Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
223
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 19-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 05-04-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln
Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586147
  • atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, LaporanTahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya,dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untukditindaklanjuti.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undangundang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal111 Ayat (1) Sangsi
    bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB danLaporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif.
    Sangsi administratifberupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atau;c.
Register : 31-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ZULHELDA, SH
Terdakwa:
CHURNIAWAN Pgl. IWAN
5225
  • Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur yangbersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makaunsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;Menimbang bahwa delik pidana yang dapat dikenakan sangsi pidanadalam unsur kedua tersebut adalah setiap perbuatan yang dapatdikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atauancaman kekerasan
    Undangundang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menuruthukum;Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur yangbersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makaunsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;Menimbang bahwa delik pidana yang dapat dikenakan sangsi
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Mujiani Alias Nita
272
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 13-03-2017 — Upload : 09-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Pts.
Tanggal 13 Maret 2017 — REGINA MONIKA ERNA DAI Anak Dari DOMINIKUS PRAWIN
4737
  • makanantersebut dapat dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosipenjualan barang dan/atau jasa tersebut.Bahwa berdasarkan sesuai Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor :8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 (a), seseorang atau pelaku usaha tidakdiperbolenkan untuk mengedarkan atau) memasarkan atau menjualbarang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhi Standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku.Bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memasarkan danmenjual barang, pelaku diberikan sangsi
Putus : 12-12-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 597/Pdt.G/2018/PN.Sby
Tanggal 12 Desember 2018 — LIEDYAWATI ONGKOWIJOYO melawan ONG, WONGSO GUNAWAN
17977
  • Sby.Bahwa, pada Tanesal 31 Juli 2018, lbu Liedyawati Ongkowijoyo ( dalam hal inisebagai Penggugat) telah membuat dan mengirimkan Surat kepada : Tergugat,Perihal: Peringatan Pertama untuk pembayaran hutang uang, Nomor Surat : 01 /Vil /2018, yang berbunyi, sebagai berikut:" Sehubungan dengan saudara tidak melakukan pembayaran hutang dengansebesar Rp. 255.000.000, ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) sejak tanggal28 Juli 2007, untuk itu saudara kami kenakan sangsi " peringatan pertama "untuk segera
Putus : 29-06-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 24/PID/2015/PT.DPS
Tanggal 29 Juni 2015 — I WAYAN SUNARTA
15361
  • melakukanperbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakahterdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana karenakesalahannya ;Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalahatas perbuatan yang dilakukan harus dibuktikan adanya sifat melawanhukum dari perbuatan terdakwa yang dalam kaitan perkara ini melawanhukum publik atau melawan hukumprivat ; Menimbang, bahwa hukum publik adalah peraturan hukum yangberlaku bagi semua orang dimana hukum itu berlaku dan bagi yangmelanggar akan dikenai sangsi
Register : 01-08-2003 — Putus : 24-12-2003 — Upload : 10-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1306/ Pdt.G / 2003 / PA.Sby
Tanggal 24 Desember 2003 — PEMOHON VS TERMOHON
251
  • nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nee1 Membayar nafkah dengan rincian 1 hari Rp. 25.000, selama 6 tahun dengan jumlah Rp. 54.000.000(lima puluh empat juta rupiah ); 2 Masa idhah selama 3 bulan a Rp. 700.000, x 3 = Rp. 2.100.000, dengan demikian keseluruhantuntutan saya berjumlah Rp. 54.000.000, + Rp. 2.100.000, = Rp. 56.100.000,;Masalah biaya pendidikan dan kesejahteraan anak, dibayar setiap bulan a Rp. 300.000, dalam halini mohon pihak pengadilan agama mengatur sangsi
Register : 15-05-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
159
  • Termohonsering bertengkar disebabkan Termohon sering berkata tidak jujur kepadaPemohon dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuanPemohon, dan nanti Pemohon mengetahui setelan datang penagih kerumah Pemohon.Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berutang karena dirumah tidak ada barang yang dibeli.Bahwa saksi pernah melihat melihat Pemohon dan Termohonbertengkar, bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasanPemohon mengenai pemukulan Termohon yang dilakukan Pemohonsehingga Pemohon diberi sangsi
Register : 10-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Syahrul Bahri
254
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 07-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/2020
Tanggal 22 April 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Andri Herdiana
6744
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak mempengaruhi pola pembinaan di satuannyadan ditiru serta terulang oleh Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas dan dipisahkan denganprajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena
Register : 17-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 291/Pid.Sus/2015/PN Yyk
Tanggal 5 Nopember 2015 —
7014
  • tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dihukum, makasesuai ketentuan pasal 222 KUHAP ia harus dibebani membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu puladipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan kesalahanTSPOBKWE,, YaITU nn nnn nnn nnn nine een mnn nnn amannmnnnamanmnmaninmnmnnmmnmrininHalhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;e Perbuatan Terdakwa bila tidak dikenai sangsi
Register : 16-09-2013 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 22/PDT.G/2013/PN.LB.BS
Tanggal 23 Juni 2014 — - MUCHLIS DT. RAJO SIKAMPUNG DKK ( Penggugat ) ; - MUCHTAR SAUFI Gelar DT. PALEMBANG DKK ( Tergugat ) ;
615
  • Bahwadan jika perbuatan yang dilakukan oleh paraPenggugat yang dengan sengaja mempergunakanhak, yang tidak hak dari padanya atau dengansengaja mempergunakan suatu barang yang tidakberhubungan dengan haknya, adalah perbutan yangbertentangan dengan hukum atau melawan hukum,maka tidak salah dan dianggap benar yang telahpara Tergugat terangkan pada poin 1 (satu)sebelumnya jawaban para Tergugat, para Penggugatdapat dikenakan sangsi hukum pasal 263 KUHP(mempergunakan bukti atau suatu barang palsu ataudengan
Putus : 24-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 96 /PID.B/2012/PN Rkb
Tanggal 24 Juli 2012 — HINDUN HUTABARAT BINTI H. MEMED.
263
  • (sembilanribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Bahwa menurut saksi yang membeli salah dan pihak SPBU juga salah samasamamelanggar hukum, tergantung peruntukannya salah prosedur dilaporkan kePertamina dan yang jelas dapat sangsi hukum dan tidak boleh memberi lagi kepembeli, menurut Kepres No.15 Tahun 1992 setiap pembelian dengan ekonomi kecilharus ada rekomendasi dari Deperindag untuk mendapatkan kartu kuning ; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; Saksi 5.
Register : 15-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 681/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : KATMIRAN Diwakili Oleh : RUMADHONO SUMANTO.SH
Terbanding/Tergugat : AMIR YAHYA
9140
  • Bahwa dengan mengadakan Ujian Perangkat Desa, namun yang lulus tidakdiangkat / dilantik dan yang dilantik yang tidak lulus Bahwa selanjutnya tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka adalah bukti yang kuatbahwa Penggugat / Kepala Desa Nanggungan, adalah melakukanPelanggaran Administrasi sebagaimana di atur dalam Ketentuan PP No. 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif kepadaPejabat Pemerintahan7.1.Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7
Register : 24-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 7 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Agus Salim
243
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pdt/2012
Tanggal 8 Juli 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. Cq. KEJAKSAAN AGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA, vs SUPARMAN,
5028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPNS/2009 tanggal 25 Mei2009 atas tindakan Polisi Hutan tersebut yang mengamankan Truk dengan suratpenyitaan tersebut, juga dapat dikatakan telah merampas kendaraan bermotor jenistruk yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kayukayu yangdiduga hasil pembalakan liar (Illegal logging); Bahwa Tergugat II kelirumelakukan penyitaan Truk milik Penggugat, dimana truk tersebut bukan dimilikioleh pemilik kayu, hal tersebut terbukti dari sopir yang menjalankan kendaraan tersebuttidak dikenai sangsi
Putus : 12-04-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 PK/Pdt/2010
Tanggal 12 April 2011 — TUR’AH HJ. FATMA vs SALIM, dkk
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • padahal tanah milik Penggugat sudahditerbitkan sertifikat dan mestinya kalau ada perubahan hak, maka tertulispenyebab terjadi pemindahan hak melalui Akta ;Bahwa dengan adanya foto copy sertifikat tersebut para Penggugatmenjadi sangsi, karena coretcoretan yang ada di foto copy tersebut, sehinggapara Penggugat menanyakan aslinya sertifikat tersebut dan dijawab oleh BPNKabupaten Sampang, foto copy tersebut mendapat dari Sudarto mantan Sek.Desa Banyuates ;Bahwa foto copy sertifikat yang diberikan kepada
Register : 02-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Agustono Als Panjul
222
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 06-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — HADI FERDIANSYAH VS PT. CIPTA MAJU PROPERTY
126131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 190 K/Pdt/2015juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh limarupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajib membayardenda keterlambatan sebagai akibat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.Pasal 8(3)Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampaui WaktuPelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6 SPPP ini makaatas keterlambatan ini Pihak kedua dapat dikenai sangsi berupaDenda keterlambatan sebesar 1%o (satu per