1.845.541.888Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 3.975.888.322PPN Lebih Bayar 2.130.346.434Dikompensasikan ke Masa Paiak berikutnya. 2.130.346.434PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085644.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87708/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Menyatakan barang bukti berupa:a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenisshabu dengan berat neftto awal selurunhnya 0,4491 gram, beratakhir setelah pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar nettoseluruhnya 0,3861 gram;b. 1 (satu) batang pireks kaca bening;c. 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;d. 1 (satu) pics sachet plastik bening kosong;e. 2 (dua) set alat hisap bong beserta pipet plastik;f. 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 908

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan

. : Militer.Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaizin.Unsur ketiga : Dalam waktu damai.Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari.Unsur ke lima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belumlewat lima tahun, sejak petinddak telah menjalaniselurunnya atau sebagian dari pidana yangdijatunkan kepadanya dengan putusan, karenamelakukan desersi atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejakpidana itu selurunhnya dihapuskan baginya

) hari dan tidak lebih lama dari pada 30 (tiga puluh)hari.MenimbangMenimbang12Dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kempatMinimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telahterpenuhi.Unsur ke lima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belumlewat lima tahun, sejak petinddak telah menjalaniselurunnya atau sebagian dari pidana yangdijatunkan kepadanya dengan putusan, karenamelakukan desersi atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejakpidana itu selurunhnya

., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yangditerima dan disita sah secara hukum berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode A s.d kode A7 berisikan kristalwarna putin dengan berat netto selurunhnya 8,5175 gram; 7 (tujuh) bungkus plastik bening kode Ai s.d kode A7 berisikan kristalwarna putin dengan berat netto seluruhnya 8,5175 gram, setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti: 10(sepuluh) bungkus plastik bening kode A s.d kode A7 berisikan kristal

yaitujenis Shabu dengan berat 10.924,8 gram tidak ada jjin dari pihak yangberwenang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab: 227 BB/ II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tertanggal 14 Februari2019 yang ditanda tangani oleh MaimunAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWIWIDAYATI,S.Si,M., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yangditerima dan disita sah secara hukum berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode A s.d kode A7 berisikan kristalwarna putin dengan berat netto selurunhnya

Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar 448 /PDT/2018/PTMKS, tanggal, 21 Januari 2019, Untuk selurunhnya, dan mengadilisendiri:1. Menolak gugatan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasiuntuk seluruhnya;2.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

intervensi tersebut telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Sela Intervensi Nomor04/Pdt.G/2017/PN.Bgl. tanggal 03 Mei 2017; Mengabulkan Permohonan Gugatan Intervensi Pemohon; Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat Intervensi dalamperkara perdata Nomor 04/PDT.G/2017/PN.BGL; Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri BengkuluBengkulu dengan putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Bgl. tanggal 01November 2017 telah ditolak selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (atb+ct+e+d+f+g) 894,255,352 05Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 894,255,352 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukantanggapan tanggal 31 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89944/PP/M.XA/99/2017, tanggal 11 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00151/NKEB/WPJ.01/2017tanggal

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya sehingga sanksiadministrasi perpajakan menjadi Nihil:Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4406/B/PK/Pjk/20202. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00320/NKEB/WPJ. 07/2019 bertanggal 4 Februari 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor00275/107/16/058/18 tanggal 6 Juni 2018 Masa Pajak Oktober 2016(STP PPN) dan sekaligus membatalkan STP PPN tersebut:3.

Putusan Nomor 281/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor : KEP01493/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 4Juni 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001/241

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89077/PP/M.XIIB/99/2017, tanggal 22 November 2017, untuk selurunhnya karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00247/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 9 Februari 2017, tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi berhak memperoleh uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang pisah;Bahwa Tergugat terbukti telah membayar seluruh hakhak Penggugatberupa upah bulan Februari dan Maret 2018, uang pisah, tiket pesawatMedanJakarta, biaya pengiriman barang dan sisa cuti selurunhnya

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 11 Januari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 1188 B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01879/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 30 November2017, mengenai

Putusan Nomor 4596/B/PK/Pjk/2020Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballdari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00142/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan

Besarharapan Pemohon Banding dapatlah kiranya Majelis mengabulkan bandingPemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105344.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00523/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak