Ditemukan 9068 data
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata ataukarena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Ketentuan Pasal 42 KUHAP :Ayat (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yangmenguasai benda yang dapat disita, menyerahkan bendatersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepadayang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tandapenerimaan.Ayat (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat
92 — 11
dalam Pasal 8 Peristiwa Kelalaian menyebutkan : BANKberhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGA13.14.20UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas darijumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianMEGA UKM, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatanserupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atau PENJAMIN :1 oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
YANI ERNAWATI,S
Terdakwa:
Freddy Sulaiman Anak dari Alay
72 — 17
(Bilyet Giro) yang belum sepmat dicairkan olehsaksi Frengki yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembarbelum ada isinya karena usaha saksi dan terdakwa mengalami kerugiansehingga saksi tidak sanggup untuk mengisinya;Bahwa terhadap seluruh hasil penjualan Ban tersebut terdakwamenyerahkannya kepada saksi dan dari hasil penjualan tersebut telahsaksi isikan kepada rekening BG (Bilyet Giro) yang sebelumnya danuntuk BG (Bilyet Giro) untuk pencairan bulan Oktober 2016 tidak saksi isidikarenakan pailit
85 — 43
. ; Bahwa Pasal 8 Anggaran Dasar YHIPP menentukan sebagaiberikut : 1 Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; 2 Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinyaapabila anggota Pembina tersebut : a meninggal dunia ; b mengundurkan diri denganpemberitahuan secara tertulissebagaimana diatur dalam pasal 7ayat (7) ; c tidak lagi memenuhi persyaratanperaturan perundangundanganyang berlaku ; d diberhentikan berdasarkankeputusan Rapat Pembinae dinyatakan pailit atau ditaruhdibawah pengampuan
YAKARIM M
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq. Kepala Kepolisian Resor Subulussalam
2.Kasat Reskrim Polres Subulussalam
188 — 37
Benda lain yang mempunyai hubungan langsungdengan Tindak Pidana yang dilakukan;(2) Benda yang berada dalam sitaan karena Perkara Perdata ataukarena Pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan,Penuntutan, dan mengadili Perkara Pidana, sepanjang memenuhiketentuan Ayat (1);19.
282 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD TAHIR.Seandainya Majelis Hakim mau konsisten/yakin dengan putusannya yangmembebaskan Terdakwa, maka barang bukti juga seharusnya dikembalikankepada Terdakwa atau tetap menjadi bundel/harta pailit, artinya diserahkankepada kurator sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim;Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, kami Jaksa/Penuntut Umumdalam mengajukan pertanyaan kepada saksisaksi tidak bisa mendapatkankeleluasaan, karena sering diberhentikan oleh Ketua Majelis Hakim, begitujuga saksisaksi
88 — 40
untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah dari pihakpengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalah harustersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan Undangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijin usaha/terkaitstatus hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis dan managerial,tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
104 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1922 KUHPerdata).Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangmenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlinatkanaslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Dengan pertimbangan demikian, maka nilai kKekuatan pembuktianBukti P14 sama dengan akta otentik dan oleh karenanya
126 — 44
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan,J. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atausecara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikanK@UANGAN NCQAIlA; =n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn name nn nanank. tidak sedang dinyatakan pailit
PT. Sejahtera Wastu Perintis
Tergugat:
1.Hendi A. Hermawan
2.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
3.Muhammad Gobel
92 — 31
Membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansiberwenang;Memperoleh izin usaha secara tidak sah;. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam)a9bulan berturutturut ;dane.
93 — 26
deposan dikembalikan dengan bunga 20% setiap tahun atau 1,6%/bulan dan dapat dikembalikan kepada Kospin Sari Mandiri;Bahwa benar selama saksi bekerja pada Kospin Sari Mandiri belum pernahada pergantian pengurus;Bahwa benar Kospin Sari Mandiri telah dinyatakan Kolap oleh KetuanyaLaurensia dan oleh karenanya maka terhadap bunga simpanan tidak69diberikan, hal tersebut adalah kebijaksanaan dari Pengurus Kospin SariMandiri;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Kospin Sari Mandiri belumpernah dinyatakan pailit
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
195 — 149
Memiliki Surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran DokumenHalaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUSTPK/2020/PT JMB20. Pakta IntegritasOleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidak bisamemperlinatkan dokumendokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalamLembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan olehsaksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saatitu pihak PT.
50 — 21
untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah daripihak pengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalahharus tersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturanUndangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijinusaha/terkait status hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis danmanagerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
408 — 1419
PAILIT 1.050 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P138)JEFRI BANGUN 500 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P139)JEFINA NATALIA SIAGIAN 1000 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P140)JEREMIAS NDIANG 7.767 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P141)JULIANA DELITA PANE 160 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P142)JUFRI 100 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P143)JUNEDY SIMANJORANG 1.400 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P144)JHOHANES TAMBUNAN 100 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P145)KASNO 417 Pernyataan Oper AlihGaraparan (P146)KUSMIN
Terbanding/Tergugat I : PT RABOBANK
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
105 — 46
debiturlebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:1. bila tatelahmelepaskanhakistimewanyauntukmenuntutbarangbarang debitor lebih dahulu disita dan dijual;2. bilaia telah mengikatkan dirinvya bersamasama dengan debitorutamasecaratanggungmenanggung dalam hal itu, akibatakibatperikatannyadebitur menurutasasasas yangditetapkan untuk utangutang tanggung menanggung;3. jika debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanyamengenai dirinya sendiri secara pribadi;4. jika debitor berada dalam keadaan pailit
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
276 — 83
perpanjangan di bulan Februari 2016;Bahwa dalam Bisnis pengelola khusus bila bermasalahdi atas 90 hariakan masuk ke group pengelola asset khusus, dialog waskes satu kaliuntuk mencari solusi masalah kendala pembayaran, penyebabterjadinya penurunan omzet;Bahwa PT Hardys melakukan pembayaran di luar profile, maka pihakBank harus melihat usaha nasabah;Pembayaran di Bank lain, yang diambil pinjaman Bank DKI, padahaldalam perjanjian pinjaman untuk modal kerja;Bahwa Bank DKI tidak pernah mengancam untuk membuat pailit
39 — 44
Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ;(ii). Meminta penundaan pembayaran hutanghutangnya (surseancevan betaling) ; (iii). Meninggal dunia (bagi Debitur perorangan) ; (iv).Tidak membayar bunga pada waktu yang ditentukan atau lalai / tidakmemenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atauperjanjian lainnya dengan Bank ; (v). Dinyatakan lalai / wanprestasiatau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnyadengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; (vi).
76 — 15
harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP =KPPKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5(lima) paket pekerjaan; danUntuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N =jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditanganipada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun11 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
101 — 36
Pasal 45 PMK Lelang menyebutkan :a)b)C)Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang berupa tanah dan/ataubangunan dengan nilai limit paling sedikit Rp.1.000,000,000,00 (satumiliar rupiah);Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakEksekusi Fiducia dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan nilai Limitpaling sedikit Rp.1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah); atauBank Kreator akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.9.
137 — 63
Hal inidapat berakibat KSP Intidana tidak dapat memenuhi kewajibannyasesuai Putusan PKPU, yang dapat berakibat KSP Intidana pailit yangakan merugikan kepentingan 120.000 (seratus dua puluh ribu) AnggotaKSP Intidana, termasuk didalamnya Para Penggugat;9.