Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-11-2020 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Tjk Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
JUWADI
Tergugat:
1.PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
2.PT. BUDI BERLIAN MOTOR
198 — 24
JUWADI
Tergugat:
1.PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
2.PT. BUDI BERLIAN MOTOR
198 — 24
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (d dan h) yang (d) menyatakanpemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsurandan ada sangsi
Putus : 11-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 11 Desember 2012 — ARDI TRI PUTRO ; PT. MULIA GLASS
67 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia MajelisHakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerja tersebut harusberdasarkan kepada ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 142ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Sebagaimana yang kami kutip berbunyi
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 900/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Aditya T. Barus Als Adit
31 — 4
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Aditya T. Barus Als Adit
31 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 06-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 6 Juni 2012 — ADE SUPARLAN. dkk ; PT. GRAHA KERINDO UTAMA
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Kerindo Utama dalam menggunakan tenaga kerja pihak ke IIIberpedoman kepada ketentuan pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13/2003,Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.101/MEN/VI /2004 tanggal 21 Juni 2004dan Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tanggal 19 Oktober2004;Sangsi yang diberikan kepada Pengurus Serikat Pekerja (PB SPOJ) sudah sesuaidengan Peraturan Perusahaan. Perselisihan mengenai PHK terhadap Sdr. BudiPurwanto sedang dalam proses mediasi dan pekerja serta PB SPOI PT.
Putus : 16-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 16 Februari 2017 — ROCHMAD
melawan
TANTO WIBISONO dll
104 — 14
104 — 14
Tergugat ) untuk melakukan suatu perobuatan melawanhukum yang dapat merusak nama baiknya dengan mendapatkan sangsi baiksecara pidana maupun secara moral dari keluarga maupun dari orang lain.Sehingga atas tuduhan / fitnah yang dilakukan oleh Penggugat, apabilaPenggugat tidak dapat membuktikannya maka akan dilakukan tuntutan tuntutan hukumoleh Tergugat ( satu ) untuk mendapatkan keadilan.
Register : 11-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 2477/Pdt.G/2019/PA.BL Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
18 — 5
dokter tapi kerumah dukun.6) Bahwa uraian atau dalil tergugat pada huruf d tidak sepenuhnyabenar karena waktu itu penggugat atas jijin tergugat boleh pulangkerumah orang tuanya untuk berobat akan tetapi bayinya tidak boleh ikutdibawa, sebelum meninggalkan rumah tergugat penggugat berpesanpada tergugat selama penggugat berada dirumah orangtuanya untukberobat bayinya di kasih susu formula maka dari itu penggugat tidaksepenuhnya mengetahui secara langsung apa yang terjadi pada anaknyadan penggugat sangsi
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
49 — 44
49 — 44
. 41/Menhut2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam Bahwa Perbuatan EKO SUGITO dkk mengangkut kayu gergajiankelompok meranti jenis Mersawa sebanyak 212 keping = 8.4029 MS tidakdilengkapi faktur angkutan kayu olahan tidak diperbolehkan karenabertentangan dengan pasal 12 ayat 1 huruf e dan atau pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakankawasan hutan Bahwa Atas perbuatan tersebut maka terhadap EKO SAGITO dan kawankawan dapat dikenakan sangsi
Register : 18-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idi Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
99 — 16
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
99 — 16
Bahwa ahli menjelaskan bahwa kayu berjenis rimba campuran yang tumbuhsecara alami dikawasan hutan produksi tidak diperbolehkan untuk dilakukanpenebangan dan bagi pelaku penebangan akan dikenakan sangsi pidanayang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuaiHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idiyang diatur dalam Pasal 12 huruf e yang berbunyi setiap orang dilarangmengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Bms Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 8
27 — 8
Bahwa Termohon Konpensi/Penggungat REnpensi masih sangsi dengankeasliannya ada dimana surat keterangan dari Pak RT Klampok KabupatenBanjarnegara. Bahwa termohon mengakui saya pun ada foto copyannyayang di kirimkan ke saudara Termohon Konpensi/Penggugat REnpensi.Dan mengapa tidak Pemohon yang mengantarkan sendiri kepadaTermohon karna saya rasa perlu keasliannya.8. Bahwa saksi dari Pemohon Konpensi/Tergugat REnpensi merasa tidakjujur dengan tempat tinggalnya.
Register : 20-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 28 Februari 2018 — ARRACHMAN : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
69 — 32
69 — 32
Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak hanyaberupa sangsi administratif tetapi berakibat pula pada SangsiPsikologis, Ekonomi dan Sosial.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 PNS yang dijatuhi hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukanbanding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian,maka dengan Surat Tertanggal 12 Agustus 2016 Penggugatmengajukan Banding Administratif.Bahwa Penggugat sangat berharap
Register : 01-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Pbr Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
82 — 36
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
82 — 36
Global SuksesMandiri adalah Pelanggaran Ill yaitu pelanggaran yang mempengaruhipemakaian daya; Bahwa sangsi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN adalah melakukanpemutusan aliran listrik; Bahwa cara penghitungan penentuan denda akibat P2TL tersebut adarumusnya; Bahwa solusinya tetap harus melakukan pembayaran tetapi dapat dilakukansecara angsuran; Bahwa kerugian pihak PT.
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 275/Pid.B/2018/PN Ktp. Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
SURIADI anak dari KWET HIUN
59 — 3
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
SURIADI anak dari KWET HIUN
59 — 3
Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukanaktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor
Putus : 14-05-2009 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 59-K/PM.II-09/AD/K/IV/2009 Tanggal 14 Mei 2009 — Serda KURNIA DKK 1 (SATU) ORANG
32 — 25
32 — 25
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru olehprajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yangtegas terhadap perbuatan yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklahsemata mata hanya memidana orang yang bersalah melakukantindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembalike jalan yang benar menjadi prajutit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Register : 19-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 4 Februari 2014 — Drs. GATOT SUTEJA
588 — 278
588 — 278
Fauzi bersama temantemannya ;e Bahwa benar tidak ada sangsi ataupun teguran dari instansi kepadaterdakwa atas kejadian tersebut ;e Bahwa pencairan dari pengiriman uang tersebut sebanyak 4 (empat) kalipencairan dan itupun atas dasar kesepakatan antara Insan Kamil denganterdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbarang bukti berupa :Buku Tabungan Asli atas nama DRS. GATOT SUTEJO di Bank BCACabang Juanda Bekasi No.
Register : 14-02-2013 — Putus : 22-03-2013 — Upload : 14-05-2013
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 14-K/PM.I-07/AD/II/2013 Tanggal 22 Maret 2013 — Nurani Sumartono Serka / 552284 Ba Denmadam VI/Mlw
33 — 21
33 — 21
Bahwa Penyalahgunaan mengangkutan dan/atau niaga BBM baikyang disubsidi Pemerintah atau non subsidi adalah kegiatan pengangkutandan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan ketentuan danperundangundangan dapat dikenakan sangsi sebagaimana disebutkandalam Pasal 53 dan 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan para
Register : 10-07-2014 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Mlg Tanggal 28 September 2015 — Ir. H. HERMAN SUCIPTO, DKK VS PT.Bank Mega,Tbk, DKK
62 — 13
62 — 13
NamaPenyetor/Peserta sesuai KTP, Penyetoran Uang jaminan Lelangtidak melalui ATM.Peserta wajiob melakukan penawaran lelang secara lesan denganharga semakin meningkat dimulai dari nilai limit, jika tidakmelakukan penawaran, dikenakan sangsi tidak diperbolehkanmengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di Wilayah KPKNL Malang.Jika Peserta Lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang,Uang Jaminan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang, Jikatidak menang, akan diumumkan tanpa potongan.Peserta Lelang yang ditunjuk
Register : 11-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618 K/TUN/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — AHMADI VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO;
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut sehingga bahwa terangdan jelas terbukti bahwa Penggugatadalah seorang PNS yangbersih dan atau tidak sedang dicabut haknya, serta bukan sebagaiorang yang sedang menjalani adanya putusan sangsi atauhukuman, atau tindakan disiplin apapun, sehinggaPenggugatadalah nyata telah terbebas dari dugaan dan sangkaanyang tidak benar adanya, maka sesungguhnya adalah berhakmendapatkan gaji yang penuh/utuh pula;Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor618 K/TUN/20159.
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
96 — 54
96 — 54
mengaturdan ada proses proses yang harus dilalui ; Bahwa Proses yang dilalui untuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementrianharus melalui mekanisme Pengawasan yang harus ditempuh ; Bahwa Mekanisme yang harus ditempuh misalnya adanya Pengaduan atau buktibukti lain dari Badan Pengawas suatu Kementrian ; Bahwa Proses yang dilalui harus ada Pemanggilan pertama, Pemanggilan kedua,Pemanggilan ketiga, dan harus ketemu ; Bahwa proses selanjutnya apabila sudah ketemu harus ada pemeriksaan Bahwa pemberian sangsi
Register : 06-01-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/G/2013/PHI.PN/BDG Tanggal 1 April 2014 — EDI SURYANA; KRESNA MULYANA; SUTARTO; 4.DEDEN SYARIF HIDAYAT, SARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. KARYA BAHANA UNIGAM;
71 — 10
71 — 10
dilakukan adakan Skorsinge Bahwa alasan PHK Para Penggugat izin untuk rapat di DPC akan tetapi tidak boleholeh HRD padahal sudah ada surat ijin dari Kabag dan Para Penggugat tetap keluarmaka Para Penggugat diskorsing baru di PHKe Bahwa Para Penggugat Pengurus baru di SPSIe Bahwa mogok kerja ada rencana tapi belum dilaksanakan sudah diskorsing danmogok kerja tetap terjadie Bahwa Mogok kerja pada tanggal 6 sampai 17 Desember 2012 ada pemberitahuane Bahwa setelah mogok kerja tanggapan Manajemen ada sangsi
Register : 30-08-2010 — Putus : 14-12-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40/G/2010/PTUN.SMG Tanggal 14 Desember 2010 — Ny. WASKISIH. ;
WARIS PRABOWO, S.H.
KEPALA DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL
92 — 35
92 — 35
April 2010 Nomor141/0746/2010 tentang Rekomendasi PemberhentianSdri WASKIS IH Kaur Keuangan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal maka SdriWASKISIH patut diberi sangsi berupa Pemberhentiandari Jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;11. Bahwa baik surat MInspektorat Kabupaten Tegalmaupun Surat Rekomendasi' tersebut diatas tidakdapat berlaku surut.