Klipingkliping media tentang adanya MoU antara PDAM Tirta Mukti KabupatenCianjur tahun 2008 s.d 2011 dengan BPKP Provinsi Jawa Barat(Tergugat); 222 nnn ere ree enre ean8SK Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Tergugat) atas LaporanKeuangan PDAM Tirta Mukti Kabupaten Jawa Barat Tahun 2008 s.d tahun2011, 4 (empat) tahun berturutturut dengan hasil Wajar dan Mematuhi dalamsemua hal yang material maupun pasalpasal yakni tentang hukum danperaturannya serta telah sesuai dengan sistem standar akuntansi

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDG1112tahun 2011, 4 (empat) tahun berturutturut dengan hasil Wajar dan Mematuhidalam semua hal yang material maupun pasalpasal yakni tentang hukum danperaturannya serta telah sesuai dengan sistem standar akuntansi yang berlaku diIndonesia dengan Nomor : LAK4113/PW10/4/2008tertanggal 5 Juni 2008;Nomor : LAK5557/PW 10/4/2009 tertanggal 21 Juli 2009; Nomor : LAK4541/PW 10/4/2011 tertanggal 14 Juni 201 1;Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjuryang

kerja Perusahaan baik dari segi kinerja,kepatuhan serta keuangan termasuk di dalamnya adalah dana operasioanalDirektur telah diawasi dan diaudit oleh Tergugat secara berturutturut setiaptahunnya dari tahun 2008 s.d tahun 2011, dimana Tergugat telah mengeluarkankeputusan Hasil Audit tentang laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan PDAMCianjur dengan hasil Wajar dan Mematuhi dalam semua hal yang material,maupun pasalpasal yakni tentang hukum dan peraturannya serta telah sesuaidengan sistem standar akuntansi

pengawasan internal secara langsung baik dari segi kinerja,mutu dan pengelolaan perusahaan yang dinilai sangat baik selama Penggugatmenjabat, mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan airminum kepada masyarakat setiap tahunnya, dan juga berdasarkan keputusanHasil Audit tentang laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan PDAM Cianjurdengan hasil Wajar dan Mematuhi dalam semua hal yang material maupunpasalpasal yakni tentang hukum dan peraturannya serta telah sesuai dengansistem standar akuntansi

Dimana hal ini nyatanyata menimbulkan kerugian bagiPenggugat;9 Bahwa, Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Tergugat pada perkara a quo tersebutsangat bertolak belakang, dimana hasil audit pertama menyatakan Wajar danMematuhi dalam semua hal yang material maupun pasalpasal yakni tentanghukum dan peraturannya serta telah sesuai dengan sistem standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, sedangkan hasil audit yang kedua menyatakan terdapatkerugian negara yang berakibat hukum bagi Penggugat.

PONTI SURI GROUP melaluijasa KJA Harmoni Bisnis Asia selaku penyedia jasa akuntansi,perpajakan dan manajemen maka diketahui apabila PT. PONTI SURIGROUP telah mengalami kerugian senilai Rp755.955.255,00(tujuhratus limapuluh limajuta sembilanratus limapuluh limaribuduaratus limapuluh lima Rupiah) oleh karena penggelapan barangyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI INDRA PRAJA bin M. BAKRItersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;4.

PONTI SURI GROUP melaluijasa KJA Harmoni Bisnis Asia selaku penyedia jasa akuntansi,perpajakan dan manajemen maka diketahui apabila PT. PONT! SURIGROUP telah mengalami kerugian senilai Rp755.955.255,00(tujuhratus limapuluh limajuta sembilanratus limapuluh limaribuduaratus limapuluh lima Rupiah) oleh karena penggelapan barangyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI INDRA PRAJA bin M. BAKRItersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;5.

PONTI SURI GROUP melaluijasa KJA Harmoni Bisnis Asia selaku penyedia jasa akuntansi,perpajakan dan manajemen maka diketahui apabila PT. PONT! SURIGROUP telah mengalami kerugian senilai Rp755.955.255,00(tujuhratus limapuluh limajuta sembilanratus limapuluh limaribuduaratus limapuluh lima Rupiah) oleh karena penggelapan barangyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI INDRA PRAJA bin M.

PONTI SURI GROUP melaluijasa KJA Harmoni Bisnis Asia selaku penyedia jasa akuntansi,perpajakan dan manajemen maka diketahui apabila PT. PONT! SURIGROUP ielanh mengalami kerugian senilai Rp755.955.255,00Hal. 11 dari 24 hal./Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbu(tujuhratus limapuluh limajuta sembilanratus limapuluh limaribuduaratus limapuluh lima Rupiah) oleh karena penggelapan barangyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI INDRA PRAJA bin M.

PONTI SURI GROUP melaluijasa KJA Harmoni Bisnis Asia selaku penyedia jasa akuntansi,perpajakan dan manajemen maka diketahul apabila PT. PONTI SURIGROUP telah mengalami kerugian senilai Rp755.955.255,00(tujuhratus limapuluh limajuta sembilanratus limapuluh limaribuduaratus limapuluh lima Rupiah) oleh karena penggelapan barangyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI INDRA PRAJA bin M. BAKRItersebut;Hal. 12 dari 24 hal.

, menerima SOPP2 danNeraca harian loket, kemudian memvalidasi Datalalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor PosPemeriksa), atas transaksi yang terjadi di KantorPos Cabang dan Loket KPRK (Kantor PosPemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi MenuAkuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK ( Kantor Pos Pemeriksa)dan per Mitra PosPay' sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan falidasi dan yang terakhirmemasukkan data dari semua neraca

MelakukanRekonsiliasi dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi di UPTdalam lingkup tanggung jawabnya tentang data transaksi keuangandan produksi harian loket penerimaan layanan Pos Pay, keagenan danWesel Pos, huruf h. Mencocokan kebenaran data transaksi keuangandan produksi layanan di bagiannya antara Neraca Loket danDokumen Sumbernya. Huruf m. Melakukan pengawasan melekatterhadp pekerjaan layanan di Bagiannya.

Huruf o melakukanCoaching dan Conseling kepada Karyawan di lingkungan kerjanya.Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa SUTARYO BinSUDAR~ menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telahmenandatangani Neraca Harian Loket tanpa melakukan verfikasi datatransaksi keuangan dengan dokumen sumber atau melakukanverifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehinggaKUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagaiSupervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT.

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto,baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Supervisor lainnya,yakni Supervisor Akuntansi KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA(Diperiksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Selasa tanggal 02Nopember 2010 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012atau setidaknya pada waktuwaktu lain pada periode penerimaan uanglayanan bulan Nopember 2010 sampai dengan periode bulan Pebruari2012 atau setidaknya pada waktuwaktu tertentu antara tahun 2010sampai dengan

, menerima SOPP2 danNeraca harian loket, kemudian memvalidasiData lalu mencetak (SOPP6 = laporanrekapitulasi transaksi harian dalam satu KPRK(Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yangterjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK(Kantor Pos Pemeriksa) yang tersedia padaAplikasi Menu Akuntasi yang direkapberdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) danper Mitra PosPay sebagai dasar pertanggungan akuntansi danmonitoring pelaksanaan falidasi dan yang terakhir memasukkan datahal 27 dari 51

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neraca harian loket,kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksiyang terjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa)yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagaidasar pertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, danyang terakhir meng

Penyelesaian titipan koperasi Bhina Sejahtera Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) denganKoperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimanapemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitipan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendaharakoperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan : 1. Surat Edaran Direksi PT.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neraca harian loket,kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yangterjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yangtersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagaidasar pertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, dan yangterakhir meng

Penyelesaian titipan koperasi Bhina Sejahtera Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) denganKoperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimanapemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitipan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendaharakoperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan :: 1. Surat Edaran Direksi PT.

Putusan Nomor 192/B/PK/PJK/2015Menurut Pemohon Banding Rp 803.512.622,00Koreksi Rp 799.589.566,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif yang dilakukanPemeriksa, karena pada dasarnya biaya ini timbul sebagai akibat diterapkannyaPSAK Nomor 34: "Akuntansi Kontrak Konstruksi" oleh Pemohon Banding untukpengakuan baik pendapatan maupun biaya yng terkait untuk memperolehpendapatan tersebut.

metode ini, pendapatankontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahappenyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkandapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional.Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrakdan kinerja selama satu periode";24 "Menurut metode persentase penyelesaian (percentage of completion),pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalamperiode akuntansi

Biaya kontrak biasanya diakuisebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di manapekerjaan yang berhubungan dilakukan";bahwa berdasarkan PSAK Nomor 34 Paragraf 23 tersebut di atas, disebutkanbahwa menurut metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrakdihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahappenyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkandapat distribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proposional.Berdasarkan hasil

Putusan Nomor 192/B/PK/PJK/2015akuntansi "matching cost against revenue" knususnya dalam penerapan metodepersentase penyelesaian dalam Akuntansi kontrak konstruksi (PSAKNomor 34);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon Bandingmemohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yangPemohon Banding ajukan dan membatalkan keputusan Keberatan yang telahditerbitkan oleh Terbanding.

Menyatakan bahwa didalam Surat ljazah Akademi Akuntansi YPK MedanNo.Seri ljazah ;038/N/D,III/96 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Robertyang terdapat kekurangan Penulisan Marga Harahap ditambah dengan MargaKeluarga Harahap sehingga menjadi Robert Harahap.Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.37.Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pematangsiantaruntuk memperbaiki tentang Penambahan Marga Pemohon pada AkteKelahiran Pemohon sekaligus menerbitkan perbaikanya sesuai denganPenetapan

dalam Permohonan ini dengan Nama Robert Harahap.Memerintahakan kepada Instansi dalam hal ini Dinas Pendidikan danPengajaran Kota Pematangsiantar atau Pendidikan Tinggi Sumatera Utaraagar menerbitkan perbaikan ljazah Sekolah Dasar, Sekolah MenengahPertama,Sekolanh Menengah Umum Tingkat Atas,Akademi Akuntansi YPK Medan atas Nama Robert diperbaiki menjadi Robert Harahap.Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini Sesuai prosedur hukum yangberlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Akademi Akuntansi (DIII) An, Robert,selanjutnya diberi tanda bukti P9;10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) An, DiniIntan Sakinah Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P10;11. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Pertama (SMP) An,Roisul Islan Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P11;12. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal An, Nadhifa AskanaSakhi Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P12;13.

CENTRAL BAJA dan setelah dihitungada kelebihan penagihan uang sewa jasa angkut barang yaitu sekitarRp323.118.425,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan belasribu empat ratus dua puluh rupiah);Bahwa sesuai dengan permintaan penyidik dengan NomorB/243/XV/2016/Reskrim tertanggal 23 November 2016 perihalPermohonan Audit kepada Kantor Jasa Akuntansi HASNAN, SE, Ak, CA.Selaku Akuntan Ekternal melakukan perhitungan dengan caramemperoleh daftar pembayaran kepada ALFATIH dari periode bulanJuni

yang punya keahlian khusus, bukan orang yang terlibat langsungdalam peristiwa tersebut, sehingga seharusnya BAP bukan sebagai Saksitapi sebagai ahli;Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN MtpBahwa karena Ahli adalah orang dengan kemampuan khusus, dimanakeahlian khusus tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal atauinformal, atau latihan khusus, salah satunya berkaitan dengan akuntansi,karena ada perundangan yang khusus menyebutkan bahwa seorangakuntan harus mempunyai sertifikat,

adalah proses untuk menghasilkan laporankeuangan sedangkan audit menggunakan hasil laporan kKeuangan dan akanHalaman 25 dari 51 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mtpmemberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secarawajar atau tidak, tidak mengatakan benar atau salah karena kewajarandalam akuntansi terkait masalah penggunaanpenggunaan pendekatansehingga kantor jasa akuntansi tidak boleh memberikan jasa assuransterkait audit, hanya boleh jasa akuntansi;Bahwa jasa yang boleh dilakukan

oleh kantor jasa akuntansi telahdisebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun2014 dan inilah yang dimaksud dengan kewenangan kantor jasa akuntansi,tidak ada yang menyangkut masalah assurans;Bahwa apabila sebuah kantor jasa akuntansi melakukan audit yangberkaitan dengan audit investigatif, dikaitkan dengan pasal 57 ayat (2) UUNomor 5 tahun 2011 terkait masalah sanksi, dijelaskan setiap orang yangbukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik danbertindak seolaholah

AlFatih atas saldo pembayaran tagihan, karena ini termasuk dalam auditinvestigatif, maka auditor salah karena tidak melakukan konfirmasi padapihak yang lain;Bahwa Kantor jasa akuntansi diatur dalam PMK Nomor 25 tahun 2014, adauntuk memfasilitasi akuntan yang tidak ingin berpraktek, maka dibukakantor jasa akuntansi, ada beberapa syarat untuk itu;Bahwa laporan keuangan adalah laporan keuangan yang utuh, jadi adabatasan waktu, ada laporan neraca, laba rugi, equitas, jika yang parsialcukup diberikan

Kabid Akuntansi 4,00 %Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,= aBidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %i. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Pegawai tidak tetap (kontrak) pada bidang pendapatan 6,00%Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,00 %Kabid Akuntansi 4,00 %Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 % 0a @Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %i. Kuasa BUD3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Kabid Akuntansi 4,00 %g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %I. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Kabid Akuntansi 4,00 %g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Halaman 235 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnBidang Anggaran dan Perbendaharaan,Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %I. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Kabid Akuntansi 4,00 %g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %I. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Biaya Bahan :Bahwa atas koreksi yang dilakukan terhadap Biaya Bahan sebesarRp. 762.246.497,00 dengan alasan tidak didukung oleh bukti yangkompeten menurut Pemohon Banding adalah tidak benar ;Bahwa pembukuan yang Pemohon Banding lakukan telah sesuaidengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehinggasangat tidak relevan bila atas Biaya Bahan dilakukan koreksi karenatidak didukung oleh bukti yang kompeten ;Bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh buktibukti yang digunakansebagai dasar Pemohon

Biaya Seragam :Bahwa atas koreksi yang dilakukan terhadap Biaya Seragam dikoreksisebesar Rp. 141.638.625,00 dengan alasan karena tidak didukung olehbukti yang kompeten, menurut Pemohon Banding adalah tidak benar ;Bahwa alasan dari sanggahan yang Pemohon Banding ajukan adalahsebagai berikut :Bahwa karena pembukuan yang Pemohon Banding lakukan telahsesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,sehingga adalah tidak beralasan bila atas Biaya Seragam dilakukankoreksi karena tidak didukung

Biaya Pokok Lainlain :Bahwa atas koreksi yang dilakukan terhadap Biaya Pokok Lainlainsebesar Rp. 166.632.030,00 dengan alasan karena tidak didukung olehbukti yang kompeten, Pemohon Banding menyanggah seluruh koreksitersebut ;Bahwa alasan dari sanggahan Pemohon Banding adalah sebagaiberikut :Bahwa karena pembukuan yang Pemohon Banding lakukan telahsesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,sehingga adalah tidak beralasan bila atas Biaya Pokok LainLaindilakukan koreksi karena tidak

Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 tentangPersediaan sub bab Penjelasan Pengukuran Persediaan menyatakan"Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih,mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value)" ;.

Bahwa atas perlakuan persediaan tidak diatur dalam peraturanperundangundangan perpajakan sehingga aturan yang dipakai adalahPernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 tentang Persediaansesuai dengan Pasal 28 ayat (7) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danpenjelasannya ;.

SINURAT;Bahwa anak Pemohon atas nama RAMOSPIUS PILIPUSSINURAT baru tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);Bahwa perbaikan akta kelahiran yang dimohonkan Pemohondikarenakan anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ke SekolahTinggi Akuntansi Negara;Bahwa akibat adanya kesalahan tahun lahir pada akte kelahirananak Pemohon tersebut maka anak Pemohon mengalami kendala dalamhal administrasi pendaftaran ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)sehingga dibutuhkan penetapan perbaikan akta kelahiran dari PengadilanNegeri

akta kelahirananak Pemohon atas nama RAMOSPIUS PILIPUS SINURAT tertulisTahun lahirnya adalah Tahun 2002 seharusnya adalah Tahun 2001 sertanama orang tua yang tertulis KASIAN SINURAT, seharusnya K.SINURAT,Bahwa anak Pemohon ingin melamar ke Sekolah TinggiAkuntansi Negara (STAN);Bahwa data yang benar ialah yang tertulis pada ijazah;Bahwa akibat adanya kesalahan tahun lahir pada akte kelahirananak Pemohon tersebut maka anak Pemohon mengalami kendala dalamhal administrasi pendaftaran ke Sekolah Tinggi Akuntansi

Bahwa berdasarkan buku PrinsipPrinsip Akuntansi karanganNiswonger, Warren, Reeve, dan Fess, tentang Laporan Laba Rugiuntuk Perusahaan Dagang, diketahui bahwa secara teori dalampraktek akuntansi yang wajar penyajian laporan laba rugi untukperusahaan dagang sebagai berikut:Pendapatan dari penjualan; Jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dagangyang dijual baik secara tunai maupun kredit, dilaporkan pada seksi ini.Retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan dikurangkandari jumlah

DiIndonesia, kegiatan usaha utama Pemohon Bandingadalah memproduksi dan menjual gas oksigen, nitrogen,argon, hidrogen, dan lainlain; Bahwa untuk keperluan pembukuan, Pemohon Bandingmenggunakan sistem akuntansi SAP, suatu sistemterintegrasi yang juga digunakan oleh perusahaanperusahaan aafiliasi di negaranegara lain. Hal inidimaksudkan untuk mempermudah konsolidasi darilaporan keuangan setiap anak perusahaan.

Dengandemikian, mekanisme pencatatan yang dilakukan olehsetiap perusahaan afiliasi adalah sama, namun tetapdisesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yangberlaku di masingmasing negara. Dalam hal ini, PemohonBanding menggunakan standar akuntansi keuangan yangberlaku di Indonesia yaitu standarstandar yang ditetapkandi dalam PSAK; Bahwa sistem akuntansi SAP merupakan sistem yangbisa dirancang sesuai dengan kebutuhan masingmasingperusahaan.

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa sesungguhnya pembukuan = ataspenjualan yang Pemohon Banding lakukan adalah telahsesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi KeuanganNomor 23 mengenai Pendapatan;Halaman 17 dari 26 halaman.

Pada saat jurnaldibukukan secara manual, untuk mempermudah penjurnalanmaka staf akuntansi Pemohon Banding hanya memasukkanjumlah total tersebut, tanpa bermaksud mengurangkansubstansi dari transaksi yang sesungguhnya.

lain sebesarRp. 2.902.745.566,00Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendapat Penelaah Keberatan ataskoreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha Pendapatan lain sebesar Rp.2.902.745.566,00 dikarenakan dalam perhitungan saldo awal R/E Tahun 2006 setelahadjusment, Penelaah Keberatan tetap memperhitungkan rugi (laba) Tahun 2005;Bahwa seharusnya di dalam saldo awal R/E Tahun 2006 atau saldo akhir R/E Tahun 2005cfm Buku Besar, sudah termasuk rugi (laba) Tahun 2005;Bahwa sesuai dengan sistem akuntansi

yang dianut oleh perusahaan, setiap awal tahunberikutnya, program pembukuan akuntansi akan otomatis menutup tahun yang lalu danberubah menjadi tahun berikutnya, dengan kata lain, pembukuan atau transaksi yangterjadi atau seharusnya dibukukan tahun sebelumnya, tidak dapat dibukukan sesuaidengan tahun yang bersangkutan;Bahwa oleh karena itu, transaksi atau penyesuaian untuk tahun yang sebelumnya,dilakukan melalui jurnal adjusment auditor sehingga telah direfleksikan dalam laporankeuangan audit tahun

Bahwa Surat Pemohon Banding Nomor: TMH1516 tanggal 09 Juli 2010 halpenjelasan tambahan atas Surat TTD1142 tanggal 10 Mei 2010 mengenai Saldo AkhirCadangan LainLain/Late Cost (Biaya Yang Masih Harus Dibayar) sebesar Rp.7.279.873.216,00 pada point I menyatakan: Pemeriksa melakukan koreksi atas seluruhbiaya Late Cost yang mana biaya tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayarsehubungan dengan penjualan yang sudah diakui namun belum dicatat ke dalamsystem akuntansi karena belum ada invoice dari

(Wikipedia.com)Dalam International Financial Reporting Standard (Akuntansi Keuangan): istilahcadangan berarti suatu perkiraan pada sisi kredit neraca. Cadangan untuk garansi berartiestimasi kewajiban untuk garansi perbaikan dan penggantian di masa depan, BUKANHal 13 dari 22 hal. Put. No. 590/B/PK/PJK/2012suatu kumpulan kas yang disisihkan (disiapkan) oleh perusahaan untuk digunakan dalammelakukan perbaikan.

(Wikipedia.com)Bahwa Paragraf 08 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 tentangKewajiban Estimasi dan Kewajiban Kontijensi didefinisikan kewajiban diestimasi sebagaikewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti;Bahwa pada Paragrah 07 Pernyataan tersebut disebutkan jumlah yang dicatat sebagaikewajiban diestimasi dapat terkait dengan pengakuan pendapatan, misalnya perusahaanmemberikan garansi atas sesuatu hal dan perusahaan menerima imbalan untuk pemberiangaransi tersebut;Bahwa kewajiban

tanggal 22Juli 2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk Di Nota Pesanan Nomor :tanggal 22 Juli 2010.

TerlBDPPKAD/ Pengadaan ATK 3.134.092, 1.900.000, 1.234.092, ampi2010 Kebutu 00 00 00 rTanggal 04 han Pada BidangMaret 2010 Akuntansi DPPKAD11. 027/3.1/NP Belanja TerlampirBDPPKAD/ Penggandaan Dan Rp. Rp.

Rp.2/NPB Pengadaan ATK 3.134.092, 1.900.000, 1.234.092,DPPKAD Kebutu 00 00 00/ 2010 han Pada BidangTangga Akuntansi DPPKADTerlampi 1 04 Belanja Rp. Rp. Rp.

Bidang Akuntansi Tanpa nomor SPK,~ berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi Seksi pengesahandani pertang gung jawaban DPPKAD, senilai Rp.2.238.638 (setelah dipotong PPN dan PPh); Tanpa Nomor SPK, berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi DPPKAD, senilai Rp.9.232.361 (setelah dipotong PPN dan PPh); Nomor 027/3.1/N PBDPPKAD/2010, tanggal 04 Maret2010, berupa Belanja Pengagandaan dan Penjilidanrencana Peraturan Bupati, senilai Rp. 6.268.183(setelah dipotong PPN dan

tanggal 22Juli 2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk Di Nota Pesanan Nomor :Leneeeeee ,tanggal 22 Juli 2010.

Penghapusan Rp. 31.202.027.095,00UtangBeban Lainnya Rp. 655.987.693,00Jumlah koreksi Fiskal Pemeriksa Rp. 31.858.014.788,00Alasan Koreksi Pemeriksa Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: PHP40/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 2 Februari 2009, Pemeriksa melakukankoreksi konversi utang menjadi modal berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf fdan huruf k, juncto Pasal 10 Ayat (2) Undangundang Pajak Penghasilan,Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE23/PJ.42/1999 dan PSAKNomor 54 tentang Akuntansi

Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Independenberdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) danmendapatkan opini wajar tanpa syarat.

Dengan demikian, alasanPemeriksa bahwa transaksi konversi utang menjadi saham tidakmemenuhi PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi UtangPiutang Bermasalah, tidak memenuhi syarat;Bahwa demikian alasan banding atas sengketa pajak Koreksi Fiskal PositifPenghasilan Lain/Penghapusan Utang sebesar Rp.31.200.000.000,00 iniPemohon Banding ajukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) diharuskan menyelenggarakan pembukuandengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam halini SAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang PiutangBermasalah;.

Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam persidangan yang mengemukakanbahwa pencatatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) didasarkan pada SAK Nomor 21tentang Akuntansi Ekuitas, dapat ditanggapi sebagai berikut:e Bahwa SAK Nomor 21 mengatur tentang Akuntansi Ekuitas,sehingga tidak relevan digunakan dalam sengketa ini;e Bahwa Argumen Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tersebut sepihak dan tidak berdasar, karenaberdasarkan

Harga atas penyerahaan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang ataupenghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PengusahaKena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum danditerapkan secara konsistenb. Kontrak atau perjanjian ditandatangan, dalam hal saat sebagaimanadimaksud pada huruf a tidak diketahui, atauc.

Namun demikian, dalam praktik kegiatan usahadan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, saat pengakuanpiutang atau penghasilan, atau saat penerbitan faktur penjualan dapat terjaditidak bersamaan dengan saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahanuntuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Metode inimemberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrakdan kinerja selama satu periode;Paragraf 24Menurut metode persentase penyelesaian (percentage ofcompletion), pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalamlaporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaandilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalamlaporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yangberhubungan dilakukan.

Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenailuas aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode.Paragraf 24Menurut metode persentase penyelesaian (percentage of completion),PENDAPATAN KONTRAK DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DALAMLAPORAN LABA RUGI DALAM PERIODE AKUNTANSI DIMANAPEKERJAAN DILAKUKAN. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai bebandalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yangberhubungan dilakukan.

Dengandasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (danbukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalamcatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yangbersangkutan.

TerlBDPPKAD/ Pengadaan ATK 3.134.092, 1.900.000, 1.234.092, ampi2010 Kebutu 00 00 00 rtTanggal 04 han Pada BidangMaret 2010 Akuntansi DPPKAD11. 027/3.1/NP BelanjaBDPPKAD/ Penggandaan Dan Rp. Rp. Rp.

Djide) 00 00 00 fTanggal han pada bidangApril 2010 Akuntansi Seksi pengesahan danpertang gungjawaban DPPKADPenggandaan~ dan 027/10elfVI/201027/10VI/2010027/9.5/NPBDPPKAD/V1/2010Tangga1 05April2010027/09/ NPBDPPKAD/ 2010Tangga1 04April2010027/9.4/NPBDPPKAD/2010Tangga1 05April2010027/8.1/NPBDPPKAD/ 2010..

Rp. 2/NPB Pengadaan ATK 3.134.092, 1.900.000, 1.234.092, ampiDPPKAD Kebutu 00 00 00 r/ 2010 han Pada BidangTangga Akuntansi DPPKAD1 04 Belanja Rp. Rp. Rp. TerlMaret Penggandaan Dan 6.268.183, 2.041.500, 4.226.683, ampi2010 Penjilidan 00 00 00 r11. 027/3.

/NPBDPPKADI/2010 tanggal 22 Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor =: 027/3.1/NPBDPPKAD/2010 tanggal 22 Juli 2010; Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalamnota pesanan barang Bidang Akuntansi (Ibu Frida); Rekap Nota Pesanan Barang Nomor :........... tanggal 22Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/ 2010 tanggal 22 Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor .......... tanggal 22 Juli2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum

No. 05/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALU2010;Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk Di Nota Pesanan NomorLeneeeees ,tanggal 22 Juli 2010;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.2/NPBDppkad/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010;Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk Di Nota Pesanan Nomornies eae ,tanggal 22 Juli 2010;Rekapkontrak daninota pesanan barang BidangAnggaranRekap Perjanjian Kontrak Nomor028/7.2/Kontrak/DPPKAD/IV/2010 tanggal

Fotocopy ljazah Magister Akuntansi (S2) dari Yayasan Wakaf UMI UniversitasMuslim Indonesia atas nama ANDI ANNISA, diberi tanda bukti P9;10.

Fotocopy ljazah Magister Akuntansi (S2) dari Yayasan Wakaf UMI UniversitasMuslim Indonesia atas nama ANDI ANNISA, diberi tanda bukti P9;10.Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama Atas nama : ANDI ANNISA, diberitanda bukti P10;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P1 s/d P10 yang diajukanPemohon tersebut dengan demikian telah memenuhi ketentuan didalam Pasal 93Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu tentang

selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P1menunjukkan bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran namanya adalahSITTI ANNISA ADNAN, kemudian berdasarkan alat bukti surat P4 yaitu berupaPaspor, nama Pemohon menggunakan nama SITTI ANNISA NUR ADNAN ARMA,lalu berdasarkan bukti Surat P2 yaitu berupa KTP Pemohon dan P3 yaitu berupaKartu Keluarga Pemohon, didalamnya disebutkan nama Pemohon menggunakannama ANDI ANNISA, selanjutnya berdasarkan bukti surat P5 s/d P9 yaitu berupajasah mulai dari SD s/d Magister Akuntansi

DRA. dan Saksi ANDI ZAINAL NUR, yang menerangkan bahwaPemohon ketika lahir diberi nama SITTI ANNISA ADNAN sesuai dengan AktaKelahiran, namun oleh karena Pemohon ketika berumur 7 (tujuh) tahun selaluHalaman 6 Penetapan Nomor:272/Pdt.P/2019/P.N.Mks.sakitsakitan maka oleh orang tuanya Pemohon lalu diganti namanya menjadiANDI ANNISA, yang selanjutnya sesuai dengan bukti surat P5 s/d P9 yaituberupa ljasah mulai dari SD s/d Magister Akuntansi, Pemohon menggunakannama ANDI ANNISA;Menimbang, bahwa selain

Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp8.792.372Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 319.441.705,MenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :bahwa uang muka yang diterima Pemohon Banding Tahun 2006 tidak diperhitungkan sebagai omzettahun 2006 oleh Terbanding berdasarkan halhal sebagai berikut:1) bahwa menurut Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan prinsip pengenaan PPh, penerimaanUang Muka belum dikategorikan omzet dan di Neraca dicatat sebagai kewajiban (Pendapatan yangDiterima Dimuka);2

tahun 2006 pekerjaan sudahdimulai sehingga Pemohon Banding sudah mulai mengakui ada pendapatan dan beban dari proyektersebut;bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding terjadi sebagaidampak perbedaan persepsi antara Pemohon Banding dan Terbanding dalam mengakui uang muka yangditerima Pemohon Banding di tahun 2006;bahwa Terbanding tidak mengakui adanya penerimaan pembayaran uang muka di tahun 2006 denganmemberikan penjelasan sebagai berikut:1. bahwa menurut Prinsip Akuntansi

muka yang dibayarkan bulan Desember 2006 : Rp. 580.788.546Tambahan dana akibat eskalasi proyek/addendum : Rp. 344.842.354Jumlah nilai proyek J.O. yang diterima : Rp. 3.248.785.081Porsi Pemohon Banding atas Penghasilan J.O. 55%Penghasilan Pemohon Banding dari proyek J.O. : Rp. 1.786.831.795bahwa uang muka yang diterima Pemohon Banding pada bulan Desember 2006 sebesar Rp580.788.546belum dilaporkan sebagai omset PPh Badan Tahun Pajak 2006, dan menurut pendapat Majelis, hal itusesuai dengan prinsip akuntansi

Dimanaseharusnya, sebelum adanya tanda tangan penerima dana, seharusnyaterdapat tanda tangan atau paraf dari bagian akuntansi dan keuangan, sertapersetujuan Manajer yang dibuktikan dengan paraf atau tanda tangan manajer.Halaman 3 dari 30 putusan No.1522/Pid.B/2018/PN. Jkt.

Dan juga dikarenakandulunya saksi bekerja di Bagian Akuntansi yang tugasnya memeriksaalur masuk dan keluar uang perusahaan;Bahwa hal tersebut dikarenakan pada kurun waktu 2015 sampaidengan 2016 saksi diperintahkan Terdakwa setiap bulannya untukmelakukan penagihan setoran parkir kepada Sdr.

KELUARGA MULYA sebagai Bagian KasirKeuangan dan Akuntansi sejak 2014 sampai dengan saat ini;Bahwa PT. KELUARGA MULYA bergerak dibidang Pelayanan JasaKesehatan dan Obat, yang sekarang beralamat di Jalan Kesemek No.57 Semper, Cilincing, Jakarta Utara, sedangkan pimpinannya adalahSdr. dr. HADI OETOMO selaku Direktur;Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui dariSdr. SANAPI selaku Plt.

Dan juga dikarenakandulunya saksi bekerja di Bagian Akuntansi yang tugasnya memeriksaalur masuk dan keluar uang perusahaan;Bahwa hal tersebut dikarenakan pada kurun waktu 2015 sampaldengan 2016 saksi diperintahkan Terdakwa setiap bulannya untukmelakukan penagihan setoran parkir kepada Sdr.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PersalatanLaboratorium Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274) I (Satu) ........88 274)1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Asli Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Indosoft. 299)1 (satu) jepitan ash Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 70/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi ruangBasement Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 300)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 74/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi Ruang KWUjurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 301)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 252/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tangggal 10 Desember 2012 pekerjaan Pengadaan

Dama Adiyis dan Berita Acara pemeriksaanpekerjaan 228.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Foto CopyNomor: 21.c/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Maret 2012 pekerjaanrenovasi Basement Jurusan Akuntansi pelaksana C.

APBNP/KU/2012 tanggal 29 Oktober 2012 pekerjaan Pengsadaan PeralatanLaboratorium Multimedia Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang, BeritaAcara Pemeriksaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana CV.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PeralatanLaboratorum Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Ash Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.