Ditemukan 51511 data
36 — 22
surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari
Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari
72 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari
Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari
petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan
22 — 13
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
No. 179/Pdt.G/2021/PA.BlpTahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopauntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dok Kodja Bahari Galangan ;Bahwa yang mendasari Pembentukan Tim Pengumpulan dan PenjualanLimbah Produksi adalah adanya Peraturan Perusahaan (PT. Dok KodjaBahari Galangan !)
22 — 6
Bahwaselanjutnya terdakwa telah berhasil menjualn kepada bdul Gofursebanyak 2 poket dan kepada Agus alias Penceng 1 poket dimana tiappoket harganya Rp 200.000, Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau menguasaisabusabu tersebut.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa dipersidangan juga barang bukti yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dalam persidangan tersebut, dapat diperoleh fakta faktahukum sebagai berikut :1.
di persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan bentuk dasar dakwaan alternatif, yang pertamadidakwa dengan Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009atau kedua dengan Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI 2009.tentangNarkotika;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diajukan denganpersidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akanmepertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelisdianggap sesuai/cocok dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan.Menimbang bahwa mendasari
68 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Central Asia, Tok Kantor Cabang Kupang (Tergugat) kepadaPenggugat.Dengan demikian, hubungan hukum yang mendasari adanya perikatanantara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit .Jika yang mendasari suatu hubungan hukum adalah suatu perjanjian, makaformulasi gugatan yang paling relevant atas sengketa hak yang mungkintimbul adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawanhukum.
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 195 K/MIL/2017Bahwa Terdakwa belum menunjukkan itikad baiknya rukun denganSaksi1 sebagai istri yang sah sampai saat ini, Terdakwa hanya janjijanjibelaka;Bahwa Terdakwa terbukti hidup bersama dengan wanita lain (Sdri.Julia) sampai melahirkan seorang anak perempuan dan perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Militer Ill16 Makassar Nomor 106K/PM.III16/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ini telah mendasari normanormaperaturan yang berlaku di lingkungan militer tersebut di bawah ini;Bahwa
Karenasaya yakin Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam mengambil putusan lebiharif dan bijaksana;Selain dari itu saya sebagai Terdakwa juga perlu menyampaikan bahwaperkara saya ini sebelumnya sudah pernah disidangkan yaitu dalam perkarakawin dua dan sudah diputus dan telah saya jalani putusannya tetapi setelahitu diangkat lagi perkara saya ini yaitu menjadi perkara KDRT saat inisehingga apabila kita mendasari Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan Pasal 75 Ayat(2) KUHP yang mengatur tentang Asas Nebis In Idem
38 — 21
tersebut adalah jenis Reptil ataubinatang Melata yang merupakan jenis penyu yang dilindungi sesuai yangtertuang dengan PP Nomor 07 Tahun 1999 adalah semua jenis penyudiantaranya Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Belimbing (DermoclyisCoreacea), Penyu Sisik (Eretmochelis Embricata), Penyu Ridel(Repdecheliyssolivecea), Penyu Pipih (Natator Depresa), dan PenyuTempayan (Caretta Caeretta).Bahwa sejak dikeluarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 pada tanggal 27 Januari1999 semua jenis Penyu dilindungi, dan yang mendasari
jenis Reptil atau binatang Melata yang merupakan jenis penyu yang dilindungisesuai yang tertuang dengan PP Nomor 07 Tahun 1999 adalah semua jenis penyudiantaranya Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Belimbing (Dermoclyis Coreacea),Penyu Sisik (Eretmochelis Embricata), Penyu Ridel (Repdecheliyssolivecea), PenyuPipih (Natator Depresa), dan Penyu Tempayan (Caretta Caeretta).Menimbang, bahwa sejak dikeluarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 pada tanggal27 Januari 1999 semua jenis Penyu dilindungi, dan yang mendasari
Terbanding/Penggugat : LEO EDDY SAPUTRA SEMBIRING
69 — 41
Namun dengan mendasari fakta, dimana saat ini anaktersebut berada dalam pemeliharaan ayahnya yaitu Penggugat,sedangkan Penggugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebutkepada Tergugat secara suka rela...Bahwa ada 2 (dua) poin penting pertimbangan judex facti tersebutdalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anakyaitu :1. judex facti dalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hakasuh anak dengan melanggar jurisprudensi Mahkamah Agung;2. judex facti menetapkan Terbanding sebagai pemegang
Ibusebagai ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalumelebihi kasih sayang ayah;Bahwa derita keterpisahan seoang ibu dengan anaknya akan terasalebin berat dibanding dengan keterpisahan seoarang ayah dengananaknya. selain itu juga alasan yang mendasari hak pemeliharaan anaklebih berhak ibu daripada ayah karena sentuhan tangan keibuan yanglazimnya dimiliki ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anaksecara lebih sehat.
mencederai rasa keadilandalam masyarakat dengan menetapkan Terbanding sebagai pemeganghak pengasuhan terhadap anak dengan mengabaikan ibu kandungnyayang tidak mempunyai halangan dan tidak cacat prilaku untuk mengasuhanaknya, membawa ketidak teraturan hukum dan merusak tatanan hidupdalam masyarakat serta mencederai rasa keadilan dalam masyarakat itusendiri.bahwa apa yang diajukan sebagai keberatan Pembanding tersebut samasekali tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan,sebab dengan mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
9 — 1
hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atasperkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan umur Pemohon yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX tertanggal 25 Nopember1968 (P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 0
(Vide : P.2).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohonmengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buktipernikahannya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Pemohonyang pada tanggal 1 Januari 2008 telah melangsungkanperkawinan sah dengan seorang laki laki bernama XXXX dantelah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamnatan Ujung Pandang Kota Makassar, ternyatanama Pemohon dalam Akta Nikah tersebut, tertulis XXXXnama mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidaksesuai
5 — 1
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
12 — 0
mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah terurai, yakni permohonan perubahan identitas Pemohon yang yang tercatat dalamKutipan Akta Nikah Pemohon, bernomor 811/10/II/1980, tertanggal 04 Februari 1980,dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanRungkut, Kota Surabaya, (Vide : P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 7
yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
29 — 6
Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 611/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 10Mei 2016, dan memori banding dari Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
Terbanding/Tergugat : Dir.Bina Penegakan Hukum Keten. pada Dirjend Pem.Peng.Keten dan Keselamatan dan Kes. Kerja, Kemenketen.RI
152 — 227
Isi Surat,Penggugat/Pembanding diminta untuk membayar upah dan denda pada tenaga asing ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalahperusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang menghadapipermasalahan terkait dengan pekerja asing yang dipekerjakan di perusahaantersebut dan pokok permasalahan yang mendasari Penggugat/Pembandingmenggugat obyek sengketa adalah mengenai permintaanTergugat/Terbanding agar Penggugat/Pembanding membayar upah dandenda kepada tenaga asing, maka atas dasar
32 — 21
seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2014 Nomor ; 260/Pid.B/2014/PNKis, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum padaprinsipnya tidak ada halhal baru yang dapat membatalkan putusan PengadilanTingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkanlebih lanjut, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganHalaman 5 dari 6Putusan Pengadilan Tinggi Medanhukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
78 — 16
saat paraPemohon menikah status Pemohon masih beristri, namun tidak berhasilkarena para Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonannya;Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah dan sepakat untukmengakhiri perkara ini dengan menjatukan putusan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari