Ditemukan 4162 data
Terbanding/Tergugat I : Ny. Maghdalena K.
Terbanding/Tergugat II : Ny. Ngasi
46 — 18
974, tanggal 11 Desember 1975 (RangkumanYurisprudensi Il, hlm. 131) menggariskan sebagai berikut:@ Oleh karena Penggugat berdiam diri selama 30 tahun lebih, Penggugatdianggap telah melepaskan haknya.Bahwa dalam Putusan MARI Nomor: 408 K/Sip/1973, tanggal 09 Desember1975 (Rangkuman Yurisprudensi II, hlm.58), dinyatakan pula bahwa:@ Karena pemilik tanah membiarkan selama 30 tahun tanah sengketadikuasai orang lain, maka hak mereka selaku ahli waris telah sangatlewat waktu (rechtverwerking)Bahwa penguasaan
104 — 23
Nomor : 46/PUUVIII/2010 tertanggal 26 Juli 2010,yang diberi tanda P 13;Asli dan Fotokopi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Risalah SidangPerkara No.49/PUUX/2012, No.37/PUUX/2013, No. 47/ PUUX/2013 dan No.1/SKLNX/2013, yang diberi tanda P 14 ;Asli dan Fotokopi Penetapan Nomor: 153/Pen.Pdt.G/2009/PN.Mks tertanggal 25Maret 2009, yang diberi tanda P 15;Asli dan Fotokopi Penetapan Nomor :153/Pen.Pdt.G/2009/PN.Mks tertanggal 14April 2009, yang diberi tanda P 16 ;Asli dan Fotokopi Akta kelahiran No.974
86 — 22
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Tergugat Nomor :974/Kbr.II/05/1985 tanggal 22 Mei 1985 yang dikeluarkan olehPemerintah Kotamadya DT. II Cirebon, yang telah dinazegelling dan diberimeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti, laludiberi kode T.7 dan diparaf;8.
45 — 4
Sumbu Ledak (detonating fuse);Menimbang, bahwa berdasarkan Keppres No. 5/1998 juga SKMenhankam Nomor: SKEP/974/VI/1998 membagi bahan peledak (eksplosive)menjadi dua golongan besat yaitu:1. Bahan peledak industry (komersial)2.
52 — 5
Sahaimenjuku ke Hotel karang kemiri Desakarang kemiri Kecamatan karangLewas kabupaten banyumas;e Bahwa pada saat ditangkap oleh saksiEko Wahyuli dan saksi Aris budisetyono di hotel Karang Kemiri DesaKarang Kemiri Kecamatan KarangLewas Kabupaten Banyumas,Terdakwa tidak mempunyai jijin ataskepemilikan dan penguasaan ganjakering seberat 39, 974 gram;e Bahwa sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Laboratorium Forensik CabangSemarang No.
48 — 25
No. 07/KHW/II/2014 tanggal 7Februari 2014 tentang Keterangan Hak Waris ;m Bahwa dalam perkembangan berikutnya berdasarkan alas hak sebagaimanaterurai di atas, Tergugat I mengajukan permohonan hak atas tanahdimaksud, dengan diawali surat permohonan ukur ulang pendaftaran No.974 tanggal 28 Januari 2013 kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta :Bahwa telah dibuat Berita Acara Pengukuran tanggal 23 April 2013 atastanah Verponding No. 253 gambar ukur No. 975 tahun 1938 tersebutberikut dengan gambar ukurnya
52 — 25
Menyatakan barang bukti berupa:. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihalKoordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumahuntuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat
Sekda KabupatenAlor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan,Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkaitlainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alormembuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahansesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.e Bahwa selanjutnya saksi A.
Sekda KabupatenAlor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan,47Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkaitlainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alormembuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahansesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.e Bahwa selanjutnya saksi A.
tersebut adalahmilik Pemda Kabupaten Alor ;Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 1berupa surat Nomor : 250/DK/PK.01.03/VII/2011tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan surveydalam rangka program penyediaan Rumah untukMasyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) DirektifPresiden di Provinsi NTT, Saksi membenarkan suratyang dimaksudBahwa benar Bupati Alor pernah membuat surattentang kesiapan Pemda dan kesiapan lokasi untukpembangunan MBR, sesuai dengan surat pernyataanBupati Alor Nomor : PU.600/974
Alor danSekda Alor ;Bahwa pada saat Saksi Lasiko menghadap saksi, melaporkantentang rencana pembebasan tanah untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah, Saksi ada menawarkan apakah perlu dibentuk tim penilai, akan tetapi Saksi Oktovianus Lasiko selakuKetua Panita mengatakan bahwa pembebasan tanah untukpembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendahtidak perlu menggunakan tim penilai ;Bahwa, Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan BupatiAlor Nomor : PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011
31 — 5
,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UndangUndang Nomor 1Tahun 974 Tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa Perkawinan dapatputus karena:a. Kematian;b. Perceraian ;c. Atas keputusan Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasanatau alasanalasan:a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;b.
34 — 4
./ 07 Full (974 ;.Jenis kelamin = Tek Deb heh, y nanan eet rect te eeeKebangsaan tTndlomestig j == =< en a eeTempat tinggal : Dusun Mulyorejo, Desa Kampungbaru,Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;Agama : Islam ;+Pekerjaan : Swasta j nen nn een e nnn n eee eeeTerdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan dari :1. Penyidik No. SP.Han/119/III/2012/Polsek, tertanggal 4 Maret 2012 daritanggal 4 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 #Maret2.
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
277 — 136
fotokopi sesuai dengan fotokopi);: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang KebijakanKeuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan UntukPenanganan Pandemi Corona Disese 2019 (Covid19)Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman YangMembahayakan Perekonomian Nasional Dan/AtauStabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 47 dari 974
Negarajuncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun2021 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga bersesuaian denganketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yangmenyatakan: Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 70 dari 974
38 — 16
Penyidik tanggal 14 Desember 2014, No.SPHan/974/XII/201 4/Ditreskrimumsejak tanggal 14 Desember 2014 s/d tanggal 02 Januari 2015;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014,No. TAP687/0.2.25/Epp.1/12/2014, sejak tanggal O03 Januari 2015 s/dtanggal 11 Februari 2015;3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang pertama, tanggal02 Februari 2015 No.73/Pen.Pid/2015/PN.Bks, sejak tanggal 12 Februari2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;4.
19 — 2
Bahwa dalam pasal 36 Undangundang No.1 tahun *974, mengatur harta bersamadan harta bawaan yang menyatakan sebagai berikut:1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan keduabelah pihak;2) Mengenai harta bersama masingmasing suami dan istri mempunyai haksepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;pts.cgh.1776.13 7Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak mengatur hartabersama dalam perkawinan adalah suami istri;Dengan demikian salah
Terbanding/Penggugat I : SUKOIYAH
Terbanding/Penggugat II : ROHILAH
Terbanding/Penggugat III : MARDIANA
Terbanding/Penggugat IV : WAWAN FIRMANSYAH
Terbanding/Penggugat V : ZAINUL ARIFIN
Terbanding/Penggugat VI : SA DIAH
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
73 — 47
Nomor 68/ Pdt/2021/PT.DKIKeputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.12/HPL/BPN/92, tanggal 20 Februari 1992, diatas tanahnegara, Bekas Milik Adat No.2553, 2559, 1575, 2556, 1330,388, ...834, 347, 2832, 1769, 974, 1574, 626, 1711, 28..., 2974,1711, 2931, 2558, 54, 54, 48, 1574, 52, 1754, 1754, 971, 53, 53,595, 306..., 972, 3063, 2250, 2534, 472, 3039, 2686, 3032, 971,955, 955, 2554, 793, 2262, 1792, 1773, 2939, 1971, 2857, 258,1326, 3048, 1788, 3033, 3538, 3034, 3035 2258, 2258, 1342,1574, 2659,
33 — 4
SKEP/974/VV/1998 membagi bahan peledak (eksplosive)menjadi dua golongan besat yaitu:1. Bahan peledak industry (komersial)2.
317 — 141
., Nomor: LP/974/XII/2019/Maluku/Res.Ambon., kepada Josina Luarmasse., tanggal 10Desember 2019., (Fotokopi sesuai dengan Asli) ; Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopisurat surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yangdiberi tanda Bukti T1 sampai dengan T3., serta dicocokkan dengan buktipembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagaiISTIKUT 222se
26 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala DKI Jakarta, tanggal 391983, Nomor64/JB/HGB/P/III/1983, dan pencatatan peralihannya di catat tanggal1491983;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 138/Kebon Sirih, sebagamanadiuraikan dalam Surat Ukur 155/1974, tanggal 431974, seluas 3.520meter persegi tercatat atas nama Perseroan Terbatas "PT RepublikSteel Industry LTD, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta JualBeli Penjabat Henk Limanow tanggal 781973, Nomor 44/1973,juncto ljin Gubernur K.DKI Jakarta tanggal 1621974, Nomor9/IB/HGB/P/1 /1 974
85 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 0505/TSBPTipidum/Permohonan/Xl/2011, tanggal 7 November 2011, Bukti2;FotokopiSurat Permohonan Keterangan Ahli Zulkifli Harahap,SH.dari lIkatan Notaris Indonesia yang menunjuk langsung sesuaiSurat Penyidik Mabes Polri No.B/974/X/2011/DIT.DIPIDUM, tanggal19 Oktober 2011, Bukti 3;FotokopiSurat Penangguhan dari Karo Wassidik Mabes PolriNo.B/4279/X1/2011/Bareskrim, tanggal 10 November 2011, Bukti 4;FotokopiSP2HP LP No.492 No.B/304/X/201 1/Dit/Tipidum tanggal 27Oktober 2011, Bukti 5;FotokopiSurat Pangilan
1.HERMAN, M. Pd.
2.H.M. SIDIK RIDWAN, S.Pd.
3.MUHAMMAD MUKHSIN
4.KHAERUL A. WAHAB, A.Md.
5.IBRAHIM UMAR
6.SALAHUDDIN H. SARUJIN
7.RIDWAN M YUNUS
8.ABDUL GANI ABIDIN
9.SYAFRUDIN NURDIN
10.BAHRU RUSLAN, S.PdI.
11.FURQAN ASWAD
12.HERMAN A. HAMID
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA
Intervensi:
ETI ARYATI
160 — 72
Sertipikat Hak Milik Nomor : 2355, diterbitkan tanggal 13 Juni 2007, dalam Surat Ukur Nomor : 1037/Paruga/2007, tanggal 30 Mei 2007,dengan luas 2.606 m2, terletak di Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaeBarat Kota Bima, atas nama KOMALAWATI, sedangkan di peta blokBPN menyatakan bahwa nama KOMALAWATI dengan Nomor Hak Milik2356 dengan luas tanahnya 974 m2, setelah di lakukan pencocokandengan peta blok dari BPN, maka tidak di temukan Nomor Hak Milik 2355dengan luas 2.606m2. ;4.
95 — 21
U 702466 yangdikeluarkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia 1111 Columbus AvenueSan Fransisco, California 94133, USA berlaku sampai tanggal 17 September2015, status Visa di AS sebagai turis.SILVIA GONIE, Lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 1972, PekerjaanPerawat, Beralamat di 974 Park Ranch Way, Sacramento California 95831,pemegang passport RI No.
78 — 16
lima puluh juta rupiah ) dengan jangkawaktu 60 ( enam puluh ) bulan, Kemudian untuk buka kredit20KMK dengan jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan sebesarRp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ) ; bahwa untuk pinjaman akad kredit KMK( Kredit Modal Kerja) sebesar lima puluh juta rupiah dalam jangka waktu 12( dua belas ) bulan yaituPokok : Rp. 50.000.000, ( lima puluh jutarupiah ) KMK;Askrindo : Rp. 5.368.205, ( lima juta tiga ratus enampuluh delapan ribu dua ratus limarupiah ) ;Saldo akhir : Rp. 7. 974