Ditemukan 3860 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pekerja peserta pemeri pawerti pakarti prakerti pakerti pakerto
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — IKA KURNIAWATI vs BUPATI DOMPU
85 — 56
  • ., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada wakiu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Februari 2015 — Drs. ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
86 — 80
  • Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harusdipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yangmenyebabkan dijatuhi pidana.b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun danbersemangat.d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidanadan Anak Pidana yang bersangkutan.e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA GRESIK Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Gs
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 26
  • Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaanak:Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjaminterlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untukmemperoleh hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama
Register : 02-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA PALOPO Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 14
  • =H mencegah tenadinya perkawinan pada usia anak; dand. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaanak:DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensidianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugatdalam konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa maksud
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-04-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
Tanggal 3 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO, SH
Terbanding/Terdakwa : EDI SUTRISNO
318 — 160
  • Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 233/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 18 Oktober 2021:

    1. 1 (satu) bundel asli Buku Pendamping AL-AMIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI kelas 4 semester 1 diterbitkan oleh KKG PAI Kota Probolinggo;

    2. 1 (satu) bundel asli Buku Pendamping AL-AMIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI kelas 5 semester 1 diterbitkan oleh KKG PAI Kota Probolinggo;

    3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

    RKJM) Sekolah Dasar Negeri Kademangan 2 Periode Tahun 2017-2020;

    6) 1 (satu) bundel contoh Lembar Kerja Siswa Kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup;

    7) 1 (satu) bundel contoh Lembar Kerja Siswa Kelas 4 Tema 1 Indahnya Kebersamaan;

    8) 1 (satu) bundel contoh Buku Basa Jawa Piwukang Bahasa Jawa Sekolah Dasar/MI Kelas 4 Semester 1 Penerbit Surya Gemilang;

    9) 1 (satu) bundel contoh Buku Pendamping Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

    Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 22 Oktober 2021:

    1) 1 (satu) bundel asli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) BUMIKU kelas 6 tema 8 terbitan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo 2020 kurikulum 2013;

    2) 1 (satu) bundel asli buku pendamping AL-AMIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI KKG PAI Kota Probolinggo kelas 1 semester 1 kurikulum terbaru;

    3) 1 (satu) bundel asli buku BASA JAWA Piwulang Basa Jawa Sekolah

    Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 15 November 2021:

    - 1 (satu) eksemplar Buku Pendamping Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI KKG PAI Kota Probolinggo Kelas 4 Semester 1;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAYID MAHMUD MAHSUN, M.PD.I;

    JJ.

    Buku Pendamping Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI kelas 2 semester 1;

    i. Buku Pendamping Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI kelas 3 semester 1;

    j. Pengayaan Pembelajaran Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas 4 semester 2;

    k. Sang Juara Semangat Berolahraga (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) untuk SD/MI kelas IV semester gasal 4a;

    l.

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum: FAISAH, SH.MH Terdakwa: RUSLAN, S.Kom alias CULLANG bin H. SATTAR
104 — 11
  • h). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013. i). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013.
    Buku Pengadaan tahun 2014 yaitu : a). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013. b). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013.
    o). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013. p). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
171 — 55
  • Yang beragama dan mempunyai budi pekerti?Oleh karena itu laknat, suatu ketika akan menimpa mereka sebagaihukum karma. Sekali lagi sangat aneh, setelah mengetahui Bapaknyameninggalkan banyak harta peninggalan, mereka baru mengakusebagai anak kandung. Lantas bagaimana andaikata Bapak Sutoyoorang miskin dan meninggalkan hutang yang banyak, apakah merekamasih menganggap Bapak Sutoyo sebagai Ayah kandungnya?Jangankan merawat Bapak Sutoyo ketika masih hidup, merawatmakamnya pun tidak.
    Jadi sekali lagi dapat disimpulkan Tergugat sebenarnya sebagai korban dari tindakan biadab Para Penggugatdengan provokatornya Sukarja, seorang modin yang semestinya ngertihukum Islam dan budi pekerti.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 40/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
33 — 18
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Perceraian
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PA SINTANG Nomor 0170/Pdt.G/2014/PA.Stg
Tanggal 18 September 2014 — PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI VS TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI
20 — 2
  • Bahwa Termohon menolak dengan jelas apa yang didalilkan pemohonpada hal 7 alenia ke 20 pada huruf a, berkaitan dengan hak asuh anakyang pada pokoknya mendalilkan termohon kurang layak mengasuh danmembesarkan anak karena mempunyai sikap yang kurang baik danAhlak budi pekerti yang mulia.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI AISYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 24
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 48/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WAWAN SOESANA PUTRADIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 17
  • Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTRc. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekeraan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyail kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NUR'AENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 27
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-03-2012 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 31/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 26 Juli 2012 — - MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS,CS
45 — 40
  • Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat MajelisHakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan kepada ParaTerdakwa, juga berfungi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moralPara Terdakwa (rehabilitation of the criminal) agar di masa yang akan datang bisa merubahdiri menjadi manusia yang berbudi pekerti
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 01-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 1857/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 6
  • Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutamayang berkaitan dengan budi pekerti;5.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
NURLAELA, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 18
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SUKIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 21
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 49/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 20
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 12-01-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Pyk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 51
  • Bahwa jawaban Tergugat pain 5 dan poin 6 halaman 2 dst Mardenistidak ada kerja yang tetap dan banyak nganggur, dst. ..... adalahcerita Tergugat yang sangat keji dan memperlihatkan Tergugatyang tidak berbudi pekerti karena;a. Bahwa Tergugat melupakan jasa Mardenis yang telahmengasuh dan membesarkan para Tergugat seperti ayahkandung;b. Bahwa sebelum Tergugat diasunh oleh Mardenis danDasimaterlebih dahulu) mereka mengasuh seorang anakperempuan yang bernama Simi.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr
MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA
98 — 115
  • MUHAMMAD TOHA.1 (satu) unit CPU computer.Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakandirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupunwarga masyarakat lainnya,
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 28
  • hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti