Ditemukan 9031 data
107 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
SB Con Pratama (Dalam Pailit), DK
1515 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
583 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Tim Kurator PT Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), DKK
21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022
259 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
(semula Termohon PKPU/Pemohon Pailit) untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon Pailit (semula, Pemohon PKPU I/TermohonPailit 1) dan Termohon Pailit Il (Semula, Pemohon PKPU II/TermohonPailit Il) telah lalai untuk tunduk dan taat melaksanakan isi PerjanjianPerdamaian tanggal 13 Maret 2013 yang telah disahkan (homologasi)dalam Perkara Nomor 65/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.
Pst. junctoNomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.;Dalam Putusan Akhir.:Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;Menyatakan kepailitan di bawah Register Perkara Nomor73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. dibuka kembali;Menyatakan Termohon Pailit (PT Raka Media Swatama) danTermohon Pailit Il (Yana Suryana, S.E.) dalam keadaan pailit dengansegala akibat hukumnya;Mengangkat dan menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan NiagaJakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;Halaman 2 dari 7 hal. Put.
Jkt.Pst. junctoNomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. antara Termohon PT RakaMedia Swatama dan Termohon Il Tn. Yana Suryana, S.E., dengankreditorkreditornya;3. Menyatakan Termohon PT Raka Media Swatama, dan Termohon Tn. Yana Suryana, S.E., dahulu sebagai Debitor Penundaan KewajibanPembayaran Hutang (PKPU) dalam Perkara Nomor 65/PKPU/2016/PNNiaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 73/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. dalamHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.
SusPailit/2019keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;4. Menunjuk saudara Abdul Mohar, S.H., M.H., sebagai HakimPengawas;5. Mengangkat dan menunjuk:Eddy Widjaja, S.H., C.N., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0371, tanggal 4 April 2016, berkedudukan dan beralamatdi Jalan Kebon Jati Nomor 194 B, Bandung, selaku Tim Kurator dalamkepailitan ini;6.
dan putusan Judex Facti PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkanpermohonan pailit, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata dengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 5 dari 7 hal.
689 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
292 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Debitur Pailit), tersebut
481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
., Ahli Waris (almarhum)Ribka Ruru (Dalam Pailit), olen Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Makassar, pada tanggal 13 Februari 2014 telah diputus pailitdengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., yang diajukan oleh Heryanto Wijaya;Bahwa dalam Putusan Pailit Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks.
., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru(Dalam Pailit);Bahwa Saudara Andi Arifai Aming, S.H., selanjutnya disebut sebagaiKurator Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum)Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang saat ini telah melakukan Pengurusanterhadap Kepailitan Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris(almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit);Pemohon Menolak Jumlah Tagihan Kreditor PT Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk., Yang Telah Diakui Sementara Kurator Karena Tidak SesuaiDengan Fakta
., Ahli Waris (almarhum) Rioka Ruru(Dalam Pailit), Karena Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., AhiWaris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlahtagihan tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti yang adaserta Kurator dalam menetapkan jumlah tagihan tidak menyertakanalasanalasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;4.
., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit),karena Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris(almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlahtagihan tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti yangada serta kurator dalam menetapkan jumlah tagihan tidak menyertakanalasanalasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;4.
., AhliWaris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak dapat diterima;4.
189 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
609 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
RendamasRealty dan Termohon PKPU II/Jane Christina Tjandra;Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telahmemberikan Putusan Nomor 4/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal18 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Termohon PKPU/PT Rendamas Realty, suatu perseroanterbatas yang berkedudukan di Bali, Jalan Arjuna Nomor 1 KelurahanLegian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dan Termohon IlPKPU/Jane Christina Tjandra Pailit
Ni Wayan Umi Martina, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftardi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU.AH. 04.0321, tanggal 23 Februari 2016, berkantor di LawFirm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By Pass Gusti Ngurah RaiNomor 61 Kuta, Bali, 80361;Sebagai Tim Kurator dari PT Rendamas Realty dan Jane ChristinaTjandra (Dalam Pailit);4.
Menyatakan harta pailit dari Para Termohon PKPU/PT Rendamas Realtydan Jane Christina Tjandra berada dalam keadaan insolvensi sejakputusan ini dibacakan;5. Menghukum Para Termohon PKPU/PT Rendamas Realty dan JaneChristina Tjandra untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan BiayaKepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;6.
Nomor 609 k/Padt.SusPailit/2018Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa rencana perdamaian dalam PKPU telah ditolak secara aklamasioleh seluruh kreditur, sehingga kemudian sesuai ketentuan maka debiturdinyatakan pailit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (3) (4) juncto Pasal 289dan 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU, maka terhadap putusan pernyataan pailit
104 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
., Advokat,berkantor di Setiarsa Regency Nomor 9, Kota Tasikmalaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016,Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPailit telah mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit di depan persidanganPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknyasebagai berikut:A.
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), permohonan pernyataan pailit diajukan harus di Pengadilan(Niaga) yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat kedudukanDebitur;Bahwa Pemohon selaku Debitur berkedudukan di Bandung, oleh karenaitu. permohonan pernyataan pailit a quo seharusnya diajukan diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Klas A Bandung yangmeliputi wilayah tempat kekudukan Pemohon selaku Debitur
(legal standing) untuk mengajukanpermohonan pernyataan pailit oleh debitur a quo;B.
Bahwa karena Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukanpermohonan pailit, maka Pemohon Kasasi berwenang untuk mengajukanPermohonan Pernyataan Pailit melalui Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam perkara yang terdaftar dibawah Reg. Nomor 46/Pdt.SusPailit/2016/PN.NIAGA.JKT.PST a quo;4.
Nomor 165 K/Padt.SusPailit/2017Pemohon Kasasi, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon agar kiranyaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk mengadilisendiri dengan mengabulkan Permohonan Pernyataan pailit dari PemohonKasasi a quo, sebab Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi a quo, telah didukung oleh alatalat buktiotentik yang saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga karenanyaPermohonan Pernyataan Pailit a quo sangatlah beralasan untuk dikabulkanseluruhnya
176 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
512 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor07/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 10 Oktober 2014;Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untukmengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;6.
Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor07/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2014;Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untukmengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;6.
172 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Termohon Pailit sepakatmenganggap dan mengakui bahwa pencairan bilyet giro yang dilakukan oleh TermohonPailit pada tanggal 30 Mei 2011 adalah sebagai utang kepada Pemohon Pailit dan wajibdibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit pada saat ditagih;Bahwa pada tanggal 06 November 2012, Pemohon Pailit telah mengirimkanpenagihan kepada Termohon Pailit, namun hingga permohonan ini diajukan belum adapembayaran dari Termohon Pailit;Dengan demikian
utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit telah jatuh waktu dandapat ditagih, sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan.Bahwa, selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit jugamempunyai utang kepada kreditur lain, telah jatuh tempo dan tidak dibayar yaitu:a.
Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon;2.
Apabila Pemohon Pailit telah dapat menundapembangunan, berarti telah ada serah terima gedung dari Termohon Pailit kepadaPemohon Pailit.
bahwa Debitordinyatakan pailit kalau Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayarlunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;Bahwa walaupun Termohon Pailit tidak hadir, tetapi harus dibuktikan apakahbenar Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditor;Bahwa ternyata Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan bahwa Handy Lim,PT.
113 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
828 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Membatalkan Daftar Pembagian Terakhir kepada Para Kreditor PTPandu Dewa Nata (Dalam Pailit) yang dibuat Termohon;3. Menghukum Termohon untuk membayar tagihan yang diajukanPemohon dan telah diakui oleh Termohon secara penuh;4.
Menolak permohonan keberatan Pemohon Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor atas DaftarPembagian kepada Para Kreditur PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit)tanggal 5 April 2018;2. Menetapkan sah dan mengikat Daftar Pembagian kepada Para KreditorPT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) tanggal 26 Maret 2018;3. Membebankan biaya perkara ini kepada boedel!
Membatalkan Daftar Pembagian Terakhir Kepada Para Kreditur PTPandu Dewa Nata (Dalam Pailit) yang dibuat Termohon Kasasi;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar tagihan yang diajukanPemohon dan telah diakui oleh Termohon Kasasi secara penuh;5.
PT PanduDewa Nata (Dalam Pailit) termasuk Pemohon Keberatan telah disetujui HakimPengawas dan telah diumumkan melalui 2 (dua) media sebagaimana diaturHalaman 3 dari 5 hal.
pailit PT Pandu Dewa Nata (Dalam Pailit) berarti juga mengikatPemohon Kasasi.
251 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018
Apartemen Kebagusan City, Tower C,Nomor KC30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan;sebagai Pengurus dalam proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU), Para Termohon PKPU (CV 369Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon PKPU), Goenadi (Termohon I PKPU) dan Leny Hendrawati(Termohon Ill PKPU), selanjutnya sebagai Kurator apabila ParaTermohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369Tobacco (Termohon PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) danLeny Hendrawati (Termohon III PKPU) dinyatakan Pailit
Apartemen KebagusanCity, Tower C, Nomor KC30, Jalan Baung, Kebagusan, JakartaSelatan sebagai Pengurus dalam proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU (CV 369Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon PKPU),Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon IIIPKPU), selanjutnya sebagai Kurator apabila Para Termohon PKPU(CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon PKPU), Goenadi (Termohon Il PKPU) dan Leny Hendrawati(Termohon Ill PKPU) dinyatakan Pailit
Menetapkan CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalamPKPU), Leny Hendrawati (dalam PKPU) Pailit dengan segala akibathukumnya;4. Menunjuk dan mengangkat Sifa Urosidin S.H., M.H., HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaiHakim Pengawas dalam Kepailitan Debitor a quo;5. Menunjuk dan mengangkat Sdr.
/PK/PAILIT/2017/PN.
Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018, kKemudian TermohonKasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 15 Februari2018;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi perkarakepailitan yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Tetap yang tidak disetujui oleh Kreditor, sehinggakemudian Debitor dinyatakan pailit
456 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Para Termohon Pailit dihadapan Notaris InaMegahwati, SH.
Pailit di hadapan Notaris Ina Megahwati, SH.
dengan Para Termohon Pailit dihadapan Notaris InaMegahwati, S.H.
Kerdit yang telah di sepakati antarapara Termohon Pailit dengan pemohon Pailit tersebut telah terbukti bahwa paraTermohon Pailit memiliki hutang (kewajiban) kepada Pemohon Pailit, yangtelah jatuh tempo dan telah menunggak terhitung sejak tanggal 1 November2010 serta dapat ditagih dengan seketika dan sekaligusBahwa terhadap kewajiban para Termohon Pailit pinjaman uang tersebut diatastelah resmi ditagih pembayarannya oleh Pemohon Pailit agar dilakukanHal. 7 dari 19 hal.
Pengadilan NegeriJakarta Semarang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 65/Pailit/2010/PN.JKT.PST. tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :1 Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit.2 Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibathukumnya.3 Mengangkat Sdr.
178 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT RudyPutranom Syafarullah, SH., tertanggal 14 Juni 2010, yang bergerak dalam bidang UsahaIndustri dan Perhotelan adalah merupakan Nasabah Pemohon Pailit; (sebagaimanaterlampir Bukti P2a, P2b dan Bukti P2c);Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo, dapatditagih dan belum dibayar lunas;3 Bahwa Pemohon Pailit sebagai Bank telah sepakat memberikan fasilitas Kreditdalam mendukung aktivitas bisnis Termohon Pailit sebagai
Nomor 40 PK/Pdt.SusPailit/2013Bukti P9a, P9b dan P9c), namun Termohon Pailit tidak juga melaksanakanpembayaran atas utang tersebut;Adanya Kreditur lain dari Termohon Pailit;15 Bahwa Termohon Pailit selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yangsudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut di atas, juga mempunyaiutang kepada Kreditur lain yakni terhadap:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Jawa Barat sebesarRp1.825.000.000, (satu miliyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) denganKantor
Pasal 8 ayat (4) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;18 Bahwa Termohon Pailit telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya kepadaPemohon Pailit pada tanggal jatuh tempo. Selain itu Termohon Pailit juga memilikiutang kepada pihak lain (Kreditur lain), sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailitterhadap Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat jo.
pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaanyang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;19 Bahwa oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yangmengadili perkara a quo menyatakan, Termohon Pailit pailit dengan segala akibathukumnya;Tentang Penunjukan Kurator;20 Bahwa Pemohon Pailit dalam Permohonan
Tetapi sungguhdisesalkan pihak bank malah mengajukan permohonan pailit kepadaPemohon PK;3.
238 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Herry) Pailit dengan segala akibathukumnya;.
Bahwa setelah dinyatakan Pailit oleh hukum, Tergugat (Herry) secarahukum tidak dibenarkan lagi untuk mengalinkan sebagian atau seluruhassetnya yang telah dinyatakan sebagai harta budel pailit kepada pihak lain;. Bahwa keadaan pailit atas diri Sdr.
lainya tidak termasuk boedel pailit hartapailit Herry (dalam Pailit), olen karena selain tidak disebutkan adanyaBerita Acara dan/atau Daftar Harta Pailit Herry (dalam Pailit) yangdiketahui dan disetujui oleh Hakim Pengawas Herry (dalam Pailit) dalamsurat gugatannya, juga ternyata baru pada perkara ini, Penggugatmemohonkan untuk menyatakan tanah dan bangunan yang terletak diPerumahan Pondok Indah Makassar (PIM), Blok A Nomor 11, KelurahanKaruwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sesuai SHM Nomor20814
, atas nama/milik Yonnardy (Tergugat Il), beserta tanah danbangunan milik Para Tergugat lainya tidak termasuk boedel pailit/hartapailit Herry (dalam Pailit), oleh karena selain tidak disebutkan adanyaberita acara dan/atau daftar harta pailit Herry (dalam Pailit) yangdiketahui dan disetujui oleh Hakim Pengawas Herry (dalam Pailit) dalamgugatannya, juga ternyata baru pada perkara ini, Penggugatmemohonkan untuk menyatakan tanah dan bangunan yang terletak diPerumahan Pondok Indah Makassar (PIM), Blok
Naji, SHMNomor 20852, PIM Blok C/2;Adalah merupakan Budel Pailit dalam Perkara Nomor 01/Pailit/2011/PN Niaga Makassar, tanggal 24 Maret 2011 juncto Putusan KasasiHalaman 36 dari 44 hal. Put.
93 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
373 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
pailit termasuk mengenaipembatasan jangka waktu penyelesaiannya;Il.
Mega Graha International(selanjutnya disebut Daftar Harta/Boedel Pailit);Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 769 K/Padt.SusPailit/2016IV. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara adalahmilik/terdaftar atasnama The Hwie Gwan sehingga bukan merupakanharta/boedel pailit PT.
Mega Graha International, sebagaimanayang akan Penggugat jelaskan berikut ini;10.Bahwa yang dimaksud dengan Harta/Boedel Pailit adalah Harta11milik/terdaftar atas nama Debitor Pailit, dimana dalam perkara ini adalahseluruh Harta yang harus dimilikiterdaftar atas nama PT.
Utara tersebut sebagai Harta/Boedel Pailit PT.
Mega GrahaInternational, sehingga jelasjelas Sertifikat Hak Guna Bangunan3505/Meruya Utara bukan merupakan Harta/Boedel Pailit PT. MegaGraha International;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dimaksuddengan Harta/Boedel Pailit adalah Harta milik/terdaftar atas namaDebitor Pailit, dimana dalam perkara ini adalah seluruh harta yangharuas dimiliki/terdaftar atas nama PT.
121 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023
107 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Tim Kurator PT Maximus Bali (Dalam Pailit)
1068 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
263 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIM KURATOR PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit) tersebut;
TIM KURATOR PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit), VS DEBITUR PAILIT PT BHINEKA KARYA MANUNGGAL
605 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Memerintahkan Tim Kurator PTI Bhineka Karya Manunggal untukmemperbaiki daftar tagihan tetap PT Bhineka Karya Manunggal khusus danterbatas pada hutang debitur yang bersumber dari hutang perjanjianPemberian Fasilitas Letter Of Credit sejumlah USD11.000.000,00 (sebelasjuta dolar AS) dikonversi ke dalam Rupiah dengan memakai kurs tengahBank Indonesia pada saat putusan pailit (81 Oktober 2016);3. Membebankan biaya perkara ini kepada budel pailit;4.
) dinyatakan Pailit, sehingga putusan a quoharuslah dibatalkan;A.
Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan;3. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah Republik IndonesiaHalaman 8 dari 16 hal. Put.
Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan;3.
pengkonversian kursdollar ke dalam rupiah pada tanggal putusan pailit diucapkan;Bahwa dengan penjelasan tersebut, jelas terkait konversi atas fasilitasLetter of Credit (L/C) dari mata uang Dollar Amerika ke mata uang Rupiahitu tidak terlepas dari sistem atau kKewenangan dari pihak PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk;Halaman 14 dari 16 hal.