Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 31 Januari 2012 — CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA
59 — 17
  • tersebut diatas, yang sudah lunas pembayarannyayaitu Dasuki , Nastiyo dan Ruslan.Bahwa terhadap status ketiga orang yang sudah lunas gimananya saksi lupa.Bahwa untuk langkah selanjutnya saksi memanggil yang bersangkutan, laludiadakan pembinaan dan dibuatkan Surat Pernyataan.Bahwa dari mereka ada 4 orang yaitu Imron, Hadi, Yusi dan Carta datang danmengaku bahwa telah menggunakan uang BPR tersebut, lalu dibuatkan SuratPernyataan, bahwa mereka sanggup untuk mengembalikan dengan batas waktutertentu.Bahwa sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 59 / Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 27 Januari 2014 — GUNADI BIN PAIMUN ;
137 — 17
  • Gunadi mengatakan siap menerima sangsi sesuaidengan peraturan perusahaan dan siap diproses ke jalur hukumBahwa Sistem kontrak kerja antara PT. PPI dengan PT Unilever Tbk dituangkan dalam Perjanjian Pengangkatan Distributor No. 017.15072286/LPG/H/2012 tanggal 01 Agustus 2012.Bahwa Barang produk Unilever telah menjadi barang PT.
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SANUSI, SH
2.I PUTU NURIYANTO, SH
3.TATA HENDRATA, SH
4.I GEDE HADY SUNANTARA
Terdakwa:
I Wayan Sarjana Als Pak Kayun
133 — 67
  • Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwaslukecamatan setela mendapatkan pertimbangan bawaslu profinsi apabilapanwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sangsi atauakibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalamrangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketaproses pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;7.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2011 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim
Tanggal 31 Oktober 2012 — Imam Padhisan VS Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq. Perum Perumnas, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), CS
133 — 28
  • Menurut ketentuan yangberlaku, apabila sebidang tanah tidak dilakukan perawatan oleh pemiliknya, makapemilik tanah itu dianggap telah mentelantarkan tanahnya dengan sengaja danperbuatan mentelantarkan tanah itu sendiri bisa dianggap perbuatan melawanhukum, yang sebagai konsekuensi pelakunya bisa dikenakan sangsi yuridis.Sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undangundang PokokAgraria pasal 27, 34 dan 40, hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha akanterhapus jika tanahnya ditelantarkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUYATMI, SE., MM (TERDAKWA)
149 — 33
  • BKK belum pernahdi jatuhi sangsi indisipliner.e Bahwa Terdakwa tidak menikah dan tidak mempunyai anak, namunmempunyai tanggung jawab membiayai 5 keponakan dan merawat ibukandungnya yang saat ini sudah jompo.e Bahwa Terdakwa menyesal serta meminta maaf atas kesalahan karenaTerdakwa tidak faham perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan.BARANG BUKTIMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbukti sebagai berikut :> Asli Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja PD BKKKebakkramat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
216 — 116
  • RutanPengggugat langsung kembali aktif sebagai PNS seperti biasa;Bahwa saksi menyatakan saya tahu karena Penggugat setiap 2 tahunkenaikan berkala samasama dengan saya; Bahwa saksi menyatakan kenaikan berkala sama kenaikan pangkat;Bahwa saksi menyatakan saya tahu pasca Penggugat menjalani hukumandan kembali aktif sebagai PNS di lingkup Pemda Maluku Tengah Penggugattidak ada sama sekali melakukan pelanggaranpelanggaran yang lain yangberhubungan dengan PNS;Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat tidak ada sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 02-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 9 Nopember 2017 — Penggugat:
NORAINI, DKK
Tergugat:
Bupati Penajam Paser Utara
146 — 80
  • kros cek yang dilakukan BKN sebatas kelengkapan administrasi;Halaman 75 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMDBahwa ada juga yang diusulkan tetapi NIPnya tidak ditetapkan oleh BKN, itubiasanya yang masa kerjanya terputus dan berkas dikembalikan;Bahwa secara umum yang saksi tahu salah satu syarat yang harusdilengkapi adalah surat tanggung jawab mutlak dari PPK tidak boleh dariyang lain;Bahwa sepengetahuan saksi surat tanggung jawab mutlak itu memuatklausul pejabat akan dikenai Sangsi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 280/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : SURIANTO Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat II : SYUHAIRI ISHAK Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat III : SYAMSINAR CHAIRANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IV : SYAHRIZAL SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat V : Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VI : IRWANSYAH NASUTION Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VII : SUSI PRIHARTINI, SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VIII : ROSDIANA Br. PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IX : RONALD SIHOMBING Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat X : LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XI : YUNITA ANDRIYANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XII : RICCIE
87 — 67
  • Penggugat XIV dangan menggunakan Bukti Surat Surat yang suda dinyatakan Bataldan/atau Tidak Berkekuatan Hukum berdasarka putusan pengadilan yangmemiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) adalah perbuatan MelawanHukum yang dapat dikenakan Sangsi Pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1855 K/Pdt/2017
Tanggal 29 September 2017 — Ir. WAHYUDIN AKBAR VS PERTAMINA FOUNDATION (YAYASAN PERTAMINA)
174 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabilatidak bisa membuktikan hasil tersebut akan dilakukan sangsi penuntutanpidana (korupsi) dan gugatan perdata bagi semua pihak yang terkaitdengan program GMP dengan dasar adanya perbuatan melawan hukumyang merugikan Program Pertamina 100 Juta Pohon;Dengan menggunakan hasil temuan observasi fisik KAP tahun 2014yaitu temuan kekurangmampuan Relawan menabung pohon status
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat:
NASEN S Pd
Tergugat:
BUPATI BEKASI
113 — 62
  • Turun jabatan biasanya diberikanpada Pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik, atau diberikankepada Pegawai yang bermasalah sebagai sangsi hukuman;Sehubungan dengan hal itu sebagai alat bukti bahwa Penggugat telah diDemosi oleh Tergugat yaitu. Petikan Keputusan Bupati BekasiNo.821.21Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, Tentang AlihTugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-05-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1068/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Tanggal 13 Juli 2015 — PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT
83 — 9
  • Jika dikemudian hari ada pihak yangmengingkari / melanggar undangundang tersebut, maka akanmendapat sangsi hukum/akibat hukum;Dengan demikian Para Penggugat M. Zunaidi, SH. Cs. yangmengajukan gugatan merubah kesepakatan 1:1 adalah perbuatanmelawan hukum, yang seharusnya Para Penggugat, menerima/ diberisangsi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, minimal tidakmenerima gugatannya/menolak gugatan Para penggugat dalamperkara No.1068/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN.Smg
Tanggal 4 Oktober 2017 — DEDI SUWASONO, SH. M,Kn., BUDIMAN, SH., SISWANTORO, SH. MH., DEDY FATHURRAHMAN, SH., WISNHU ADI SHARMA, SH., A. WAHYU PRIYO UTOMO, SH. MH., dan AMANDA RIZKY HUTAMA, SH., pada Kantor Hukum yang berkantor di : Law Offica DEDI SUWASONO & PARTNERS, Jl. Kimar l No. 236 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 402/PID/K.Kh/2017/PN.SMG. tanggal 04 September 2017 , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. M e l a w a n N a m a : NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH. Alamat : Jl. Pahlawan No. 1, Semarang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/4067/lX/2017, tanggal 20 September 2017, yang ditanda-tangani oleh Wakapolda Jateng, Drs. Indrajit, SH, Brigadir Jenderal Polisi dan Surat Kuasa Kusus tanggal 20 September 2017 dari Hery Santoso, S.l.K, MH, Pangkat : Kombes Pol / 69110337, Jabatan : Direktur Reserse Kriminal Umum, Kesatuan : Polda Jateng, Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada : 1.N a m a : DAUP WISMAWATI, SH. Msi. Pangkat/NRP : AKBP / 63031228. Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM. 2.N a m a : Dra. SUCI ROCHAYATI, M.Hum. Pangkat/NRP : AKBP / 63040469. Jabatan : POK ADVOKAT BIDKUM. 3.N a m a : DJOKO TJAHYONO, S.I.K. S.H. Pangkat/NRP : AKBP / 71050422. Jabatan : KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM. 4.N a m a : SUGENG WAHYUDI, SH. Pangkat/NRP : KOMPOL/63120326. Jabatan : PENYIDIK DITRESKRIMUM. 5.N a m a : NANANG SUPRAPTO. Pangkat/NRP : lPTU / 61070261. Jabatan : PENYIDIK DITRESKRIMUM,
690 — 124
  • .* :Hukum pidana adalah pagian daripada keseluruhan hukum yangberlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturanuntuk :1) Menentukan perbuatanperbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupapidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;2) Menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yangtelah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yang telah diancamkan;3) Menentukan dengan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Boby Asmadi
533 — 570
  • merupakankeponakan Terdakwa, seharusnya Terdakwa menjadi danmemberikan contoh yang baik tetapi justru sebaliknya sertamenganggap tidak benar keterangan Saksi 2 apabila Terdakwatelah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan kepadaTerdakwa, bahkan~ terkesan menunjukkan sikap bahwaperbuatannya adalah kesalahan Saksi 2 sehingga Terdakwa tidakmerasa perbuatannya sebagai ketercelaan, oleh karena itu agarperistiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurityang lain maka Majelis akan memberikan sangsi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Putus : 31-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2015 — PT. MITRA ALUMINDO SELARAS; 1. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG); 2. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA); 3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA); 4. PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY.
123 — 91
  • pemenang Proyek Pengadaan Materiil TNKB oleh pengadilan disebabkan salah satunya karenaadanya perbuatan curang yang dilakukan oleh PT.Indoaluminium Intikarsa Industri selakupeserta lelang selama proses lelang paket pekerjaan pengadaan Materiil TNKBT.A 2014 di Korlantas Polri sehingga apabila dikaitkan dengan bunyi ketentuan pada pasal 118 ayat (2) huruf bPerpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang menyatakan bahwa: Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
75 — 15
  • Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi * Pevalatan UK menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untuk membeliFP2SMAK alat peraga / mediapembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa tidak diperkenankan pihak sekolah menggunakan dana tersebutuntuk kepentingan lain, tetapi mengenai sangsi apabila pihak sekolahmenggunakan dana FP2SMAK diluar ketentuan perwal Nomor : 25 Tahun2012 tersebut saksi tidak tahu;Bahwa proses pencairan dana FP2SMAK tersebut sampai ke Sekolah sebagaiberikut :> Proses awal pihak
    oleh pihak sekolah, makapihak sekolah harus memasukkan dana tersebut ke dalam RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak sekolah harus membuat Laporan dalambentuk Surat Pertanggung Jawapan (SPJ) yang ditandatangani oleh KepalaSekolah.Bahwa apabila pihak sekolah ingin menggunakannya diuar RAPBS makapihak sekolah terlebih dahulu harus merubah RAPBS tersebut, apabilaperubahan tidak dilakukan maka penggunaan dana tersebut tidak bolehdiakukan dan akan ada sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
361 — 271
  • BagiTerdakwa yang saat ini dalam keadaan rapuh, sikologis tidak menentu,sangsi sosial sudah sangat kencang dan deras, sama sekali tidakterbayangkan.Bahwa segala usaha dan cita cita yang akan dan telah dibangun selama inibersama keluarga tercinta menjadi ancur, karena harus mengalamiHalaman 26 dari 185 hal.
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgkenyataan duduk sebagai Terdakwa dengan tuduhan yang menyerang hargadiri dan kehormatannya yaitu tindak pidana KORUPSI, yang kemudian olehrekan Jaksa Penuntut Umum telah dituntut agar dimasukkan ke dalampenjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabat selama 1 (satu) tahun, 6(enam) bulan, ya 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, waktu yang demikianpanjang bagi seorang yang telah rapuh, sebagai tulang punggung kelurgadan sangsi sosial yang datang bertubi tubi.Saat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Firdauzi Firmansyah Kejaksaan Negeri Surabaya
98 — 11
  • tidak dibatasi langsung, dalam keadaan khusus misalnya alusista;Bahwa perkara ini pengadaan langsung syaratnya nilai Ro. 200.000.000,Bahwa pengadaan langsung ada evaluasi;Bahwa negosiasi di luar lelang sedangkan anwising untuk lelang;Bahwa bisa dibelanjakan langsung;Bahwa syarat administrasi PPK yang menentukan;Bahwa pengadaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;Bahwa dari kami tidak ada; Apabila tidak sesuai prosedur dan tetap dilaksanakankonsekwensinya tidak ada aturan yang mengatur mengenai sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-10-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 514/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat:
Bpk. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO
Tergugat:
ANGELA LEW DERMAWAN
121 — 468
  • Bahwa tidak tertutup kemungkinan ketika ada putusan inkrachatas perkara a quo, dimana tergugat rekonvensi lalai atau tidak sungguhsungguh melaksanakan putusan tersebut, maka wajar tergugat rekonvensidiingatkan adanya sangsi berupa dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), per hari atas kelalaian dan keterlambatan dihitungmulai adanya putusan tersebut ;V.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-12-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 219_Pid_B_2015_PN_Ktp_Hukum_11022015_Penipuan
Tanggal 11 Februari 2015 — AMIN Anak Laki-Laki Dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II LIE LI PHIN Alias APHIN Anak Perempuan Dari (Alm) PUI CHAU KHIM,
79 — 5
  • KWI pada tanggal 16Juli 2014;Bahwa saksi menerangkan setelah melihat, sdr, JIMMY dan saksiMICHAEL sempat sangsi karena tidak yakin;e Bahwa saksi menerangkan hanya menjual besi skrap yang sudahterpotongpotong kepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yangada di PT.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 24-10-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Krs
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
S A T E M binti RASIT
Tergugat:
1.TINI al. SARIP binti P DISAH
2.MOH. ALI bin SANTO
3.SULAMA al. NARDI binti P. LATEP
4.YUDI KURNIAWAN WIJAYA, SE.
5.MOHAMAD HARI
6.SITI MISNAWATI
7.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
68 — 3
  • PajakPratama, jika terlambatpemberitahuan maka diberi waktu selambatlambatnya dua puluh hari setelah akhir masaPajak sesuai UU RI No.6tahun 1983 Pasal 3 ayat 3 sub.a, maka dari itu tolong lampirkanlaporanHalaman 17 dari 86 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Krspajak perkara nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Krs, dari Kantor Pajak Pratamatertanggal20 Nopember 2018 di REPLIKNYA, jika ada berarti sah dudukuntuk mewakili Penggugatdalam persidangan perkara ini, JIKA TIDAK ADAkarena terjadi unsur kesengajaan makaterkena sangsi