Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 230/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
227
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 23-09-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 4 Oktober 2016 — perdata - pemohon
9219
  • wanita bernama Apriani binti Tamrin HB tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 328/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
183
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangMs.SNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-04-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 23/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 24 Februari 2016 — DEDI KURNIA SANDI Bin MUHAMAD SAHRI
3217
  • Mengambil barang sesuatu ;3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orangselaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwamelakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, olehkarena itu penekanan
Register : 16-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami Istri dan Belum dikaruniai anak.5.
Register : 26-08-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg
Tanggal 7 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1410
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah Penggugat di Lk II RT/RW 006/002 Bandar Jaya Timur TerbanggiBesar Lampung Tengah.4. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikannafkah lahir kepada Penggugat.5.
Register : 14-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0936/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • Tanggamus, dengan Nomor0936/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menuruthukum yang Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2006, dirumah orang tua penggugat, dengan wali nikah ayah kandung penggugatsesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 009 /09/I/2007 yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan
Register : 06-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1336/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
87
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami istri, namun Belum dikaruniai anak.5.
Register : 10-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1171/Pdt.G/2018/PA.Tgm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
97
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat Jalan Ancol SelatanRT/RW.006/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, KotaJakarta Utara, Provinsi DK! Jakarta, hingga akhirnya bepisah;A.
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 441/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
193
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10657 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 11-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 25 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
142
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 01September 1983 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 03-02-2014 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 427/Pid.B/2013/PN.GS
Tanggal 17 Desember 2013 — IRWANSYAH Bin SIDIK
2414
  • Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yangdidakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebuttentang apakah ia terbukti
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bli
Tanggal 16 Januari 2019 — Pemohon:
I Nyoman Sugiartha
149135
  • memperhatikan kondisi tersebut dimana Pemohonmemiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkahkepada istri dan anakanaknya yang masih memerlukan bantuan secarafinancial / Keuangan oleh Pemohon maka sangat tidak adil apabila PT Telkommenghilangkan hakhaknya sebagai pegawai PT Telkom sebagaimana PrintOut Daftar Perincian Gaji (vide bukti P.5) yang merupakan hak Pemohonsampai dengan pensiun;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut demi terjaminnyahakhak Pemohon dan dengan penekanan
Register : 23-11-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 347/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 18 Oktober 2016 — ALATAS Als. DATAS Bin SENARING
7539
  • orang lain ;Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum ;a f+ S&P =Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 404/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
237
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 404/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (38) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari atas suka samasuka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihakmanapun, yang mana Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatusDuda.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul), namun sampai dengan saat ini belum dikaruniaianak;4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;5.
Register : 23-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Skg
Tanggal 14 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
225
  • karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 662/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
213
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-11-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
171
  • lelaki bernama CALON SUAMI bin tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan