Komplek Rasamala Raya Bok B No. 20, RT02 / RW 16 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,selanjutnya disebut Pemohon IV;Pntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.15. Ella Nurilah binti Machrudin, Agama Islam, Pekerjaan lbu RumahTangga, Beralamat di Jl. Tubagus Ismail Raya No. 20, RT 04 /RW08 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, selanjutnyadisebut Pemohon V;Dalam hal ini didampingi dan diwakili kuasa hukum oleh Abdul R.

Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniaanakPntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2015 Bapak oH. MACHRUDIN BINJASMAN meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Bandung.Dengan demikikian ahli waris Bapak H. MACHRUDIN BIN JASMAN,adalahIbu HJ.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nining Nurbaningsih NIK: 3275084709660011tanggal 13 Mei 2012, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Neny Nurbaeni NIK:3274566004680005 tanggal 28 Mei 2012, fotokopi Kartu Tanda Penduduk TetiNurhayati NIK: 3273117107720002 tanggal 09 Januari 2013, fotokopi KartuPntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Tanda Penduduk Ella Nurilah, S.E. NIK: 3273025003770002 tanggal 27 Oktober2012, dan fotokopi Kartu.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neny Nurbaeni yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor:1286/DISP/1988 tanggal 19 Maret 2012, diberi materai cukup, dinazegelendan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;Pntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.67.

Panggilan : Rp 70.000, Pntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13 4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000, Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSesual dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg. 14

para Tergugat untuk menghentikan sementarawaktu proses PAW yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat darikeanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow periode 20042009sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukumtetap.DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimohonkan oleh Tergugat agar keanggotaan Penggugatselaku anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow digantikan olehTurut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar pada hukum.3. Menghukum kepada para Tergugat untuk menghentikan proses PergantianAntar Waktu terhadap Penggugat.Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 886 K/Pdt.Sus/20094. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusanperkara ini.5.

Gubernur Sulut itusangat tidak beralasan/keliru/salah karena Tergugat 5 Gubernur Sulutsampai dengan gugatan oleh Penggugat didaftarkan di Pengadilan NegeriKotamobagu Tergugat 5 yakni Gubernur Sulut belum menerbitkan Suratsurat apapun yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimaksud oleh Penggugat.3.

Bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat kepadaTurut Tergugat di awali dan internal Partai Politik yaitu Partai Peloporsehingga menurut hemat Tergugat 5 dan kiranya Hakim sependapatbahwa sengketa dimaksud adalah sengketa Internal Partai Politik, makaadalah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menolak memeriksaperkara ini karena Pengadilan tidak berwenang berdasarkan EdaranMahkamah Agung R.

Bahwa kasus a quo adalah sengketa proses Penggantian Antar Waktu(PAW) dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Turut Tergugat yangberkaitan dengan keputusan dari DPP dan DPD Partai Politik (PartaiPelopor) untuk pengusulan dan proses PAW ;2.

Dalammengusulkan dan mengajukan PAW atas diri Penggugat, (surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,tertanggal 18 Maret 2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/2011);Bahwa karena Tergugat III telah mengusulkan dan mengajukan PAW atas diriPenggugat langsung kepada Tergugat I tanpa melalui Tergugat II, maka perbuatanTergugat III dalam hal surat tersebut (surat dari DPC Partai HANURA KabupatenMajalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, tertanggal 18

Maret2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/ 2011) adalah melanggar AnggaranDasar Partai HANURA, sehingga oleh karenanya surat pengusulan dan pengajuanPAW tersebut adalah cacat hukum;Bahwa karena Tergugat I telah menyetujui PAW atas diri Penggugat dengan dasarsurat langsung dari Tergugat III tersebut di atas, maka persetujuan PAW tersebutadalah melanggar Anggaran Dasar sehingga oleh karenanya surat persetujuan PAWtersebut adalah cacat hukum;Bahwa adalah fakta, Tergugat III telah mengirimkan surat kepada

Turut Tergugat IItanpa perintah resmi (surat tertulis) dari Tergugat II (surat nomor 043/DPCMJLK/HANURA/2012, perihal PAW atas diri Penggugat, tanggal 24 Januari 2012).Hal. 5 dari 21 hal.

A/014/DPPHANURA/XI/2011; poin 3 berbunyi pada intinya: untuk pelaksanaan PAW atas diriPenggugat, DPD Partai HANURA Jawa Barat memerintahkan DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka untuk memproses PAW sesuai ketentuan yangberlaku);Bahwa atas halhal tersebut di atas Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 telahmengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada intinya menerangkan kekeliruanyang dilakukan Tergugat III atas diri Penggugat, serta memohonkan agar TergugatII dapat menangguhkan/menunda Surat Keputusan

A/014/DPPHANURA/XI/ 2011, tertanggal 30 November 2011, TentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu;e Surat DPD Partat HANURA Provinsi Jawa Barat Nomor: A.063/DPDJB/ HANURA/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012,Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD; Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/II/2011 tanggal 18 Maret 2011 Perihal Surat RekomendasiPenetapan No.

Pernyataan tertanggal 09 April 2013, dengan isinya yaitu Kami PimpinanPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Solok Selatan dengan inimenyatakan bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan dana bantuan Partai dariPemerintah Daerah Solok Selatan Saudara Sidik Ilyas (Penggugat) Anggota DPRDSolok Selatan dari Partai PKP Indonesia ;Bahwa Tergugat I telah mengajukan kepada Tergugat II dengan Surat tertanggal 12Juni 2013, Nomor : 10. a/BPKPKPI/SS/VII/2013 tentang Perihal Pengantian AntarWaktu (PAW

) Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPKPKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan yaitu Penggugat sendiri dimana yangdiajukan adalah Sahrul, dan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atas 2 (dua)Surat Pernyataan yang dibuatnya sebagaimana yang tersebut diatas ;Bahwa dalam Pengantian Antar Waktu (PAW) untuk mengantikan Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan, Tergugat Itelah

oleh karena yang di usulkan Pengantian Antar Waktu (PAW) yang diajukanTergugat I untuk mengantikan Penggugat adalah Saudara Sahrul ;Bahwa berdasarkan ketentuan proses pengajuan Pengantian Antar Waktu (PAW)untuk selanjutnya diproses oleh Tergugat II dalam rangka Vertifikasi PersyaratanPengantian Antar Waktu (PAW), dan Tergugat III melanjutkan prosesnya kepadaTergugat IV untuk meminta diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang peresmian Anggota DPRD Pengganti

kepadaGubernur Sumatera Barat, Maka dengan adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat H, maka Penggugat meminta kepadaTergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan dan tidak melanjutkan prosesPengantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya Keputusan Pengadilan Negeri KotoBaru, Kabupaten Solok mempunyai Kekuatan Hukum mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam prosesPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat ;Berdasarkan alasanalasan

Penggugat adalah sah/masih berhak menjadi Anggota DPRDKabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Solok Selatan ;3 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat pengajuan PergantianAntar Waktu (PAW) yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat I atas nama Sahruloleh karena Tergugat I telah Ingkar janji dan juga terhadap Surat KeputusanPengantian Antar Waktu (PAW) yang akan di keluarkan oleh Gubernur SumateraBarat, untuk diresmikan menjadi Anggota DPRD

Namun Tergugat Ill tetap ngotot untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat (vide bukti P17) ;Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat Ill,melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013,hal : SOMASI, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepadaTergugat IIl agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnyasebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua)tersebut di atas mengirim surat kepada Tergugat Ill melalui Surat Nomor25/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013,pada pokoknya menyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW)atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dankarenanya semua sSuratsurat yang berkaitan dengan PAW harusdikesampingkan dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAWtanpa sepengetahuan DPP.

telah memproses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat secara melawan hukum, karena tindakantersebut merupakan tindakan sewenangwenang diluar batas kebenarandan keadilan.

tersebut, semestinya Para Penggugat legowo menerima usulanPAW tersebut karena yang mengusulkan PAW Para Penggugat ini adalahPartai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak maumenerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebut seharusnya ParaPengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahtera bukankepada Para Tergugat.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiMahasiswa,Pendidikan SMA, AlamatGampong Bunien, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie,elanjutnya disebutsebagai Pemohon IX;10. Hindon, tempat/tanggal lahir, Pangkalansusu, 01071932,Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan SR, Alamat Jl.T. UmarLr.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Bahwa, almarhum Muhammad N selain meninggalkan ahli warisjuga meninggalkan simpanan uang pada Tabungan PensiunBank BPD Sigli dengan No.Tabungan 08002230002937 danBank Aceh Syariah Kantor Capem Syariah SigliNo.Rekening.64002200007901 atas nama Muhammad N;5.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgiuntuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil suratsurat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;Bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah isteri sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Adeng Sutisna bin Ocay Kosasih (anak kandung lakilaki), Uumur 52 tahun,Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempattinggal di Jalan Caringin RT.002 RW.006 Kelurahan Babakan CiparayKecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.14.

ADENG SUTISNA bin OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Lakilaki);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.42.4. YATI binti OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Perempuan;3.

Bahwa Ocay Kosasih dan Naya adalah suami isteri yang menikah secarasyariat Islam, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anakmasingmasing bernama Eni (anak perempuan, Obang Sobari (anak lakilaki), Adeng Sutisna (anak lakilaki), dan Yati (anak perempuan);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 102.

YangPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab BughyatulMustarsyidin halaman 155 yang berbuny/i:wo cull Gorb layle luol aa7 pS! 9 wlWLS pao!

Biaya Proses : Rp 50,000,Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 14 3. Panggilan : Rp 70.000, 4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.15

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikuasa insidentil berdasarkan surat kuasaInsidentil tertanggal 01 November 2019 dantelah terdaftar di Kepaniteraan MahkamahSyariyah Sigli Nomor W1A2/1463/Hk.05?

PAW No. 367/Pdt.P/2019/Ms.SgiKemudian dibacakan surat permohonan para Pemohontanpa ada perubahan dan atau tambahan atasnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil/posita permohonannya di persidangan para Pemohon/kuasanya telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:Bukti Surat:1.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgibukti tertulis P1, P.2, P3 P4 P5, P6, P7, P8, P9, 10, 11, dan12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehpara Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelendan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikarena itu keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatditerima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan parasaksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan paraPemohon, oleh karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapatdijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuanrumusan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Bahwa akan tetapi hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapanperiode 2009 2014 tersebut, kemudian secara sewenangwenang denganmelawan hukum akan "dirampas" oleh Para Tergugat, bahwa tanpa suatualasan yang jelas dan berdasar atas hukum, kemudian Tergugat memintauntuk memberhentikan Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Balikpapanmelalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW);.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dilantik menjadi anggotaDPRD Kota Balikpapan mewakili Partai Damai Sejahtera Kota Balikpapantanggal 28 Agustus 2009, maka masa PAW selama 2 (dua) tahun 6 (enam)bulan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2012;.

Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Partai DamaiSejahtera No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 adalah sebagai berikut:9.).1 Memutuskan hak menduduki kursi DPRD Kota Balikpapan harusdilaksanakan melalui lembaga PAW oleh karena Pengadu (Sdr.Mardan,SE.) dan Teradu (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagaicalon anggota legislative adalah kader PDS yang adil dan patut untukmelaksanakan visi dan misi PDS di DPRD Kota Balikpapan;9,.).2 Memutuskan urutan PAW untuk calon anggota legislatif PDS dalamPemilihan

2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sisa masa periode;9.).3 Mewajibkan Pengadu dan Teradu untuk taat pada visi dan misi partaiyang berlaku sehingga pelanggaran terhadap isi putusan ini dapatberakibat sanksi peraturan partai termasuk pemecatan dan pencabutanKartu Tanda Anggota (KTA) PDS;9.).4 Menetapkan dalam hal urutan nama calon Anggota Legislatif PAW ituharus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, maka yangmenjadi pedoman adalah masa waktu PAW sebagaimana diuraikandi atas;9.).5 Menyatakan

anggota PAW DPRD yang baru;17.