lelang a quo ternyatamengandung kekeliruan hukum yang nyata karena sekiranya berpedomandasar hukumnya pada surat putusan akta perdamaian a quo, ternyata secaraimplicit dan ekplisit tidak ada satupun isinya yang memuat tentang ketentuansangsi berupa kewajiban Para Pelawan yang secara paksa mewajibkanharus menyerahkan obyek terekskusi kepada Terlawan dan atau setidaktidak melalui ekskusi lelang a quo apabila Para Pelawan tidak mematuhi suratputusan perdamaian a quo;Sehingga dengan tidak disebutkannya sangsi

Bahwa Saksi meliat kondisi kKedua anak tersebut sehat, namun keduaanak tersebut lebih senang tinggal dengan Penggugat, dan kedua anaktersebut sering minta dijemput dan tida mau tinggal di rumah Tergugat,karena kedua anak tersebut masih kecil dan sering ditinggalkan olehTergugat sehingga tinggal bersama opungnya yang sudah tua, dan olehkarena Tergugat sering keluar kota, sehingga Saksi sangsi denganpendidikanagama kedua anak tersebut, apalagi nenek anak tersebutmuallaf; Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat

kemudian diantar lagi ke rumah Tergugat,lalu kedua anak tersebut menangis dan tidak mau pulang ke tumaTergugat lagi;Bahwa Saksi meliat kondisi kKedua anak tersebut sehat, namun keduaanak tersebut lebin senang tinggal dengan Penggugat, dan kedua anaktersebut sering minta dijemput dan tida mau tinggal di rumah Tergugat,karena kedua anak tersebut masih kecil dan sering ditinggalkan olehTergugat sehingga tinggal bersama opungnya yang sudah tua, dan olehkarena Tergugat sering keluar kota, sehingga Saksi sangsi

No 0167/Padt.G/2016/PA.Sgunginap dengan Rena selama 3 (tiga) bulan, selain itu Tergugat juga mengakuimenginap bersama wanita idaman lainnya bernama Mira Suryani dandipergoki oleh ibu kandung wanita tersebut dan dikenai sangsi adat yang keduakalinya;Bahwa, untuk meneguhkan dailildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor :27/15/2004 tanggal 10 Februari 2005 yang diterbitkan olen Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir

Penggugat melapor ke pengurus adat laludiberi sangsi adat, selama itu sudah tidak pernah berkumpul kembali;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyampaikan replik secara lisan pada gugatan dan membenarkan jawabanTergugat mengenai Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah benartanggal 18 Juni 2016, oleh karena Tergugat sering keluar rumah, jarang pulang,Hal 14 dari 23 Put.

Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkaraini secara sukarela agar dinyatakan mendapat sangsi moral dari seluruhrakyat/masyarakat Kabupaten Pekalongan terhitung mulai sejak putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampaidelaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya ;6.

Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalamperkara ini secara sukarela mereka harus menerima sangsi moraldari Para Penggugat; Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan MasaBhakti 1999 s/d 2004 ; dan dari Rakyat / Masyarakat Kabupaten Pekalonganterhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dlaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya ;6.

Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dimana seringmelakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) garagara Tergugatsering mendapat SMS dan Telepon dari perempuan lain bernamaNOVITASARI setiap ditanya kebenarannya Tergugat pasti marah danmemukul Penggugat. hingga Penggugat melaporkan perlakuan tersebutdan Tergugat mendapat sangsi dari Pengadilan Militer ditahan selama 3bulan 20 hari.

No. 463 K/Pdt.Sus/201 2 Bahwa sebelum perjanjian ditandatangani, Termohon Kasasi sudahmengerti dan memahami apa yang diperjanjikan ; Bahwa di dalam perjanjian urutan ke 5, telah disebutkan bilamanadikemudian hari ternyata kami melanggar peraturan atau dan tata tertibyang berlaku, maka kami siap diberi sangsi oleh pihak perusahaandiantaranya diberhentikan secara sepihak tanoba memperoleh pesangonatau ganti rugi dari perusahaan meskipun kontrak kerja belum berakhir ; Bahwa ternyata pada awal bulan

Tergugat.Adapun penyebabnya adalah padatahun 2009 Tergugat berselingkuh dan mempunyai WIL pada saat ituTergugat bertugas di Polsek Rambutan Banyuasin, sejak itu Tergugatmemperlihatkan sikap perangai Sungguhsungguh tidak baik, Tergugat mulaiberpacaran dengan gonta ganti perempuan sehingga dengan perbuatantersebut, Tergugat pernah dilaporkan oleh perempuan tersebut di Intansikedinasan yaitu di POLDA Sumsel Palembang namun Tergugatdikembalikan ke Polres Banyuasin dengan kejadian tersebut Tergugatdiberi sangsi

Si, tanggal 27 Januari 2014, untuk dibatalkan; Bahwa apabila memang Tergugat merasa Penggugat telah melakukan Pelanggarandalam melaksanakan tugas sebagai Kepala dinas dikpora Kabupaten Bimaseharusnya Tergugat memberikan teguran lisan, terguran tertulis bahkan sangsi lainberupa sangsi Ringan,sangsi Sedang, sangsi Berat, sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil; Bahwa sebagaimana Undang undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara

Makadengan persetujuan DPRRI dan Presiden RI memutuskan danmenetapkan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman, yang khusus mengaturketentuan tugas dan kewajiban pengembang dengan sangsi danhukuman pidana bagi pengembang yang melakukan pelanggaran pada: Pasal 146 ayat(1) : Badan hukum yang membangun Lisiba(Lingkungan Siap Bangun) dilarang menjualkavling tanah matang tanpa rumah; Pasal 42 ayat(1) : Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumahsusun yang masih dalam tahap

sebagaimana dimaksud dalamPasal 151 (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154,Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidanapenjara dan pidana denda terhadap pengurusnya,pidana dapat dijatunkan terhadap badan hukumberupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)kali dari pidana denda terhadap orang;Bahwa Pasal 145 (1), Pasal 146 (1) dan Pasal 192 UndangUndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,dibuat oleh Pemerintah RI untuk memberikan sangsi

hukum hanya khususbagi pengembangan perumahan yang melanggar hukum dengan tindakpidana dan konsumen sebagai pembeli yang beretikat baik, sama sekallitidak diberikan sangsi tindak pidana maupun sangsi hukuman lainnya, olehkarenanya, Pembanding sama sekali tidak melakukan perbuatan yangmenimbulkan kerugian kepada Terbanding, sehingga tidak bisa dijadikantergugat dalam perkara ini;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan berdasarkan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985 tanggal 29

Anggaran Dasara & Rumah Tangga KPG (Bab IV Pasal 5,7 & 8 tentang Hak &Kewajiban sebagai ANggota Luar Biasa (ALB) bab XIV, Pasal 45 ayat 15tentang Sangsi).b. Akta pendirian KPG (Bab IV pasal 7 & 9 tentang Hak & Kewajiban ANggota &bab XIV, pasal 47 ayat 1 point a,b dan c tentang sangsi).c. UndangUndang Koperasi Republik Indonesia No.25 1992 (Pasal 30 ayat 2, pointa,b & c tentang sangsi).2.

KPG berlandaskan pada UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ADRT KPGseperti penjelasan kami pada point 1 tentang sangsi sebagai anggota koperasi(Maximus Jabur melakukan Penggelapan).. Jawaban sama seperti pada point 12.. Memaksa & Waktu menada tangan surat Pemberitahuan Pemberhentian tidak denganHormat adalah : BOHONG yang sebenarnya adalah :a. Disuruh untuk dibaca dengan teliti dan berulang kali baru ditanda tangan.b.Jamnya adlah 07.30 Wita.21.

dari pengakuan para pihak = yangdihubungkan dengan para saksi telah terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah suami istrei yang sah ,yang menikahpada bulan Januari Tahun 2000 di KUA Kecamatan PasehKabupaten Sumedang dan dari pernikahan tersebut belumdikaruniai anak ;Menimbang bahwa Pemohon selaku PNS yang terikatdengan peraturan yang berlaku PP No.10 Tahun 1983 ,harusmendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan,atau Pemohontidak mau mengajukan izin pada atasannya, dan siapmenanggung resiko atau sangsi

Pembayaran Angsuran ke 5 (lima)/Pelunasan sebesar Rp.684.000.000,(enamratus delapan puluh empat juta rupiah)dibayar paling lambat tanggal 15 FebruariBahwa di dalam surat pernyataan tersebut di atas Tergugat juga menyatakan, Apabiladalam kurun waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak menepati, Tergugat bersediauntuk membayar sangsi berupa denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perhari setiap pembayaran yang melebihi jatuh tempo ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar

Menghukum dan memberikan sangsi berat kepada TERGUGAT SATUdan TERGUGAT DUA, karena dengan sengaja melakukanpelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik PENGGUGAT, walaupunsudah jelas tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan PutusanMK Nomor: 77/PUUIX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 SeptemberTahun 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, tentang Panitia Urusan PiutangNegara terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, termasuk wajib

Menghukum dan memberikan sangsi tegas kepada TERGUGATSATU, karena telah melanggar ketentuan Perbankan yang berprinsipSyariah, untuk membayar kerugian materi kepada PENGGUGATsebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);6.

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANJIAN yang teletak pada Bab SANGSI angka 1, juga tertulis :Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus dan dapat ditagihseketika, atau kendaraan jaminan akan ditarik oleh kreditur, tanpamemerlukan pemberitahuan, teguran dan tagihan dari Kreditur ataujaru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditur, dalam halterjadi salah satu

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANUJIAN yang terletak pada Bab SANGSI angka 2, juga tertulis :Debitur memberi kuasa hak subsitusi kepada Kreditur untukmelakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambildimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada sertamenjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau denganperantara pihak lain siapapun untuk menjual

Hal ini dapat Penasihat hukumuraikan sebagai berikut di bawah ini :Bahwa telah jelas ketentuan hukum pidana Pasal 91 ayat 1 UU Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak dilaksanakan oleh KejaksaanNegeri Bangil (Unprofesional Conduc) dengan sangsi ketentuan hukumpidana Pasal 141 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalamperkara pidana No. 814/Pid.B/2011/PN.Bgl Pengadilan Negeri Bangil.Bahwa padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwadisamping ketentuan dalam KUHAP maka

Sehingga dalam kontekshukum pidana materiil ; UU Narkotika dan Hukum Pidana Formil : KUHAPdan UU Narkotika pada Bab XII Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan diSidang Pengadilan pada PasalPasal U Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai : LEX SPECIALIST telah memberikan sangsi bagi penegakhukum yang keliru dalam menegakkan UU Narkotika.Sehingga, dalam Nota Pembelaan ini telah dapat memberikan kesempatandan hak yang wajar bagi Terdakwa untuk membela diri dan mempertahankanhak serta kebenarannya

Apabila saksimelanggar hal terebut diatas saksi siap dikenakan sangsi pribadidan akan dikenakan sangsi pidana (Hukum) .Bahwa kemudian isi surat pernyataan yang dibuat oleh HASLANNURI yaitu berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 April 2016yang isinya menyatakan Menyerahkan segala urusan barangHalaman 11 dari 19 Hal. Perk.Pid. No.268/Pid.B/2017/PN Sktyang berada di Gudang konopen atau Expedisi perihal barangtersebut kepada atasan saksi NURIYANTO DBM PT.

Solo MurniLampung, segala bentuk jenis pembagian ataupun digunakanbuat kepentingan perusahaan saksi tidak akan mengungkitkeputusan tersebut, bila mana jika masalah ini saksi ceritakankepada pihak luar saksi siap menerima sangsi sangsi yangberlaku atau ditindak secara hukum .Bahwa kemudian isi Surat pernyataan yang dibuat oleh FEBRIWISNU WARDHANA yaitu sesuai surat pernyataan tanggal 16April 2016 yang isinya menyatakan bahwa Menyerahkansegala keputusan mengenahi barang yang ada di ExpedisiSentosa

Dan tidak ada keterkaitanlagi dengan pihak Expedisi, Apabila saksi melanggar hal tersebutdiatas saksi siap dikenakan sangsi pribadi ataupun pidanahukum .Bahwa saksi menjelaskan secara rinci proses pengiriman barangmelaui Expedisi Sentosa Jaya Expres pada tanggal 27 Pebruari2016 yaitu barang dikeluarkan dari Gudang Pusat PT.

Bahwa selama kurun waktu 4 tahun semenjak tahun 2006kami sudah pisah ranjang dan tempat tidur serta sudahtidak pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri ;Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya sebagai PegawaiNegeri Sipil siap untuk menerima sangsi dari atasan,apabila telah memutuskan gugatan talak terhadapTermohon ;10.

pernah tinggalbersama selama enam tahun, dan telah dikaruniai satu oranganak;Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidakrukun lagi;Penyebabnya Tergugat sering minumminuman keras danapabila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat,bahkan saksi melihat sendiri Tergugat mengejar Penggugat kerumah saksi dan memukul Penggugat;Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan melaporkanTergugat ke Polisi, sehingga Tergugat mendapat sangsi

Abdullah dikenakan sangsi adat membayar uang sebanyak Rp.500.000. atas dasar kelakuannya dalam hal pengambilan tanah tersebuttanpa ada pemberitahuan terhadap pemiliknya.4. Padi yang telah ditanam oleh Sdr. Abdullah di atas tanah tersebut makamenjadi hak milik Sdr. Sayuti setelah sidang perkara ini diputuskan.dan terhadap keputusan sidang tersebut pihak pertama yaitu saksi Sayuti AlsMuti Bin M.

Sugondho, saksi Bellyanti Luhur dan saksi DjemiOmbong) maka atas perbuatan Penggugat tersebut maka Tergugatdapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasarPenggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjadan peraturan perusahaan (vide Pasal 161 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003);e Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaranterhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, meskipunPenggugat belum pernah dijatunkan sangsi surat peringatan tetapipelanggaran yang