Putusan Nomor 2770/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00091/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak September 2013 Nomor 00004/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat diJalan Sudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

Panitera Pengadilan Negeri Batam agarmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

Membatalkan untuk seluruhnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01455/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 dan SKPKBNomor 00010/201/16/433/18 tertanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan pada tanggal 5 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009073.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya gugatan Penggugat

Putusan Nomor 1279/B/PK/Pjk/2020putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00262/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Maret 2017

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ):Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Sisa barang bukti : Nomor barang bukti :4319/2020/NNF dengan berat netto selurunhnya 0,6124 gram, Nomorbarang Bukti : 4320/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;Halaman 6 dari 18 Hal.

Nomor 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UndangUndang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari aparat yang berwenang untukmenggunakan Narkotika Golongan berupa shabushabu;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dalam perkara ini berupa 6 (enam) sachet plastik beningberisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (Shabushabu)dengan berat netto selurunhnya 0,7018 gram, sisa hasil Laboratoriumdengan

adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Singaparna Kab.Tasikmalaya, Pemohon sering merantautetapi ia sering pulang; Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon ingin memperbaiki namanya karenanama Pemohon ingin disesuaikan dengan nama yang sudah tertulisdidalam dokumen/suratsurat lainnya seperti Kartu Penduduk, KartuKeuarga dan Sertipikat;Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadidi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkaraini dianggap telah termuat selurunhnya dalam Penetapan ini ;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 5188/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01460/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 30Mei 2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00006/

kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Bandung dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisilldan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung tempat kelahiranPemohon dicatat, untuk selanjutnya oleh pegawai pencatat pada kantor dinasKependudukan dan catatan sipil tersebut diberi catatan pinggir pada register aktakelahiran pada Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkanuntuk selurunhnya

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Putusan Nomor 84/B/PK/Pjk/2020mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00092/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00005/245/10/091/15 tanggal 18 Desember 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.000.333.3091.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp52.729.211,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 08 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001317.16/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02186/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Desember2017 tentang Keberatan Wajib

1.005.928.816,00Penyesuaian Fiskal Negatif Rp. 2.904.376.760,00Penghasilan Kena Pajak (Rp. 4.058.760.7371 ,00)PPh Terutang 0,00Kredit Pajak Rp. 927.634.619,00PPh Kurang (Lebih) dibayar (Rp. 927.634.619,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114595.15/2014/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya