No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..7.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri (ba'da dukhul ), tetapi belum di karuniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukundan baik, akan tetapi sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon seringmuncul perselisihan

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yangmenikah pada tanggal 20 Juni 2006 dan saksi hadir dalam acarapernikahannya;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidupbersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuaPemohon;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonbaik, tetapi sejak tahun 2011 mulai ada masalah disebabkanTermohon mandul, padahal sudah diperiksakan ke dokter;Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Pemohondan Termohon bertengkar

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pulamengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukandisebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpahadirnya Termohon;Menimbang

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syari dan pasalpasal dari perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaWates

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..SUHARTADTI, SH.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa

sebagai kredit pajak PPh Pasal 26 dalam Surat Ketetapan PzKurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/07/057/09 tangg:Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh PasalNomor 00004/204/07/057/09 tanggal 9 Juni 2009 Masa PzJanuari s.d Desember 2007 tersebut Pemohon Banding temengajukan keberatan kepada Terbanding dan telah diputus!

yang diajukan oleh Pemohon Banding;bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor KEP149/WPJ.07/2(tanggal 1 Februari 2010 tersebut, Pemohon Banding kemudmengajukan banding ke Pengadilan Pajak;bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh PemolBanding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur JendPajak Nomor KEP149/WPJ.07/2010 tanggal 1 Februari 2(tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari samdengan Desember 2007 Nomor 00004/204/07/057

Yang Dapat 1.294.081.360 1.067.102.264 1.067.102.264DiperhitungkanDibayar dengan NPWP sendiri 354.051 354.051 354.051Jumlah Pajak Yang Dapat 1.294.435.411 1.067.456.315 1.067.456.315Diperhitungkan MengiegatanMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP532/WPJ.07/2010 tanggal 1 Juni 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00260/207/07/057

Dasar Pengajuan Permohonan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan upaya Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00236/207/05/057/07 tanggal 14 Desember2007 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diperbaharuidengan UndangUndang

melainkan dengan Keputusan sebagaimanadimaksud Pasal 36 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2000;Pokok Permasalahan;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam upaya hukum ini adalahmengenai koreksi terhadap Penyerahan PPN yang harus dipungut untukMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang dilakukanPemeriksa sebesar Rp28.925.242.250,00 sehingga Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor00236/207/05/057

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor$00114/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 1 Juni 2012, tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak YangTidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005 Nomor 00236/207/05/057/07 tanggal 14 Desember 2007, atas nama: PTSung Bo Jaya, NPWP 01.882.887.1.057000, beralamat di KP.

yang Tidak Benar terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00236/207/05/057/07tertanggal 14 Desember 2007 melalui Surat Nomor182/SBJACC/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 sehingga bukan surat yangbersifat biasa melainkan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakanyang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan telah memenuhikriteria suatu keputusan sebagaimana yang dimaksud

Dasar Pengajuan Permohonan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan upaya Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00236/207/05/057/07 tanggal 14 Desember2007 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndangHalaman 16 dari 24 halaman.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Maria Zandra Novita, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 05 RT057 RW 017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseaeeeees PENGGUGAT;LawanOis Dahlia, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057

RW017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ............cccceceeceeeeeaeaeeeeeeeeeeaseeeeeenees TERGUGAT ;Joewarti, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya diSe@but SCDAQAL ............ccecceseeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat;Setelah menerima dan memperhatikan

Janji) TERGUGATI kepadaPENGGUGAT;Bahwa melihat itikad tidak baik dari TERGUGATI dan untuk menjamin agarGugatan ini tidak siasia, maka PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini Majelis Hakim PemeriksaHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Sda12.Perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas harta TERGUGATI berupa tanah dan bangunan rumah yangberdiri di atasnya terletak di Perumahan Griyo Pabean 1 Blok No. 02, RT.057

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah danbangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di PerumahanGriyo Pabean 1 Blok No. 02, RT. 057 RW. 017, Desa Pabean,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah dan bangunan rumah Bapak NARNO(Blok I No. 01);Sebelah Timur: Tanah dan bangunan rumah Bapak DANI(Blok I No. 38);Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah Bapak RASYD(Blok I No. 03);Sebelah Barat: Jalan/Kavling/Tanah Kosong;Menghukum TERGUGATI untuk

RW 017 Desa PabeanKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sedangkan para Tergugat beralamat diPerumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017 Desa Pabean KecamatanSedati Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berdomisili didaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntutsah menurut hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II, danmenuntut

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan STP PPN masa pajak Oktober 2013 Nomor 00121/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono;Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Oktober 2017:Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115631.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02166/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02166/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Juli 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00121/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakOktober 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor115631.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai

Putusan Nomor 3451/B/PK/Pjk/2018Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama Penggugat,NPWP. 01.071.778.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan

Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02166/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016, Masa Pajak Oktober 2013, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam

JAMBI, pada tanggal 28 APRIL 1984 sebagaimana yang tertera di Ijazah, Nomor Seri : DT-II/02.07/MA.12/057/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun, tertanggal 05 Juni 2003 ;

3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

JAMBI, pada tanggal 28 APRIL 1984,anak dari MISNAN, sebagaimana terbukti dalam STTB NOMOR SERI :DTII/02.07/MA.12/057/2003 diterbitkan oleh Kepala Sekolah MadrasahAliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun pada tanggal 05 Juni20038 ;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1743 / PDT. P/ 2018 / PN. Btm.3.

JAMBI, pada tanggal 28APRIL 1984, anak dari MISNAN, sebagaimana terbukti dalam IJAZAHNOMOR SERI : DTII/02.07/MA.12/057/2003 diterbitkan oleh KepalaSekolah Madrasah Aliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun padatanggal 05 Juni 2003, SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KARTUTANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK :2171024903870004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Januari 2018 dan KARTUKELUARGA (KK) NO : 2171042411170006 yang diterbitkan DinasKependudukan

DTII/02.07/MA.12/057/2003,tanggal 5 Juni 2003, atas nama IRWANSYAH, diberi tanda P5 ;Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P1 s/d P5diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah puladiberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasanhukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan Suratsurat bukti, Pemohondipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahyang memberikan keterangan pada pokoknya

JAMBI,pada tanggal 28 APRIL 1984, anak dari MISNAN, sesuai dengan ljazahNomor Seri : DTII/02.07/MA.12/057/2003 yang diterbitkan oleh KepalaSekolah Madrasah Aliyah Swasta Al Khairiyah Bangun di Bangun padatanggal 05 Juni 2008 ; Bahwa ternyata, pada dokumen kependudukannya nama Pemohontertulis IRWANSAH dan tempat dan tanggal lahirnya tertulis DusunJambi, 31 November 1983 sedangkan nama Pemohon yang tercantumpada ijazahnya IRWANSYAH dan tempat dan tanggal lahirnya KP.Jambi, 28 April 1984 sehingga Pemohon

JAMBI, pada tanggal 28 APRIL 1984 sebagaimanayang tertera di ljazah, Nomor Seri : DTII/02.07/MA.12/057/2003, yangditerbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al KhairiyahBangun di Bangun, tertanggal 05 Juni 2003 ;3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan iniditerima oleh Pemohon ;4.

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02550/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02550/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

Fadillah Nomor :906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 bahwa jangka waktupelaksanaan proyek pembangunan sumur artesis, bak penampung, perpipaan danhidran umum Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang adalah 90hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 07November 2009 tetapi sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaantersebut Terdakwa DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV.

No. 1997 K/Pid.Sus/20131413Berdasarkan Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus2009 sampai tiga bulan ke depan yaitu sampai tanggal 07 November 2009dengan masa perawatan tiga bulan yaitu sampai dengan tanggal 02 Februari2010, namun kenyataannya menurut keterangan Sdr. TB.

FadillahNo. 906.4/057/SPK/DTRB/2009 adalah terhitung dalam jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009..dst;Bahwa dalam putusan Judex Facti halaman 30 (tiga puluh) alinea ke 3 (tiga)Bahwa berdasarkan permohonan serah terima pekerjaan Pertama No:007/SPPHO/CV.FDL/XII/2009 tanggal 02 November 2009 yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.

Maret 2007 No.00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan tersebut diajukan terhadap satu Surat Ketetapan yaituSKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d.

Maret 2007, tetapi terdapat kekeliruan penulisan dalam Nomor SKPKB yaituNomor : 00235/207/06/057/09 tanggal 6 Mei 2009 yang seharusnya Nomor :00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUPbaik ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2) dan ketentuan ayat (3).

Put. 25790/PP/M.III/99/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00227/WPJ.07/KP.0503/09 tanggal O5 Agustus 2009 PerihalPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SuratPenggugat Nomor: 071/KOBY/YY/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 Perihal PermohonanKeberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d Maret 2007 No. 00235/207/06/057/09tanggal 06 Mei 2009 atas nama

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez,dengan perhitungan PPh Badan tahun pajak 2013 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: UraianTerbanding(Rp)Pembatalan olehPengadilan Pajak(Rp)Pemohon Banding(Rp) Peredaran Usaha1.034.981.554.112(5.043.951.695)1.029.937.602.417 Harga Pokok Penjualan676.535.741.885(1.825.137.858)678.360.879.743 Biaya Usaha386.452.615.691(65.456.100.092

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021 tanggal 14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih)dibayar sebagai berikut: raian Jumlah MenurutTerbanding1 Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEPKEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15,tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor: 00017/206/13/057

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73246/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/208/11/057/13 tanggal25 Juni 2013 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualanatas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atasBarang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057/13 tanggal 25 Juni2013 Masa Pajak

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

IV, Semayap, Kotabaru, Kalimantan Selatan72117, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDINGMelawan:1 dari 4 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.BjmTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaandagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu puriah) ;Membaca akta permohonan banding nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.BIcn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, yangmenyatakan bahwa pada hari Senen tanggal 30 Juni 2014 Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agamatersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawan pada tanggal 1 Juli 2014 ;Membaca akta permohonan pencabutan banding

yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Batulicin nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 04 September 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan untuk mencabutpermohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan suratpermohonan yang bersangkutan dalam akta ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut olehKetua Pengadilan Tinggi Agama telah ditunjuk susunan Majelis Hakim yangdiberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73241/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00008/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011 atas nama Pemohon PeninjauanKembali:7.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP1323/WPJ.07/2015 tanggal 21 April 2015 mengenai PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057

Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2018Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b kareena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Juni 2011 Nomor: 00008/208/11/057/13 tanggal 25Juni 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73243/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00014/208/11/057/13 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/201825 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1084/WPJ.07/2015 tanggal 24 Maret 2015 mengenaiPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2011Nomor 00014/208/11/057

Putusan Nomor 3035/B/PK/Pjk/2018Nomor 00014/208/ 11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang

Putusan Nomor 109/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 Nomor 00002/406/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66143/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 30 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor 00002/406/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00002/406/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT.Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP1127/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun 2009 Nomor: 00002/406/09/057

Putusan Nomor 650/B/PK/Pjk/20202012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 dengan nilai lebihbayar sebesar Rp2.841.982.566,00 seharusnya menjadi Rp3.895.374.361,00dengan rincian perhitunganberikut:berdasarkan permohonan banding sebagai Menurut Menurut SelisihNo Uraian Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 43.534 .887.336,00 43.534.887.336,00 0,00a.2.

uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085002.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00121/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei2013, atas nama: PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00121/407/12/057