Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuanganmelalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihalPersetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE.Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangunmengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98

Atas dasar SuratPemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor :2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal PersetujuanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolanguntelah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa,SE.

Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan KabupatenSarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkanseluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik danUU MD ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pergantian KetuaDPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.

Muhammad Syaihu (Penggugat) yangakhirnya disetujui oleh Tergugat , adalah juga merupakan perbuatan yangmelawan hukum, demikian pula akibat perobuatan Turut Tergugat yang bersediasebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangunatas nama H.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

Bahwa Tergugat dalam melakukan pergantian antar waktuhanya melakukan kKlarifikasi dan konfirmasi pemenuhansyarat sesuai Pasal 11 UndangUndang No 22 Tahun 2007dan kesedian Calon PAW menjadi Anggota KPU Kota,padahal Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa antaraSurat Keputusan Tergugat No 34 Tahun 2008 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi PemilihanHal. 7 dari 35 Hal.

Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPRUmum Kota Jayapura dengan Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi obyek sengketa dikeluarkan dalam rentang waktulebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga keberadaan danaktifitas Calon PAW Anggota KPU Kota Jayapura selamalebih dari 2 (dua) tahun ini patut ditelusuri demimenjaga independensi KPU Kota Jayapura sebagaiPenyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah ;15.Bahwa Tergugat selayaknya melakukan klarifikasi denganmengacu pada Pasal Pasal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2007 Tentang

Sedangkan dalam PAW sesuai dengan ketentuanhukum (vide UU No.22 Tahun 2008) Tergugat hanyadiperkenankan untuk ~ mengisi keanggotaan KPU KotaJayapura yang di PAW dari daftar calon yang termasukdalam 10 besar hasil seleksi oleh Tim seleksi ;.

kepada para Penggugat' jikanantinya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUKota Jayapura dalam menyelenggarakan Pemilukadasilahkan dilaporkan ke Panwas disertai dengan buktibukti yang akurat dan sesuai dengan mekanisme hukumPanwas akan memberikan rekomendasi kepada Tergugat(KPU Provinsi Papua).Tergugat akan membentuk DewanKehormatan untuk memeriksa Anggota KPU Kota Jayapuradan selanjutnya membuat rekomendasikan yang ditujukankepada Tergugat untuk ditindak lanjuti padapengambilan Keputusan PAW

Bukti P720Harian Umum Canderawasih Pos terbitan tanggal 31Januari 2011 Berita yang berjudul Lima AnggotaKPU Kota di PAW (fotocopy dari fotocopy)=8. Bukti P8Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia kepada Ketua KPU Provinsi PapuaNomor : 229/Bawaslu/V/2011 Tanggal O02 Mei 2011Tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan KehormatanKPU Provinsi Papua untuk memeriksa Ketua KPUKota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si.

PENETAPAN 59 PAW 20191. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menyatakan telah meninggal dunia Sofyan Daud bin M. Yusuf, pada tanggalakibat sakit;3. Menetapkan ahli waris dari Sofyan Daud bin M. Yusuf adalah :3.1. Fatmawati binti Abdurrahman (Isteri);3.2. Sukmasoviati binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.3. Widya Sovian binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.4. Muhammad Heikal bin Sofyan Daud (Anak Kandung)4. Menyatakan penetapan ahli waris ini dapat dipergunakan untuk keperluan :4.1.

Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah Tergugat , Il tetap akanmelaksanakan PAW sesuai dengan penetapan yang diterbitkan olehTergugat I, Il.

Aceh Singkil yang mengusulkan Pengganti AntarWaktu terhadap Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Singkil tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus ditundaterhadap diri Penggugat sebelum ada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il bertentangandengan Undangundang, Peraturanperaturan dan Surat MenteriHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL15.16.17.Pemberdayaan Aparatur Negara sebagaimana

yang telah disebutkandiatas, oleh karena perbuatan Tergugat I, Il merupakan perbuatan melawanhukum yang akan dan hendak melakukan PAW atas diri Penggugat danselanjutnya menggantikannya dengan Tergugat Ill, pada akhirnya dapatmerugikan hakhak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Singkil.

PENETAPANNomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Rani Bouti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Hadijah Reni Djou, SH, MH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law OfficeAdvocate and Legal Consultand Masra Puhi, S.Ag, SH, MH dan Associates,alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Keluraha Oluhuta, Kecamatan Kabila,Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat pekara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

Semestinya TURUT TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat) (DPP PD) menghentikan proses Gugatan/Permohonan yang cacattersebut, bukan malah akan melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri PENGGUGAT atas keputusan dari TERGUGAT II (MahkamahPartai) Demokrat yang cacat secara proses hukum maupun cacat hasilhukumnya.

Mirzan Ikbal) akan di PAW oleh PartaiDemokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRD Provinsi SumateraSelatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dari Partai lain terkait haltersebut. PENGGUGAT begitu mendapat pertanyaan seperti itu menjaditidak tenang, cemas dan gelisah, sehingga saat tidurpun sebentarsebentar bangun ;19.

Mirzan Ikbal) akandi PAW oleh Partai Demokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRDProvinsi Sumatera Selatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dariPartai lain terkait hal tersebut.

,SH., MH., ACCS) berkaitan tentang belum melaksanakan PergantianAntar Waktu (PAW) berdasarkan isi Putusan dari Tergugat II dalamPutusannya Nomor : 262/DPPPHPU/2014, Tertanggal 16 Oktober 2014adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum ;4. Membebankan biaya perkara menurut Undangundang ;Atau ;5.

Foto copy sesuai dengan aslinya UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014) MPR,DPR,DPD, DPRD tentang PAW ,diberi tanda T.Il & TT3;4. Copy dari copy Putusan Kasasi No.805 K/PDT.SusParpol/2016 joNo.29/PDT.G.Parpol/2016/PN.Jkt.Pst,diberi tanda T.ll & TT4;5.

Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan Tergugat /Termohon Kasasi adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar,Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaianggota Partai Amanat Nasional serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

PUTUSANN om or 7/Pdt.G /2017/PA .M sherr yor Ul paw,DEM!

., Agus Salim dan AbdulHaji, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten SumbawaNomor 019/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari AnggotaPartai Golkar, serta Tergugat 3 telah mengeluarkan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016;Bahwa selain itu, Tergugat 3 telah bersurat kepada Tergugat 2 berdasarkanSurat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 014/DPDGOLKAR/SBW/XII

Rahman Alamudy,SH., Agus Salim dan Abdul Haji, Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKARSBW/1V/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar danSurat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 tidakdilakukan dengan tata cara pemberhentian keanggotaan partaipolitik berdasarkan peraturan partai politik sebagaimanadiwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) UndangUndang

Dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dan SuratKeputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai AnggotaPartai Golongan Karya secara melawan hukum sebagaimana terlihatpada faktafakta diatas, hal ini juga terlinat sebagai bentuk usaha ParaTergugat untuk mendelegitimasi hakhak asasi para pemilih, yang telahsecara sah memilih Para Pengugat sebagai Anggota DPRD

Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarangberdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konsiderans huruf CUndangUndang Partai Politik yang menyatakan partai politikharus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; Ketiga: Dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadapPara Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Anggota PartaiGolkar dan telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

A.Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, serta telahdikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, PerihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016dengan telah melanggar ADART Partai Golkar dan PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta PembelaanDiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar.

Perbaungan,Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tetangga Para Pemohondibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Paimin bin yang kini telahmeninggal dunia secara Islam; Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggalterlebin dahulu dan tidak memiliki anak; Bahwa orangtua Paimin telah terlebin dahulu meninggaldunia; Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebihdulu meninggal:; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW

daripewaris Paimin; Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris danCucucucu pewaris dari Saudara kandung; Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingankepengurusan suratsurat wakaf dari pewaris;2.

Penetapan Nomor 38/Pat.P/2021/PA.Srh Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggalterlebin dahulu dan tidak memiliki anak; Bahwa orangtua Paimin telah terlebin dahulu meninggaldunia; Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebihdulu meninggal:; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW daripewaris Paimin; Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris danCucucucu pewaris dari Saudara kandung; Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingankepengurusan Suratsurat wakaf

PUTUSANNomor:2147/Pdt.G/2016/PA.Bbs.ez dl yor sll al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:PEMOHON, umur: 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Pemohon";LawanTERMOHON 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikanjawaban atau respon atas Surat Penggugat adalah tidak benar.Tergugat telah memberikan respon atas surat yang disampaikanPenggugat melalui Surat KPU Nomor 679/KPU/XI/2016 Tanggal 13Desember 2016 Perihal Penjelasan mengenai proses PAW AnggotaDPR RI. Melalui surat tersebut, Tergugat memberikan klarifikasi danpenjelasan mengenai proses dan mekanisme Penggantian AntarWaktu;6.

Setelah itu disampaikan ke DPR, DPRmengajukan permohonan PAW ke KPU, sesuai dengan aturan KPUdalam wakiu 5 (lima) hari setelah menerima wajib hukumnya untukmenyampaikan surat kepada DPR agar menyerahkan nama. Jadiprosesnya seperti itu;Bahwa KPU hanya bersifat pasif menunggu surat dari DPR, sepanjang tidakada surat maka KPU tidak berbuat apaapa.

Kalau ada surat dari DPRmeminta untuk proses PAW dan KPU meminta nama, wajiob hukumnya bagiKPU untuk membalas maksimal 5 (lima) hari;Bahwa KPU tidak mempunyai kapasitas untuk inisiatif melakukan prosesPAW selama tidak ada surat dari DPR.

KPU tidak berwenang untuk sampaisejauh itu, kontribusinya seperti apa bukan wewenang KPU. ltu adalahwewenang dari partai politik yang bisa menilai apakah perwakilannya ada didewan dan yang akan memberhentikan atau mengusulkan PAW itu adalahdari DPR bukan dari KPU. KPU tidak masuk ke ranah itu;Bahwa KPU tidak pernah dan tidak boleh menanggapi yang berkaitandengan PAW yang diajukan oleh pribadi. Yang kita tanggapi adalah suratdari Pimpinan DPR.

Ini ada ilustrasi sedikit seperti dari PKS anggotanya diberhentikan juga,rupanya dia menempuh jalur itu dan dewan tidak mengirim surat ke KPUuntuk minta PAW, walaupun sudah jelas bahwa dari PKS sudahmemberhentikan yang bersangkutan. Tetapi karena itu masih ranahnyaanggota dewan dan ternyata beliau menempuh jalur upaya hukum, makatidak sampai ke KPU.

PENETAPANNomor 4805/Pdt.G/2016/PA.Bbs.eaz dl yor sSl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai"PENGGUGAT.melawanTERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya

Tahun, Jenis Kelamin : ue crea paw aul Fue as ae eeewagtetenniprd Suku Bangsa:.........+ AQ@M@l.... wees oe site sac saea rary ape ca nies eae a ene ia a eeAlamat:. DOUS EM .LLARAR......... ROOFER: ficou ca we pagan eae aia nn eeebenar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar ...........

sebagaiberikut :Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat PamobsusPoltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukanpengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 danpada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRDSumut ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknyaProtap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hariSelasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapunmassa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahuiadalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknyaPropinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa UniversitasSisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuningyang mereka kenakan ;Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW

pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadiantragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu,dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di JalanImam Bonjol No.5 Medan ;Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harusdilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai denganjadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurnaIstimewa pelantikan PAW

Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar adanya kejadian unnjuk rasa anarkis pada tanggal 03Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir diGedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medanselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masukbagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriakteriakmasuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanyaperobuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ; Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidangparipurna DPRD Sumut yang terletak di lantai Il Gedung DPRD Sumuttersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagaiSekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW

2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW

MUHAMAD AMIN, S.E. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Merangin (vide bukti T7) ;Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/258/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, yang ditujukankepada Ketua KPUD Kabupaten Merangin (vide bukti T8) ;Bahwa terdapat Berita Acara KPUD Kab.

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

lama 7 (tujuh) Hanterhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperolehperesmian pemberhentian ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangintelah menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melaluiBupati Merangin untuk memproses PAW Anggota DPRD KabupatenMerangin

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MeranginNomor : 170/285/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas jikadihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun2018, yang menyebutkan bahwa : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulanpemberhentian

dalam waktu 5 (lima)Sampai 7 (tujuh) menit maka CD kosong / blank tersebut sudahtercopy dengan masternya, dan dalam waktu 1 (satu) hari terdakwadapat memperbanyak / menggandakan 150 (seratus lima puluh)keping VCD, lalu kaset VCD tersebut dijual atau dipasarkan sendirioleh terdakwa ke pedagang pasar sehingga dalam (satu) bulanterdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.125.000,(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hariSenin tanggal 30 Nopember 2009 saksi Sri Yudho, PAW

Saksi SRI YUDHO, PAW. Amd., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa, saksi sebagai anggota Kepolisian yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa;e Bahwa, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, ada informasidari masyarakat melalui telephone, bahwa dirumah kontrakanKontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Grogol, RT. 01 RW.

Unsur Dengan Sengaja:Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT)yang dimaksud " dengan sengaja " adalah " Willen en Wefens " dalamarti bahwa pembuat / Terdakwa harus menghendaki (Willen)melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Wefens)akan akibat dari perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi Sri Yudho, PAW, Amd.

PUTUSANNomor 1569/Pdt.G/2014/PA.Wsbearl gor sll alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas 1.