Ditemukan 5199 data
116 — 9
nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Bahwa, batas batas hutan yang menjadi patokan adalah selain peta kawasan adajuga tapal batas hutan sebagaimana tertuang dalam berita acara tapal bataskawasan hutan suaka marga satwa Dumoga dan cagar alam bulawan pada tanggal27 Maret 1989, dan surat keputusan menteri kehutanan nomor : sk.434/Menhut11/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutanmenjadi bukan kawasan hutan seluas + 6.334 hektar, perubahan fungsi kawasanhutan seluas + 761
198 — 118
Kantor Sedahan KecamatanManggis, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda (P.5);Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1225/Desa Ulakan atas nama I Nengah Rimpenseluas 900 m2 (aslinya ada pada Tergugat I), yang selanjutnya pada Fotokopi buktitersebut diberi tanda (P.6);Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat tanggal 7 April 2014 yangdiajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, yang selanjutnya pada Fotokopibukti tersebut diberi tanda (P.7);Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 761
148 — 31
dan atasuang tersebut selurunnya dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dariTergugat DR, maka beralasan hukum apabila Tergugat DR di hukum untukmembayar kerugian MORIIL dan MATERIIL; Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia (illusoir), maka apabila setelahputusan ini telah mempunyai hukum tetap, akan tetapi Tergugat tetap tidak maumembayar, selanjutnya dimohonkan untuk meletakan sita jaminan (conservaoirbeslag) atas tanah milik Tergugat DR, sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor: 761
;Total biaya yang dikeluarkan Rp. 135.000.000,Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap atas tanah milik Tergugat DR,sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor: 761, atau sebidang tanah dengan luas 875M2, yang terletak di kelurahan Cihideung, Jin Century IV R3 dan sertifikat Nomor:760 atau sebidang tanah seluas 875 M2 yang terletak di kelurahan Cihideung, JinCentury IV R3 (berada di dalam kawasan wisata Kampung Gajah) ;.
152 — 36
01Desember 2009 (foto copy);Penetapan Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2009 NomorB/2810/122009 tanggal 16 Desember 2009 (stempel basah);Surat Penetapan Pinjaman Bergulir Program Kemitraan PT Jamsostek(Persero) Nomor : PEN/0O1/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 (stempelbasah);Mohon Bantuan Penutupan Pertanggungan Pinjaman Dana Kemitraan PT.Jamsostek (Persero) ke Perum Jamkrindo Nomor : B/2060/092009 (stempelbasah);Permohonan Dropping Anggaran Kemitraan Peternak Unggas Saiyo LuhakLima Puluh Nomor : B/761
Desember2009 (foto copy);Penetapan Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2009 Nomor : B/2810/122009tanggal 16 Desember 2009 (stempel basah);Surat Penetapan Pinjaman Bergulir Program Kemitraan PT Jamsostek(Persero) Nomor : PEN/01/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 (stempelbasah);Mohon Bantuan Penutupan Pertanggungan Pinjaman Dana Kemitraan PT.Jamsostek (Persero) ke Perum Jamkrindo Nomor : B/2060/092009 (stempelbasah);Permohonan Dropping Anggaran Kemitraan Peternak Unggas Saiyo LuhakLima Puluh Nomor : B/761
Kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 dengan suratNomor : B/761/122009 Abda Waiza menyurati Kepala Biro Keuangan PT.Jamsostek perihal permohonan dropping anggaran kemitraan peternak uanggassaiyo luhak limo puluah.Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Abda Waiza menyurati Rozalyan selakuPimpinan Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) CabangPayakumbuh dengan Surat Nomor : B/764/122009 perihal pembukaan rekeningtabungan untuk 1.167.
Kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 dengan surat Nomor :B/761/122009 Abda Waiza menyurati Kepala Biro Keuangan PT. Jamsostek perihalpermohonan dropping anggaran kemitraan peternak unggas saiyo luak limo puluah.Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Abda Waiza selakuKepala PT. Jamsostek Cabang Bukittinggi menyurati Rozalyan, Pimpinan BankPembangunan daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Payakumbuh denganSurat Nomor : B/764/122009 perihal pembukaan rekening tabungan untuk 1.167.
Kemudian pada tanggal 22 Desember 2009dengan surat Nomor : B/761/122009 Abda Waiza menyurati Kepala Biro KeuanganPT. Jamsostek perihal permohonan dropping anggaran kemitraan peternak uanggassaiyo luhak limo puluah.Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Abda Waiza menyuratiRozalyan selaku Pimpinan Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat (BankNagari) Cabang Payakumbuh dengan Surat Nomor : B/764/122009 perihalpembukaan rekening tabungan untuk 1.167.
585 — 301
Keputusan Gubernur Banten nomor 761/Kep.1039Huk/2011 tanggal 8desember 2011 tentang Penetapan ruasruas jalan sebagai jalan Provinsi.2.
Selain itu sesuai dengan KeputusanGubernur Banten No.761/Kep.1039Huk/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentangPenetapan RuasRuas Jalan Sebagai Jalan Provinsi telah secara tegas menyatakan bahwaJalan Raya Ciater Barat statusnya BUKAN JALAN PROVINSI.
1.WIDI ASTUTI SH
2.MASRURI ABDUL AZIZ SH
Terdakwa:
REKKY HERYANTO SUTARDJO Bin SUTARDJO
106 — 20
- 1 (satu) lembar Nota titip jual Beras sejumlah 1100 (seribu seratus) zak tertanggal 28 September 2018 senilai Rp. 88.605.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Nota titip jual Beras sejumlah 761 (tujuh ratus enam puluh satu) zak tertanggal 23 September 2018 senilai Rp.61.298.550,-(enam puluh satu juta dua ratussembilan pulug delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
121 — 14
Lekawaiseluas 761 Ha;7 Bahwa para Penggugat pernah bersama warga lainnya memberikan teguran baiklisan maupun tertulis, agar tidak dilakukan penebangan terhadap hutan ditanah kas Desa tersebut namun oleh Tergugat I dan Tergugat II selaludiabaikan ;8 Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menimbulkankerugian bagi warga Dusun Lebang Bihak Desa Nanga Riyoi dan paraPenggugat sebagai warga Negara Indonesia penduduk asli Dusun LebangBihak, Desa Nanga Riyoi sehingga termasuk Perbuatan Melawan
105 — 18
., tanggal 8101996 Nomor: 68/2817/7/X/APHT/Ujpk/1996,Sertifikat Hak Tanggungan Nom. 761/1996, akan tetapi terhadap tindakanhukum Tergugat Intervensi Il yang demikian ini, ternyata PenggugatIntervensi .........Intervensi diam seribu bahasa dan sama sekali tidak pernah merasa ditilapoleh Tergugat Intervensi Il, ada apa dengan Penggugat Intervensi???.
122 — 14
Kawidjaya, dan Djoewari Kawidjayasebanyak 2 kali namun yang bersangkutan tidak datangtanpa alasan yang jelas , (Sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Surat Perkembangan hasil penyidikan yangtelah dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Bandungdengan keterangan pada poin 3 merupakan hambatanyag didapati penyidik dimana Mimi Kawidjaya, PontiKawidjaya, dan Djoewari Kawidjaya serta siapa yangmenguasai KTP yang merupakan bukti asli yang didugapalsu, (Sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SPgl/761
89 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
sholat Idul Fitri dan kemudian melanjutkanperjalanan dari Yety Pemuatan Batu Coral Tobelombangimenuju PelabuhanMerauke pada tanggal 21 September 2009;Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2009 Objek Pertanggungan kandas diSungai Maro, Merauke, di Provinsi Papua Barat sehingga mengakibatkankerusakan pada tongkang di bagian mainhole dan gadinggading bagiantengah dan bagian buritan sebagaimana keterangan Nakhoda Tug BoatBMP 1456 yang terdapat dalam Laporan Kecelakaan Kapal (LKK)/ShipAccident Report Nomor GM.761
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (3.066.01 .920,00) (554.861 761 ,00)3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.926.122.670,00 2.926.122.670,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak....(karena pembetulan) 139.889.250,00 0,00 suman 3.066.011.920,00 2.926.122.670,004. PPN yang kurang dibayar 0,00) 2.371.260.909,00 Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 1013/B/PK/PJK/2017 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 0,00b.
90 — 17
Solusindo Kreasi Pratama Nomor:TEL.761/LG320/DTFa1044000/2011, tanggal 18 Nopember 2011 (bukti surat T27,sesuai aslinya );8. 1 (satu) lembar foto copy Invoice Nomor: 065/SKP/FLX/I/2012, tanggal 20 Januari2012 dari PT. Solusndo Kreasi Pratama ditujukkan kepada PT.
Terbanding/Penuntut Umum I : ANDRI SUDARMAJI, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GLENDY RIVANO, S.H
115 — 48
Halaman 761. Jasa Konsultasi Audit Dana Kampanye Paslon H. Akhmad Marjuki danTb. Dedi Suwandi Gumelar sebesar Rp. 38.500.00062. Jasa Konsultasi Audit Dana Kampanye Pasion dr. Cellica Nurrachadianadan H. Ahmad Zamakhsari, S.Ag. sebesar Rp. 38.500.00063. Belanja Jasa Konsultasi Audit Dana Kampanye Paslon H. DadayHudaya, SH., MH. Dan Drs. Edy Yusuf HS, MM. sebesar Rp. 38.500.00064. Jasa Konsultasi Audit Dana Kampanye Paslon H. Saan Mustofa, M.Si.dan Ir. H.
Pembanding/Tergugat II : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
Pembanding/Tergugat III : WAHYUDI TONOTE, S. Hut
Pembanding/Tergugat IV : ADRIAN KOBANDAHA
Terbanding/Penggugat : HERRY LEWAN
144 — 91
PotoloKinali Desa Tanoyan Selatansampai pada batas wilayah perkebunan Masyarakat Desa TapaAog masihkawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan masih dikuasai Negara, (SuratKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 452 / KPTSII/ 1999),nanti kKemudian setelah pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia Cq MenteriKehutanan Republik Indonesia telah Melepas Kawasan Hutan menjadi BukanKawasan Hutan seluas 6.334 (enam ribu tiga ratus tiga puluh empat) Hektar,Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 761
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKJN Cq Kantor Wilayah DKJN Jawa Barat Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
95 — 49
Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban PENGGUGAT sesuaidengan Perjanjian Kredit, PENGGUGAT telah menyerahkan Agunanberupa tanah dan bangunan yang selanjutnya dibebani dengan HakTanggungan (HT) sebagai berikut :1.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3761 & 761/Desa Karyamulya an.Yani Nurhayati, terhadap agunan tersebut telah dibebani HT Peringkat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No 01239/2017.Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor : 33/Desa Pasalakan.
69 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 113 PK/TUN/201214.15.Bahwa fakta yang telah terjadi tidak sesuai dengan Prinsip UndangundangNo: 10 Tahun 2008:Tahap 1, BPP 147 761 (100 %)tahap Il, BPP 73.881 (50 %) bahwatidak ada satupun suara caleg Demokrat yang mencapai BPP 100%maupun 50%, yang seharusnya Partai Demokrat tidak meperoleh kursi diDapil Jambi, namun oleh karena di Propinsi Jambi hanya terdapat 1 (satu)Dapil, maka seharusnya kursi diberikan berdasarkan urutan suara calegyang terbesar atau terbanyak dan suara partai
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
214 — 115
Administratif secaraumum diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan (Selanjutnya disebut dengan UU AP), sebagai berikut:Pasal 751) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; danb. banding.3) ....dst, dst.Pasal 761
32 — 2
diminta oleh KSUYasa Artha Mandiri tersebut untuk mengaudit, dan kemudian atasperintah atasan ahli, ahli kemudian mengaudit Koperasi tersebut per 26Juni 2012;Bahwa data peminjam dengan marketing Hanung (terdakwa) sejumlah896 peminjam dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 3.812.912.221, (tigamilyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratusdua puluh satu rupiah);Bahwa berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa di KSU YasaArtha Mandiri terdapat pinjaman bermasalah sebanyak 761
H. MALIK MULIAWAN, SH
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
234 — 111
Banding; 7 72 22 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPasal 761) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikankeberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/ataudilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaiankeberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan bandingkepada atasan pejabat; 95 === ==3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima
22 — 3
Sebidang Tanah dengan luas 761 m2, SHM atas nama Sutrisno yang terletak di Dukuh Blimbing RT. 01 / RW. 01, Kel. Purwantoro, Kec. Purwantoro, Kab. Wonogiri.