Ditemukan 5464 data
110 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemilik I Gede Setia Dharma;oSSHM 687/Taniung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;SHM 688/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;NOSHM 89/Tanjutt San, Sukabumi Jawa Baiat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;woSHM 690/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Baiat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;ASHM 691/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;SHM 458/Pabuaran, Bogor, Jawa Barai an.
185 — 150
Kemal Abidin,diterbitkan tanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4716/1979 tanggal26 Nopember 1979, Luas 590 M2; 202222 nen ne nnn n=Sertipikat Hak Milik No. 687/Pengasinan atas nama Soemartedjo, diterbitkantanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4701/1979 tanggal 26 Nopember1979, Luas 535 M2; 22 nnn nnn n nn nnn enn cence enceSertipikat Hak Milik No. 688/Pengasinan, atas nama Soemartedjo, diterbitkantanggal 29 Desember 1980, Gambar Situasi No. 4699/1979 tanggal 26 Oktober1979, Luas 455
42 — 4
SP.Han/11/V/2011/Reskrim sejak tanggal 20Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;Perpanjangan Penuntut Umum No.B 1076/06.12/Epp.1/06/2011,sejak tanggal O09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli2011 ;Penuntut Umum No.Print 687/0.6.12/Ep.1/07/2011 sejaktanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus2011 ;Hakim Pengadilan Negeri PandeglangNo.163/Pen.Pid/2011/PN.Pdg sejak tanggal 29 Juli 2011sampai dengan 27 Agustus 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri PandeglangNo.163/Pen.Pid /2011
Terbanding/Tergugat I : PT INDAH PESONA BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. WADHE PUTRA NUSANTRA
136 — 65
.: 687/BT/BD/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018;Bahwa kemudian, pada tanggal 09 November 2018 dan tanggal 29 November 2018,Tergugat I memberikan penawaran perpanjangan sewa kepada Penggugat sebanyakdua kali sebagaimana surat Penawaran Perpanjangan Sewa Lokasi di Lippo PlazaEkalokasari Bogor No.: 109/MKIPB/LOO/XI/2018;Bahwa terhadap penawaran perpanjangan sewa tersebut, maka telah terjadinegosiasinegosiasi oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I, yang kemudian padatanggal 18 Februari 2019, Tergugat
Amandemen Pertama(Perjanjian SewaMenyewa) yaitu pada tanggal 02 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalamketentuan pada Pasal 1 Amandemen Pertama, Penggugat telah mengajukanPermintaan Penawaran perpanjangan sewa melalui suratsurat sebagai berikut:a) Surat No.: 582/BT/BD/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2018;b) Surat No.: 616/BT/BD/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018; danc) Surat No.: 687/BT/BD/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018;Bahwa sebagai wujud itikad baik Tergugat I dalam menindaklanjuti Permintaanperpanjangan
Surat No.: 687/BT/BD/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 (Vide Bukti TK.I3C);Bahwa konfirmasi penawaran sewa di dalam Surat Persetujuan Sewa / SPS yangtelah dibuat dan dikirimkan oleh Terbanding I / dahulu Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi kepada Pembanding / dahulu Penggugat / TergugatRekonvensi, pada pokoknya merupakan penawaran perpanjangan sewa dalamPerjanjian Sewa Menyewa (Vide Bukti TK.I1/PR1 dan Bukti TK.I2/PR2 yaituPerjanjian Inti jo.
Surat No.: 687/BT/BD/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 ;Bahwa sebagai wujud itikad baik Tergugat I dalam menindaklanjuti Permintaanperpanjangan sewa Penggugat, maka Tergugat I telah mengirimkan konfirmasipenawaran sewa di dalam Surat Persetujuan Sewa (selanjutnya disebut SPS) kepadaPenggugat yakni :Putusan Nomor 483/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 103a.
588 — 1550 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 687/Pdt/G/D/1987, tanggal 29 Juni 1988, dalam sengketamerek "CHANEL", yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:"Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftarantersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan pasal 6 bis Uni Paris";7 Bahwa meskipun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Judex Factitelah salah dalam menerapkan Pasal 69 Ayat (2) dengan tidakmempertimbangkan itikad tidak baik dimana dalam Penjelasan
87 — 8
.:088/2006.Eks. tanggal 26 Februari 2008.Bahwa berdasarkan pointpoint tersebut di atas, maka Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah melengkapi seluruh persyaratan formil, sehingaTergugat Il dapat menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan lelang yangditetapbkan melalui Surat No: S810/WKN.07/KNL.01 /2010 tanggal 03Mei 2010 hal Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang;Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan kepadaTergugat Il Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No: 687/XI/JP/2009tanggal
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan kepadaTergugat Il Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No: 687/XI/JP/2009tanggal 12 Januari 2009 yang tercatat atas nama Penggugat, sehinggatelah memenuhi syarat pelaksanaan lelang yang sah sesuai denganPasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No: 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang;9.
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga atas permohonan restitusidan kewajiban PPh Pasal 25 tersebut di atasauditor melakukan jurnal sebagai berikut PPh Pasal 25 tahun 2000 dibayar = Rp 655.184.1dimuka : 77Biaya lain lain Rp 32.434.25: 5Kewajiban atas PPh Pasal 25 Rp 687 .618.4tahun 2000 . 32 Bahwa pada tahun 2001 Pemohon Banding mencatatpelunasan Kewajiban atas PPh Pasal 25 tahun 2000dengan perincian sebagai berikut Saldo Kewajiban PPh Pasal 25 Tahun 2000 Rp 687.618.432 Pelunasan selama tahun 2001PPh Pasal 25 periode Juni 2000
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Kota Tangerangadalah sebesar Rp3.043.950,00 (tiga juta empat puluh tiga ribu sembilanratus lima puluh rupiah);Bahwa, perbuatan Tergugat yang membayar upah pokok PenggugatDibawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapbkan oleh PemerintahKota Tangerang merupakan Tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan.Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 junctoPasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam PerkaraNomor 687
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
SRI JUBAEDAH Binti ALM WASKAM
59 — 37
Kn. nomor 2282 tanggal 14 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.01241560.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Jawa Barat Kemenkumham RI ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garap sawah nomor : 460/686-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Bongas KADIR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha nomor : 517/687-KasiPem tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan
ADIRA DINAMA MUKTI FINANCE tanggal 09 AGustus 2021 ;
- 1 (satu) bundel register surat keluar bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Bongas ;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan usaha nomor 517/687-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
- 1 (satu) lembar arsip surat keterangan garap sawah nomor 460/686-Ds.2005/2020 tanggal 01 Oktober 2020 untuk H. TASIM ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT.
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
persesuaiannya satudengan yang lain tidak sesuai dengan alatalat bukti;1.4 Bahwa saksisaksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum diPersidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa ikut dalam PraRekontruksi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pihak KepolisianPolsek Sunggal tidak benar karena pada saat Pra Rekontruksi terdakwamasih menjalankan sisa masa hukumannya di Rutan Tanjung Gusta danTerdakwa bebas dari sisa hukuman di Rutan Tanjung Gusta pada tanggal12 bulan Februari 2016.Nomor Surat Lepas : BI.687
50 — 15
Nomor 82 tahun 1999, Nomor 258 tahun 2006, Nomor 36 tahun 2006, Nomor 41 tahun 2006, Nomor 92 tahun 2006;
- Pengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 236/LEG/MH/XI/2006 tahun 2006;
- Pengurusan Akta Jual Beli Nomor 687
26 — 5
64656 60d2f 6375727265 6674706163 6b 696e667090925202d2073 6574706163 6b696e6720626f 6f 6c65616e0d7b 0d6 6616c73 650d7d206465660d6375727265 6674646963 742072656164 6f 6e6c7 92070 6702065 6e 640d2 52545 6e6450726f 63536574004164 6f 626557061 63 6665646172726179202F 6966697469616c697a652067657420 65786563 0d0d2 5254265676 96e50 72 6635365743a2041646F 62655636d0796b 63 6f6c6L7 22030203 00d2520 63607 96b 63 6f6c6L722047065726174672730d252 05 6657273696 f6e20312e3120312f32332f313938390d25204367079726967 687
677576617273202f5f6373686f7720676574206578 65 630d097d20 66 672616c 6c0d7d206465660d63757272656e74 646963742072 65616 46f 6 6c7 92070 67020656e 640073657470 61636b696e 670d2525456e6450726635365740d0d2 525 42 6567696e50726f635365743.a20 41 64662655f 6375737 46f 6d636f6c6F72203020300d2520437573 74 6f6d2 043 6f6c67220470657261746 7273 0d2 520566572736 96f 622031263020352 392f313938380d2520436707972696768 742028432920 3139383 72c20 31393838 0d252041646f62 652053797374 65 6d7 32049 6 6367270 672617465640d2 520 41 6c6c2052 6967 687
60 — 14
SpgMenimbang, bahwa undangundang tidak memberikan definisi apa yangdimaksud dengan luka, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari definisitersebut dari sumbersumber lain;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan luka adalah pecah, cedera, lecet, dst pada kulit karena kenabarang yang tajam dstnya dan dalam serta mengeluarkan banyak darah (TimRedaksi kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, kamus Besar BahasaIndonesia : Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, him 687
129 — 34
.,2 Pannharnaan Masa Karia 2x1 2 30 255 687 60 511 374 3. Tunjangan Perumahan, 15% 423.579.618, 63.536.943,Penaobatan. dan Perawatan THRKeagamaan tahun 2015 ' 30.255.687, 30.255.687,Sisacuti 18/21x30.255.687 25.933.447,Jumlah 543.305.695, 1(Lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh limarupiah).4.
58 — 10
halhal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;e Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam eksepsi merupakan dalil satu kesatuandankeseluruhan tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara dan terulang kata demi kata ;11e Bahwa Turut Tergugat I adalah selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dibidangAdministrasi Pertanahan in casu Sertipikat Hak Milik No.1643/KelurahanSambikerep ;e Bahwa dari data Buku Tanah Hak Milik No. 1643/Kelurahan Sambikerep dapat diketahuiantara lain Sertipikat Hak Milik No. 687
46 — 29
Harry / Tn.Dokter Haji Muhammad Harry Hartono Wauran, seluas + 166,271 m2.Dengan Sertipikat Desa Delingan No. 1814, 214, 248, 1615, 2481, 2272,2128, 2008, 2009, 2010, 764, 763, 760. 757, 663, 665, 681, 684, 687, 695.Dan tanah C No. 220 dan 228. Yang kesemuanya terletak di Desa Delingan,Karanganyar ;Bahwa kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat ( sebagai Makelartanah) sehingga Tergugat mengatakan bahwa punya pembeli, lalu olehTergugat tanah milik Dr Harry / Tn.
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Langsa
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat V : Satya Yudha Prakarsa
Terbanding/Tergugat VI : Koko Syahputra
Terbanding/Tergugat VII : Sofyan Ahmad
55 — 26
menjamin pelunasan pinjamannya, Pelawan telahmenjaminkan agunan berupa:e SHM No.382 seluas 166 m2 yang terletak di DesaSidodadi Kecamatan Langsa Timur atas nama SofyanAhmade Sertifikat tersebut di atas telah diikat secara nyatadengan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat HakTanggungan (Pertama) No. 135/2010 tanggal 09 Maret2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 305/2010 tanggal 16 Februari 2010.Dan telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuaiSertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 687
Dan telah diikat denganHak Tanggungan II (Kedua) sesuai Sertifikat Hak TanggunganNo. 687/2013 tanggal 25 September 2013, yang dibuatberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 243/2013tanggal 11 September 2013.Dalam proses pengikatan Hak Tanggungan sendiri, sebelumterbitnya Sertifikat Hak Tanggungan, Pemilik Jaminan telahterlebin dahulu) menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan, dimana di dalam Akta tersebut telah disepakatibeberapa hal diantaranya :Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk
55 — 38
tanggungan yang akan dilaksanakanpada tanggal 7 Mei 2014 karenanya menuntut pembatalan lelang aquo, dalam hal mana selanjutnya mengajukan keberatan dalambentuk gugatan sebagaimana telah didaftarkan gugatannya diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 April2014; Bahwa keberatan para penggugat terhadap lelang eksekusi HakTanggungan yang belum dilaksanakan, seharusnya mengajukansupaya hukum perlawanan, bukan mengajukannya dalam bentukgugatan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 687
55 — 14
Balai Riam tgl. 21 Oktober 2013 Rp. 1.525.000, 687/SPJ/GU.10/Satpol PP/2013 tgl28/ 11/2013di Aula Kec. Balai Riam. Bayar biaya uang saku dan bantuan Rp. 3.000.000,Transportasi peserta sosialisasiPencegahan dan penertiban aksiPremanisme Di Kel. Padang Kec.siianianinened Saiemara a 11 SerieniiesoOrs diSatpol PP/2013 tgl .98/ 11/2013 Balai Kel.
Balai Riamtgl.21 Oktober 2013 di AulaKecamatan Balai Riam.Rp. 3.000.000, 688/SPJ/GU.10/Satpol PP/2013tg 28/ 11/2013Bayar Biaya PembuatanSpanduk/Banner KegiatanSosialisasi PenyuluhanPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi TA. 2013.Rp. 800.000, 687/SPJ/GU.10/Satpol PP/2013tg 28/ 11/2013Bayar biaya belanja Snack danNasi Kotak Peserta SosialisasiPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi di Kec. BalaiRiam tgl.21 Oktober 2013 diAula Kec.
Balai Riamtgl.21 Oktober 2013 di AulaKecamatan Balai Riam. 688/SPJ/GU.10/Satpol PP/2013tg 28/ 11/2013Bayar Biaya PembuatanSpanduk/Banner KegiatanSosialisasi PenyuluhanPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi TA. 2013.Rp.800.000, 687/SPJ/GU.10/Satpol PP/2013tg 28/ 11/2013Bayar biaya belanja Snack danNasi Kotak Peserta SosialisasiPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi di Kec. BalaiRiam tgl.21 Oktober 2013 diAula Kec.
60 — 13
SPM) atas areal hutan seluas + 44.735hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI NomorSK.687/MenhutII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal KerjaIzm Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada11PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas +46.062.20 hektar di Provinsi Riau;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi LokasiTempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANIALAM dan PT.
SPM) atas areal hutan seluas + 44.735hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI NomorSK.687/MenhutII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal KerjaIznm Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepadaPT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas +46.062.20 hektar di Provinsi Riau;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi LokasiTempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANIALAM dan PT.