Selanjutnya Kepala Laboratorium danQC sebagai atasan langsung Penggugat mengirimkan Memo tanggal 23desember 2017 yang melaporkan mengenai berbagai pelanggarantersebut kepada Personalia dan kemudian ditindaklanjuti denganmengeluarkan diterbitkannya Surat Peringatan Ke Ill, Nomor:52/SP.III/DIL/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 tersebut;9.

Hal ini dapat dibuktikan diantaranya dengan adanya Memo dariKepala Laboratorium dan QC kepada Personalia pada tanggal 20 dan 25hal 7 dari 27 hal. PUT. No. 30/Pdt.SusPHI/2018/PN PtkJanuari 2018, yang memberitahukan bahwa Penggugat mangkir dantidak melaksanakan pekerjaannya;10.

Semua pelanggaranyang dilakukan Penggugat ini kembali dilaporkan oleh KepalaLaboratorium dan QC kepada pihak Personalia berdasarkan Surat Memotertanggal 28 Mei 2018;18.

Bahwa belum lagi pertemuan Bipartit tersebut dilaksanakan,ternyata lagilagi Penggugat mangkir dari bekerja pada tanggal 3 Juli2018 dan telah dilaporkan olen Kepala Bagian Laboratorium dan QualityControl kepada Personalia berdasarkan Absen Kehadiran Karyawan danSurat Memo tanggal 4 Juli 2018;22.

Bahwa Penggugat telah berkalikali kembali mengulangipelanggaran dengan melakukan mangkir bekerja pada tanggal 3, 18 dan24 September 2018 berdasarkan data yang diperoleh dari AbsenKehadiran Karyawan dan Memo yang dikirimkan oleh Kepala BagianLaboratorium dan QC kepada Personalia pada tanggal 4, 19 dan 25September 2018.

,Kepala Bagian Personalia & Umum PT. Tjipta Rimba Djaja,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanTEMAN BARUS, bertempat tinggal di Jalan Pancing Gg.Manggis Link. IV, Kel. Besar, Kec.

Khusustanggal 1 Maret 2016;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan telah bekerja selama 23tahun dengan jabatan sebagai Kabag Personalia

Tjipta Rimba Djaya JI.Kol Yos SudarsoMedan untuk penyegaran;Halaman 17 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa mutasi tersebut adalah tidak wajar karena jabatan Penggugatsebelum di mutasi adalah sebagai Kabag Personalia dan Umum, dansetelah mutasi jabatan Penggugat adalah menjadi pekerja sebagaiKompuser (karyawan biasa) dan tunjangan sebesar Rp 600.000,00 perbulan yang diterima Penggugat sebelum mutasi menjadi hilang setelahPenggugat di mutasi;Bahwa caracara yang dilakukan oleh Tergugat

JuniHartono, (saksi Il) yang mengetahui bahwa jabatan Penggugat / TermohonKasasi adalah sebagai Staff di bagian Personalia dengan upah sebesarRp.2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiapbulannya dan tidak ada menerima tunjangan jabatan karena tunjanganjabatan hanya diberikan kepada pekerja / buruh yang memiliki jabatan,yang mana hal ini diterangkan dibawah sumpah dimuka sidang Pengadilanoleh saksi Tergugat/ Pemohon Kasasi;4.

dan Umum untukmenyatakan pembuktian bahwa jabatan Kabag Personalia dan Umumhanya ada satu dan bukan dijabat olen Penggugat / Termohon Kasasi ;Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukanbukti (T3) berupa Uraian Jabatan (TRD/UJI) untuk menyatakanpembuktian bahwa Penggugat / Termohon Kasasi tidak memenuhi syaratdan kualifikasi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Personaliadan Umum ;10.Bahwa dalam persidangan Tergugat / Pemohon Kasasi telah mengajukan11.bukti (T4) berupa

Dalam hal ini jelasobjek sengketa perkara a quo adalah sesuatu yang sudah jelas,pasti dan dapat ditunjukkan, berupa Surat Keputusan KONI PusatNomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 TentangPengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan TenisMeja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 20142018;Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.

Tahun 1945;30.3.Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti2014 2018 (Objek Sengketa) jelas merupakan perbuatan yangbertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;Bahwa terbukti tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang PengukuhanSusunan Personalia Pengurus

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 2018;4.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat KeputusanKONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan olehKONI Pusat (Tergugat);2.

Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah SuratKeputusan KONI Pusat (Tergugat) Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia PengurusBesar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.4.

Bdg.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan/Pekerja pada PerusahaanTERGUGAT yang telah bekerja selama 9 (sembilan) Tahun denganstatus PKWT dibagian Staff Personalia dengan jabatan Head TimeOffice.. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 PENGGUGAT diberhentikanoleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas..

Bahwa selam bekerja 9 (sembilan) tahun PENGGUGAT telahmenandatangani perjanjian kerja selama 1 (satu) kali saja yakni 21Januari 2006 s/d 20 Januari 2007.Bahwa setelah tanggal 20 Januari 2007 PENGGUGAT tidakdibuatkan PKWT, namun tetap bekerja hingga selama 9 (sernbilan)Tahun, maka PENGGUGAT berstatus PKWTT.Bahwa PENGGUGAT selama bekekrja di Perusahaan TERGUGATadalah dibagian Personalia, dimana bagian tersebut merupakanbagian utama dimana bagiannya bersipat tetap dan terus menerus.Bahwa berdasarkan

,Asisten Manager Personalia PT. Indo Liberty Textile, beralamat Jalan Raya TelukJambeKarawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;eonnnnnne Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, sehingga acarapersidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 143/Pdt.SusPHI/2015/PHI.

Bdg.Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan sendirioleh Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatasTergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal20 Agustus 2015 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa dari tanggal 26 November 1996, bapak Raphael Masing dalamperkara ini sebagai PENGGUGAT, diterima sebagai karyawan/pekerja diPerusahaan TERGUGAT di bagian Personalia sebagai Time

Gugatan Penggugat bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat adalahdi bagian Personalia, perlu dijelaskan bahwa, semenjak Penggugatmembuat Surat Permohonan Pengunduran diri pada tahun 2006, secaraHalaman 9 dari 24, Putusan Nomor 143/Pdt.SusPHI/2015/PHI.

No. 914 K/Pdt.Sus/2010Kasasi/Tergugat maka Pemohon Kasasi/Tergugat tetap berusaha memanggilTermohon Kasasi/Penggugat untuk datang bekerja dengan cara terlebih dahulumelapor ke bagian Personalia (Vide Bukti T11 dan T12), akan tetapi haltersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa karena Termohon Kasasi/Penggugat telah dipanggil secara layakakan tetapi tidak mau datang untuk melapor ke bagian Personalia makaperbuatan Termohon Kasasi/Penggugat dapat dikwalifikasi kepadaPengunduran

Masa Kerja berdasarkanPasal 161 ayat (8) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebab Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak adamelakukan PHK terhadap Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa sebagai wujud nyata dimana Pemohon Kasasi/Tergugat tidakpernah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi/Penggugat maka sampaisekarang Pemohon Kasasi/Tergugat tetap masih mau menerima TermohonKasasi/Penggugat untuk bekerja kembali dengan cara TermohonKasasi/Penggugat terlebin dahulu melapor ke bagian Personalia

;Bahwa dengan demikian karena Termohon Kasasi/Penggugat telahterbukti tidak mau melapor ke bagian Personalia meskipun sudah dipanggIlmaka Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang menghukum PemohonKasasi/Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang PenghargaanMasa Kerja adalah salah menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatankeberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2009, Penggugat secaratertulis mengajukan ijin cuti tidak masuk kerja dari tanggal 21 Desember2009 sampai dengan 3 Januari 2010 kepada saudara Williarto selakuFactory Manager dengan diketahui Saudara Johannes Sianturi, SH selakuKepala Bagian Personalia dan memberitahukan kepada saudara Williartodan saudara Johannes Sianturi, SH tentang undangan pesta perkawinanadat Penggugat telah di sebar ;.

Penggugat selanjutnya mengatakan kepadasaudara Williarto selaku Factory Manager dan saudara Johannes Sianturi,SH selaku Kepala Personalia undangan telah disebar dan apapun yangterjadi pesta harus tetap dilaksanakan ;.

Johannes Sianturi, SH selaku Kepala Personalia untukmempertanyakan kembali (konfirmasi) tentang isi surat tanggal 28Desember 2009 dan dijawab oleh saudara Johannes Sianturi, SH : nantikita bicarakan di kantor sepulang kamu dari Medan;10.Bahwa, pada tanggal 4 Januari 2010, Penggugat masuk kerja pada11Tergugat dan sangat terkejut karena tidak ada lagi nama Penggugat dalamdaftar absensi dan diminta untuk menunggu saudara Johannes Sianturi,SH selaku Personalia ;.Bahwa, setelah saudara Johannes Sianturi

Saksi Arliati br Karo sekali ( saksi dibawah sumpah)Bahwa, benar saksi tahu Sarikat Purba adalah pekerja yang baikdimana pada saat hari liburoun Sarikat Purba mau bekerja untukperusahaan;Bahwa, benar saksi tahu Sarikat Purba menanyakan hak cutinyakepada saksi dan saksi jawab 12 hari kerja;Bahwa, benar ketika Sarikat Purba mempertanyakan hak cutinya,saksi masih bekerja sebagai staff personalia;Bahwa, benar saksi tahu Sarikat Purba tidak pernah mengambil hakcuti untuk kepentingan pribadi yaitu tahun

No. 547 K/Pdt.Sus/2011Sianturi, SH selaku kepala personalia pada tanggal 1 Desember 2009untuk pesta perkawinan adat Pemohon Kasasi, namun pada tanggal 15Desember 2009 Pemohon Kasasi tidak diperkenankan untuk mengambilcuti sementara undangan pesta perkawinan adat untuk tanggal 26Desember 2009 telah disebar.Bahwa, selanjutnya dalam persidangan terungkap melalui keterangansaksi Arliati br Karo Sekali Pemohon Kasasi belum pernah mengambil hakcuti untuk kepentingan pribadi dari tahun 2006,2007,2008 dan

Menetapkan agar barang bukti berupa surat surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagaipengganti daftar absensi Terdakwa Tmt. 26 September2004 sampai dengan tanggal 22 Desember 2004 dantanggal 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak DiketemukannyaTerdakwa Prada Muhamad Fauzi Nrp.31040042090282,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

Bahwa pendapat Saksi dengan kejadian ini Terdakwa sebelumkabur sudah mempunyai rencana bahkan mempengaruhi' rekan rekannyadan ternyata melakukan diluar juga sangat memalukan citra TNI jugaTerdakwa sudah tidak layak lagi sebagai INI, terbukti setelahditangkap masih tetap melarikan dirt.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpaketerangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tigakali panggilan dan sesuai Surat Keterangan Personalia Nomor :Ket/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005

Terdakwa Tmt. 26 September2004 sampai dengan tanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 3 Januari2005, melarikan diri sampai dengan sekarang belum kembali, danTerdakwa tidak bisa dihadirkan dalam sidang sehingga pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukanbarang bukti berupa surat surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagai penggantidaftar absensi Terdakwa Tmt. 26 September

Bahwa sesual Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagai pengganti' daftarabsensi Terdakwa Tmt. 26 September 2004 sampai dengan tanggal 22Desember 2004 danmelarikan diri dari sel tahanan pada tanggal 3Januari 2005 sampai dengan sekarang belum kembali, hal inimenunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkandiri lagi dengan kedinasan militer,oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan' serta kepastianhukum dalam kehidupan organisasi militer maka

Menetapkan barang bukti berupa surat surat 9 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagai penggantidaftar absensi Terdakwa Tmt. 26 September 2004 sampai dengantanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 3 Januari 2005 sampaidengan sekarang, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak DiketemukannyaTerdakwa Prada Muhamad Fauzi Nrp. 310400 42090282,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Tentang perubahan susunan personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso atas rekomendasi Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum ;3. Menyatakan SK - 885 / DPP 01 / IX / 2013 tertanggal 11 September 2013 M / 5 Dzul Qodah 1434 H. adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum mengikat, karenannya tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat III bertindak untuk dan atas nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso.4.

Bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor : SK885/DPP01/IX/2013, tanggal 11 September 2013 Tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPCPKNU Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur Masa Khitmad 2011 2016adalah perbuatan yang melawan hukum, karena hanya mendasarkan kepadarekomendasi Tergugat II tanpa meneliti / mencermati adanya berkas / berita acaraMuscab / Muscabsus.Bahwa Tergugat I memberikan rekomendasi kepada Tergugat I Perubahan susunandan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso

Anggaran Rumah Tangga ( ART ) pasal 14 ayat ( 2 ) huruf b, dimana DPWmemiliki wewenang memberikan rekomendasi bersifat mengikat kepada DPPuntuk mengesahkan komposisi dan personalia DPC serta pembekuan DPC.d. Anggaran Rumah Tangga ( ART ) pasal 13 ayat ( 2 ) huruf b, dimana DPPmemiliki wewenang mengesahkan komposisi dan personalia Dewan PengurusWilayah ( DPW ) dan Dewan Pengurus Cabang ( DPC ).e.

Foto copy SK Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso Masa Khidmat 2011 2016, Nomor. SK 499 / DPP 01 / VIII / 2012,tanggal. 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P. 2.3. Foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah DPC pknu Kabupaten Bondowoso,tanggal. 8 April 2013, selanjutnya diberi tanda P. 3.4. Foto copy SK Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso Masa Khidmat 2011 2016, Nomor.

Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 14 ayat (2) huruf b, dimana DPWmemiliki wewenang memberikan rekomendasi bersifat mengikat kepada DPPuntuk mengesahkan komposisi dan personalia DPC serta pembekuan DPC.n. Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 13 ayat (2) huruf b, dimana DPPmemiliki wewenang mengesahkan komposisi dan personalia Dewan PengurusWilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN. Bdw.o.

Bdw.atas Surat Keputusan Nomor : SK795/DPP01/IV/2013 tanggal 16 April 2013 TentangPerubahan Susunan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa TimurMasa Khidmat 20112016.

Dengan demikian, maka sejak tanggal 1Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016, telah terjadikekosongan kepengurusan dan kekosongan hukum dalam Dewan PimpinanPusat Partai Golkar, hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang PengesahanKembali Susunan Komposisi dan Personalia Devvan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya Hasil Musyawarah Nasional Riau Tahun 2009 pada poinMenimbang

(sebagaiPLT Sekretaris) dengan membentuk Susunan dan Personalia PanitiaPenyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pimpinan DaerahPartai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016,berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganHalaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 496 K/Pat.SusParpol/2017Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor KEP108/GolkarNTB/XII/2015,tanggal 28 Desember 2015.Bahwa Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Provinsi

Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan diDPraya Hotel, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16, 17 dan 18Januari 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dilaksanakanpada saat Kepengurusan DPP Partai Golkar sedang mengalamikekosongan kepengurusan dan kekosongan hukum sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentangPengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan PimpinanPusat Partai

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor KEP86/DFP/Golkar/II/2016 tentang Pengesahan Komposisidan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi NusaTenggara Barat Masa Bhakti 20162021, tanggal 3 Februari 2016.Bahwa di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor KEP108/GolkarNTB/XII/2015,tanggal 28 Desember 2015 tentang Susunan dan Personalia PanitiaMusyawarah Daerah (MUSDA IX) Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar NomorKEP/343/DPD/Golkar/IX/2014, tanggal 15 September 2014tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bakti20092015 (Hasil PAW).6.7. Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP6/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTBserta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GolkarProvinsi NTB.6.8.

Nani menghadap pakDadang personalia dengan bermaksud supaya adakebijaksanaan dan majikan. Majikan saya pinjam uang kekopreasi tapi jangan dipotong dengan pokoknya kan sayaudah perjanjian dengan bu Lilis waktu pertama pinjam,kalaupun mau dipotong semuanya bilang dulu ke saya biarenak kesana kesini."Kata Majikan" kirakira tidak akan kebayar jangan pinjam uangdan harus ada jaminan.

Vhileo dengan saudara sayayang bernama Nandang, mau menyelesaikan masalahdengan cara kekeluargaan, kebetulan Pak Dadang lagi adadirumah langsung membicarakan inti persoalan danSaudara saya menanyakan kepada Pak Dadang (Personalia)kenapa adik diberhentikan bekerja dan apa kesalahannyasaudari Nani.

DanSaudara Saya minta pada Pak Dadang (Personalia) sebelumdiajukan ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) KabupatenBandung, kita selesaikan secara kekeluargaan. Jawab Pak10.11.12.13.14.15.16.17.Dadang ya kalau gitu kenapa tidak datang langsung keperusahaan CV. Vhileo.Pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2009, saya (Nani) dansaudara saya (Nandang) datang ke pabrik (CV.

Vhileo.Saudara saya bilang (Nandang) udah aja saya bukan untukmendengarkan cerita permasalahan Serikat Buruh (SB)18.19.20.21.akan tetapi mau menyelesaikan masalah saudari Nani, kataPak Dadang yang nanti mau diusulkan atau dibicarakan lagidengan pengusaha minta waktu s/d hari sabtu tanggal 14Nopember 2009.Pada hari kamis tanggal 13 Nopember 2009, kakak saya(Nandang) menelpon personalia CV.

Vhileo.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara jikapelaksanaan putusan terhadap gugatan perselisihan inimelebihi jumlah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan, untuk kepentingan Penggugat di persidangan datangmenghadap Kuasanya OMAN SUHAMAN dan KARKONO tersebut,sedangkan untuk kepentingan Tergugat datang menghadapkuasanya DADANG AGUS SUPENO, Kepala Personalia CV. Vhileo,berkantor di Jl.

SE13/MEN/SJHK/I/2005 sebagai sebuahpetunjuk teknis dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003 yangmembatalkan Pasal 158 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;12.Bahwa jenis pekerjaan Penggugat sebagai personalia bukanlah jenispekerjaan yang dapat diterapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)mengingat jenis pekerjaan Personalia merupakan pekerjaan yang terusmenerus dan tidak dapat diketahui kapan berakhirnya, untuk itu sangat wajardan beralasan hukum apabila Penggugat

Bahwa benar Penggugat dalam hal ini tidakmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Personaliaditempat Tergugat yang mana pengurusan BPJS sebenarnya adalahmerupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Personalia diPerusahaan Tergugat.Tergugat dalam hal ini sama sekali tidak memerintahkan kepada Penggugatuntuk menahan pengurusan BPUJS tersebut.

Bahkan dari kantor pusat Tergugat diSurabaya, Kepala Departemen Personalia di kantor Pusat selalu mengingatkanhal tersebut untuk segera ditindaklanjuti pengurusannya karena hal itu adalahmerupakan peraturan yang harus dilaksanakan.

Padahal dalam halini Penggugat bekerja dibidang personalia yang mengerti perihal kontrak kerjadan lainlain yang mana seharusnya Penggugat bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan solusi yang tepat dan benar bilamana terjadi sesuatu yangtidak tepat / benar di perusahaan untuk dibenahi.

;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jenis pekerjaan sebagai kepalabagian personalia adalah bukan pekerjaan yang sifatnya sementara, tidak dapatdiperkirakan kapan selesainya, tidak tergantung pada musim tertentu serta tidakberhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru.

Saksi Yudi Sugilar Bin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

Saksi Lusi Puji Lestari Binti lbak Duhriat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

Rizal, S.H., Bin DadanSupardi, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

Saksi Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

SaksiLo Chih Chao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

SusPHI/2017perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 16Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017Nomor 023/CRI/PERSBDG/XII/2015 kepada Penggugat 17, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 17 diberhentikan bekerjadari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 28Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017aa.perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 17Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017bb.CC.dd.ee.Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

Sun Prima Nusantara Pembiayaan sebagai karyawan dengan masa kerja 6 tahun.Sejak tanggal 17 Januari 2002 dengan jabatan Kepala Pengendalian Keuangan danCollection dan mendapat upah terakhir sebesar Rp2.100.000, per bulan ;Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 pekerja di panggil oleh pihak perusahaanmelalui Personalia untuk menghadap dan pekerja disarankan membuat suratHal. 1 dari 11 hal. Put.

No. 592 K /Pdt.Sus/ 2009pengunduran diri, sehingga atas saran dari Personalia tersebut pekerja menolak karenaalasan untuk meminta mengundurkan diri tersebut tidak jelas ;Bahwa ternyata pada tanggal 9 Januari 2008 pada saat itu pula pihak perusahaanmelalui Personalia Iangsung menonaktifkan pekerja dan pekerja meminta kepada pihakPersonalia penonaktifannya diperpanjang sampai tanggal 16 Januari 2008 mengingatkarena perhitungan upah dan pekerja juga meminta surat penonaktifannya, namun pihakperusahaan

diwakili oleh Bapak ANWAR dan BapakGUNAWAN SIRAIT untuk membicarakan suat lampiran perjanjian bersama, namundalam pembicaraan tersebut tidak mencapai kesepakatan karena pihak perusahaanmemberikan kompensasi terhadap pekerja tidak sesuai dengan ketentuan ;Bahwa oleh karena tidak mencapai kesepakatan, sehingga pekerja menolak atastawaran dari pihak perusahaan dan kemudian pada tanggal 9 Maret 2008 pihakperusahaan kembali menghubungi pekerja melalui telepon yang diwakili oleh BapakPRASETYO sebagai Personalia

Sun PrimaNusantara Pembiayaan (SNP), sejak tanggal 26 Desember 1996 dengan jabatan sebagaiKoordinator Wilayah Cabang Bekasi dengan mendapat upah sebesar Rp.1.825.000, perbulan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 pekerja diberhentikan atau di PutuskanHubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan melalui Personalia tanpa alasan yangHal. 2 dari 11 hal. Put.

RSUP CWP II Industry Pulau Burung DesaPulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri HilirRIAU; Bahwa awalnya berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018sekira pukul 09.00 wib saksi selaku Administrasi Personalia PT.

Hidayati Fatahila bagianAdministrasi Personalia. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri.Hidayati Fatahila via handphone yang mana pada saat itu Sdri.

Indragiri HilirRiau; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi mendapatinformasi dari saksi Pompy Octaria Hartianti Binti Suhartono selakuAdministrasi Personalia PT.

RSUP IndustryPulau Burung menyuruh terdakwa untuk langsung menemui saksiHidayati Fatahila bagian Administrasi Personalia.

RSUPCWP II Industry Pulau Burung Desa PulauBurung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri HilirRIAU; Bahwa awalnya berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018sekira pukul 09.00 wib saksi POMPY selaku Administrasi Personalia PT.RSUP Industry Pulau Burung menghubungi terdakwa via handphone untukmeminta formulir/rekapan Penagihan KWH Listrik Non Karyawan PT.

Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa: ; ee1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AIndonesia Nomor : M.HH28.AH.11.01 Ts 16, tanggal 09 Desember 2016, Tentang Pengesahan. an Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai an dan Persatuan Indonesia; 2) Surat Keputusan Menteri , an Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M H.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017, Tentang an Perubahan Susunan Personalia DewanPimpinan N , artai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periodepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan berupa: rat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09Desember 2016, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan PersatuanINDONESIA; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn sence nnn nnnen2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

dalildal at/Pembanding untuk seluruhnya; Putugan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

mene nnn nnn nnn nnnDPN PKP Indonesia yang ini diwakili/ditandatangani oleh Harisselaku pejabat sementara Ketua Umum dan Semuel Samson i Sekretaris Jenderal mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) diHotel Grand Cempaka pada tanggal 2224 Agustus 2016 hal mana hasilKLB tersebut didaftarkan ke Tergugat/Pembanding (vide bukti P95) danTergugat/Pembanding telah menerbitkan dua surat tentang PenjelasanAD/ART dan Susunan Kepengurusan PKP Indonesia (vide bukti T II Intv3) dan Surat tentang Penegasan Susunan Personalia

Gerson Paulus Nggadas) telah dilakukanpembinaan yang aktif mulamula secara persuasif terutama dilaksanakan olehBagian Personalia dengan menegur Pekerja beberapa kali secara lisan, tetapiPekerja tidak mengindahkan ;Bahwa sikap Pekerja yang keras kepala tidak mengindahkan teguran lisan dariBagian Personalia mengeluarkan teguran (Peringatan) secara tertulis denganSurat Peringatan I tertanggal 9 September 2001 (Bukti P5).

Surat Putusan Tergugat menyebutkan tanggal 3 Januari 2003adalah salah dan yang benar adalah tanggal 2 Januari 2003. selama waktutersebut Pekerja tidak pernah memberikan kabar atau mengirim Suratmelaporkan keadaan dia yang sebenarnya ke Bagian Personalia ;Bahwa atas perbuatan Pekerja yang mangkir tersebut dan agar masalahnya tidakberlarutlarut dan demi kewibawaan management Perusahaan maka BagianPersonalia telah dua kali mengirim Surat Panggilan kepada Pekerja masingmasing :(i).

Surat Panggilan I No. 001/HRDBLSS/1/2002 tertanggal 8 Januari 2002yang meminta kepada Pekerja untuk menghadap Bagian Personalia padatanggal 9 Januari 2002 untuk memberikan penjelasan tentangketidakhadiran Pekerja (Bukti P6) tetapi Pekerja tidak datang tanpamemberikan kabar ;Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011(ii).

Karena itu Surat Sakit dari dokter yang diajukan Pekerja patutditolak oleh Penggugat ;j Bahwa kedatangan Pekerja tersebut untuk masuk kerja tidak dapat diterima olehPenggugat karena sudah terlambat dimana Pekerja tidak memanfaatkan waktuselama 14 (empat belas) hari mangkir untuk melaporkan keadaan dia yangsesungguhnya secara patut dalam waktu 3 (tiga) hari atau menghadiri PanggilanBagian Personalia ;IH.

Bagian Personalia;e Penggugat telah memanggil Pekerja dengan surat sebanyak 2 kaliberturutturut (Vide Bukti P6 dan Bukti P7) tetapi Pekerja tidak hadirtanpa memberikan kabar atau jawaban dari Pekerja ;e Penggugat telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Kepala KantorDepnaker Jakarta Pusat up : Ka.

anggota DPRD Kabupaten Karosesuai usulan masingmasing Fraksi sebagai Personalia Komisi A, Bdan C , Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan DPRDKabupaten Karo Sisa Masa Jabatan 2014 2019.Putusan No : 114/G/2018/PTUNMDN Halaman 6+Bahwa selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karo sebagai pimpinanrapat memberikan waktu kepada masingmasing Personalia Komisi A,Bdan C, untuk melaksanakan rapat Komisi memilih Ketua, Wakil Ketuadan Sekretaris Komisi A,Komisi B dan Komisi C;Bahwa setelah rapat komisi untuk

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pimpinan DPRDKabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2018 tertanggal 26 Juni 2018 tentangPenetapan Susunan Personalia Komisi A, B dan C, Badan PembentukanPerda dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karo Sisa MasaJabatan 2014 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRDKabupaten Karo ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPimpinan DPRD Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2018 Tertanggal 22Juni 2018 tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi A, B dan C,Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan DPRD KabupatenKaro Sisa Masa Jabatan 2014 2019 yang ditandatangani oleh WakilKetua DPRD Kabupaten Karo ;4.

Menyatakan sah Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten KaroNomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang PenetapanSusunan Personalia Komisi A, B Dan C, Badan Pembentukan Perdadan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karo Sisa Masa Jabatan2014 2019;3.

Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karo Nomor : 12 Tahun 2018Tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi A,B Dan C, BadanPembentukan Perda Dan Badan Kehormatan DPRD KabupatenKaro Sisa Masa Jabatan 20142019, tertanggal 26 Juni 2018,selanjutnya diberi tanda (Bukti T1);2. Fotokopi Proses Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo Dalam RangkaRotasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Karo Tahun Sidang2018, tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda (Bukti T2);3.

dan terdakwa menjawab Saya kemudianterdakwa masuk kedalam hotel dan menanyakan dimana Manager Hotel City, yang mana padasaat itu saksi Efni Deli selaku bagian personalia di Hotel City tersebut keluar dari ruangannyadan menjumpai terdakwa serta menannyakan maksud dan tujuan terdakwa melakukanpengrusakan tersebut, yang mana tujuan terdakwa agar pihak Hotel mengetahui bahwa suamiterdakwa sering menginap di Hotel tersebut tetapi identitas suami terdakwa tidak ada ataudirahasiakan dikarenakan ada oknum

ayat(1) KUHP. nnnw Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi); Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi di bawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1 SAKSI EFNI DELI Binti (Alm) BURHANUDDIN ZEIN ; dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai Bahwa saksi sebagai Personalia

mengetahui bahwa terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tersebutdikarenakan setelah kaca tersebut pecah saat itu saksi Siti Roziah mengatakan siapayang melempar dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memecahkankaca tersebut.Bahwa setelah melakukan pengrusakan dinding kaca depan ruang lobby Hotel cityterdakwa masuk kedalam ruangan tunggu hotel dan mengatakan ingin bertemu denganmanager Hotel City, namun pada saat itu manager sedang keluar sehingga saksimemanggil saksi Efni bagian Personalia

melihat dinding kaca depan ruangan lobby pecahakibat lemparan batu bulat, dan saat melihat kebelakang terdakwa berdiri menghadappintu hotel, setelah saksi tanya terdakwa mengakui bahwa yang memecahkan pintukaca tersebut adalah terdakwa .Bahwa setelah melakukan pengrusakan dinding kaca depan ruangan lobby hotel cityterdakwa masuk kedalam ruangan tunggu hotel dan mengatakan ingin bertemu denganmanager Hotel city, namun pada saat itu manager sedang keluar sehingga saksimemanggil saksi efni bagian personalia

tersebut ke bagian depan dinding kaca hotel city tersebut.Bahwa akibat dari pengrusakan yang terdakwa lakukan tersebut dinding kaca tersebuttidak dapat digunakan lagi.Bahwa saat itu terdakwa sengaja melakukan pengrusakan tersebut yang mana tujuanterdakwa melakukan pengrusakan tersebut agar pihak hotel mengakui bahwa suamiterdakwa sering menginap dihotel tersebut tanpa menggunakan identitas suamiterdakwa, yang mana setelah terdakwa memecahkan kaca tersebut saat itu terdakwakemudian menemui bagian personalia

RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, Badan Hukum Perseroan Terbatas,beralamat di Desa Cangkringmalang Beji Pasuruan yang dalam perkara ini diwakilioleh kuasanya yang bernama Eko Susianto ST, SH, Kepala Departemen HRD danPersonalia, Handik Widodo, SH, Staf Personalia PT.

Personalia ( tentang beberapa ketentuan antara lain resiko27Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 19/G/2012/PHISby.bahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat danmenandatangani surat pernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dansanggup untuk tidak merokok di kawasan Pabrik. Apabila dikemudian harisaya (Penggugat) tidak menaati / mematuhi dan atau melanggar pernyataantersebut, saya (Penggugat) bersedia mengundurkan diri dan ataudiberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri ; 5.

Personalia(Sdri. Indriawati, SH) ; = ll. Oleh Kadep. Pesonalia, Tergugat dipanggil dan dijelaskan bahwa akibattindakan yang dilakukan Tergugat (merokok di ruangan Open WasteBlowing), Tergugat dapat di PHK berdasarkan pasal 42 ayat (1k) PKB PT. RSTIdimana selanjutnya Penggugat mendapatkan sebagaimana ketentuan pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau senilaiRp.2.454.900, (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratusrupiah). Atas penjelasan Kadep.

Personalia Penggugat menyatakan setujuasal nilainya jangan hanya sebesar Rp.2.454.900, (dua juta empat ratuslima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), namun perlu ditambah lagi ; ll. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kadep. Personalia memanggil pengurusFSPTSK SPSI PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRIuntukHal. 9 dari 27 hal. Put.

Personalia (tentang beberapa ketentuan antara lain resikobahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat dan menandatangani suratpernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dan sanggup untuk tidak merokok dikawasan Pabrik. Apabila dikemudian hari saya (tergugat Rekonpensi) tidak menaati /mematuhi dan atau melanggar pernyataan tersebut, saya (tergugat Rekonpensi)bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti TekstilIndustri ; 4.