Ditemukan 9368 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
159 — 19
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan bukandari hasil investigasi BPK (ada unsur pidana yang terindikasi merugikannegara) hal ini bertentangan dengan UndangUndang No 15 tahun 2006tenteng Badan Pemeriksa Keuangan (BPk) Pasal 8 ayat (3) dan (4)Halaman 7 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — SUPARMAN TRIMULYANA; ILYAS;
80 — 19
  • Tanggal 8 Mei 2012Terdapat kerugian Negara untuk belanja BBMSolar kendaraan persampahan Jenis Dump truckdan Arm Roll berasal dari APBD Bogor TahunAnggaran 2010 pada Kantor Dinas Cipta Karyadan Tata Ruang Kota Bogor sebesarRp.299.160.000, (dua ratus Sembilan puluhSembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa buktibuktinya diperiksa dari penyidikternyata bukti yang diajukan SPJ tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya ;149Bahwa hasil audit itu sudah benar dan dilakukanExpose sebelum dilakukan Investigasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — Handa Rizky, SE
138 — 171
  • Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPKDepnakertrans RI.Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgg. Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI).h. Kasus SISMINBAKUM pada Kementrian Hukum dan HAM.i.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
113 — 60
  • Ahli RUWAIDAH AFIYATI, SE, MM :Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa ahli selaku Auditor Auditor Madya adalahmelaksanakan audit investigasi, penghitungan kerugiankeuangan negara, pemberian keterangan ahli dan tugastugas lainnya di bidang keinvestigasian yangdiperintahkan oleh pimpinan, dengan peran sebagaiPengendali Teknis;Bahwa ahli melakukan Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas penerbitan Hak GunaBangunan (HGB) No. 2849/Pinangsia kepada PT DwiPutra Metropolitan, diatas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
95 — 15
  • ., NIP.19590422 198503 1 O01, selakuKepala Bidang Investigasi,Sdr. Yurizal Nazaroeddin, SE, NIP. 19610612 198203 1 O01,Auditor Madya, selaku Pengendali Teknis,Sdr. Barata Febtriadji, SE, Akt. (saksi sendiri), NIP. 19650213198503 1 001, Auditor Muda, selaku Ketua Tim,Sdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
FAISAL Bin KAMARUZZAMAN
185 — 40
  • harga pembelian dari tahun kapan barangdibeli bukan harga pasar ketika dilakukan audit;Bahwa infag dan sedekah sudah dipotong diawal oleh Negara, tidakdibebankan lagi kepada terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman lagj;Bahwa yang dapat dituangkan dalam audit BPKP adalah menguraikanfaktafakta yang ada, kontraknya, bagaimana prosesnya dan siapa yangbertanggung jawab, ada kerugian dan bagaimana metode penghitungan;Bahwa audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Aceh terhadap perkara iniseharusnya adalah audit investigasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 28/PID.SUS-TPK/2015/PN/SMG
Tanggal 26 Mei 2015 — NOR KASIHAN BIN SOEPANGAT
106 — 18
  • .= Riwayat Pekerjaan ahli : Tahun InstansiJuni 2013 Pengendalai Teknis pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKPSekarang Provinsi Jawa Tengah di Semarang Nov 2009 Juni Pengendalai Teknis pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah,2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang Mei Okt 2009 Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP 2008 April 2009 Diperbantukan pada Satuan Anti Korupsi (SAK) BadanRehabilitas!
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BONG BONG SUHARSO.
316 — 1763
  • Disita dari Joel Obaja Lak apu 1 (Satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melaluipemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketigapada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS 1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. BankPembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017tentang Manual Perkreditan PT.
    Titan Cellular Indonesia Tanggal06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan775. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019sampai dengan Desember 2019776. 1 (Satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periodeOktober 2018 sampai dengan Desember 2018777. 1 (Satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 8 Nopember 2013 — WAGIRAN MARTONO
81 — 18
  • Pelaku perbuatan yangberpotensi menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sudah dapat dipidana.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, barangdan surat berharga yang nyata jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa perhitungan kerugian kKeuangan negara merupakan pencocokan implementasi danpertanggungjawaban sehingga audit investigasi, selain harus dilakukan dengan pemeriksaandokumen juga harus dengan melakukan pemeriksaan fisik
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 8 Nopember 2013 — ABDUR ROCHIM
233 — 32
  • Pelaku perbuatanyang berpotensi menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sudahdapat dipidana ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang,barang dan surat berharga yang nyata jumlahnya akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai ;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara merupakan pencocokanimplementasi dan pertanggungjawaban sehingga audit investigasi, selain harusdilakukan dengan pemeriksaan dokumen juga harus dengan melakukanpemeriksaan fisik
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — ALY LASAMAULU, SE.,M.Si;
87 — 26
  • ., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahlibekerja di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi SulawesiTengah dengan jabatan Auditor Ahli Madya pada Bidang Investigasi;Bahwa Ahli mengetahui diperiksa sebagai ahli di depan persidangandalam kasus perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaananggaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Wakil Bupati DonggalaTahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang diduga dilakukan olehTerdakwa ALY LASAMAULJU, SE, M.Si;Bahwa, Pendidikan formal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
209 — 807 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 206 PK/Pid.Sus/201613)14)15)tentang keputusan panitia pelelangan tentang urutan calonpemenan, dengan kegiatan sebagai berikut:1) Panitia harus terbuka, akomodatif, dan memprosessetiap sanggahan dari masyarakat, yang umumnyaberkisar pada ketidakpuasan evaluasi, intransparansi,ketidakadilan, dan penggelapan data dari pemenang;2) Berdasarkan informasi tersebut, panitia harus segeramelakukan investigasi untuk membuktikan kebenaransanggahan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — WILLY INDRA, SH
83 — 17
  • Kutai Kartanegara.Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPK Depnakertrans RI.Halaman 103 dari 199 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgg Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI).h Kasus SISMINBAKUM pada Kementrian Hukum dan HAM.i Kasus penyalahgunaan Dana APBD pada berbagai Kabupaten, Kota.e Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnyaadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
Pengadilan PN Dobo Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN Dobo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Dob
Tanggal 12 Maret 2021 — Pemohon:
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
263 — 139
  • Danpendidikan khusus yang pernah saya ikuti yaitu diHalaman 125 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN Dobbidang akuntansi dan auditing, diklat ketua tim,diklat audit investigasi dan diklat forensik. Jenisjenis audit adalah : Audit operasional, AuditKeuangan, Audit Kinerja, Audit Klaim, AuditInvestigasi dan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara (PKKN); Persamaannya adalah hasil akhirnya berupajumlah kerugian keuangan negara.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. Togu Silitonga Bin Maratua Silitonga
163 — 39
  • Audit investigasi bertujuan untuk membantu mencari buktibuktisedangkan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negarahanya melaksanakan audit dari data yang diserahkan oleh penyidik;Bahwa terkait perkara ini Ahli ditugaskan menjadi tim auditor ataspermintaan Polres Sukamara untuk melakukan audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan sejaktanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 2 Februari 2016;Bahwa dalam perkara ini tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
207 — 166
  • Matrik RPL sumber dampak penurunan kualitas air (tahap Operasi) adalahkegiatan pengoprasian IPAL ( Instalasi Pengolahan Air limbah ), namunIPAL dimaksud tidak ada dalam dokumen, saran sebaiknya dilampirkangambar kontruksi Pada Matrik RPL jenis dampak penting yang dipantau Tahap Operasinamun tujuan pemantauan lingkungan hidup yang dideskripsikan adalah memantau agar kegiatan survey lapangan dan investigasi sebagaipersiapan pelaksanaan proyek sehingga tidak ada korelasi , hal ini terjadiHal 167 Put
    KutaiKartanegara.Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPK DepnakertransRI.Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI)Kasus SISMINBAKUM pada Kementerian Hukum dan HAM.Kasus penyalahgunaan Dana APBD pada berbagai Kabupaten, Kota.Disamping itu, saksi juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasusSengketa Kewenangan antar Lembaga Negara SKLN) di MahkamahKostitusi dalam :1.2.Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;Kasus sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalahKewenangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Rony Tedy
911 — 467
  • Melakukan investigasi terhadap sebagian produsen AMDK. Pengolahan data dan laporan hasil studi. Bahwa , tanggapan PT BANK MANDIRI (Persero) Tb. CommercialBusiness Centre Bandung terhadap nilai pasar eceran Viro sebesar Rp.298.646 Milyar dianggap terlalu kecil selanjutnya saksi melakukanpengecekan ke suplier Kemasan , namun dari hasil kros cek tersebutmemperkuat hasil temuan PT. MARS tentang nilai pasar Virosebelumnya. Bahwa , Laporan Hasil Studi PT.
    HASBY ASHIDIQI di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa , ahli mempunyai keahlian di bidang auditor dan mempunyaikeahlian di bidang penghitungan kerugian keuangan Negara dan saatHalaman 220 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.sekarang ahli bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai KepalaAuditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan padaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.Bahwa , pendapat ahli yang dimaksud dengan Kerugian
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
IDA WAYAN WIKANAYA
108 — 62
  • .027/2764/XII/Dipertabun;

    23) (dua) lembar Bilyet Giro Nomor : BI 190780 Bank Mandiri Cabang Mataram Cakranegara tanggal 21 Desember 2017;

    24) (satu) bundel Laporan tertulis BPSB Propinsi NTB atas permasalahan pada program pengembangan jagung Tahun 2017 di Propinsi NTB;

    25) Risalah Pertemuan Pembahasan Hasil ATT Pengadaan benih Jagung Hibrida Varietas Balitbangtan Pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB TA. 2017;

    26) Surat Teguran I LHP Investigasi

    Tujuan Tertentu Nomor : 980/TP.373/IV/Distanbun tanggal 4 April 2019 kepada Direktur PT.Wahana Banu Sejahtera;

    27) Surat Teguran III LHP Investigasi Tujuan Tertentu Nomor : 980/TP.953.e/VIII/Distanbun tanggal 14 Agustus 2020 kepada Direktur PT. Wahana Banu Sejahtera;

    28) Surat Teguran II LHP Investigasi Tujuan Tertentu Nomor : 980/TP.1675.e/X/Distanbun tanggal 24 Oktober 2019 kepada Direktur;

    29) 1 (satu) bundel bukti pelunasan kelebihan pembayaran Pengadaan

Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
61 — 19
  • pekerjaan yang dilampirkan dengan berita acara pemeriksaan fisik dankemajuan pekerjaan, dimana dokumen pencairan dana ini ahli lihat sudahlengkap; Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara ini, ada disampaikankepada pimpinan BPKP kemudian oleh BPKP diberikan kepada Penyidikdan ahli tidak bisa memberikan saran tentang kerugian Negara ini; Bahwa ahli tidak tahu, apakah masih ada saksi yang diperiksa oleh penyidiksetelah pemeriksaan ahli dan perhitungan kerugian keuangan Negara; Bahwa biasa audit investigasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — Drs. ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA
119 — 12
  • kredit tahun 2012 yangmengatasnamakan Miko Restiawan dan kawankawan;e Menghitung jumlah pencairan dana atas rekening talangan bunga yang telahdilakukan oleh BNI 46 Cabang Lubuklinggau atas pemberian kredit tahun2012 yang mengatasnamakan lima belas orang nasabah;e Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.PlgeBahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara tersebut, dengan caramengevaluasi dan ada pemeriksaan yang langsung; Bahwa berdasarkan hasil investigasi