Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya., vs PT. Internet Pratama Indonesia,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasPendidikan Kota Surabaya., dalam Paket PekerjaanPengadaan Laboratorium Multi Education SMA, yang diwakilioleh Drs. Ruddy Winarko, MBA.,MM, sebagaimana tertuangdalam Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan No.028/9075/436.6.4/2010 tertanggal 1 Juli 2010, berkedudukandi Jalan Jagir Wonokromo No. 354356 Surabaya, dalam halini memberi kuasa dengan Hak Subsitusi kepada MT.

No. 1182 K/Pdt/2012Bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam hal ini Tergugat, telahmelaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana APBD KotaSurabaya Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan "LaboratoriumMulti Education SMA";Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang pengadaanLaboratorium Multi Education SMA tersebut dan pada tanggal 11 Juni2010 Penggugat ditunjuk sebagai pemenang pelelangan berdasarkanSurai Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan SaranaPembelajaran Pendidikan

,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan KotaSurabaya dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Multi EducationSMA;Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam hal gugatan ditujukankepada Badan Hukum Publik (Negara/Pemerintah), maka gugatan tersebutditujukan kepada Badan Hukum Publik diwakili oleh Pemimpinnya;Bahwa Drs. H. Ruddy Winarko, MBA., MM. selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam hal berkontrak adalah mewakili lembaga bukan atasnama pribadi.

No. 1182 K/Pdt/2012Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam PaketPekerjaan Pengadaan Laboratorium Multi Education SMA;Dengan demikian gugatan Penggugat adalah error in persona, sehinggaTergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 831/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 7 Juni2011 yang amarnya sebagai

Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya., tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jum/at, tanggal 2 Agustus 2013, oleh Dr. H. MohammadSaleh.,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis. Prof., Dr.,H. Abdul Manan, SH.,S.IP.

Penggugat:
JULY HENDRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957) ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

PUTUSANNomor : 116/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan hukumsebagai berikut, dalam perkara antara :PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNAGOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957),berkedudukan di Jalan Hang Lekiu No. 3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan

Pasal 10 butir (3)Anggaran Rumah Tangga Kesatuan Organisasi SerbagunaGotong Royong 1957 (PPK KOSGORO 1957) dan SuratKeterangan Terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan diKementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal KesatuanBangsa dan Politik Nomor 310/D.III.4/IV/2010, tanggal 25 April2011, dalam hal ini diwakili oleh :1. HR.

Agung Laksono, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKetua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong RoyongHalaman 1 dari 127 halaman Perkara No.116/G/2016/PTUNJKT1957 (PPK KOSGORO 1957) periode 20132018, beralamat diJalan Hang Lekiu No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.2.

Sabil Rahman, Kewarganegaraan' Indonesia, JabatanSekretaris Jenderal Kesatuan Organisasi Serbaguna GotongRoyong 1957 (PPK KOSGORO 1957) periode 20132018,beralamat di Jalan Hang Lekiu No. 3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Ichwan Setiawan,S.H., M.H., Drs. Firmansyah, S.H., M.H., Drs.

TUAH SAKTI MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No. 76 Bangkinang ,Kampar Riau ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014 ; Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINASPERIKANAN KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014 ; Tempat Kedudukan : Jl. Prof. M.

13 Agustus 2014 dengan Register Nomor : 22/G/2014/PTUNPbr ;Menimbang, bahwa perkara Nomor : 22/G/2014/PTUNPbr masih dalam prosesPemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 11 September 2014 denganalasan sebagai berikut :1 Bahwa berkenaan dengan yang menjadi obyek gugatan perkara aquoperihalPermohonan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ ) olehPejabat Pembuat Komitmen ( PPK

Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Pembanding/Penggugat : CV.Usaha Tiga Bersaudara
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV MAHARDIKA

Usaha Tiga Bersaudara,bertempat tinggal di Jalan Rakyat/Pipit No. 21 Medan,selanjutnya disebut: PENGGUGAT/PEMBANDING; LAWAN 1, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKANTANJUNGBALAT, berkedudukan di Jalan Gaharu No.3Tanjungbalai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Melani Adam, ST. Kasi Pemeliharaan dan Pengawasan2. Juliadi Sitorus, S.H.

Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK

Penggugat:
ARIEF RAHMAN
Tergugat:
PPK Pekerjaan Pembangunan Pintu Air Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Pada Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara

JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK

Dengan No.Kontrak 530/DISPERINDAGSAR/PPK/KONTRAK/2010/05tertanggal 19 Juli 2010.Mengenai kebenaran bahwa CV.

JuraganMuda seharusnya sudah digugurkan PPK. Denganalasan Bahwa setelah memperhatikandokumen lelang, perusahaan yangmenjadi pemenang di paket ini(CV.

DASAR GUGATANDasar gugatan salah, karena surat PPK No.00.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli2010 bukan penetapan hasil pemenang lelangtetapi hanyalah penetapan calon pemenang;POINT 2. KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRET, INDIVIDUAL DANFINAL.Keputusan................Keputusan Tergugat tidak ada kaitannya denganpemenang lelang pembangunan Pasar Pedesaanseperti yang diuraikan oleh Penggugat, karenaTergugat bekerja di Dinas Pendidikan KabupatenPelalawan.POINT 3.

BuktiT22,T 1T2T3T4T5T6T7T8T9sebagai34berikutfoto copy Dokumen Pelelangan Paket 43Pembanunan Tambahan Ruang Kelas SMAN2 Pangkalan Kerinci (sesuai denganaslinya) ;foto copy Keppres No. 80 Tahun 2003(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Permen PU No. 43/PRT/M/2007(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Perlem Ila Tahun = 2008(sesuai dengan aslinya) ;foto copy Proses Evaluasi PanitiaPengadaan (sesuai dengan aslinya) ;foto copy Penetapan Calon Pemenangoleh PPK Surat Nomor : 001.43/PPK/FS/ = DISDIK/VII/2010 tanggal

Juragan Muda Nomor003.43/ PPK/ FS/DISDIK/VII/2010tanggal 23 Juli 2010 (sesuai dengan10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti15.

Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Ende cq PPK Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Ende

PejabatPembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ende dalam Paket Pekerjaan Perluasan dan PeningkatanSambungan umah Kelurahan Mautapaga, Kelimutu, Paupire,Mbongawani, Rewarangga Selatan, Kotaratu, Kotaraja, Onekore, danRuku Lima Tahun Anggaran 2016 beralamat di Jalan Banteng No. 1 EndeNTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,dengan jalan perdamaian

Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

ENDAH EKAWATI, S.Sos, M.Si. selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang

PT JAYA ARNIKON Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN JASA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI INTERIOR LANTAI 5-6 GEDUNG KEUAGAN NEGARA SEMARANG II

S35/PPK.2/TIKBMN.2/2013tanggal 31 Desember 2013.

Melalui Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PRJ05/PPK.2/TIKBMN.2/2013tanggal 2 September 2013, antara PPK dan PT.

Jaya Arnikon, melalui Surat Nomor: 426/JASP/XV2013 tanggal 29Nopember 2013 kepada PPK, mengajukan permohonan waktupelaksanaan pekerjaan maksimal sampai dengan 31 Desember 2013 danbersedia membayar denda keterlambatan sebesar 1 0/000 (satu per seribu)dari bagian yang belum berfungsi;PPK, melalui Surat Nomor: S13/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 3Desember 2013, memberikan tanggapan atas Surat PT.

Penyelesaian Paket PekerjaanNomor : BA04/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember 2013;5.19.Dengan pertimbangan bahwa PT JAYA ARNIKON tidak dapatmenyelesaikan 100% atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi InteriorGedung Lt. 56 pada Gedung Keuangan Negara Semarang Il sampaidengan tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Surat PernyataanKesanggupan Penyedia untuk menyelesaikan 100% (seratus persen) dalamrangka pembayaran 100% (seratus pesen) pekerjaan, PPK melalui SuratNomor : S35/PPK.2/TIKBMN.2/2013

P5 :Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa KonstruksiRenovasi Interior Gedung LT.56 Pada Gedung Keuangan NegaraSemarang Il Nomor: PRJ05/PPK.2/TIKBMN.2/2013 (Copy sesuaiAddendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa KonstruksiRenovasi Interior Gedung LT.56 Pada Gedung KeuanganNegara Semarang Il Nomor: PRJ05A/PPK.2/TIKBMN/2013 tanggal 10September 2013 (Copy sesudi asli);Addendum Il Surat Perjanjian Nomor: PRJ05/PPK.2/TIKBMN/2013tanggal 2 September 2013 Untuk Melaksanakan Paket PekerjaanJasa

Adhitama Karya Mandiri
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu

INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II

yang belanja, dulunyaitu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpreskarena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampaisekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA ituperencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokjaterkait pemilinan;Bahwa ketika sudah ditetapbkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokjake PPK, mestinya PPK memiliki kKewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalautidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan

dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan kepada PPKdan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karenasuatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahlinormatif tidak ada, tapi kita Kembali ke asas;Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan

boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK,maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanyaPokja benar atau tidak;Bahwa terkait dengan penolakanpenolakan yang dilakukan PPK kepadaPokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu,bagaimana Penyedia tahu jika suratsurat dari PPK ke Pokja ditindaklanjutijika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada

agamanya, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilinan dari Pokja,PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudahdiserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakahada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calonPemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetap!

pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusilah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkanatau gagal;Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap inimelainkan Pokja;Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaanini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hallainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasilPokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama

INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II

yang belanja, dulunyaitu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpreskarena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampaisekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA ituperencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokjaterkait pemilinan;Bahwa ketika sudah ditetapbkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokjake PPK, mestinya PPK memiliki kKewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalautidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan

dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan kepada PPKdan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karenasuatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahlinormatif tidak ada, tapi kita Kembali ke asas;Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan

boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK,maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanyaPokja benar atau tidak;Bahwa terkait dengan penolakanpenolakan yang dilakukan PPK kepadaPokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu,bagaimana Penyedia tahu jika suratsurat dari PPK ke Pokja ditindaklanjutijika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada

agamanya, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilinan dari Pokja,PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudahdiserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakahada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calonPemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetap!

pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusilah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkanatau gagal;Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap inimelainkan Pokja;Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaanini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hallainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasilPokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama