Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Perjudian
Register : 21-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN MALANG Nomor 289/ Pid.B/ 2014/ PN.Mlg.
Tanggal 8 Juli 2014 — TAUFIQ HIDAYAH
24 — 1
  • Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;Bahwa benar sangsi bersama Teguh Tri Yuwono dan Arif yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa ;Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal.23Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ;Bahwa kejadiannya di depan SPBU Sawahan JlYulius Usman Kel.Kasin,Kec.Klojen Kota Malang ;Bahwa benar saksi mendapat informasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 362/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Ivy Djaya Susantyo
Tergugat:
1.SIMON TAKKAENDENGAN
2.MUHAMMAD ARIEF SISWANDANA
3.RIA SOEMARDI IRIJONO
4.OBONG KUSUMA WIJAYA
5.YAMAL
Turut Tergugat:
1.L. RINA KARTIKA ATAU LUCIA RINA KARTIKA
2.YUNINGSIH, Spd
342 — 198
  • Sel.Bahwa didalam UndangUndang jabatan Notaris UndangUndang No.30Tahun 2004 ada Pasal 85 berbunyi jika Notaris dalam menjalankanprofesinya tidak sesuai dengan peraturan dan sumpah jabatan, makadapat dikenakan saksi berupa sangsi paling ringan berupa teguran lisandan sangsi paling berat diberhentikan dengan tidak hormat ;Bahwa jika terbukti dalam pemeriksaan Notaris tersebut telahmenyimpang dari Sumpah jabatan, maka tidak bisa dikenakan sangsi ;Bahwa tergantung dari proses yang berkaitan, sangsi Notaris
    Sel.Bahwa Pembatalan akta oleh Notaris jika para pihak tidak dalamsengketa membatalkan akta otentik, pada saat para pihak bersengketapembatalan ditetapkan melalui penetapan Pengadilan ;Bahwa MPN Pengawas Notaris dipasal 13 mengatur apabila Notarisdikenakan sangsi administrasi yang memberhentikan adalah MajelisPengawas Notaris ;Bahwa apabila Notaris diberhentikan namun akte belum pernahdibatalkan apabila Notaris ditindak pidana, maka akta yang dibuatnyapunsecara otomatis batal demi hukum ;Bahwa Dalam
    Didalam pemeriksaanpemeriksaan Notarisdidalam melakukan pelanggaran profesi sangsi pertama adalah teguranlisan, skorsing, pemberhentian sementara maksimal 6 bulan danpemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidakhormat itu ada di pasal 13 dan 12 undangundang jabatan notaris yaknijika notaris melakukan pelanggaran berat, pelanggaran berat adalahpelanggaran yang dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun.
    Bahwa yang bersangkutan dipanggil lalu diperiksa kalau terbuktimelakukan pelanggaran, maka dikenakan sangsi ; Bahwa yang menjalankan operasional perkembangan PT.Adhi KartikoPratama adalah pak Susantio ; Bahwa sepengetahuan saksi pak Susantio tidak pernah memberikanatau membagi hasil dari operasional itu kepada pak Simon dan kawankawan ; Bahwa terkait pertemuan tersebut yang meminta mempertemukanmereka atas permintaan pak Ivi Djaya Susantio ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulantertanggal
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
SATENO,SH
Terdakwa:
RUSTANTO Bin MASUD
403 — 18
  • Bahwa Badan usaha / perorangan yang akan melakukanusaha pertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin UsahaPertambangan) atau IPR ( Izin Pertambangan rakyat ) dan IUPK( Izin usaha pertambangan khusus) sebagaimana dimaksud dalampasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009 dan apa bila tidak dilengkapidengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR ( IzinPertambangan rakyat ) dan IUPK ( Izin usaha pertambangan khusus)akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
    Jabungan Kec BanyumanikKota Semarang ada sangsi hukumnya pidananya kalau ada diaturdimana ketentuan hukumnya yaitu sesuai UU No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 : Keterangan Ahli dibenarkan terdakwaMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa Rustanto sebagai berikut :Oo Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani Bahwa terdakwa dijemput dirumah oleh petugas Ditreskrimsus PoldaJateng karena terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 K/PDT/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — NY. YAYU SRI RAHAYU, S.Pd., dk. VS PT TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE, dkk.
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap konsumen", dan Pasal 16menyebutkan: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasamelalui pesanan dilarang (a) tidak menepati pesanan", dan Pasal 18 ayat(1), huruf (d), huruf (h), ayat (2) ayat (3) dan ayat (A) dengan sanksi pidanaPasal 62 ayat (1) antara lain menyebutkan: "Pelaku usaha yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)", sangsi
    Sangsi pidana Pasal 62 antara lain menyebutkan "Pelaku usaha yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 18dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dendapaling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Oleh karenanyaTergugat Rekonvensi nyatanyata telah melakukan perbuatan melawanhukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karenaitu menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi dapat menuntut ganti rugi;11.
    Sangsi pidana Pasal 62 antara lainmenyebutkan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 18 dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyakRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Kwg
Tanggal 14 Desember 2015 — G u n a w a n, LAWAN Dr.Yevri Zulfiqar
235 — 70
  • CiptomangunKusumo sebesar RP. 50.723.268 (Copy dari copy / tidak ada aslinya);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj. Anny Isfandyarie Sp.An, SH halaman 7 (Copy daribuku)(Copy dari buku);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj.
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 18-08-2018
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.Bjm
Tanggal 7 Maret 2018 — PEMBANDING vs TERBANDING
40 — 25
  • sebagai Pegawai NegeriSipil (Guru SMA ), sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengetahui jikaakan bercerai terikat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana jika seorang PegawaiNegeri Sipil bercerai sebagai Tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan SuratKeterangan atasan ;Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil, mestinyasudah mengetahui akibat bercerai tanpa Surat Izin atasan dan Pembandingmengetahui pula resiko/sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-03-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — Kgs. IRWAN SANI VS PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, disingkat PT. PLN (Persero) WS2JB)
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) Wilayah S2JB Nomor: 139.K/47/GM S2JB/2005 adalahsah berdasarkan hukum ;Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat masih tercatat sebagaipegawai Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus membayar gajiTergugat secara penuh, sementara dapat dikatakan Tergugat melakukanpelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkunganPT.PLN (Persero) mengenai penyalahgunaan uang rekening pelangganyang dapat dikenai sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Bahwa berdasarkan halhal
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 8 Juli 2019 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 4
  • sebab musyawarah tidak bisa dilaksanakan, danmenyatakan sudah tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai perangkat Desa yang dipersamakankedudukannya dengan PNS, telah diberikan waktu yang cukup untukmengurus surat Izin dari atasan, menyatakan tidak berhasil mendapatkansurat izin dengan alasan atasannya tidak mau memberikan izin karenaada indikasi berpihak pada Tergugat dan Penggugat tetap bertekadmelanjutkan gugatannya dan menyerahkan surat pernyataan siapmenerima sangsi
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus
Register : 09-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn
Tanggal 22 Februari 2021 — Terdakwa
82 — 33
  • dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN KpnMenimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kKesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan161/BKA/POLPN/XII/2020/ tanggal 4 Desember 2020 oleh PembimbingKemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI yang dalamrekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku ERWAN SYAH BINJOHANSYAH dapat diberi sangsi
    berupa pidana penjara dan berdasarkanLaporan Penelitian Kemasyarakatan 161/BKA/POLPN/XII/2020/ tanggal 4Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYANOVIA PRAMESTHI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak PelakuERWAN SYAH BIN JOHANSYAH dapat diberi sangsi berupa Pidana Penjaradalam lembaga di LPKA Blitar, pelatihan kerja dilaksanakan diluar LPKA sepertiLPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1776/Pdt.G/2018/PA.PLG
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
  • Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;Asli Surat Pernyataan Siap Menerima Sangsi, a.n. RR(Penggugat), tanggal 20 Februari 2019. Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudiandiberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;2.
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Putus : 02-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Kds.
Tanggal 2 April 2015 — BERNARD GUNARDI ADIMULYO MELAWAN SUHARTONO bin MURI (ALM
106 — 15
  • Apabila Tergugat tidak bisamenyerahkan dalam keadaan baik maka dikenakan sangsi berupadenda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)perhari yang dihitung terusmenerus hingga obyek sengketa itudiserahkan kepada Penggugat;6. Bahwa kemudian menjelang tanggal jatuh tempo pembayaranyang ditentukan, yakni pada Tanggal 24 September 2006,Tergugat dengan itikad buruk sengaja menghindari pembayarandari Penggugat. Penggugat sudah berulangkali mencarikeberadaan Tergugat namun tidak berhasil.
    Kerugian Materiil: berupa kerugian yang sudah diatur didalam akta sesuai Pasal 5, yakni kerugian Penggugat tidakbisa menguasai obyek sengketa sejak penandatangananakta, sehingga Tergugat dikenakan sangsi membayardenda sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) perhari yang dihitung terusmenerus sejak Tanggal26 Maret 2006 hingga Tergugat menyerahkan barang obyeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan amandan menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT;b.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 37/Pdt/G/2015/PN.Kwg
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. GUNAWAN LAWAN 1. dr Raya Hendri Batubara
248 — 106
  • CiptomangunKusumo sebesar RP. 50.723.268 (Copy dari copy / tidak ada aslinya);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj. Anny Isfandyarie Sp.An, SH halaman 7 (Copy dari buku)(Copydari buku);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-02-2008 — Upload : 16-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2005
Tanggal 8 Februari 2008 — Kopda KUSYADI
70 — 27
  • Bahwa karena merasa tidak ada dampak dan sangsi yang tegasterhadap Terdakwa dalam perkawinannya...kawinannya yang kedua maka pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwamenikah lagi yang ketiga dengan Saksi 2 secara di bawah tangantanpa seijin istri pertama (Sdri.Ani Karyani) maupun KomandanKesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi 2 di Kp.Andir Rt.03/13Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Bapak Abdul QudusIrfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit(sebagai Wali Nikah) dan
    Bahwa dengan perkawinannya yang kedua Terdakwa merasa tidakada tindakan atau sangsi hukum yang tegas kecuali hanya denganpenjatuhan hukuman disiplin sehingga dengan menceraikan isterikedua nya maka persoalannya dianggap selesal, Cara carapenyelesaian pelanggaran hukum seperti ini ternyata tidak efektifsehingga prajurit yang bersangkutan merasa pelanggaran hukum dapatdianulir dengan membatalkan perkawinannya dengan selembar kertastalak sehingga hal inilah yang membuat Terdakwa nekat melakukanperkawinan
Pengadilan PA ARGAMAKMUR Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.AGM
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 10
  • Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaansopir, bertempat tinggal di RT.4 RW 4 Desa Bukit Berlian, KecamatanUlok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sangsi menerangkan bahwa iaiadalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan tentangkeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah kakak kandung Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,yang telah melasungkan
Pengadilan PA BANGKO Perdata Agama Perceraian
Register : 04-04-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKO Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bko
Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dan Termohon
19 — 4
  • Bahwa pada bulan Maret 2015, dikarenakan Termohon tertangkap basahselingkuh dengan laki lain, atas persetujuan kedua belah pihak keluargaPemohon dengan Termohon dan Termohon juga dikenakan sangsi adat,maka Termohon dan laki lain pun dinikahkan secara sirri dan sampaisekarang Termohon dan laki lain masih berstatus suami istri;7. Bahwa selama ini pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belumpernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;Hm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0134/Pdt.G/2017/PA Bko.8.
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-04-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PA PACITAN Nomor 339/Pdt.G/2018/PA.Pct
Tanggal 24 Oktober 2018 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
16 — 1
  • Surat pernyataan atas nama PENGGUGAT tanggal 09 April 2018 yangmenyatakan bahwa saudara idawati mengajukan gugatan perceraiankepada TERGUGAT dan siap dan bersedia menerima sangsi sesuaidengan aturan yang berlaku, kKemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberitanggal serta diberi tanda (P3)Bahwa bukti surat yang difotokopi telah dicocokkan dengan aslinya,dansemuanya telah bermerai cukup;Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:1.
Pengadilan PA SANGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 08-01-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PA SANGGAU Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgu
Tanggal 23 Februari 2015 — Pemohon vs Termohon
19 — 1
  • Bahwa, Pemohon dan Termohon juga sudah di kenakan sangsi hukum adatsebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);8. Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh Penghulu Kecamatan Entikongmaupun orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;9. Bahwa, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumahtangga bersama dengan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalanyang terbaik;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 PK/Pdt/2010
Tanggal 30 September 2010 — RUSLAN ; PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) MAKASSAR Cq. DIREKSI PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) Cq. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG AMBON
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Mahkamah Agung telah melampauikewenangannya, karena tidak cermat dan telitimendalami dan memeriksa Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar No.1502/KP 304/DP1997 tanggal 4 Juni 1997, padahaldari surat tersebut nampak jelas jenis' perbuatandan sangsi yang dibebankan kepada PemohonPeninjauan Kembali yaitu) perbuatan nikah dibawahtangan secara mut'ah yang ditafsir oleh TermohonPeninjauan Kembali sebagai pelanggaran PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1993 jo.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-05-2013
Putusan PN SERANG Nomor 21_PID.B_2013_PN.SERANG
Tanggal 20 Februari 2013 — SUGIYANTO BIN SARDI
19 — 4
  • Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah danmeyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsurkesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakpidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang bahwa pidana yang setimpal adalah berupa sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 19-10-2005 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 223-K/PM.II-09/AD/X/2005
Tanggal 19 Oktober 2005 — Sertu YOYO SUNARYO
33 — 19
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yangbaik sesuai falsafah Pancasila.