAdapun yang menjadi Objek dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahSurat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada pekerjaanPembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo TahunAnggaran 2016 mengenai:1.Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun2016, Nomor PL.01.02.13621.2016, tertanggal 10 Agustus 2016, yangditerbitkan oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai ObjekGugatan (Pertama);.

Dalamkonteks pengadaan barang/jasa pemerintah pengertian resmi tentangkontrak disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 yaitu "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK denganPenyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Putusan Nomor 564 K/TUN/2017Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan2.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.

Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan3.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;4.

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo

OLAN PUTRA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Bengkulu Selatan

Penggugat:
PT.MULTI STRUCTURE
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen PPK
2.Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI

BAYU RACHMAD PUTRA, SH : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

) Nomor:2.2/PPKJJ/SPPBJ/EPROC/APBD/DPULBU/2014 untuk pekerjaan : Peningkatan Jalan Jurusan GuntingSaga Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Selatan, bukanlah keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undangundang RI Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa keputusan PPK Nomor 2.2/PPKJJ/SPPBJ/EPROC/APBD/DPULBU/ 2014,yang dikeluarkan oleh PPK belum bersifat final sebagaimana yang di atur dalamPasal 1

berbunyi,sebagai berikut :1 PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:1 Spesifikasi teknis Barang/Jasa;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan3.

Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6 Bahwa dari rangkaian kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundanganundangan kepada PPK finalisasinya adalah pada saat pembuatan kontrak, yangdilakukan Tergugat (ic.

Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dengan Pokja JasaKontruksi Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten LabuhanbatuUtara, mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda ;23 Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah mencampur adukkan antarakewenangan PPK dengan kewengan Pokja Jasa Kontruksi Bina Marga Unit LayananPengadaan (ULP), sehingga antara Posita gugatan dengan Petitum tidak mendukung ;24 Bahwa karena Penggugat telah menampur adukkan antara kewenangan PPK dengankewenangan Pokja Jasa

PPK), sehingga tidak ada alasanhukum untuk menjawab sanggahan yang diajukan Penggugat ;Bahwa oleh karena surat Sanggahan yang disampaikan kepada Pokja Kontruksi BinaMarga ULP Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ditembuskan kepada PPK (ic.Tergugat) maka tidak ada dasar hukum untuk menjawabnya (sebagaimana Pasal 81Ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ;Bahwa secara hukum Administrasi Negara Tembusan surat bermakna Dokumenpemberitahuan kepada Pejabat yang berwenang ;

Penggugat:
PPK Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan Kualanamu
Tergugat:
PT. Hutama Karya Persero JO

NELE BARU
Terbanding/Tergugat : KADIS PU KAB LEMBATA Cq PPK Proyek Peningkatan Jln Tapobaran Atanila

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

., selaku Advokat /Penasehat Hukum pada kantor ATTORNEY ATLAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES yangberalamat di jalan Tuanku Nan Renceh,Kec.Lubuk Basung, Kab.Agam, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2020Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM Cq Kepala DinasPertanian Kabupaten Agam Cq PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada KegiatanPekerjaan (Pembangunan Peningkatan JalanProduksi Perkebunan Nagari Duo KotoKecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam),yang beralamat

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Syarat Umum dalamketentuan Surat Perintah Kerja pada poin 22 huruf a dan b yang padapokok nya menyatakan Pembayaran hanya dilakukan setelahpekerjaan 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahanpertama pekerjaan diterbitkan; dan PPK dalam kurun waktu 7(tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran daripenyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayarankepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM).7.

prestasi tapi tidak sebagaimanamestinya; atau melakukan halhal yang tidak boleh/dilarang dalam perjanjian;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukaningkar janji Karena melanggar Syarat Umum dalam ketentuan Surat PerintahKerja pada poin 22 huruf a dan b Surat Perintan Kerja (SPK) Nomor:520.2/08/BKKPPSPP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang berbunyiPembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) danberita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; dan PPK

ANUGRAH MOTOR- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

/PPK/BPMPD/2015,Tanggal 19 oktober 2015Adalah sah dan mengikat secara hukum.Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu :Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2016/PN MreNomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140

PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,SPK No. 140/24/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.10.

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat:4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.10.

Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,b. Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,c. Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,d. Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,e. Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,f. Nomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,g. Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,h. Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,i. Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j. Nomor : 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,k.

Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor : 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.

Tri Karya Utama Cendana
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo