Ditemukan 6143 data
82 — 65
Dengan jatuhnya orde baru dalamtahun 1998, pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 danimplementasi desentralisasi di tahun 2001, memang pola hierarkis dan70pengorganisasian korupsi menyusut, tetapi berubah dalam bentuk lain.
445 — 206
268dibahas Kadishub+Kabid, Assekbang, Kasatpol PP,Kadispenda, Pak ES, IT, diparaf tanggal 1892015.e. 1 (satu) bundel asli Kartu Disposisi WalikotaCimahi, indeks : Diklat lainnya 893.5/1331, dariBappeda, perihal : laporan pelaksanaan workshoppenyusunan master plan cimahi technopark, tanggalsurat : 9112015, no. surat : 050/1461/Bappeda,diteruskan kepada : (tertulis) Sekpri : FC 3X u/ IWK u/P.IT u/ P.ES, diparaf tanggal 11112015.f. 1 (satu) bundel asli Kartu) Disposisi WalikotaCimahi, indeks : 270 (pemilihan
umum) 101.00849,dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda kota Cimahi,perihal : laporan jadwal sementara pilkada serentaktahun 2017, tanggal surat : 20160203, no. surat :ND/10/Pem, diteruskan kepada : (tertulis) Sekprikirim melalui email kod : WK, sekda, Pa IT, Pa Asol,Pausman, diparaf tanggal 8022016.1 (satu) buah map warna merah yang didalamnya terdapat1 (satu) bundel draf Keputusan Walikota Cimahi tentangTim Pertimbangan Kebijakan Pelayanan Publik diLingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dengan susunan
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I KADEK SUGIANTARA
250 — 120
400/ Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga
182. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi
183. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
184. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
185. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020.
186. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020.
187. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/ 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 tanggal 19 September 2020.
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu dijelaskan, bahwa Terdakwa ini adalah anggotaDPRD Kabupaten Karawang Periode 2004 2009, Ketua Komisi C DPRDperiode 2004 2009 Kabupaten Karawang, Ketua DPC PDI PerjuanganKabupaten Karawang hingga saat ini, dan pada pemilihan umum yang laluTerdakwa terpilin Kembali menjadi anggota DPRD serta terpilin menjadiKetua DPRD Kabupaten Karawang untuk masa bakti 2009 2014.
397 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
Universitas TritunggalSurabaya (UNITAS) tersebut tidak benar dan menyalahiizinpenyelenggaraan karena telah terjadi Perluasan Program Studi yangtidak diberikan dan yang diberikan izin penyelenggaraan adalahProgram Studi bukan Jurusan tentu saja hal demikian sangat tidakdibenarkan dan ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya(UNITAS) cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yangkeberadaannya di bawah Penggugat pernah menerima Surat dariKomisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumbawa tanggal 2 Mei 2013disertai dengan Surat Tugas untuk melaksanakan Verifikasi Faktualljazah Calon Anggota Legislatif yang diusulkan oleh Partai PolitikPeserta Pemilu 2014, dengan lampiran:a.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RACHWI RITONGA Diwakili Oleh : FADLI RIZKI, S.H
157 — 0
Kel/Desa Sidodadi (Bukti P-29);
Dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
Serta:
1. 1 (satu) Lembar Bukti tanda terima berkas temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, 23 April 2024;
2. 1 (satu) Lembar Daftar isi;
3. 1 (satu) Lembar Penerusan tindak pidana pemilu;
4. Surat Bawaslu Nomor : 0060/PP.00.02/KSU-28/03/2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Medan, tanggal
89 — 63
S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan
157 — 24
Bangka Selatan Tahun 2020.69. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020.70. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.71. 1 (satu) rangkap
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
61 — 28
S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24
Terbanding/Terdakwa : I GEDE BASMA, S.Pd.M.Si
188 — 21
Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga;
184. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi;
185. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
186. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
187. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020;
188. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020;
189. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02 /Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH
143 — 40
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Abdul Samad, SH
117 — 38
S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
354 — 207
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berasarkan pasal 87 UU nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harusdimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:b.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berasarkan pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harusdimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:b.
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
475 — 389
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum."Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Penjelasan Atas UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari PeradilanTata Usaha Negara.
136 — 130
memasukkan latkelaminnya ke dalam dubur Saksi, tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan sperma;Bahwa setelah itu Saksi disuruh mandi di rumah Terdakwa, kemudianberpakaian, lalu Terdakwa memberikan segelas air dan meminta Saksiuntuk meminum air tersebut yang menurut Terdakwa adalah obat agarSaksi tidak kembali melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi kembalimenuruti perintah Terdakwa tersebut;Bahwa pada peristiwa kedua, malam itu banyak Santri yang pulangkarena libur sehubungan akan dilakukannya Pemilihan
Umum Legislatif,namun Saksi bersama beberapa Santri lainnya tidak pulang ke rumahdan memilih tetap berada di pondok pesantren karena akan diadakandzikir bersama untuk pemilihan AZIKIN SOLTAN sebagai Anggota DPRRI;Bahwa saat hendak menuju ke tempat dzikir bersama, Terdakwamenyuruh Saksi dan seorang teman Saksi bernama FAISAL untuktinggal menjaga istri dan anak Terdakwa yang ada di dalam rumahTerdakwa, sehingga Saksi dan FAISAL kemudian tertidur di teras rumahTerdakwa;Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita
Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadapSaksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, diketahui dari hasilpemeriksaan tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada Regio Anal(daerah anus), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadimengingat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa sodomiyang dialami oleh Saksi yakni pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013 danpada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif
123 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Jakarta(tanggal 18 Agustus 2013 23 Agustus 2013)15 Konsultasi dan Koordinasi 090/02/SPPD/2013 Tansportasi 3.000.000 12.744.000tentang Pengumuman 04 Jan 2013 Salakan CPNS Honorer Kategori 1 Makasar PP: Hotel Luwuk 1 450.000MK.1) BAKN R IVCH) egiona Hotel Makasar 4 4.000.000di Makasar Uang Harian 5 2.150.000(tanggal 05 Januari 2013 Sewa Kendaraan 4 2.194.00010 Januari 2013) dalam KotaUang 5 950.000Representasi16 Konsultasi dan Koordinasi 090/52/SPPD/2013 Tansportasi 5.830.000 18.385.500Komisi Pemilihan
Umum di 01 Feb 2013 Salakan JakartaJakarta PP.
Hotel Luwuk 1 450.000(tanggal 01 Februari 2013 Hotel Jakarta 5 5.000.000 07 Februari 2013) Uang Harian 6 3.180.000Sewa Kendaraan 5 2.785.500dalam KotaUang 6 1.140.000Representasi17 Konsultasi dan Koordinasi 090/33/SPPD/2013 Tansportasi 2.642.000 12.418.400Komisi Pemilihan Umum di 21 Jan 2013 Salakan PaluPalu PP.
YUNUS BIDA
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
ELISABETH TONAPA
268 — 324
2019Tentang Petunjuk Teknis Pemilinan Kepala Agustus2017 Lembang Secara EVoting ;Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas namaSarlina Li pang, alamat Dusun Torodasi,RT/RW.000.000, Kel/Desa Bangkelekila KecamatanBangkelekila Kabupaten Toraja Utara ;Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas namaMarta Banni alamat Dusun Torodasi, RT/RW.000.000,Kel/Desa Bangkelekila Kecamatan BangkelekilaKabupaten Toraja Utara ;Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap HasilPerbaikan (DPTHP) Pemilihan
Umum Tahun 2019 diDesa/Kelurahan: Lembang Bangkelekila KecamatanBangkelekila Kasbupaten Toraja Utara ;Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.Mks.35.
ARMANDSYAH ARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Dr. Ir. H. A.AMRAN SULAIMAN, M.P
214 — 112
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah apakah objeksengketa masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yangdikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara tersebut di atas;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangandiperoleh
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD AKUP Alias M. AKUP, HS. BA Bin H. SAMIN
72 — 36
70) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
PT. Sunindo Property Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
ANIK RAHMAWATI
330 — 477
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupundi daerah mengenai hasil pemelihan umum.2) Bahwa obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor06/Pbt/BPN33/VI/2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 165/Ngesrep Tercatat Atas Nama PT.